Selasa, 01 April 2014

Putusan MK Hadiah untuk Lapindo?

(Dimuat Jawa Pos, 28 Maret 2014)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil UU No. 15 Tahun 2013 tentangi Perubahan UU No. 19 Tahun 2013 tentang APBN (UU APBN-P Tahun 2013), yang diajukan oleh korban Lapindo dalam Peta Area Terdampak (PAT) yang menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc. (Lapindo).
Jika diringkas, inti amar Putusan MK No. 83/PUU-XI/2013 tersebut menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf a UU APBN-P Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga akibatnya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam PAT oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu.

MK memandang bahwa dikotomi hukum antara korban dalam PAT yang menjadi tanggung jawab Lapindo dengan korban yang berada di luar PAT yang menjadi tanggung jawab negara telah menyebabkan absennya negara, terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terjadi kesenjangan terhadap dua kelompok korban tersebut. Negara mempunyai kewajiban mengeliminasi kesenjangan itu.

Namun MK tidak memberikan pertimbangan secara eksplisit tentang bagaimana cara negara menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian untuk korban dalam PAT tersebut. Untuk itu, diperlukan interpretasi dalam pengambilan kebijakan oleh negara. Namun karena pengujian tersebut terkait dengan UU APBN, maka dapat diambil inti maksud putusan MK tersebut, yakni: APBN juga harus dianggarkan untuk pelunasan korban Lapindo dalam wilayah PAT tersebut.

Dengan demikian, hal itu menjadi kabar gembira bagi para korban Lapindo dalam PAT yang selama ini nasibnya masih belum beres karena Lapindo masih terus ngapusi (ingkar janji) karena alasan ketidakmampuan finansial. Sekaligus hal tersebut juga menjadi kabar gembira bagi Lapindo, hadiah bagi Lapindo yang selama ini berusaha memperoleh “dana talangan” alias utangan dari pemerintah guna melunasi kewajibannya tersebut.

Tetapi hal itu juga menjadi kabar yang tidak enak bagi mereka yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap memanjakan Lapindo. Belum lama ini beberapa warga negara Indonesia (Letjen Marinir (Purn) Suharto, dkk.) juga mengajukan uji materiil UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Mereka tidak sepakat jika negara melalui APBN harus dibebani untuk menanggung tanggung jawab Lapindo. Namun permohonan tersebut ditolak oleh MK dalam putusannya No. 53/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa negara wajib menyelesaikan masalah korban Lapindo.

Dalam pertimbangan hukumnya, waktu MK masih tidak menyoal dikotomi hukum antara warga korban dalam PAT dengan warga korban di luar PAT. MK menyatakan bahwa terlepas apakah semburan lumpur Lapindo itu diakibatkan oleh bencana alam atau bukan, terdapat tanggung jawab perusahaan, yaitu Lapindo yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan membayar ganti kerugian dengan membeli tanah dan bangunan milik rakyat yang rusak akibat lumpur Lapindo dan tanggung jawab negara di luar PAT (hal. 83). Intinya, MK membenarkan ketentuan UU APBN yang mengalokasikan dana ganti kerugian kepada korban Lapindo yang berada di luar PAT.

Bagi rakyat Indonesia dan bagi korban Lapindo, istilah di dalam dan di luar PAT sebenarnya juga merupakan istilah yang menyesatkan. Mengapa sampai muncul kebijakan berupa Perpres No. 14/2007 tentang BPLS yang beberapa kali diubah, yang memberikan istilah di dalam PAT dan di luar PAT?

Hal itu berkaitan dengan riwayat melemahnya kebijakan Presiden SBY, yang semula mengeluarkan Keppres No. 13/2006 tentang Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang membebankan seluruh biaya penyelesaian yang dilakukan oleh Timnas tersebut kepada Lapindo. Namun tahun 2007 kebijakan Presiden SBY itu berubah, dengan membagi beban antara negara dengan Lapindo, dengan membuat garis pisah antara PAT dengan luar PAT. Meskipun akal sehat mengatakan bahwa di luar PAT itu juga wilayah area terdampak, sehingga yang paling tepat istilahnya adalah PAT yang ditanggung Lapindo dan PAT yang ditanggung negara.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah melaksanakan putusan MK No. No. 83/PUU-XI/2013 tersebut? Jika putusan MK ini dijadikan dasar bagi negara untuk menyusun APBN yang juga mengalokasikan dana pelunasan korban Lapindo dalam PAT  yang menjadi tanggung jawab Lapindo tersebut, maka negara harus merancang dan melaksanakan penagihan kepada Lapindo. Jangan sampai kasus tersebut menjadi legalisasi korupsi, di mana negara tekor dan Lapindo dilepaskan dari tanggung jawabnya.

Rancangan kebijakan pemerintah tersebut juga tentang teknis pelaksanaan di lapangan. Bagaimana kelanjutan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanah antara PT. Minarak Lapindo Jaya (perusahaan yang ditugasi Lapindo untuk membeli tanah korban dalam PAT)? Apakah setelah dilunasi oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN maka PIJB tersebut dilanjutkan dengan pelepasan hak atas tanah kepada Lapindo, ataukah pelepasan haknya menunggu Lapindo melunasi kewajibannya kepada negara?

Apakah pelaksanaan putusan MK tersebut dapat dilakukan dengan cara cessie (pengalihan piutang) antara korban Lapindo yang belum dilunasi tersebut dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah? Setelah dilakukan cessie, bagaimana dengan status tanah yang sebagian telah dibayar oleh Lapindo?

Apakah nilai tanah bekas milik korban Lapindo akan ditaksir harganya secara keseluruhan di mana sebagian akan diserahkan kepada Lapindo (untuk diberikan hak kepadanya) senilai dengan uang yang telah dibayarkannya kepada korban Lapindo dengan menggunakan metoda perbandingan luas, sebab sulit dengan cara metode penentuan harganya yang mungkin masih jatuh?

Ataukah pemerintah berani memailitkan Grup Bakrie agar dapat dilakukan sita dan lelang terhadap harta kekayaannya untuk melunasi kewajibannya, dengan menggunakan doktrin piercing the corporate veil dengan melihat siapa yang menjadi dalang Lapindo, sebab Lapindo yang didirikan di Amerika Serikat hanya sebuah unit bisnis khusus dari holdingnya?

Terpaksa pemerintah harus menanggung keruwetan yang sejak semula memang sudah seperti benang kusut. Andaikan negara ini tegas menghukum Lapindo bertanggung jawab tanpa harus disuruh membeli tanah korban Lapindo mungkin tidak akan menemui keruwetan-keruwetan teknis.

Minimal ada tiga hal yang mesti disusun dalam kebijakan hukum setelah putusan MK tersebut, yakni: 1. Korban Lapindo segera diselesaikan masalahnya; 2. Negara tidak dirugikan; dan 3. Lapindo diberikan sanksi karena telah melanggar hukum.


Kamis, 28 November 2013

Momen Introspeksi Kedokteran


Kemarin (27/11) para dokter mengadakan protes, bahkan ''mogok'', di banyak wilayah. Pemicunya adalah putusan Mahkamah Agung (MA) RI No 365 K/Pid/2012 tanggal 18 September 2012 yang menghukum penjara dr Dewa Ayu Sisiary Prawani, dr Hendry Simanjuntak, dan Hendy Siagian (dr Ayu dkk).

Kebetulan, saya mempunyai setidaknya dua kali pengalaman tidak terlupakan dengan dunia kedokteran. Kasus pertama, ayah tiri yang membesarkan saya meninggal karena operasi di sebuah rumah sakit. Saya selaku keluarga diberi rekam medis setelah berkirim surat kepada direktur rumah sakit tersebut. 

Dokumen rekam medis itu saya konsultasikan kepada dokter kenalan teman saya. Menurut dia, berdasar hasil rekam medis praoperasi, hasil laboratorium menunjukkan kekurangan albumin dalam tubuh. 

Saya berkirim surat kembali kepada direktur rumah sakit tersebut untuk menanyakan hal itu. Lalu, direktur tersebut menelepon saya dan meminta maaf. Saya bertanya, mengapa tidak diberikan albumin sebelum operasi? Jawabannya, rumah sakit khawatir keluarga kami tidak mampu membayar karena harganya mahal. Mereka melihat penampilan kusut kami sebagai orang desa, dianggap miskin tidak punya duit.

Kasus kedua, istri saya meninggal dengan diagnosis terakhir terkena infeksi selaput otak dalam keadaan yang sudah terlambat untuk ditangani. Mulanya, awal-awal istri saya mengeluh sakit. Saya periksakan ke dokter spesialis dalam (internis). Lalu, dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, kecuali USG. Dokter itu menyatakan bahwa istri saya menderita kekurangan kalium. Tetapi, beberapa hari setelah minum obat resep dokter tersebut, ternyata sakitnya tidak reda sehingga saya bawa ke rumah sakit untuk rawat inap (opname).

Sekitar seminggu dirawat inap di rumah sakit tersebut, dokter yang menangani menyatakan istri saya sembuh. Tapi, saya kurang percaya. Sebab, keadaannya masih lemah dan kesadarannya menurun. Dokter bilang, nanti kalau sudah sampai di rumah makin sehat karena bertemu anak-anak kami. Setelah saya bawa pulang, kesadaran istri saya justru makin menurun sehingga saya bawa ke rumah sakit lainnya. Di rumah sakit lain itulah baru ketahuan istri saya menderita infeksi selaput otak. Akhirnya, dia meninggal setelah dirawat sekitar 10 hari.

Meski menerima dua pengalaman itu sebagai takdir, saya mencatat dua hal. Pertama, terkadang ada dokter yang terlalu meremehkan pasiennya sehingga tidak terlalu serius dalam menjaga nyawa pasien. 

Kedua, ada dokter-dokter yang ''tidak cakap'', tetapi terlalu yakin dengan kemampuannya. Diagnosisnya bisa meleset dari ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang seharusnya dimiliki seorang dokter yang sudah berani membuka praktik umum. Saking yakinnya, pernah anak saya muntaber. Ketika dikonsultasikan ke dokter untuk minta resep obat, anak saya malah disuruh opname. Tapi, ternyata sakitnya sembuh setelah saya turuti nasihat apoteker. 

Tanda Tangan Karangan 

Perlu diintrospeksi, apakah adil para dokter itu ''mogok'' untuk memprotes kasus yang menimpa dr Ayu dkk? Kita cermati putusan MA itu. Pertama, MA dalam memutus perkara tersebut tidak dilandasi pendapat hukum yang berdiri sendiri, melainkan juga berdasar penjelasan bukti ilmiah kedokteran itu sendiri. 

Ada surat keterangan dari RSU Prof Dr R.D. Kandou Manado No 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010 tanggal 26 April 2010 dan ditandatangani dr Johannis F. Mallo SH SpF DFM. Dia menyatakan, sebab kematian si korban adalah akibat masuknya udara ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung (VER). Pembuluh darah balik yang terbuka pada korban terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus dan bisa terjadi karena komplikasi dari persalinan itu sendiri.

Keterangan rumah sakit tersebut diperkuat keterangan para ahli kedokteran, yaitu dr Hermanus Jakobus Lalenoh SpAn, Prof Dr Najoan Nan Warouw SpOG, dr Robby Willar SpA, dan Johannis F. Mallo SH SpF DFM. Selain itu, kesembronoan tersebut dapat dilihat dari tanda tangan yang tertera di lembar persetujuan operasi (hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada 9 Juni 2010 No Lab: 509/DTF/2011) yang menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Siska Makatey alias Julia Fransiska Makatey pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/spurious signature.

Lalu, kenapa para dokter yang mogok sehari itu hanya meneriakkan protes: ''Jangan kriminalisasi dokter!'' dengan menunjukkan telunjuk jarinya kepada para penegak hukum? Mengapa mereka tidak juga menodongkan telunjuk jarinya kepada dunia kedokteran sendiri yang telah memberikan rekomendasi ilmiah kepada para hakim untuk memutus perkara tersebut?

Setiap kelompok masyarakat berhak mengemukakan pendapatnya di muka umum, termasuk para dokter, dan itu dijamin konstitusi. Tetapi, tindakan mogok melayani masyarakat menunjukkan sikap tanggung jawab profesi penting yang kurang memadai. 

Gawat bila golongan kelas menengah memandang bahwa menjalankan profesi mereka bukanlah kepentingan umum, tetapi kepentingan para pribadi dalam mencari nasib hidup masing-masing dan golongan. Juga, merasa harus dibedakan dalam perlakuan hukum sembari melupakan bahwa orang yang berelasi dengan mereka juga punya hak.

(dimuat Jawa Pos, 28 Nopember 2013)

Jumat, 18 Oktober 2013

Penjajahan Hukum Dalam Mobil Murah

Wakil Presiden Boediono menanggapi: penjualan mobil murah tidak perlu dihambat karena hal itu sebagai konsekuensi era industrialisasi. Boediono juga menyatakan bahwa solusi kecemasan adanya kemacetan jalan adalah peningkatan transportasi publik secepatnya. Untuk Jakarta, dia menyarankan agar digunakan sistem electronic road price (ERP) yang memberlakukan biaya ekstra bagi pemakai jalan-jalan utama di ibu kota pada saat-saat sibuk (Jawa Pos, 20/9/2013).

Disebut "mobil murah" tentu dari sudut pandang kantong si kaya. Bagi rakyat kecil mobil itu tetap saja mahal. Tapi, karena fasilitas kredit yang makin longgar, bisa saja banyak orang yang jungkir-balik untuk membeli, karena iklan "mobil murah" itu melekat di pikiran mereka. 

"Mobil murah" tersebut termasuk kendaraan bermotor yang dasar pengenaan pajaknya adalah 0 (nol persen) dari harga jual. Yakni, untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (selain sedan atau station wagon). Persyaratannya: motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau motor nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu. Begitu teks pasal 5 ayat (1) huruf c PP No 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah No 41/2013 itu menentukan tarif pajak progresif teknis. Semakin tinggi kapasitas isi silinder kendaraan bermotor atau makin boros bahan bakar, pajaknya semakin tinggi. Sedan dan station wagon termasuk kena tarif pajak lebih tinggi. PP tersebut tidak menyuruh agar memproduksi mobil murah, tapi menjadi fasilitas pembebasan pajak bagi industri otomotif untuk memproduksi dan memasarkan low cost and green car (LCGC).

Bagi pengusaha otomotif, PP tersebut menjadi bagian alat strategi bisnis untuk keberlangsungan bahkan peningkatan kekayaan. Mereka melihat tuntutan hukum ekologis global dan kemampuan kelas menengah yang jumlahnya kian banyak. Sejarah hukum sejak zaman kuno hingga sekarang selalu menunjukkan adanya "kolusi" antara kaum borjuis dengan birokrat dan penguasa politik dalam penciptaan hukum untuk kepentingan mereka.

Dari aspek hukum perdagangan, kalimat kunci "jangan menghambat penjualan" yang disampaikan Wapres Boediono tersebut merupakan prinsip perdagangan bebas ala World Trade Organization(WTO). Yakni, prinsip larangan adanya hambatan-hambatan perdagangan (nontrade barriers), terutama dalam bentuk regulasi dalam suatu negara. 

Ke depan, seperti yang dinyatakan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Indonesia juga akan dibanjiri mobil murah dari luar negeri, termasuk dari India dan Thailand. Pertanyaannya: kapan pemerintah Indonesia benar-benar berniat membangun kendaraan bermotor nasional yang akan mampu bersaing di pasar global? 

Pembukaan UUD 1945, harga mati yang tak boleh diubah, menyatakan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita dapat bertanya kepada diri-sendiri: apakah penggunaan merek-merek kendaraan Jepang, Eropa, dan Amerika yang dilakukan hampir semua pemilik kendaraan bermotor di negara ini bukan merupakan bukti penguasaan kebudayaan, pasar, teknologi, dan hak milik intelektual kepada bangsa ini? 

Kolonialisme dalam sepanjang sejarah sebenarnya bukanlah kebutuhan suatu negara menguasai negara lain, tetapi kebutuhan para pemilik kapital besar menguasai sumber daya alam dan pangsa pasar di dunia. Ekonom David Korten menyebut fenomena itu sebagai judul bukunya When Corporations Rule The World. Korporasi yang mengatur dunia, bukan negara-negara. Persis keprihatinan Oswaldo De Rivero, mantan diplomat Peru di WTO. 

Indonesia perlu mencontoh Malaysia yang gagah berani dan serius memproduksi mobil nasional mereka dan menjual ke dalam serta ke luar negeri. Jika Indonesia tidak mampu menjalankan amanah konstitusi untuk menghapus penjajahan di dunia, minimal bisa membebaskan dirinya dari penjajahan. 

Bertambahnya kemacetan jalan raya di kota-kota yang dipenuhi kendaraan bermotor juga akibat hukum yang diciptakan menjadi alat liberalisasi. Bukan menjadi alat untuk mengatur, mengendalikan, menertibkan, dan membatasi kebebasan perdagangan kendaraan bermotor yang di masa depan akan menciptakan keruwetan yang sulit diurus, seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. 

Tidak mungkin terwujud politik hukum yang militansi untuk membela kepentingan negara jika para penyusun regulasi negara ini adalah para komprador. Atau, setidak-tidaknya tanpa sadar cara berpikirnya mengikuti sekian banyak teori dan postulat ilmuwan yang menjadi kaki-tangan para penguasa ekonomi dunia. 


Dimuat Jawa Pos, 23 September 2013

Sabtu, 07 September 2013

ANDAIKAN NAMAKU ABDULLAH ATAU MUHAMMAD

Konon, ketika masih belum ada listrik, dalam malam gelap yang hanya diterangi lampu minyak temaram, lahirlah bayi dari rahim ibu yang sedang ditinggal suaminya. Suaminya sedang berada di dalam penjara karena tertangkap mencuri kayu di hutan untuk menyambung hidup yang miskin. Lalu ibu tersebut memberi nama bayi itu: Subagyo. Itulah aku. 

Aku lahir dari orang tua yang tidak pernah sekolah, di lingkungan masyarakat miskin abangan, di desa di tengah hutan jati. Namanya Desa Banggle, dalam wilayah kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itulah nama pemberian ibuku adalah Subagyo. Itupun masih beruntung, karena bapakku bilang, “Andaikan aku yang memberi nama, akan saya beri nama Sarmin, sebab ibumu bernama Sarmi.” Dengan berkelakar dalam hati aku mikir, “Untung saat aku lahir kok bapakku di dalam penjara. Jika ada bapakku maka kini namaku Sarmin. Wah, masih lebih bagusan nama Subagyo. Hehehe.....”

Subagyo itu nama Jawa. Katanya, Su artinya baik. Bagyo itu bahagia. Saat aku masih anak SD, Pak Parlim, tetanggaku yang pegawai Perhutani itu bilang, “Kamu akan menjadi bahagia karena kebaikanmu.” Aamiin. Andaikan saja aku dilahirkan dari orang tua muslim yang mendapatkan pendidikan agama Islam, mungkin saja namaku bukan Subagyo, tapi Abdullah atau Muhammad.

Meski di masa kecilku nakal, suka berkelahi, tetapi kata ibuku, sejak aku remaja digolongkan “anak yang manut, tidak punya tingkah.” Hanya, karena cita-citaku berseberangan dengan kehendak ibuku, akhirnya aku minggat keluar dari desaku.

Ibuku merasa jadi orang miskin yang tidak mampu membiayai sekolahku. Bahkan untuk bisa sekolah SMP saja aku harus bekerja berjualan kayu bakar. Aku ngotot pengin sekolah. Setelah lulus SMP, keinginanku untuk meneruskan ke SMA tak terbendung siapapun. Tuhan menolong aku dengan adanya orang-orang yang bersedia menerimaku untuk disekolahkan. Kisahnya panjang dan tidak mudah. Untuk bisa lulus SMA saja butuh waktu 5 tahun, karena keluar masuk sekolah, berpindah-pindah. Saya selalu menyalahkan diri-sendiri, anak muda miskin yang suka memberontak, tidak punya mental lebih sabar menjalani hidup.

Saya belajar agama lebih banyak secara otodidak. Namun untuk bisa membaca Al-Quran saya sudah mampu sejak masih SD, diajari oleh guru ngaji di desaku bernama Pak Abdul Haji. Guru ngaji di desaku itu benar-benar ibadah, tanpa upah. Beliau itu petani yang menjadi pemuka agama di desaku, menggantikan ayahnya yang sudah meninggal.

Setelah SMA saya banyak membaca buku agama milik orang tua asuhku. Selain itu juga dipinjami buku-buku agama Islam oleh kepala sekolah SMA-ku yang notabene beliau itu beragama Katholik. Jadi, kalau Anda mencurigai orang Kristen melakukan kristenisasi, saya justru punya pengalaman ada orang tua Katholik yang menginginkanku lebih bisa memahami agama Islam dengan meminjami aku buku-buku Islam. Namanya Pak John Deru Moy. Buku yang dipinjamkan ke aku salah satunya adalah buku karya Bey Arifin berjudul “Hidup Sesudah Mati” yang juga mengupas teori para filsuf kuno, termasuk Ariestoteles.

Belajar agama Islam dari berbagai macam buku, termasuk memahami sejarah perkembangan Islam, mengapa muncul firqoh-firqoh atau aliran Sunni, Syiah, Ahmadiyah, membuat saya tidak bisa lagi mengidentifikasi apakah saya ini muslim Sunni atau Syiah. Saya memutuskan bahwa saya adalah muslim tanpa aliran, sebab Islam-nya Nabi Muhammad adalah Islam yang tidak Sunni atau Syiah atau Ahmadiyah atau apapun.

Saya juga “mengaji” Kitab Injil milik keluarga Victor Sibarani, orang tua asuh saya di Surabaya. Pada waktu SMA saya juga dianggap keluarga oleh keluarga Protestan, keluarga dari teman karib saya Sanry Baralay yang sudah saya anggap saudara. Saya punya pengalaman khusus, bahwa para keluarga Kristen itu tidak pernah menyentuh iman saya agar saya memeluk Kristen. Bahkan mereka sangat menghormati saya sebagai muslim. Makanya jika ada orang yang curiga begini begitu tentang kristenisasi, saya bertanya, “Sampai seberapa jauh kekuatan akidahmu hingga mencurigai orang lain akan mampu mempengaruhimu?” Bertahun-tahun saya diasuh oleh keluarga Kristen, dan mereka sangat menghargai akidah saya. Itu pengalaman pribadiku.

Ada satu hal “kebengalan saya” dalam bersikap terhadap keluarga-keluarga Kristen itu, yakni: saya tidak pernah mau mengucapkan “Selamat Natal” kepada mereka. Saya jelaskan kepada mereka, “Iman Islam dengan iman Kristen dalam memahami Yesus atau Isa itu berbeda. Kami tidak menganggap beliau sebagai Tuhan. Jika saya memberi ucapan selamat Natal maka saya sama halnya mengakui kelahiran Tuhan, padahal menurut saya Isa itu Rasulullah, bukan Tuhan.” Ternyata, subhanallah, mereka para keluarga Kristen itu memahami sikap dan pendirianku itu. Hubungan kami tetap baik.

Tapi, akhir-akhir ini setelah makin tua, saya berubah pikiran. Apa salahnya saya sekadar basa-basi untuk menjalin hubungan baik. Toh iman itu ada di dalam hati. Niat saya mengucap Selamat Natal bukan untuk mengakui Isa sebagai Tuhan, tapi untuk memberi selamat perayaannya saja. Maka saya modifikasi bukan Selamat Natal, melainkan Selamat Merayakan Natal. Bagi mereka, kedua istilah itu tidak ada masalah.

Dalam pergaulan masa muda dengan para teman-teman Kristen terkadang juga terjadi perdebatan akidah yang seru. Tetapi ujungnya akan sama, bahwa kita sama-sama belum pernah bertemu dan bicara dengan Tuhan secara langsung. Oleh sebab itulah bahwa akidah itu tidak usah diperdebatkan, sebab itu berada dalam wilayah “keyakinan” dan bukan ilmu pengetahuan dunia. Perkara bahwa Kitab Al-Quran memuat dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi maka dalam muatan akidah (keimanan) tidak layak dibenturkan dengan akidah agama lainnya. Jelas tak akan ada ujungnya sampai matipun.

Dengan menyandang nama “Subagyo”, nama Jawa abangan ini, ketika menulis artikel (di blog Kompasiana) yang bernada kritik terhadap pragmatisme dan kedangkalan pikir kelompok-kelompok Islam di Indonesia dalam gerakan mereka, (seperti contohnya kasus petinggi PKS yang terbelit korupsi kuota impor daging sapi, maupun korupsi petinggi PPP, juga mengritik bagaimana gerakan Islam hanya mengurusi soal-soal permukaan seperti cara berpakaian, ajang Miss World), ada yang menilai kritik saya itu sebagai memihak Kristen, memihak PDIP, turut mengerdilkan Islam, turut mendukung pelacuran. Artikel-artikel saya dinilai tendensius.

Apakah mungkin akan beda jika sekiranya nama saya itu Abdullah atau Muhammad? Mungkin menurut mereka, nama-nama yang tidak “Arab” itu tidak islami? Sehingga kelihatan memusuhi Islam? Dikiranya muslim gadungan? Ya ya ya.... Mungkin saya memang harus belajar untuk MEMAHAMI TUDUHAN-TUDUHAN ITU.

Sekaligus saya semakin meyakini bahwa apabila slogan agama dijadikan alat politik maka semakin besar kerusakan dalam beragama, terjadi kesesatan yang makin jauh, sebab kecenderungan penyimpangan politik itu menjadi realitas tak terbantahkan. Bagaimana tidak, lha wong sudah jelas-jelas patronnya korupsi masih saja dibela dengan membuat tuduhan ngalor-ngidul yang makin membuat mereka tampak kehilangan pegangan?

Minggu, 05 Mei 2013

Menindas Esensi Keadilan dalam Kasus Susno


Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memutuskan bahwa Komjen Pol (pur) Susno Duadji terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan pilkada Jawa Barat. Mantan pembesar Polri itu divonis 3,5 tahun penjara. Kini Susno dinyatakan sebagai buron oleh kejaksaan setelah membangkang dari eksekusi.

Prof Yusril Ihza Mahendra dan "pasukan" Hizbullah dari Partai Bulan Bintang membantu pasukan polisi dalam "mengamankan" Susno dari jaksa eksekutor. Susno memasang dua dalih: Pertama, putusan pengadilan tidak mencantumkan perintah untuk tetap menahan Susno, sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf 'k' KUHAP, berakibat putusan batal demi hukum. Kedua, pengadilan keliru dalam menulis nomor putusan kasus Susno.

Upaya penggagalan eksekusi kasus korupsi itu semestinya membuat lebih malu dunia hukum. Apalagi, alasan yang dikemukakan terhadap kelalaian mencantumkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut. Ketentuan itu telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya nomor 69/PUU-X/2012. 

MK memutuskan: "Pasal 197 ayat (1) huruf 'k' Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum." Artinya, tidak dicantumkannya perintah untuk tetap menahan terdakwa dalam suatu putusan hakim tidak menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. 

Latar belakang putusan MK tersebut adalah adanya Putusan MA No 1444K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dalam kasus eksploitasi kawasan hutan di Kalsel dengan terpidana Parlin Riduansyah, yang putusannya juga tidak mencantumkan perintah agar Parlin tetap ditahan. Prof Yusril dan kawan-kawan selaku kuasa hukum Parlin mengajukan uji materiil ketentuan pasal 197 KUHAP tersebut ke MK. Namun, MK menolak permohonan tersebut dan MK membuat tafsir konstitusional terhadap pasal tersebut. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP justru dieliminasi oleh MK selama ketentuan itu diartikan sebagai penyebab batalnya putusan pengadilan.

Mengapa Prof Yusril yang pernah berproses dalam terbitnya putusan MK tersebut seolah-olah tutup mata? Sebagai praktisi hukum, bolehlah saya mengemukakan pertanyaan mendasar: "Apakah untuk menyatakan batalnya suatu putusan pengadilan, boleh dilakukan dengan cara penghakiman sendiri, tanpa memerlukan suatu putusan pengadilan yang berwenang membatalkan putusan pengadilan yang dianggap batal tersebut?" 

Jika setiap orang bisa membatalkan putusan pengadilan yang dianggapnya batal, kacaulah hukum di negara ini. Mereka lalu membangkang dari eksekusi dengan mengerahkan orang banyak. Perbuatan pelanggaran hukum semacam itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Termasuk aparat kepolisian yang membekinginya. 

Dalam kajian-kajian ilmu hukum di kampus-kampus selalu diajarkan tentang kenyataan ketidaksempurnaan hukum yang tertulis, sehingga membutuhkan para penegak hukum yang baik guna menyempurnakan hukum. Jika praktiknya ternyata sebaliknya: siapa profesor yang mengajarkan untuk menjadikan ketidaksempurnaan hukum tertulis itu sebagai dalih untuk melindungi para penjahat negara? 

Orang mungkin boleh curiga terhadap kekeliruan penulisan nomor putusan dalam kasus Susno, dalam korelasinya dengan praktik jahat mafioso hukum di negara ini. Namun, kekeliruan dalam menuliskan nomor putusan itu, disengaja atau tidak sengaja, bukanlah hal yang substansial untuk menggugurkan materi perkara yang penting, yakni kasus korupsi dalam kasus Susno dan kasus lain. 

Jika Anda hendak menelepon seseorang, ternyata keliru memencet nomor teleponnya, Anda bisa meminta maaf kepada orang yang keliru itu, lalu mengulanginya dengan memencet nomor yang benar. Urusan selesai. Semua orang bisa memahami bahwa keliru dalam menuliskan nomor itu dapat dikoreksi menjadi lebih benar. Kami yang biasa praktik di pengadilan biasa mengalami kekeliruan begitu, dan dapat dikoreksi. Itu disebut clerical error yang tidak mengubah substansi perkaranya. 

Jika cara pikir mazhab formalis sempit diikuti, siap-siap ada banyak penjahat yang tidak dapat dihukum hanya dengan alasan "salah ketik". Ini sebuah alasan yang sama sekali tidak keren. 

Prof Satjipto Rahardjo almarhum, pakar hukum yang dikenal berintegritas, bahkan memandang perlunya "menabrak" formalitas-formalitas yang bersifat menghalang-halangi dalam upaya menegakkan keadilan substansial. Dari perspektif praktik hukum, M. Yahya Harahap, mantan hakim agung, yang buku-bukunya dijadikan pedoman para mahasiswa dan praktisi hukum itu, juga menekankan agar soal "salah ketik" tidak dijadikan alasan untuk meruntuhkan substansi perkara. 

Mazhab pemikiran formalis yang mencari celah kekhilafan tidak esensial adalah musuh keadilan itu sendiri. Coba tanya ke siapa pun, apakah para penjahat negara boleh dibebaskan hanya dengan alasan "salah ketik" dan karena alasan-alasan formal? MK sebagai lembaga penafsir konstitusi sudah menjawab "tidak"! 

Dimuat di Jawa Pos, 01 Mei 2013 

Kamis, 01 November 2012

Bu Endang, Pesantren Jancukan dan Negeri Pret


Sebelum menulis ini saya sudah ijin kepadanya, untuk menulis dan memuat di blog internet. Namanya Sri Endang Maryati. Orang-orang biasa memanggil Bu Endang. Usianya di atas 50 tahun. Ia seorang janda, sudah lama ditinggal suaminya meninggal dunia. Bu Endang telah mengalami peristiwa luar biasa.

Pada tanggal 3 Mei 2009, sekitar jam 18.00 WIB (setelah adzan maghrib), sekelompok santri Pondok Pesantren Al Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, mendatangi rumah Bu Endang yang berada di dekat pesantren tersebut. Para santri yang berjumlah sekitar 20 orang itu membakar rumah Bu Endang, menyirami dengan bensin dan menyulut dengan api. Khoiriyawan, salah seorang saksi, melihat para santri tersebut berlarian lalu-lalang, berteriak takbir “Allohu Akbar!” bahkan menyiram tubuh anak lelaki Bu Endang bernama Muhammad Zarkasi dengan bensin dan membakarnya, hingga beberapa hari selanjutnya Zarkasi meninggal dunia karena luka bakar yang berat.

Apa sebabnya? Menurut keterangan Bu Endang, anak lelakinya yang masih muda dan belum menikah itu menyatakan mengundurkan diri sebagai ustadz di Pesantren Al Fatah tersebut karena terjadi perselisihan dengan salah satu pengasuh pesantren tersebut yang biasa dipanggil Gus Bed (Kyai Ubaidillah Ahror). Pesantren tersebut dipimpin oleh Kyai Uzairon Thoifur Abdillah atau biasa disebut Gus Ron, saudara tua Gus Bed. Bu Endang pernah bercerita bahwa sang kyai ini orangnya baik, tetapi dalam komunikasi dengan pihak luar selalu diganjal oleh Gus Bed.

Zarkasi, anak lelaki Bu Endang, mempunyai usaha jual-beli handphone (HP) dan asesorisnya, karena menurutnya gajinya sebagai guru atau ustadz di Pesantren Al Fatah hanya sekitar Rp 350.000,- per bulan. Namun tampaknya Gus Bet tidak suka, sehingga memfatwa haram stand jual-beli HP yang ada di rumah Bu Endang tersebut, dan memberi pilihan kepada Zarkasi: “Pilih tetap menjadi guru mengaji di Pesantren Al Fatah atau keluar dari pesantren?” Zarkasi memilih keluar dari pesantren karena ingin mengembangkan diri.
Namun rupanya tidak berhenti di situ. Zarkasi yang ganteng, lugu dan jujur serta hafidz Quran itu difitnah, seolah-olah telah menghamili seorang santri putri pesantren tersebut. Zarkasi yang difitnah menantang agar santri putri tersebut didatangkan bersama-sama dengan orang tuanya. “Jika terbukti saya yang membuatnya hamil, saya akan bertanggung jawab. Saya harus bertemu dengan santri putri bernama Halimah tersebut, sebab bagaimana mungkin saya menghamili dia jika selama ini sudah sekitar 8 bulan saya tidak pernah bertemu dengannya?” Begitu kurang lebih tanggapan Zarkasi.

Permintaan agar pesantren mendatangkan Halimah dan orang tuanya tidak dipenuhi oleh Pesantren Al Fatah, namun malah dilakukan perbuatan keji berupa pembakaran rumah Bu Endang yang mengakibatkan bangunan rumah dan isinya ludes terbakar.

Kasus itu segera ditangani oleh Kepolisian, lalu ditetapkan 14 orang santri sebagai tersangka, yang selanjutnya oleh Kejaksaan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Magetan untuk diadili. Hakim PN Magetan yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing 1 (satu) tahun penjara. Bu Endang protes, bagaimana kejahatan keji seperti itu, yang juga menewaskan anaknya, hanya diganjar hukuman setahun, seperti hukuman kepada pencuri kambing? Tapi begitulah hukum di negara ini, hukum alay, hukum pret. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding dan kasasi.

Bu Endang terus berjuang, dibantu oleh KONTRAS, juga oleh lembaga negara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Perjuangan Bu Endang tersebut guna meminta pertanggungjawaban Pesantren Al Fatah atas kerugian kehancuran rumah dan usahanya. Hingga kini Bu Endang masih tinggal di sisa bangunan bagian belakang yang sudah diperbaiki. Ia kehilangan modal kerjanya berupa peralatan rias penganten yang ikut terbakar bersama rumahnya. Kini Bu Endang tidak bekerja, karena kehilangan pekerjaannya.

Pihak Pesantren Al Fatah Temboro tampaknya sudah tutup mata, hati dan jiwa. Pernah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memediasi masalah itu, tapi tidak dianggap oleh pihak Pesantren Al Fatah. Begitu pula undangan Komnas HAM juga tidak dianggap pihak pesantren tersebut. Boleh dikata, lembaga ulama dan lembaga negara juga tidak digubris.

Bu Endang dan Khoiriyawan sama-sama mengatakan bahwa Pesantren Al Fatah tersebut tidak mau tunduk kepada negara dan hidup dengan membuat hukum sendiri. Ada kebiasaan berbuat main hakim sendiri jika ada suatu masalah. Pernah secara sepihak menjadikan Desa Temboro sebagai “kawasan berbusana muslim.” Namun sejak kasus yang menimpa Bu Endang tersebut terjadi, spanduk-spanduk penetapan kawasan tersebut dilepasi semua.

Penetapan kawasan berbusana muslim, tanpa ijin negara tersebut, bertolak belakang dengan perilaku pesantren yang menggunakan jalan kekerasan, membuat firnah, membakar rumah orang dan membunuh Zarkasi dengan keji. Tentu saja itu bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri. Jika dibahasakan secara terus terang oleh orang Surabaya (termasuk saya), bisa disebut itu sebagai pesantren jancukan!

Hal yang biasa dalam hukum adalah: Kepolisian tidak mau menyentuh otak intelektual kasus tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi yang saya periksa, para santri hidup di dalam komplek pesantren, keluar-masuk pesantren harus ijin dan tidak bebas. Lalu mengapa mereka bebas secara berjamaah membakar rumah Bu Endang?

Pemerintah Kabupaten Magetan juga terlalu lembek menyikapi masalah itu. Tidak ada kebijakan tegas untuk menertibkan Pesantren Al Fatah. Kementerian Agama juga begitu, sudah mengetahui pesantren dijadikan cara hidup seperti itu, juga tidak melakukan apa-apa. Apalagi orang-orang setempat menginformasikan bahwa santri putri di situ juga dikawini oleh pengasuh pesantren dijadikan isteri kedua. Apakah hal itu semata-mata kerelaan suka sama suka, atau ada pengaruh-pengaruh kekuasaan tertentu, tidak ada yang tahu.

Seharusnya negara mengontrol pondok pesantren yang mengelola puluhan ribu santri laki-laki dan perempuan itu, apalagi mayoritas mereka berasal dari luar Magetan. Kontrol tersebut dimaksudkan untuk melindungi para santri tersebut dari hukum rimba yang berlaku di pesantren tersebut. Apalagi jika pendidikan pesantren itu menimbulkan watak-watak kekerasan seperti itu. Itulah penguasa negeri ini, yang dalam banyak hal adalah penguasa pret alias plekethek. Sudah korupsinya tak pernah pudar, juga abai terhadap keselamatan rakyatnya.

Menurut penuturan Bu Endang, berdasarkan keterangan anaknya, Zarkasi almarhum yang pernah menjadi ustadz di Pesantren Al Fatah, Pesantren Al Fatah itu bagian dari Jamaah Tabligh yang berpusat di India.

Di jaman kolonial, sejarah menceritakan bagaimana peran pondok-pondok pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan, melahirkan para tokoh yang bijaksana seperti K.H. Hasyim Ashari, K.H. Wachid Hasyim, K.H. Achmad Dahlan, dan lain-lain. Tetapi di jaman reformasi ini sudah tidak karuan lagi. Mungkin masih banyak pesantren yang bagus. Namun banyaknya aliran garis keras yang menyimpang dari tuntunan Islam, dengan hukum rimbanya seperti itu, kian menyedihkan, sebab itu menjadi masalah baru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jika negara ini kuat dan keadilannya tegak, pemerintah sudah melakukan paksaan pemerintahan agar Pesantren Al Fatah Temboro untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh Bu Endang. Jika pesantren itu tidak tunduk kepada keputusan keadilan negara, maka harus dibubarkan! Ribuan santrinya bisa dipindahkan ke pesantren yang lebih beradab, agar mereka selamat dari pembentukan watak-watak yang tidak beradab, gampang memukul, membakar dan membunuh orang.

Jumat, 07 September 2012

Lapindo Tenggelamkan Komnas HAM?


Dimuat di SHNews.co (Sinar Harapan), 31 Agustus 2012: 
Pada 8 Agustus 2012 rapat paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memutuskan tidak memiliki cukup bukti permulaan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus lumpur Lapindo.
Pendapat tersebut berbeda dengan kesimpulan tim penyelidik ad hoc bentukan Komnas HAM yang menyimpulkan terdapat cukup bukti adanya pelanggaran HAM yang berat, berbentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pendapat Komnas HAM tersebut menimbulkan dua pertanyaan. Apakah itu hanya persoalan paradigma dalam implementasi hukum HAM, ataukah ada intervensi ekstra lembaga yang membuahkan kesimpulan seperti itu?
Paradigma
Fakta tentang meluasnya wilayah kejadian dan banyaknya korban masyarakat sipil dalam kasus lumpur Lapindo telah menjadi notoir feit, hal yang diketahui umum, tak perlu dibuktikan lagi.
Perdebatannya hanya pada soal: Pertama, apakah terdapat unsur “serangan” dalam kasus lumpur itu? Kedua, apakah UU No 26/2000 (UU Pengadilan HAM) dapat diterapkan dalam kasus tersebut, yang tak ada kaitannya dengan hukum humaniter, sebab UU No. 26/2000 diadopsi dari Statuta Roma (meskipun tidak utuh)?
Statuta Roma membedakan kategori pelanggaran HAM yang berat, yaitu: genosida (genocide), kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), dan kejahatan perang (war crime), sehingga suatu pelanggaran HAM yang berat tidak harus selalu dikaitkan dengan hukum perang. Lagi pula, Indonesia dapat menggunakan ukuran hukumnya sendiri, dengan metode dan sistemnya sendiri, tanpa harus membabi-buta mencontoh bulat-bulat hukum internasional.
Para tokoh komparasi hukum seperti Prof Peter de Cruz dan Prof Werner Menski dari Inggris menasihati para ilmuwan hukum agar tidak gegabah menggunakan ukuran-ukuran Barat untuk mengukur hukum masing-masing bangsa, agar tidak memaksakan dilakukannya uniformisasi (universalisasi) hukum secara global.
Puluhan ribu korban Lapindo terusir dari permukiman mereka yang sah, diserang hantaman lumpur, bukan oleh pasukan tentara atau milisi yang membawa senjata. Jika para korban tidak mau pergi, mereka akan mati tenggelam ke dalam lumpur yang kini genangannya menjadi danau raksasa itu. Itulah faktanya.
Dalam paradigma hukum yang positivistik, ahli hukum positivis akan menyalahkan lumpur yang melakukan serangan kepada puluhan ribu korban itu. Tetapi, apakah lumpur Lapindo yang menyerang itu merupakan penyebab utama, yang dengan itu tidak ada kesalahan subjek hukum di balik kesalahan lumpur itu?
Di abad modern ini, akal manusia dan teknologinya serta kepentingan ekonomi yang besar dapat dengan mudah mendahului rumusan UU yang selalu ketinggalan zaman. Sementara itu, hukum yang positivistik, kata mendiang Prof Satjipto Rahardjo, hanya punya logika tertutup, tidak punya dasar dalam kehidupan sosial.
Untuk itu, para penjahat yang cerdik tahu cara melakukan perbuatannya untuk bisa menghindari rumusan UU yang ditafsirkan kaku dan mati. Bahkan, pada zaman kuno, konon penguasa Mataram (Islam) bisa menguasai Jawa Timur dengan cara meracuni Sungai Brantas, setelah serangan pasukan tentaranya gagal terus.
Jadi, bukan karena tak ada bukti adanya pasukan manusia yang melakukan serangan, lantas bentuk-bentuk serangan lain tidak diakui hukum sebagai kategori serangan.
Oleh sebab itulah, dengan menggunakan tafsir hukum progresif, unsur “serangan” dalam kasus lumpur Lapindo itu dilihat sebagai suatu rangkaian aktivitas pengeboran migas di wilayah padat penduduk.
Rangkaian itu di dalamnya terdapat kesengajaan-kesengajaan pelanggaran hukum berupa: sosialisasi informasi palsu (seolah akan dibuat area peternakan), pelanggaran hukum tata ruang, kesembronoan dalam pelaksanaan teknis pengeboran, sehingga terjadilah malapetaka yang meluas dan mengakibatkan berpindahnya penduduk sipil secara paksa, sebagaimana itu sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang dirumuskan Pasal 9 Huruf d UU No 26/2000 (UU Pengadilan HAM) tersebut.
Kejadian tersebut juga merupakan akibat kebijakan organisasi, atas adanya perizinan yang dikeluarkan instansi-instansi terkait terhadap permintaan para pejabat korporasi yang bersangkutan.
Kemenangan Borjuis
Roberto M Unger, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Harvard, mengembangkan teori hukum kritis (critical legal studies).
Ia menjelaskan realitas sejarah bahwa terbentuknya negara hukum Eropa merupakan kemenangan kaum borjuis yang saat itu mencari posisi politik di tengah dominasi raja, ningrat, dan gereja. Oleh sebab itulah asas-asas ilmu hukum yang dikembangkan di dunia ini berasal dari nilai-nilai liberal bangsa Eropa melalui penjajahan di seluruh dunia.
Hukum kritis tidak akan membiarkan kenyataan bahwa tirani borjuis (yang disebut David Korten sebagai tirani korporasi), yang melakukan pelanggaran HAM yang serius, dilepaskan dari jerat hukum, hanya dengan alasan positivistik.
Jika UU No 26/2000 dipandang bernilai hukum humaniter, ternyata perang modern ini tidak sekadar perang militer antarnegara, tentara pemerintah dengan pemberontak, tetapi juga perang pascamodern yang bersifat supranasional dengan teknologi yang belum diprediksi hukum positivistik. Mengusir penduduk sipil tanpa harus menggunakan serangan manual.
Penjelasan Umum UU No 39/1999 tentang HAM di antaranya juga menjelaskan bahwa pelanggaran HAM terdiri dari pelanggaran HAM vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) dan horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk ketegori pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights).
Dalam kasus lumpur Lapindo, aparatur negara telah berkonspirasi dengan korporasi dalam pelanggaran HAM yang bersifat vertikal.
Dalam kasus lumpur Lapindo tersebut, korporasi menjadi pemenangnya, sebab asas-asas hukum liberal, asas-asas hukum kemenangan kaum borjuis, telah dijadikan satu-satunya landasan dan tolok ukur, yang mengalahkan rule of justice yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Komnas HAM pun jadi korban, tenggelam dalam lumpur.
Di sisi lain, Syafruddin Ngulma Simeulue (salah satu anggota Komnas HAM) pernah berkata kepada saya, “Cobaan terberat menjadi anggota Komnas HAM bukanlah ancaman kematian, tetapi fitnah (cobaan) berat berupa tawaran materi menggiurkan. Jika iman dan integritas payah, maka robohlah moral kita, dan rakyat korban akan menjadi korban lagi.”
Melihat kenyataan itu, upaya penegakan HAM dalam kasus lumpur Lapindo tidaklah buru-buru dianggap selesai. Jika pemerintahan Indonesia tidak serius menangani kasus tersebut, masyarakat korban maupun yang peduli dapat mengajukan kasus tersebut ke Komisi HAM PBB dan terobosan lain dalam rangka menyusun solidaritas internasional.
Penulis adalah advokat, mantan anggota Tim Investigasi dan Tim Penyelidik Ad Hoc dalam Kasus Lumpur Lapindo yang dibentuk Komnas HAM.

Selasa, 29 Mei 2012

Bias Hukum Lumpur Lapindo



Dimuat di Jawa Pos, 29 Mei 2012

DALAM acara diskusi Skandal 6 Tahun Lumpur Lapindo di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) kemarin, ada seorang peserta diskusi yang membuat statemen, sebaiknya kasus lumpur Lapindo itu dianggap sejarah saja. Yang baik dilanjutkan, yang buruk dibuang.

Jika mau dianggap sejarah, kasus yang terjadi tepat enam tahun lalu itu memang pasti akan menjadi aib sejarah. Mempermalukan kita, sekarang dan masa depan. Siapa yang bisa mempercayai putusan-putusan pengadilan, keputusan kepolisian, kinerja kejaksaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang hingga kini tidak dapat tuntas mengurai kekeruhan itu?

Pihak Grup Bakrie sering membuat opini bahwa "Lapindo tidak bersalah" (dengan merujuk putusan pengadilan dan penghentian penyidikan oleh kepolisian). Jika Lapindo mau membayar jual-beli tanah para warga korban, itu semata-mata karena amanat almarhumah ibunda Aburizal Bakrie (Ical). Begitu, katanya.

Lalu, bagaimana kewajiban hukum Lapindo menurut pasal 15 Perpres No 14/2007? Bagaimana putusan MA No 14/P-HUM/2007 yang menolak permohonan uji materiil terhadap Perpres No 14 Tahun 2007 yang menegaskan: kewajiban Lapindo untuk membeli tanah warga korban lumpur dalam peta terdampak 22 Maret 2007 merupakan bentuk ganti rugi? Tetapi, mengapa pula putusan MA No 2710 K/Pdt/2008 (memperkuat putusan PT DKI No 136/Pdt/2008/PT.DKI) memutuskan Lapindo dkk tidak bersalah?

Kebingungan Hukum 

Kasus tersebut unik. MA mengesahkan Perpres No 14/2007 dengan menafsir "jual-beli" tanah korban Lapindo sebagai bentuk "ganti-rugi". Tetapi, di sisi lain ternyata putusan MA No 2710 K/Pdt/2008 menyatakan Lapindo Brantas Inc. dan pemerintah tidak bersalah. Apakah atas dasar kebingungan hukum seperti itu Grup Bakrie merasa hanya tunduk pada amanat almarhumah ibunda Ical dan enggan tunduk pada Perpres No 14 Tahun 2007 jo putusan MA No 14 P/HUM/2007? 

Yang jelas, kewajiban hukum Lapindo berdasar Perpres No 14/2007 yang diperkuat putusan MA itu tidak pernah dianulir oleh putusan hakim mana pun. Lapindo harus tunduk. Tetapi, selama ini Lapindo tidak tunduk, setidaknya mengulur waktu. 

Dalam penegakan hukum administrasi negara, seharusnya presiden memberikan sanksi administratif kepada Lapindo, dapat menggunakan instrumen perizinan. Harus ada upaya paksa pemerintahan. Sekalipun tidak ada kewenangan yang pasti menurut undang-undang, presiden dapat membuat terobosan hukum (diskresi) untuk memerintahkan penyitaan aset-aset Grup Bakrie, atas izin pengadilan, guna melunasi kewajiban Lapindo kepada warga korban. 

Putusan lainnya yang menyatakan Lapindo tidak bersalah dapat diinterpretasikan bahwa "kebenaran hukum" dalam kasus Lapindo belum tuntas. Sebab, masih bertentangan dengan putusan hukum lainnya. Selain faktor keterbatasan kemampuan penegak hukum dan paradigma hukum, terkadang korupsi dalam proses hukum membias dari kebenaran sejati.

Karena itu, Komnas HAM juga bekerja untuk menemukan sisi kebenaran yang lainnya dari perspektif HAM. Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dalam kasus lumpur Lapindo telah menyimpulkan adanya kejahatan kemanusian yang termasuk pelanggaran HAM yang berat. Tim ini beranggota 13 orang dan diketuai Kabul Supriyadie dari Komnas HAM. Hasil kerja sejak 2009 disampaikan ke Komnas HAM pada 2011 dan direvisi awal 2012. Sikap resmi Komnas HAM sendiri belum ada. (Koreksi: anggota Tim Ad Hoc tersebut 18 orang).

Saya memberanikan diri menulis ini sebagai tanggung jawab saya sebagai anggota tim ad hoc (selaku penyelidik pembantu) dari unsur masyarakat. Masyarakat Indonesia harus mengetahui perkembangan proses yang terjadi meskipun tidak harus mengetahui seluruh hal yang bersifat teknis dan rahasia penanganan perkaranya. 

Bukti BPK Diabaikan 

Ketika lumpur baru menyembur, terbit Keppres No 13/2006 untuk pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Tiga tugas utamanya adalah penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, dan penanganan masalah sosial. Biayanya dari anggaran Lapindo Brantas. Tetapi, dalam perkembangannya, kewajiban Lapindo tersebut dianulir dan dibatasi dengan pasal 15 Perpres No 14/2007. 

Pada 2006, BPK melakukan pemeriksaan dan menerbitkan laporan resmi. Di sana liku-liku kesalahan teknis dalam pengeboran di Sumur Banjarpanji 1 Porong diuraikan secara jelas. Dokumen lembaga negara ini pernah dijadikan YLBHI dan Walhi sebagai salah satu alat bukti di pengadilan dalam menggugat Lapindo, pemerintah, dan pihak terkait. Tetapi, rupanya, hakim lebih memilih pendapat saksi ahli yang diajukan pihak tergugat (Lapindo dkk), padahal keterangan ahli tidak termasuk alat bukti berdasar pasal 164 HIR dan 1866 KUH Perdata. 

Ditinjau dari standar pembuktian memanglah bahwa putusan PN Jakarta Selatan No 248/Pdt.G/2007/Jak.Sel., PT DKI Jakarta No. 383/Pdt/2008 yang diperkuat putusan MA No. 2710 K/Pdt/2008, serta putusan PT DKI Jakarta No. 136/Pdt/2008 adalah bermasalah atau tidak memenuhi standar degree of evidence

Putusan PN Jakpus No. 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst menyatakan Lapindo bersalah dalam melakukan pengeboran, tetapi tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena ada upaya penyelesaian oleh pemerintah. Tetapi, putusan ini dianulir putusan PT DKI Jakarta No 136/Pdt/2008 tersebut. 

Para hakim dalam kasus tersebut telah membuat "terobosan hukum", melanggar standar pembuktian dalam hukum acara perdata, dan menguntungkan Lapindo Brantas Inc. dan tergugat lainnya. Padahal, hasil pemeriksaan BPK tersebut menjadi alat bukti surat otentik, ditambah dengan keterangan ahli yang kompeten.

Komisi Yudisial (KY) sebenarnya dapat melakukan analisis terhadap seluruh putusan tersebut, guna menilai profesionalisme (kemampuan para hakimnya), berdasar kewenangannya menurut pasal 42 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yakni, apakah ada aspek kebenaran hukum yang dimanipulasi. 

Menurut saya, memang ada "kebenaran hukum" yang digali dengan cara yang tidak fair, dengan pertanyaan: Mengapa para hakim memilih keterangan ahli yang diajukan Lapindo dkk sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti dokumen negara dan keterangan ahli yang diajukan para penggugat (YLBHI dan Walhi) dikalahkan dengan cara menabrak standar pembuktian berdasar pasal 164 HIR dan 1866 KUH Perdata? 

Kini tiap tahun negara harus menganggarkan triliunan rupiah untuk penyelesaian kasus tersebut. Banyak problem yang dihadapi korban: masalah kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lain-lain yang telantar. Tetapi, para warga korban terus berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Kasus tersebut menunjukkan dominasi korporasi atas negara. Etos kepemimpinan tegas dibutuhkan di negeri yang berbudaya hukum parokial dan subjektif ini. Jika tidak, mau berapa tahun lagi kasus Lapindo yang telah seusia anak kelas I SD itu akan terselesaikan? 

Selasa, 31 Januari 2012

HUKUM WADAL TAMBANG

Masyarakat mulai menolak pertambangan. Di Lumajang Jawa Timur warga Desa Wotgalih menolak pertambangan pasir besi. Di Minahasa Selatan Sulawesi Utara (Sulut) ada Aliansi Masyarakat Menolak Limbah tambang emas. Mereka belajar dari kasus Newmont di Buyat. Di Nusa Tenggara Timur masyarakat Kabupaten Lembata juga menolak kehadiran korporasi tambang.
Di Sidoarjo, Bupati Syaiful Illah juga menolak izin baru yang diajukan Lapindo jika tak ada persetujuan masyarakat. Sedangkan masyarakat trauma dengan kasus semburan lumpur Lapindo. Di Sulawesi Tengah masyarakat juga menolak pertambangan emas di Poboya, dan lain-lainnya.

Tambang dan nasib rakyat


Ada komentar menarik yang saya baca dari Berita Manado (11/10/2010), Ketua Komisi II DPRD Sulut, Steven Kandouw, mengatakan bahwa penolakan tambang tidak mempengaruhi investasi di Sulut. Tanpa kontribusi tambang emas, investasi Sulut tetap bergairah bahkan salah satu tertinggi di Indonesia.
Prof. Mubyarto dalam Ekonomi Terjajah (2005) mengemukakan hasil risetnya bahwa investasi di daerah-daerah telah melakukan penghisapan ekonomi daerah sebesar rata-rata 57 persen. Hanya 43 persen nilai produksi domestik regional bruto yang dinikmati rakyat di daerah, sedangkan yang 57 persen  dihisap ke kota-kota besar dan dibawa ke luar negeri. Selain itu, bukankah selama ini juga tak ada kebijakan yang mewajibkan preferensi penggunaan sumbar daya alam untuk kepentingan kebutuhan nasional?
Rupanya maraknya penolakan masyarakat sekitar dan di dalam wilayah tambang merupakan reaksi atas dasar pengalaman yang mereka. Hampir tak ada kisah di negeri ini penduduk yang hidup di sekitar wilayah tambang bisa berubah menjadi makmur. Yang ada justru lingkungan hidup mereka hancur dan terancam bencana.
Kisah pembebasan tanah tambang juga memilukan. Ambil saja contoh kasus tambang Newmont Minahasa Raya (NMR), dalam melakukan penguasaan tanah warga dalam area kontrak karya, NMR dibantu oleh tentara, polisi dan birokrasi sipil untuk mengambil-alih paksa tanah yang ganti-ruginya masih menjadi sengketa, sejak 1988 sampai dengan 1994 (Berita Kontras No. 04/VII-VIII/2004).
Pembebasan tanah oleh Lapindo di wilayah eksplorasi Sumur Banjar Panji-1 Porong Sidoarjo juga dilakukan dengan cara mengelabuhi masyarakat dengan menyebar gosip akan adanya perusahaan peternakan yang akan menyerap banyak tenaga kerja masyarakat setempat (wawancara dengan masyarakat korban).
Bagi masyarakat yang menolak tambang maka mereka akan dipidanakan, entah dengan tuduhan pencemaran nama baik seperti Yani Sagaroa di Sumbawa yang divonis penjara empat bulan karena menentang tambang emas Newmont Nusa Tenggara. Samsuri, Fendi, Mukin, dan Artiwan warga Wotgalih Lumajang dipenjara empat bulan karena menolak izin tambang pasir besi yang diperoleh Antam.
Modus-modus serupa terjadi di banyak tempat, tetapi penegak hukum termasuk para hakim tak punya keberpihakan terhadap keadilan sosial, selain buta terhadap daya rusak tambang. Contoh kasus Exxon di Aceh yang melibatkan militer sampai harus digugat melalui Pengadilan di Amerika Serikat ketika kepercayaan terhadap hukum nasional sudah sangat lemah.
Pertambangan dengan paradigma memanjakan investor telah membuat banyak penderitaan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, di mana-mana. Rakyat kecil menjadi wadal atau tumbal dalam pembangunan ekonomi.

Wadal

Pada waktu kecil kami di desa-desa di Jawa Timur terkadang menghadapi situasi cemas, para orang tua memberi kalung ‘jimat” anak-anak mereka ketika mulai tersebar kabar adanya para pemburu wadal (tumbal).
Konon, waktu itu para kontraktor membutuhkan wadal berupa kepala anak-anak kecil yang akan ditanam di lokasi proyek pembangunan, sebagai cara meminta izin roh penjaga lokasi proyek. Dalam perkembangannya wadal itu diubah bukan lagi kepala anak manusia, melainkan kepala kerbau. Kini kepercayaan itu dianggap tahayul.
Namun kini karakter penghalalan segala cara itu tak berubah. Investasi tak lagi membutuhkan kepala anak-anak manusia atau kepala kerbau untuk ditanam, tapi akan mengorbankan siapa saja yang dianggap sebagai penghalang, dengan alasan apapun. Senjatanya jika bukan kekerasan ya hukum.
Bagi masyarakat kecil yang tetap miskin di wilayah pertambangan, kini mulai merasa bahwa “janji kesejahteraan” itu juga tahayul. Zaman kuno dulu mereka kehilangan anak-anak dan tanah mereka, saat itu daya dukung lingkungan masih kokoh. Kini mereka justru kehilangan tanah, anak cucu mereka terancam dengan kian melemahnya daya dukung ekologi,  meracuni dan mematikan mereka seperti yang selama ini.
Dalam tatanan global kita sebenarnya punya Precautionary Principle (Asas Kehati-hatian) hasil Deklarasi Rio 1992 dengan pertimbangan tidak adanya kepastian ilmiah, kurang memadainya informasi ilmiah, sehingga apapun hasil kajian ilmiah tidak boleh digunakan (sebagai alasan) untuk menunda atau menghambat langkah preventif yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam kearifan lokal kita punya masyarakat adat yang selama ini berperan penting menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
Tapi di mata hukum nasional, semua itu adalah omong kosong, sebab investor adalah tuan, sedangkan hukum, termasuk hukum lingkungan hanyalah hamba yang melayaninya. Jika perlu hukum dijadikan wadal!
Ini bukan lagi negara hukum, tapi negara uang dengan supremasi kapital, sehingga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penerapan asas subsidiaritas. Para investor jangan dipidana dulu, gunakan dulu saluran lainnya! Tapi sebaliknya para penentang investor langsung diciduk dimasukkan penjara. Ini paradigma hukum kapitalisme kuno.
Seyogyanya paradigmanya adalah bahwa hukum lingkungan itu merupakan kaidah penuntun, penjaga, pengawas dan pemberi hukuman, agar pembangunan bisa berkelanjutan. Hukum yang peka aspirasi masyarakat, yang di dalamnya terdapat muatan prinsip-prinsip global yang bersinergi dengan kearifan lokal.