JOKOWI DISERANG SEMUA ORANG? JANGAN GR AH !

Saya membaca artikel yang sebenarnya merupakan opini di website Fiskal.co.id. Judulnya: “Jokowi Sudah Benar Ketika Semua Orang Menyerangnya.”  Artikel yang diterbitkan 30 Maret 2015 itu rupanya karya redaksi media online Fiskal.co.id itu. Tak ada nama penulisnya.Artikel tersebut dibuka dengan uraian tentang perdebatan pemikiran kebudayaan. Katanya, menurut artikel itu, Nirwan Dewanto, Sutardjo C. Bahri, Goenawan Mohamad, Seno Gumira Adjidarma mendebatkan tentang apa yang dinamakan budaya Indonesia. Bersamaan dengan debat terbit pula buku edisi revisi dari Benedict Anderson (1993) ikut mengubah arah debat. Perdebatan itu berkesimpulan bahwa bangsa ini brengsek dan terkutuk oleh tumbuh kembangnya mental saling memakan, saling menjepit, saling injak, dan saling korupsi satu sama lain demi kualitas hidup semu. Kesimpulan itulah yang dijadikan sebagai “dasar memihak” seolah Jokowi adalah presiden yang menjadi “korban” yang diserang, dijepit. Ketika yang lain bertikai dan korupsi, presiden Jokowi mencabut seluruh kenikmatan yang menurutnya memanjakan rakyatnya. Jokowi telah melucuti kenikmatan rakyat berupa subsidi-subsidi, maka ia diserang semua orang. Hah? Semua orang menyerang Jokowi?Dalam pandangan neoliberalisme, memang subsidi adalah racun yang membuat rakyat lemah, tidak bisa mandiri. Penulis Fiskal itu menyatakan, saat subsidi membanjiri masyarakat, yang muncul adalah zona nyaman. Masyarakat lalu jadi paranoid jadi traumatis pada perubahan dan adaptasi zaman. Ia juga menyatakan, “Pertumbuhan (ekonomi, pen) 7 persen adalah target Jokowi, dan pertumbuhan itu walau data makro merupakan pertumbuhan yang berkualitas, dan bukan pertumbuhan dari sisi finansial saja sebagaimana di era SBY, melainkan riilnya. Pertumbuhan yang nyata dirasakan orang banyak dalam bentuk fisik. Sekali lagi jika Anda berharap perbedaan dari Jokowi seperti harga murah, semua itu sudah di tangan Anda.”  Harga murah sudah di tangan Anda saat ini? Oh, iya, pajak-pajak malah hendak diperluas dan ditingkatkan. Anda harus rela jadi patriot!
Lalu penulis menunjukkan peningkatan kualitas dirinya yang mampu mandiri dengan menanam dan berternak sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seolah ia hendak menyatakan, “Saya mampu mandiri gara-gara Jokowi mencabut subsidi untuk saya! Saya menjadi lebih hebat karena Jokowi!”Ia menuliskan, “Inspirasi penulis adalah sang presiden baru itu sendiri, yang berhasil mandiri dari kampung kumuh menjadi presiden. Penulis tidak akan bisa mendapatkan inspirasi dari mereka yang jadi pemimpin karena seorang Jenderal, seorang tokoh nasional, atau seorang anak orang berpengaruh." Antisubsidi, Itu misi siapa? Sebelum saya membahas paradigma antisubsidi, ada baiknya saya meluruskan pemikiran yang tidak tepat dengan adanya istilah “subsidi harga BBM.” Jika pemerintah negara Anda membeli 100 persen BBM dari produsennya dengan harga beli Rp 1.000,-/liter, lalu menjual kepada Anda dengan harga Rp 500,-/liter, berarti Anda disubsidi Rp 500,-/liter oleh negara. Tapi jika negeri Anda punya kekayaan tambang BBM yang dikelola korporasi asing dan pemerintah negeri Anda mendapatkan bagi hasilnya, lalu pemerintah Anda harus membeli BBM dari si penambang itu dan menjualnya kepada Anda dengan harga yang tidak disubsidi, maka pemerintah Anda adalah pedagang dan Anda adalah sebagai pembeli alias konsumen.Jika negeri Anda punya kekayaan minyak bumi, ditambang oleh korporasi asing dan partikelir, lalu hitung-hitungan biaya tambangnya dibebankan pada bagi hasil bagian negara Anda dengan nilai biaya yang melebihi rata-rata biaya pertambangan migas di dunia, dan atas bagi hasil yang seadanya itu kelebihan harganya dibebankan kepada Anda sebagai rakyat, maka Anda sedang jadi korban penipuan besar. Itu jika ukurannya adalah Pasal 33 UUD 1945.Apalagi jika harga BBM yang harus Anda tanggung melebihi harga keekonomian yang senyatanya – karena ada mark up biaya pertambangan yang tak pernah ditangani dan diselesaikan – maka Anda sebagai “rakyat pemberi subsidi” kepada para korporasi penambang melalui beleid yang dibuat penguasa pemerintah Anda. Pemerintah Anda hanya menjadi makelar yang baik atas kesuksesan akumulasi kapital para korporasi itu. Silahkan pikirkan dan teliti itu! Tak peduli di zaman presiden siapa saja! Bahwa Anda selama ini tidak menerima subsidi dari negara, tapi memberi subsidi kepada perusahaan kaya-kaya itu!Soal subsidi, saya coba kutip berita pernyataan Gita Wirjawan saat menjabat Menteri Perdagangan zaman presiden SBY. Gita menyatakan kritiknya kepada negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang memberikan subsidi besar kepada para petaninya, sehingga produk pertanian yang dihasilkan mereka lebih berdaya saing, tetapi melemahkan produk pertanian negara berkembang, termasuk Indonesia.
Oh, ternyata Uni Eropa dan Amerika Serikat itu bukan kapitalis tulen, sebab menerapkan kebijakan subsidi kepada rakyatnya. Apakah rakyat di negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat itu menjadi paranoid, traumatis pada perubahan dan adaptasi zaman seperti yang diteorikan penulis Fiskal itu?Di bidang pertanian, melalui mekanisme Agreement on Agriculture (AoA) tahun 1994 di Uruguay, disepakati bahwa subsidi negara maju adalah sebesar 5% dari total produksi pertanian, sedangkan negara berkembang 10%. Namun AS dengan Farm Bill (yang disahkan Mei 2002) memberi subsidi dengan nilai 180 miliar dollar AS, sebagai tambahan subsidi sektor pertanian hingga 10 tahun ke depan. Padahal, berdasarkan data pada akhir Putaran Uruguay (1994), AS masih menyisakan subsidi ekspor 594 juta dollar AS, Uni Eropa sebesar 8.496 juta dollar AS, Austria menyisakan dana 790 juta dollar AS, Polandia mencapai 493 juta dollar AS, dan Kanada sebesar 363 juta dollar AS (Detikfinance, 2/1/2013).Dari satu sisi data itu saja sudah tampak adanya “perang ekonomi global” dengan cara export dumping. Negara-negara maju terus berusaha mengarahkan agar negara-negara di dunia memperkecil subsidi kepada rakyatnya dan tujuan akhirnya adalah penghapusan subsidi. Untuk apa? Ini adalah soal siapa yang kuat dia yang menang. Tetapi negara-negara maju itu secara nyata tak akan pernah menghapus subsidi pertanian untuk rakyatnya jika pengin produk pertanian dan peternakan mereka (termasuk susu sapi perah) berkualitas baik dengan harga yang lebih murah, sehingga mampu menguasai pasar global.Sementara itu para intelektual di negara-negara berkembang diberikan ilmu ekonomi dengan teori dan postulat yang berasal dari luar, bukan dari kekuatan negaranya sendiri, dicuci otak mereka bersih-bersih, sehingga ke mana-mana mengatakan kalimat saktinya bahwa “subsidi itu haram, meracuni kekuatan masyarakat!” Apakah sadar mereka ini bahwa apa yang mereka sebarkan kepada masyarakat itu adalah ilmu beracun. Misi siapa yang mereka jalankan itu?Jika kita tengok sejarah negara-negara maju, pada mulanya mereka memberikan subsidi kepada rakyatnya dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan pangan. Dalam perkembangannya, subsidi itu membuahkan kemakmuran pada umumnya, produksi pertanian tidak sekadar mencukupi kebutuhan domestik tapi juga dieskpor.Kebijakan subsidi negara-negara maju di era modern justru menjadi sarana mereka mengalahkan lawan-lawannya dalam perdagangan global yang berakibat pada pemiskinan negara-negara yang berkembang karena tidak mampu bersaing di pasar global. Contohnya, produk para petani negara berkembang justru tidak laku karena negaranya dibanjiri produk-produk pertanian dari luar yang lebih murah. Akhirnya banyak generasi penerus petani yang memilih bekerja dalam bidang pekerjaan lainnya dan bahkan menjadi TKI di luar negeri. Sementara itu daya beli masyarakat nagara berkembang menjadi lemah, nilai mata uangnya melemah, yang selanjutnya menimbulkan apa yang disebut “harga mahal.” Di negara ini, kaum taninya setiap tahun berkurang sekitar 500 ribu orang.Perjuangan yang sedang dilakukan negara-negara berkembang saat ini bukanlah menghapuskan subsidi di negeri sendiri, tetapi meminta agar negara-negara maju menghapuskan subsidi untuk rakyat mereka sendiri, agar negara-negara berkembang tidak terus kian kalah. Sekarang dapat dibayangkan, jika seluruh negara di dunia ini menghapus subsidi, dalam keadaan rakyat negara-negara maju telah punya kapital kemampuan yang lebih memadahi dari sudut duit dan peralatan kerja, sedangkan rakyat negara kita masih dalam kondisi tertinggal, bagaimana masa depannya jika dilepas oleh pemerintah dalam pertarungan global itu? Lalu apa gunanya ada negara dan pemerintahan yang memungut segala pajak dan mengelola kekayaan sumber daya alam negara?Jadi, kalau ada orang yang kreatif menanam kebutuhannya sendiri, itu bukan soal karena presiden Jokowi mencabuti subsidi untuk rakyat Indonesia, tapi itu soal lain yang tak terkait. Sebelum Jokowi jadi presiden usaha kreativitas begitu sudah dilakukan sejak zaman presiden Soekarno. Kami dan kakek-nenek kami yang hidup miskin di desa sudah melakukan itu sejak zaman kolonial Belanda. Itu nggak ada hubungan dengan pencabutan subsidi oleh Jokowi. Jika penulis Fiskal itu baru kreatif sekarang, telat deh……Kita tidak hidup sendiri yang tak terkait dengan luar negara ini. Berapa banyak kekuatan rakyat ini akan terus dilucuti dan ujungnya kelak semakin banyak kita mengimpor kebutuhan dari luar negeri? Kita mau membangun sarana fisik apapun, tapi jika kekuatan rakyat makin melemah, sementara itu rakyat negara-negara lainnya makin kuat, lalu apa gunanya sarana dan prasarana fisik itu bagi rakyat? Paling-paling jalan-jalan raya atau tol baru yang – andai jadi – dibangun itu nanti hanya untuk kemudahan transportasi barang-barang impor di mana rakyat Indonesia menjadi pasar yang luas bagi mereka.Jadi, seharusnya aksi protes terhadap pemerintahan Jokowi – JK ini tidak ditafsiri sebagai serangan, tapi sebagai peringatan, “Hai Jokowi – JK, segera sadarlah kalian itu! Kalian sedang memegang amanat rakyat! Rakyat yang tidak memilih kalian pun telah tunduk kepada hukum untuk harus mengakuimu sebagai presiden-wakil presiden! Buktinya mereka tidak memberontak! Jadi, jangan lucuti kekuatan rakyat dengan mencabuti kewajiban negara itu!”Lagian ada jutaan rakyat miskin negara ini yang sudah biasa bersabar, tak pernah protes. Tapi derita mereka adalah tanggung jawab pengurus negara.

KEBOHONGAN AJARAN TRIAS POLITICA

Perjuangan terbentuknya negara hukum demokratis di Eropa pada masa lalu ternyata tidak sekadar menumbangkan tirani monarki, melainkan babak baru terbentuknya tirani pemilik kekayaan. Dominasi kekuasaan negara oleh kaum ningrat (raja-raja) dan gereja, ditumbangkan oleh suatu upaya yang disebut demokratisasi. Upaya tersebut dimulai dengan dilontarkannya gagasan-gagasan tentang demokrasi dan negara hukum, harus dipisahkannya kekuasaan dalam suatu negara, agar tidak menumpuk di satu tangan. Ajaran itu kemudian dikenal dengan Trias Politica.

Namun, siapa yang mengira bahwa dalam gagasan Trias Politica terdapat “pesanan” dari kaum kaya (yang bukan dari golongan ningrat dan gereja) yang berusaha agar diberikan kedudukan dalam pemerintahan? Upaya-upaya borjuis atau kelas menengah itu berhasil. Monarki dipaksa untuk tunduk pada konstitusi yang dibuat pada masa revolusi, kekuasaannya dilucuti, atas nama demokrasi. Tentu saja di dalamnya terdapat janji-janji surga untuk menggerakkan rakyat agar mendukung gerakan yang mereka sebut sebagai gerakan pembebasan (liberty).

Perubahan memang terjadi. Tidak ada lagi hukum raja-raja yang tiran. Namun tanpa disadari – meski dalam Revolusi Perancis kekuasaan monarki dihabisi tuntas, kecuali Monaco – terdapat kompromi politik antara golongan ningrat, gereja dan borjuis. Kepentingan para borjuis diakomodasi negara untuk mengakumulasi kekayaan mereka. Ternyata penindasan kepada rakyat kecil hanya berpindah tangan dari penindasan oleh tirani monarki ke tirani baru yang disebut sebagai tirani borjuis atau tirani modal.

Jika zaman dahulu raja dapat membunuh rakyat yang menentangnya, dalam era tirani modal itu pembunuhan dilakukan dengan cara-cara yang lebih lunak dan secara tidak langsung. Meracuni lingkungan hidup yang berakibat pada penyakit-penyakit degeneratif merupakan salah satu cara baru untuk membunuh secara massal. Menyewa para preman untuk membunuh dengan cara menghilangkan jejak merupakan cara lama yang dimodifikasi lebih modern.

Ketika pemilik modal menghendaki tanah yang sulit dibebaskan maka dibuatlah kekacauan yang membuat warga masyarakat pemilik tanah tidak kerasan. Tak jarang aparatur negara – dengan alasan demi pembangunan negara – digerakkan untuk melakukan pengusiran paksa kepada warga. Putusan para birokrat dan para hakim merupakan alat baru untuk menindas kaum lemah, diberi label “atas nama hukum dan keadilan.”

Dalam perkembangannya, demokrasi hanyalah sebuah pantai indah yang hendak dituju, tetapi rakyat hidup dalam sebuah kapal di lautan ketidakpastian yang selalu dihempas gelombang. Seolah-olah rakyat sedang menuju ke pantai indah itu, sebagaimana para nahkoda dan calon nahkoda selalu menjanjikan bahwa mereka bersama-sama akan menuju ke pantai yang dijanjikan. Namun kenyataannya kapal itu dikendalikan sesuai dengan keinginan para pengendalinya yang mempunyai tujuan tersendiri.

Di Indonesia

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan, teori demokrasi pada abad ke-20 mengenal Trias Politica. Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ditambah satu pilar lainnya, yaitu media massa.

Saat ini, terdapat tiga cabang kekuasaan lainnya, yakni pemodal, masyarakat sipil, dan media massa.

Jimly mengatakan, ada kecenderungan empat cabang kekuasaan akan bertumpuk di satu tangan dan itu sangat membahayakan. Misalnya, pengusaha besar menguasai industri media, lalu dia membuat partai dan kemudian jadi presiden. Itu sangat mungkin terjadi, trennya sudah begitu, hanya sekarang belum berhasil. Jika terjadi presiden memegang empat cabang kekuasaan, maka itu bukan demokrasi lagi. Jimly menyarankan perlunya kebijakan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, yakni perlunya undang-undang tentang larangan konflik kepentingan.

Saya tidak sependapat dengan cara pikir Jimly yang mencampur-aduk konsep Trias Politica dengan realitas kekuasaan nonnegara yang menguasai negara itu. Sedari awal dalam sejarahnya telah terjadi upaya halusinasi pemikiran demokrasi. Pemisahan kekuasaan negara dengan ajaran Trias Politica adalah dalam rangka melucuti kekuasaan raja-raja dan ditujukan agar para raja membagi kekuasaannya dengan kaum borjuis. Warga masyarakat diperalat untuk menentang kekuasaan raja yang absolut itu. Sejak terbentuknya negara hukum modern, pemilik modal telah menjadi penguasa baru dengan segala kepentingannya.

Kekuasaan negara mungkin tepat jika dibagi menjadi beberapa urusan. Tetapi media massa bukanlah bagian pilar kekuasaan negara. Bagaimana media massa yang dikuasai kaum borjuis pemodal itu dikatakan sebagai termasuk kekuasaan negara? Konsep tentang media massa sebagai bagian kekuasaan negara adalah konsep tirani kapital yang bermaksud meneguhkan kekuasaan pemilik kapital itu sendiri.

Media massa dapat dipetakan, terdapat media yang menjadi alat perjuangan masyarakat dan terdapat media massa yang menjadi alat perjuangan penguasa modal, serta media massa yang menjadi alat pemerintah. Independensi media adalah konsep yang salah, sebab saham media-media massa bebas diperjual-belikan, diberikan badan hukum korporasi. Media massa adalah entitas subyek hukum tersendiri. Media massa menjadi seperti manusia yang berkepribadian robot yang dikendalikan oleh “pemberi hidupnya.”  

Pada masa kini ternyata upaya kaum borjuis untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan negara telah mengubah keadaan di mana borjuis mampu menjadi satu-satunya kekuatan baru yang menguasai negara. Borjuis menempatkan orang-orangnya di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, atau sekurang-kurangnya menguasai ketiga lembaga tersebut dengan kekuatan kekayaannya. Borjuis juga menjadi majikan media massa, juga menguasai otoritas akademik. Lalu apa yang tersisa?

Hanya tekanan rakyat yang dapat membuahkan hukum pembatasan kekuasaan itu agar tidak terjadi konflik kepentingan sebagaimana disarankan Jimly itu. Tapi apakah hukum yang diciptakan dalam kendali borjuis itu tidak akan menjadi kebohongan yang baru?

Misalnya saja seorang borjuis penguasa modal biasa saja secara formal namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham korporasi dan bukan pengurus suatu badan usaha, namun dalam kenyataannya ia merupakan pengendali suatu konglomerasi perusahaan. Karena tak ada bukti bahwa ia merupakan pengurus dan pemegang saham suatu korporasi besar maka ia diperbolehkan menduduki jabatan penting pemerintahan. Kiranya itu dibutuhkan pemikiran yang lebih dalam.

Sebenarnya para pendiri negara ini cukup cerdas. Mereka membuat konstruksi ketatanegaraan dengan membuat MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR ini sebagai “rumah rakyat” di dalamnya terdapat anggota dari golongan partai politik, utusan daerah dan utusan golongan. Utusan golongan tersebut tinggal dikembangkan dari berbagai golongan profesi, adat, buruh, petani, nelayan, dan lain-lain. MPR dapat disusun dengan menghindari dominasi partai politik yang biasanya didirikan dan dibiayai kaum borjuis.

Dalam susunan seperti itu presiden dari kalangan borjuis akan lebih sulit untuk menjadi kekuasaan yang menguasai legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebab presiden diawasi dan dikendalikan oleh MPR yang lebih dapat menjadi representasi semua golongan rakyat. Barangkali tatacara pemilihan para wakil semua golongan di MPR itu dapat dihindarkan dari kemudahan campur tangan para pemilik kapital. Misalnya dengan sistem pemilihan berjenjang dari masing-masing daerah sampai ke pusat dengan pemilihan-pemilihan swadaya masyarakat.

Prof. Jimly dan kawan-kawan kini kebingungan dengan akibat sistem yang telah dibangunnya, yang telah berakibat pada perubahan fundamental struktur ketatanegaraan Indonesia yang kian liberal. Benar bahwa masa jabatan presiden harus dibatasi, tapi bukan dengan cara menjatuhkan daulat rakyat melalui MPR. Coba misalnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang disempurnakan bangunannya, Presiden tak perlu pusing bikin tim independen untuk memutuskan hal-hal yang menurutnya rumit. Cukup minta fatwa MPR.

Para pendiri negara Indonesia telah memberikan konstruksi ketatanegaraan sementara yang baik yang seharusnya disempurnakan, bukan dirusak dengan dibongkar secara fundamental meniru-niru bangunan negara orang lain yang memang bangunan kemenangan kaum borjuis.

Kenanganmu, Kenanganku, Kenangannya, Kenangan Mereka.

Ketika sejoli, lelaki dan wanita bertemu dalam jiwa yang menyatu, barangkali enggan berpikir bahwa kelak akan mungkin berpisah. Saat bersama, apa yang sejoli itu raih bersama menjadi milik bersama. Bagi yang ditakdirkan bertahan hingga maut yang memisahkan cinta mereka, berakhir bersama-sama dengan kematian, atau dalam selisih waktu yang tak panjang berselang, alangkah indahnya takdir demikian.

Namun tak semua manusia mempunyai takdir seindah itu. Tanpa disangka hubungan menjadi buruk, lalu tidak dapat dipertahankan. Atau salah satunya pergi meninggalkan dunia, hingga mewariskan kepahitan dan kenangan. Berpisah dengan kekasih, dengan cara baik atau buruk, akan menghadirkan kenangan di sepanjang perjalanan hidup. Sekeras-kerasnya upaya membuang kenangan itu, tetap akan ada yang tersisa. Entah kenangan yang indah, atau memori yang menjengkelkan.

Bicara tentang kenangan, bukan cuma orang-orang yang berpisah dengan kekasihnya yang memiliki kenangan. Orang-orang yang mengarungi lautan kehidupan akan mempunyai pengalaman masing-masing yang menjadi kenangan. Setiap orang, waktu, tempat, benda, yang menimbulkan pengalaman tertentu, akan menjadi kenangan.

Saya menulis ini ketika ada kawan di FB, namanya Rere, yang membuat status di dinding akun FB-nya, menuliskan: “jarak antara kejengkelan terhadap komodifikasi dan kenangan yang gak habis-habis itu ternyata cuma selebar LINE.” (Dia lelaki, tapi bernama Rere. Nggak masalah. Ada kawan SD-ku lelaki bernama Wiwik. Dalam perseteruan politik antara kubu Prabowo dengan Jokowi juga digunakan istilah nama si Wowo dan si Wiwi. Padahal Joko Widodo itu pria, kok disebut Wiwi?)

Saya tidak tahu maksud kalimat Rere itu. Gara-gara itu, maka saya menulis ini. Rere menggunakan istilah “komodifikasi”. Istilah itu dipergunakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, guru besar ilmu hukum itu. Komodifikasi hukum, artinya memperjual-belikan hukum. Hukum dianggap barang dagangan. Lalu, apakah kenangan juga dapat diperjual-belikan?

Lalu dalam pencarian saya di belantara internet, saya temukan informasi buku berjudul “Penjual Kenangan Ketika Harap Mencari Tepi” yang ditulis oleh Widyawati Oktavia. Tentu saja saya belum membaca buku itu. Saya juga temukan informasi buku terjemahan, “Kenangan Cinta” karya Anton Chekhov.

Lalu saya bertanya dalam hati, sekali lagi, adakah kenangan itu dapat dijual, kok ada penjual kenangan? Siapa pembelinya? Dalam salah satu kalimat deskripsi buku “Penjual Kenangan” itu dituliskan, "Semoga ada persimpangan di depan sana. Agar aku bisa menjual kenangan dan rindu yang menyisa," lirih hatinya, perih. Apa maksudnya? Apakah itu cuma kalimat yang menipu pembaca agar terbaca sok sastra? Entahlah. Sebelum selesai membaca buku itu tentu tak dapat tahu maknanya.

Kenangan itu merupakan benda yang tidak berwujud. Saya gunakan istilah hukum perdata dalam KUHPerdata. Seperti halnya hak sewa, hak pakai, hak garap atas tanah, semuanya itu adalah benda yang tidak berbentuk, tidak berwujud materi. Yang berwujud adalah obyek yang disewa, dipakai, digarap, contohnya tanah. Begitu pula dengan kenangan, ada obyek-obyek yang dapat menjadi kenangan. Contohnya, rumah kenangan, cincin kenangan, sapu tangan kenangan, mobil kenangan, itu semua benda yang berwujud.

Biasanya benda kenangan itu bernilai sangat penting bagi pemiliknya yang memiliki kenangan terhadap benda-benda itu, dan ada keinginan untuk mempertahankan sepanjang hidupnya. Dalam kehidupan bernegara, benda-benda kenangan sejarah budaya dilindungi dan dikonservasi dengan menggunakan undang-undang (sekarang UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Siapa yang merusak atau menghilangkannya akan dipidana. Bahkan orang yang menemukan benda cagar budaya tapi tidak melaporkan kepada pemerintah, juga dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Namun manusia adalah manusia. Manusia terkadang berada dalam situasi yang sulit, terpaksa memilih untuk menjual benda kenangan. Menjual benda kenangan bukan berarti menjual kenangan.  Dengan dijualnya benda kenangan itu, kenangan tetap akan ada dan tak beralih ke mana-mana. Dalam hukum jual-beli, terjadilah peralihan benda yang diperjual-belikan. Apakah kenangan seseorang dapat beralih ke memori orang lain? Tidak bisa. Yang beralih hanya benda kenangan itu. Beralihnya benda kenangan karena dijual itu mungkin akan diiringi dengan perasaan sedih. Kenangan itu sendiri akan berakhir saat kematian tiba, tapi mungkin tak akan terbawa mati. Seperti kata Mbak Pipik, “Kenangan tak akan dibawa mati.”

Mbak Pipik, istri mendiang Ustadz Uje, menurut berita, punya rencana menjual rumah kenangannya. Rumah kenangan hidupnya bersama Ustadz Uje.  Begitu pula, Robert Pattinson memutuskan untuk menjual rumah mewahnya di Los Feliz. Rumah itu merupakan rumah kenangannya bersama kekasihnya Kristen Stewart. Lain halnya dengan Julia Perez yang terpaksa menjual rumah kenangan perjuangan hidupnya untuk biaya pengobatan kankir rahim yang dideritanya.

Dalam hidup berbangsa ini ada yang punya kenangan dengan para pemimpin bangsa ini. Kenangan dengan Bung Karno, Hatta, Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Ada yang mengenang baik, ada yang mengenang buruk. Dalam perbedaan kenangan itu sampai ada yang saling serang opini. Kalimat ungkapan. “Sik kepenak jamanku to?” dari para pengenang kebaikan Suharto dianggap keliru oleh para pemilik kenangan buruk terhadap Suharto. Ternyata kenangan juga dapat menjadi bahan perdebatan, bahkan permusuhan sosial dan politik.

Tapi mungkinkah memang ada kenangan yang bisa dijual? Misalnya nih, kenangan terhadap kejahatan kemanusiaan kasus Talangsari, kasus Trisakti – Semanggi, kasus penghilangan orang secara paksa, kasus terbunuhnya Munir, kasus kejahatan teror dan pembunuhan pengamanan konsesi Freeport di Papua, Exxon di Aceh, Newmont di Buyat Sulawesi Utara? Apakah kasus-kasus itu akan tinggal kenangan tanpa pertanggungjawaban atau penyelesaian karena kenangan itu sudah terjual?

Manusia juga mempunyai kenangan sejarah dengan bangsanya dari masa lalu, meskipun cuma dapat menghayalkan kenangan itu, misalnya tentang kebasaran Majapahit yang diimajinasikan penuh kebaikan. Bagaimana dengan pemersatuan daerah-daerah kekuasaan dengan cara serangan paksa dan intimidasi yang dilakukan Gajah Mada yang dikenang kegagahannya itu? Manusia yang hidup di jaman sekarang ini tak ada yang punya kenangan langsung dengan Gajah Mada, kecuali kenangan itu diperoleh melalui informasi sejarah yang belum pernah final kebenarannya.

Kembali pada soal menjual benda kenangan. Kita tentu berharap, “benda” yang bernama Indonesia ini diharapkan jangan sampai menjadi “benda kenangan” yang dijual. Jika memperjual-belikan benda cagar budaya Indonesia dilarang, apalagi menjual manusia Indonesia dan Indonesia? Makanya, jika ada presiden Indonesia yang jadi sales harga negaranya, bagaimana itu akan dikenang?

Kebenaran

Ini bukan sebuah ulasan filsafat. Ini hanya obrolan di warung Bu Kasbun. Adalah Anas Urbaningrum yang menantang pengadilan untuk bersumpah bermubahalah. Ia divonis penjara 8 tahun dan harus membayar uang ganti rugi kepada Negara sebesar Rp  57.590.330.580,- dan 5.261.070,- dollar AS. Para hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukumnya menolak tantangan Anas tersebut.

Apa itu sumpah muhabalah? Sumpah mubahalah adalah sumpah kutukan guna mengakhiri perselisihan. Sejarah sumpah muhabalah terjadi pada saat Nabi Muhammad bertemu dengan utusan Nasrani Najran yang membantah kisah tentang Nabi Isa AS yang diterangkan oleh Nabi Muhammad.

Tentu saja bahwa karena kebenaran tentang hal tersebut diliputi oleh keyakinan, maka tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan apapun, dan tetap menjadi perbedaan opini. Akhirnya turunlah ayat 61 surat Ali Imron yang menyatakan, “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”

Akhirnya para utusan Nasrani Najran tersebut tidak berani mengadakan sumpah muhabalah tersebut, sehingga perselisihan diakhiri dengan cara itu, tanpa perlu ada caci maki dan kebencian. Apakah para utusan Nsarani Najran yang menolak sumpah muhabalah tersebut berarti ragu-ragu dengan kebenaran yang mereka yakini? Belum tentu. Bisa jadi mereka tidak mau ada di antara yang bersumpah mubahalah tersebut ada yang celaka akibat sumpah itu. Namun, dalam kebenaran yang diyakini Islam, penolakan sumpah mubahalalah oleh para utusan Nasrani Najran tersebut dipergunakan sebagai bukti bahwa mereka tidak yakin terhadap kebenaran yang mereka yakini.

Lalu, apakah para hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak tantangan sumpah mubahalah Anas tersebut ragu dengan vonisnya? Kubu Anas bisa saja menafsirkan begitu, tapi para hakim itu bisa jadi dalam hati mereka mengandung sikap, “Buat apa ngurusi tantangan orang iseng!”

Kebenaran tentu didasarkan pada ukuran-ukuran. Orang membunuh orang lain dinilai melanggar kebenaran atau tidak benar, dengan ukuran moral dan hukum. Logika juga harus mendasarinya. Tetapi perbuatan membunuh orang lain dibenarkan dalam perang, dengan persyaratan hukum tertentu. Ukurannya adalah hukum. Hukum itu terutama karena menjadi kesepakatan bersama. Lalu bagaimana jika hukum yang dilaksanakan belum menjadi tolok ukur yang disepakati?

Sekitar 70 juta orang Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presiden, karena berdasarkan pertimbangan kebenaran yang diyakini mereka. Sekitar 62 juta orang Indonesia memilih Prabowo sebagai presiden, juga berdasarkan kebenaran yang mereka yakini. Apa tolok ukur kebenaran yang mereka yakini? Sejarah, jejak rekam, keyakinan, karakter orang yang dipilih, estimasi masa depan, dan timbangan-timbangan lainnya.

Selanjutnya perlu dipertanyakan, apakah tolok ukur yang dipakai sebagai dasar menentukan kebenaran itu sudah benar, ataukah ada yang tidak benar? Lalu menggunakan timbangan apa untuk menjawan pertanyaan tersebut?

Ternyata kebenaran manusia tidak bersifat absolut. Manusia tidak dapat menentukan bahwa apa yang diyakini sebagai kebenaran itu adalah telah benar-benar telah benar. Oleh sebab itulah, terdapat alasan bahwa fanatik terhadap kebenaran yang diyakininya saat ini, tanpa terus berusaha menggali kebenaran itu sendiri, adalah  sikap dan sifat yang tidak manusiawi. Manusia yang fanatik dengan kebenaran yang diyakininya sendiri sedang berusaha menjadikan dirinya sebagai pencipta kebenaran, yang artinya sedang berusaha memakai pakaian Tuhan.

Tetapi ada banyak manusia yang tidak pernah bertanya kepada dirinya sendiri, “Mengapa aku hadir di dunia, dan dengan maksud apa? Mengapa kehadiranku di dunia harus terjadi dan tak ada yang mampu menolaknya? Lalu bagaimana keadaan dunia setelah aku meninggalkannya? Ke mana perasaan hidupku setelah aku mati jasad, sebagaimana aku di setiap tidurku tidak memiliki perasaan hidup tapi ternyata aku masih hidup? Mengapa aku dalam tidur pernah bermimpi mengalami sesuatu yang seolah-olah sangat benar adanya, dan ternyata setelah aku sadar bangun dari tidur ternyata mimpi itu bukan kenyataan? Mengapa yang terpilih menjadi presiden Indonesia ke-7 adalah Jokowi, kok bukan Thukul atau Prabowo?”

Ada banyak manusia yang tak berdaya menolak peristiwa yang menimpa pada dirinya sendiri yang tidak mereka kehendaki. Ada banyak pula manusia yang tidak pernah menyangka menerima sesuatu yang membahagiakan yang itu bukan hasil usahanya.

Dengan membiarkan kebencian terhadap kebenaran menurut orang lain yang saat ini tidak diyakini sebagai kebenaran versi kita, maka sesungguhnya kita telah meremehkan masa depan.

Kamu boleh tidak percaya Tuhan, tapi pasti tak dapat memastikan bahwa Tuhan benar-benar tak ada. Kamu boleh memastikan Tuhan itu ada, tapi tak pernah bisa memastikan Tuhan pasti ada. Lha wong perjalananmu tidak pernah mampu menembus tata surya matahari yang hanya setitik noktah dari alam semesta ini, kan?

Bagaimana kamu dapat menembus banyaknya kebenaran-kebenaran yang berada di kantong super raksasa semesta yang tak terhingga batasnya ini?

Lebaran Bersama Gam

Ini adalah cerita orang jelata. Orang yang masa mudanya berjoget dangdut di malam Minggu di halaman terbuka, di zaman listrik negara belum masuk di desaku yang berada di tengah hutan jati. Kaum kelas menengah ke atas yang suka musik Metallica, Linkin Park, Greenday dan sejenisnya mungkin tidak cocok membaca cerita ini. Begitu pula para penggemar Mahir Zein. Ini bukan cerita relijius.

Hari ini, 28 Juli 2014, bertepatan dengan Idul Fitri. Seperti biasa, saya tidak terlalu suka tradisi lebaran  yang berfilosofi silaturahmi tetapi dalam kenyataannya menjadi ajang konsumerisme dan pamer.

Pamernya kaum jelata, membanggakan hasil kerjanya dari kota atau luar negeri, bisa membeli ini dan itu, menunjukkan berapa besar penghasilannya. Tetapi di ujung riak gelombang kesenangan itu ada seorang perempuan lemah yang menanggung aib menjadi pergunjingan. Seorang perempuan desa itu hamil menjadi korban lelaki yang tidak bertanggung jawab. Perempuan itu pulang ke desa menanggung derita dan malu. Tak satupun yang peduli kecuali pada isu dan gosip luas bahwa ia perempuan tak bermoral. Lalu terdengar berita kematiannya bersama bayinya saat ia melahirkan bayinya yang tak jelas siapa ayahnya. Ditakdirkan hidup miskin, ternoda, lalu mati dalam derita dan aib.

Saya berhayal, andai saja orang yang bersuka-ria lebaran menjenguk perempuan itu, membesarkan hatinya, lalu menukar sikap pamer dan kesombongan mereka dengan bergotong-royong membawa perempuan itu agar bisa melahirkan di rumah sakit, sehingga ia dan bayinya selamat. Atas dasar ketidakadilan dalam kenyataan itulah saya tidak menyukai “pesta lebaran”. Tetapi itu sikap pribadi. Silahkan semua menikmati kebahagiaan masing-masing berlebaran. Bagiku, silaturahmi dapat aku lakukan pada waktu yang tak terikat dengan peristiwa upacara tertentu.

Malam jelang lebaran kali ini anak sulungku yang autis, Gam, sulit tidur. Hiperaktifnya agak keterlaluan. Hampir semalaman dia dan aku tidak tidur. Setelah sholat Subuh, aku lihat Gam tertidur pulas. Hari pagi lebaran ini aku memutuskan tidak berangkat sholat Id. Menunggu anakku yang tertidur pulas. Jika kubangunkan ia kuajak sholat Id, khawatir malah rewel dan mengganggu jamaah lainnya.

Lebaran tahun lalu kami di Tulungagung. Saat itu saya ajak Gam sholat Id di depan kantor Pemkab Tulungagung. Tapi rupanya sebelum sholat Id dimulai Gam rewel. Dia sulit bisa diam dalam waktu yang agak lama. Agar tidak mengganggu kekhusukan jamaah lainnya maka aku ajak Gam jalan-jalan, undur dari shaf jamaah, urung sholat Id.

Mempunyai anak seperti Gam, saya selalu berusaha untuk memahaminya sebagai anugerah. Saya selalu membesarkan hatiku sendiri, bahwa tidak semua orang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mempunyai anak yang luar biasa seperti itu. Luar biasa dalam perlakuan merawatnya dan bersikap kepadanya. Terus terang banyak kesulitan yang saya hadapi, tetapi saya terus-menerus belajar. Terkadang saya mengkhawatirkan masa depannya, apakah ia kelak bisa hidup mandiri ketika saya tua dan meninggalkan dia. Saya selalu berdoa, semoga Tuhan memberiku kesehatan yang memadahi, kemampuan ekonomi, serta umur yang panjang, agar dapat selalu mendampinginya hingga dia dewasa dan bisa hidup mandiri. Saya juga selalu mendoakan dia agar diberikan kemampuan hidup yang terus berkembang, menjadi anak dan orang yang saleh dan berguna.

Dalam perjalanannnya, memang saya tidak selalu bisa bersabar. Terkadang saya berlaku kasar ketika dia berperilaku yang menyulitkan, banyak keluhan orang di sekelilingnya, pada saat beban pekerjaanku juga sedang berat bertumpuk. Saya selalu menyesal jika telah menghukumnya dengan cara yang keras, sehingga saya menangisinya sambil memeluknya. Kepergian ibunya satu setengah tahun lalu sedikit banyak juga membuatku agak terasa tidak lengkap dalam merawatnya. Ibunya almarhumah memang lebih banyak waktu kerjanya, seperti aku, namun saya tentu masih teringat ketika Gam menangis menyebut nama ibunya saat ibunya masih ada.

Pada malam lebaran kemarin saya ajak Gam ke toko pakaian. Ia sudah tinggi. Semua orang memujinya, ganteng. Selama ini aku belum pernah membelikan dia celana panjang, kecuali untuk keperluan sekolahnya. Kuajak dia masuk toko pakaian, aku perlihatkan banyak model celana panjang dan baju lengan panjang. Rupanya ia tidak tertarik. Aku suruh ia mencoba celana panjang jeans ukuran 30. Ah, ternyata kurang besar.

Di usianya yang 14 tahun itu ternyata ukuran celana panjangnya 32. Dia tidak suka jeans. Kupilihkan celana kain yang agak tebal dan elastis. Kubelikan dua celana panjang dan satu baju kemeja. Kucobakan agar ia memakainya. Ternyata benar, ia telah menjadi remaja yang tampan. Kalau kuingat masaku SMP kelas 1 dulu tentu jauh. Aku hanya anak desa yang hitam dan dekil, bau rumput sawah. Jauh dibandingkan dengan Gam. Aku bersyukur, setidaknya banyak orang yang bilang Gam itu ganteng. Cukup bisa membesarkan hatiku untuk membanggakannya.

Dengan baju barunya itu, nanti setelah suasana kembali normal, setelah hiruk-pikuk lebaran berakhir, saya akan luangkan waktu pergi bersama Gam ke desaku menjenguk neneknya (ibuku). Meski pandangan ibuku sudah kabur karena usianya yang sudah 88 tahun, tapi ibuku tentu masih bisa melihat Gam yang sudah makin besar. Dalam kurun waktu sekitar 6 bulan belakangan ini pertumbuhan fisiknya lumayan cepat. Tiba-tiba Gam sudah menjadi remaja. Ia sudah besar, hampir menyamai aku.

Aku sengaja jarang mengajak Gam berkunjung ke neneknya di desa. Saya sering berkunjung sendiri ke ibuku tanpa Gam, dan ibuku selalu menanyakan kabar Gam. Mengapa? Kalau aku ajak Gam berkunjung ke desa ibuku selalu menangisinya, kesedihannya meluap dalam tangis semalaman tidak tidur, terutama setelah istriku meninggalkan kami. Tapi ibuku pengin melihat Gam yang sekarang sudah seperti apa. Ibuku nanti pasti akan lebih senang melihat cucunya yang sudah besar dan makin ganteng. Aku juga akan memamerkan ke ibuku bahwa Gam sudah bisa membaca, sebab dulu ibuku sering meragukan apakah Gam bisa membaca dan menulis.

Apapun yang akan terjadi, hidup ini akan terus menjadi cerita, yang masing-masing orang memiliki takdirnya sendiri-sendiri.

Surabaya, 28 Juli 2014, ….. juga dalam ingatan kasus Kudatuli 27 Juli 1996 yang kian dilupakan.

Putusan MK Hadiah untuk Lapindo?

(Dimuat Jawa Pos, 28 Maret 2014)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil UU No. 15 Tahun 2013 tentangi Perubahan UU No. 19 Tahun 2013 tentang APBN (UU APBN-P Tahun 2013), yang diajukan oleh korban Lapindo dalam Peta Area Terdampak (PAT) yang menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc. (Lapindo).

Jika diringkas, inti amar Putusan MK No. 83/PUU-XI/2013 tersebut menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf a UU APBN-P Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga akibatnya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam PAT oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu.

MK memandang bahwa dikotomi hukum antara korban dalam PAT yang menjadi tanggung jawab Lapindo dengan korban yang berada di luar PAT yang menjadi tanggung jawab negara telah menyebabkan absennya negara, terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terjadi kesenjangan terhadap dua kelompok korban tersebut. Negara mempunyai kewajiban mengeliminasi kesenjangan itu.

Namun MK tidak memberikan pertimbangan secara eksplisit tentang bagaimana cara negara menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian untuk korban dalam PAT tersebut. Untuk itu, diperlukan interpretasi dalam pengambilan kebijakan oleh negara. Namun karena pengujian tersebut terkait dengan UU APBN, maka dapat diambil inti maksud putusan MK tersebut, yakni: APBN juga harus dianggarkan untuk pelunasan korban Lapindo dalam wilayah PAT tersebut.

Dengan demikian, hal itu menjadi kabar gembira bagi para korban Lapindo dalam PAT yang selama ini nasibnya masih belum beres karena Lapindo masih terus ngapusi (ingkar janji) karena alasan ketidakmampuan finansial. Sekaligus hal tersebut juga menjadi kabar gembira bagi Lapindo, hadiah bagi Lapindo yang selama ini berusaha memperoleh “dana talangan” alias utangan dari pemerintah guna melunasi kewajibannya tersebut.

Tetapi hal itu juga menjadi kabar yang tidak enak bagi mereka yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap memanjakan Lapindo. Belum lama ini beberapa warga negara Indonesia (Letjen Marinir (Purn) Suharto, dkk.) juga mengajukan uji materiil UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Mereka tidak sepakat jika negara melalui APBN harus dibebani untuk menanggung tanggung jawab Lapindo. Namun permohonan tersebut ditolak oleh MK dalam putusannya No. 53/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa negara wajib menyelesaikan masalah korban Lapindo.

Dalam pertimbangan hukumnya, waktu MK masih tidak menyoal dikotomi hukum antara warga korban dalam PAT dengan warga korban di luar PAT. MK menyatakan bahwa terlepas apakah semburan lumpur Lapindo itu diakibatkan oleh bencana alam atau bukan, terdapat tanggung jawab perusahaan, yaitu Lapindo yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan membayar ganti kerugian dengan membeli tanah dan bangunan milik rakyat yang rusak akibat lumpur Lapindo dan tanggung jawab negara di luar PAT (hal. 83). Intinya, MK membenarkan ketentuan UU APBN yang mengalokasikan dana ganti kerugian kepada korban Lapindo yang berada di luar PAT.

Bagi rakyat Indonesia dan bagi korban Lapindo, istilah di dalam dan di luar PAT sebenarnya juga merupakan istilah yang menyesatkan. Mengapa sampai muncul kebijakan berupa Perpres No. 14/2007 tentang BPLS yang beberapa kali diubah, yang memberikan istilah di dalam PAT dan di luar PAT?

Hal itu berkaitan dengan riwayat melemahnya kebijakan Presiden SBY, yang semula mengeluarkan Keppres No. 13/2006 tentang Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang membebankan seluruh biaya penyelesaian yang dilakukan oleh Timnas tersebut kepada Lapindo. Namun tahun 2007 kebijakan Presiden SBY itu berubah, dengan membagi beban antara negara dengan Lapindo, dengan membuat garis pisah antara PAT dengan luar PAT. Meskipun akal sehat mengatakan bahwa di luar PAT itu juga wilayah area terdampak, sehingga yang paling tepat istilahnya adalah PAT yang ditanggung Lapindo dan PAT yang ditanggung negara.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah melaksanakan putusan MK No. No. 83/PUU-XI/2013 tersebut? Jika putusan MK ini dijadikan dasar bagi negara untuk menyusun APBN yang juga mengalokasikan dana pelunasan korban Lapindo dalam PAT  yang menjadi tanggung jawab Lapindo tersebut, maka negara harus merancang dan melaksanakan penagihan kepada Lapindo. Jangan sampai kasus tersebut menjadi legalisasi korupsi, di mana negara tekor dan Lapindo dilepaskan dari tanggung jawabnya.

Rancangan kebijakan pemerintah tersebut juga tentang teknis pelaksanaan di lapangan. Bagaimana kelanjutan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanah antara PT. Minarak Lapindo Jaya (perusahaan yang ditugasi Lapindo untuk membeli tanah korban dalam PAT)? Apakah setelah dilunasi oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN maka PIJB tersebut dilanjutkan dengan pelepasan hak atas tanah kepada Lapindo, ataukah pelepasan haknya menunggu Lapindo melunasi kewajibannya kepada negara?

Apakah pelaksanaan putusan MK tersebut dapat dilakukan dengan cara cessie (pengalihan piutang) antara korban Lapindo yang belum dilunasi tersebut dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah? Setelah dilakukan cessie, bagaimana dengan status tanah yang sebagian telah dibayar oleh Lapindo?

Apakah nilai tanah bekas milik korban Lapindo akan ditaksir harganya secara keseluruhan di mana sebagian akan diserahkan kepada Lapindo (untuk diberikan hak kepadanya) senilai dengan uang yang telah dibayarkannya kepada korban Lapindo dengan menggunakan metoda perbandingan luas, sebab sulit dengan cara metode penentuan harganya yang mungkin masih jatuh?

Ataukah pemerintah berani memailitkan Grup Bakrie agar dapat dilakukan sita dan lelang terhadap harta kekayaannya untuk melunasi kewajibannya, dengan menggunakan doktrin piercing the corporate veil dengan melihat siapa yang menjadi dalang Lapindo, sebab Lapindo yang didirikan di Amerika Serikat hanya sebuah unit bisnis khusus dari holdingnya?

Terpaksa pemerintah harus menanggung keruwetan yang sejak semula memang sudah seperti benang kusut. Andaikan negara ini tegas menghukum Lapindo bertanggung jawab tanpa harus disuruh membeli tanah korban Lapindo mungkin tidak akan menemui keruwetan-keruwetan teknis.

Minimal ada tiga hal yang mesti disusun dalam kebijakan hukum setelah putusan MK tersebut, yakni: 1. Korban Lapindo segera diselesaikan masalahnya; 2. Negara tidak dirugikan; dan 3. Lapindo diberikan sanksi karena telah melanggar hukum.

Momen Introspeksi Kedokteran

Kemarin (27/11) para dokter mengadakan protes, bahkan ''mogok'', di banyak wilayah. Pemicunya adalah putusan Mahkamah Agung (MA) RI No 365 K/Pid/2012 tanggal 18 September 2012 yang menghukum penjara dr Dewa Ayu Sisiary Prawani, dr Hendry Simanjuntak, dan Hendy Siagian (dr Ayu dkk).

Kebetulan, saya mempunyai setidaknya dua kali pengalaman tidak terlupakan dengan dunia kedokteran. Kasus pertama, ayah tiri yang membesarkan saya meninggal karena operasi di sebuah rumah sakit. Saya selaku keluarga diberi rekam medis setelah berkirim surat kepada direktur rumah sakit tersebut. 

Dokumen rekam medis itu saya konsultasikan kepada dokter kenalan teman saya. Menurut dia, berdasar hasil rekam medis praoperasi, hasil laboratorium menunjukkan kekurangan albumin dalam tubuh. 

Saya berkirim surat kembali kepada direktur rumah sakit tersebut untuk menanyakan hal itu. Lalu, direktur tersebut menelepon saya dan meminta maaf. Saya bertanya, mengapa tidak diberikan albumin sebelum operasi? Jawabannya, rumah sakit khawatir keluarga kami tidak mampu membayar karena harganya mahal. Mereka melihat penampilan kusut kami sebagai orang desa, dianggap miskin tidak punya duit.

Kasus kedua, istri saya meninggal dengan diagnosis terakhir terkena infeksi selaput otak dalam keadaan yang sudah terlambat untuk ditangani. Mulanya, awal-awal istri saya mengeluh sakit. Saya periksakan ke dokter spesialis dalam (internis). Lalu, dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, kecuali USG. Dokter itu menyatakan bahwa istri saya menderita kekurangan kalium. Tetapi, beberapa hari setelah minum obat resep dokter tersebut, ternyata sakitnya tidak reda sehingga saya bawa ke rumah sakit untuk rawat inap (opname).

Sekitar seminggu dirawat inap di rumah sakit tersebut, dokter yang menangani menyatakan istri saya sembuh. Tapi, saya kurang percaya. Sebab, keadaannya masih lemah dan kesadarannya menurun. Dokter bilang, nanti kalau sudah sampai di rumah makin sehat karena bertemu anak-anak kami. Setelah saya bawa pulang, kesadaran istri saya justru makin menurun sehingga saya bawa ke rumah sakit lainnya. Di rumah sakit lain itulah baru ketahuan istri saya menderita infeksi selaput otak. Akhirnya, dia meninggal setelah dirawat sekitar 10 hari.

Meski menerima dua pengalaman itu sebagai takdir, saya mencatat dua hal. Pertama, terkadang ada dokter yang terlalu meremehkan pasiennya sehingga tidak terlalu serius dalam menjaga nyawa pasien. 

Kedua, ada dokter-dokter yang ''tidak cakap'', tetapi terlalu yakin dengan kemampuannya. Diagnosisnya bisa meleset dari ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang seharusnya dimiliki seorang dokter yang sudah berani membuka praktik umum. Saking yakinnya, pernah anak saya muntaber. Ketika dikonsultasikan ke dokter untuk minta resep obat, anak saya malah disuruh opname. Tapi, ternyata sakitnya sembuh setelah saya turuti nasihat apoteker. 

Tanda Tangan Karangan 

Perlu diintrospeksi, apakah adil para dokter itu ''mogok'' untuk memprotes kasus yang menimpa dr Ayu dkk? Kita cermati putusan MA itu. Pertama, MA dalam memutus perkara tersebut tidak dilandasi pendapat hukum yang berdiri sendiri, melainkan juga berdasar penjelasan bukti ilmiah kedokteran itu sendiri. 

Ada surat keterangan dari RSU Prof Dr R.D. Kandou Manado No 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010 tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani dr Johannis F. Mallo SH SpF DFM. Dia menyatakan, sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER). Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus dan bisa terjadi karena komplikasi dari persalinan itu sendiri.

Keterangan rumah sakit tersebut diperkuat keterangan para ahli kedokteran, yaitu dr Hermanus Jakobus Lalenoh SpAn, Prof Dr Najoan Nan Warouw SpOG, dr Robby Willar SpA, dan Johannis F. Mallo SH SpF DFM. Selain itu, kesembronoan tersebut dapat dilihat dari tanda tangan yang tertera di lembar persetujuan operasi (hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada 9 Juni 2010 No Lab: 509/DTF/2011) yang menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Siska Makatey alias Julia Fransiska Makatey pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/spurious signature.

Lalu, kenapa para dokter yang mogok sehari itu hanya meneriakkan protes: ''Jangan kriminalisasi dokter!'' dengan menunjukkan telunjuk jarinya kepada para penegak hukum? Mengapa mereka tidak juga menodongkan telunjuk jarinya kepada dunia kedokteran sendiri yang telah memberikan rekomendasi ilmiah kepada para hakim untuk memutus perkara tersebut?

Setiap kelompok masyarakat berhak mengemukakan pendapatnya di muka umum, termasuk para dokter, dan itu dijamin konstitusi. Tetapi, tindakan mogok melayani masyarakat menunjukkan sikap tanggung jawab profesi penting yang kurang memadai. 

Gawat bila golongan kelas menengah memandang bahwa menjalankan profesi mereka bukanlah kepentingan umum, tetapi kepentingan para pribadi dalam mencari nasib hidup masing-masing dan golongan. Juga, merasa harus dibedakan dalam perlakuan hukum sembari melupakan bahwa orang yang berelasi dengan mereka juga punya hak.

(dimuat Jawa Pos, 28 Nopember 2013)

Penjajahan Hukum Dalam Mobil Murah

Wakil Presiden Boediono menanggapi: penjualan mobil murah tidak perlu dihambat karena hal itu sebagai konsekuensi era industrialisasi. Boediono juga menyatakan bahwa solusi kecemasan adanya kemacetan jalan adalah peningkatan transportasi publik secepatnya. Untuk Jakarta, dia menyarankan agar digunakan sistem electronic road price (ERP) yang memberlakukan biaya ekstra bagi pemakai jalan-jalan utama di ibu kota pada saat-saat sibuk (Jawa Pos, 20/9/2013).

Disebut "mobil murah" tentu dari sudut pandang kantong si kaya. Bagi rakyat kecil mobil itu tetap saja mahal. Tapi, karena fasilitas kredit yang makin longgar, bisa saja banyak orang yang jungkir-balik untuk membeli, karena iklan "mobil murah" itu melekat di pikiran mereka. 

"Mobil murah" tersebut termasuk kendaraan bermotor yang dasar pengenaan pajaknya adalah 0 (nol persen) dari harga jual. Yakni, untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (selain sedan atau station wagon). Persyaratannya: motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau motor nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu. Begitu teks pasal 5 ayat (1) huruf c PP No 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah No 41/2013 itu menentukan tarif pajak progresif teknis. Semakin tinggi kapasitas isi silinder kendaraan bermotor atau makin boros bahan bakar, pajaknya semakin tinggi. Sedan dan station wagon termasuk kena tarif pajak lebih tinggi. PP tersebut tidak menyuruh agar memproduksi mobil murah, tapi menjadi fasilitas pembebasan pajak bagi industri otomotif untuk memproduksi dan memasarkan low cost and green car (LCGC).

Bagi pengusaha otomotif, PP tersebut menjadi bagian alat strategi bisnis untuk keberlangsungan bahkan peningkatan kekayaan. Mereka melihat tuntutan hukum ekologis global dan kemampuan kelas menengah yang jumlahnya kian banyak. Sejarah hukum sejak zaman kuno hingga sekarang selalu menunjukkan adanya "kolusi" antara kaum borjuis dengan birokrat dan penguasa politik dalam penciptaan hukum untuk kepentingan mereka.

Dari aspek hukum perdagangan, kalimat kunci "jangan menghambat penjualan" yang disampaikan Wapres Boediono tersebut merupakan prinsip perdagangan bebas ala World Trade Organization(WTO). Yakni, prinsip larangan adanya hambatan-hambatan perdagangan (nontrade barriers), terutama dalam bentuk regulasi dalam suatu negara. 

Ke depan, seperti yang dinyatakan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Indonesia juga akan dibanjiri mobil murah dari luar negeri, termasuk dari India dan Thailand. Pertanyaannya: kapan pemerintah Indonesia benar-benar berniat membangun kendaraan bermotor nasional yang akan mampu bersaing di pasar global? 

Pembukaan UUD 1945, harga mati yang tak boleh diubah, menyatakan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita dapat bertanya kepada diri-sendiri: apakah penggunaan merek-merek kendaraan Jepang, Eropa, dan Amerika yang dilakukan hampir semua pemilik kendaraan bermotor di negara ini bukan merupakan bukti penguasaan kebudayaan, pasar, teknologi, dan hak milik intelektual kepada bangsa ini? 

Kolonialisme dalam sepanjang sejarah sebenarnya bukanlah kebutuhan suatu negara menguasai negara lain, tetapi kebutuhan para pemilik kapital besar menguasai sumber daya alam dan pangsa pasar di dunia. Ekonom David Korten menyebut fenomena itu sebagai judul bukunya When Corporations Rule The World. Korporasi yang mengatur dunia, bukan negara-negara. Persis keprihatinan Oswaldo De Rivero, mantan diplomat Peru di WTO. 

Indonesia perlu mencontoh Malaysia yang gagah berani dan serius memproduksi mobil nasional mereka dan menjual ke dalam serta ke luar negeri. Jika Indonesia tidak mampu menjalankan amanah konstitusi untuk menghapus penjajahan di dunia, minimal bisa membebaskan dirinya dari penjajahan. 

Bertambahnya kemacetan jalan raya di kota-kota yang dipenuhi kendaraan bermotor juga akibat hukum yang diciptakan menjadi alat liberalisasi. Bukan menjadi alat untuk mengatur, mengendalikan, menertibkan, dan membatasi kebebasan perdagangan kendaraan bermotor yang di masa depan akan menciptakan keruwetan yang sulit diurus, seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. 

Tidak mungkin terwujud politik hukum yang militansi untuk membela kepentingan negara jika para penyusun regulasi negara ini adalah para komprador. Atau, setidak-tidaknya tanpa sadar cara berpikirnya mengikuti sekian banyak teori dan postulat ilmuwan yang menjadi kaki-tangan para penguasa ekonomi dunia. 

Dimuat Jawa Pos, 23 September 2013