Kekerasan, Provokator dan Robohnya Negara

Ketika kita mendengar dan melihat robohnya jembatan di Kutai Kartanegara, tentu ada yang membuat kita menjadi sangat malu, hal yang tak bias kita rasakan. Mengapa? Sebab, bangunan jembatan penjajah Belanda jauh lebih perkasa dan kuat. Mengapa? Sebab, rezim pemerintahan saat ini yang penuh dengan maling, menjadi parasit yang menggerogoti pembangunan.

Negara ini dibangun dalam jangka waktu yang panjang, penuh dengan pengorbanan darah, waktu, harta dan jiwa para pahlawan kita yang tercatat dan tak tercatat. Sekurang-kurangnya tujuan bangunan negara ini termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Uang negara bukan hanya dikorup, dengan tingkat korupsi yang amit-amit jabang bayi. Tapi juga dibelikan senapan serta peluru untuk menghabisi nyawa rakyat kecil dengan dalih ketertiban umum. Para polisi saat ini arogansinya telah melebihi militernya tentara, sejak kepolisian dipisahkan dengan TNI pada pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kepolisian diselamatkan posisinya oleh pemerintahan sipil, tapi kini menghajar rakyat sipil. Bagi mereka tak ada utang budi kepada rakyat sipil. Jika dahulu perusahaan tambang-tambang besar menggunakan tentara sebagai pengamanan kini digantikan dengan pasukan polisi. Ini termasuk konsekuensi dari pengembalian fungsi keamanan negara. Tentara mengurus pertahanan negara meski terkadang masih ditemui adanya tentara bentrok dengan warga masyarakat.

Blokade yang dilakukan warga masyarakat biasanya bukan merupakan jalan pertama, setelah mereka mengalami kebuntuan jalan formal. Dalam kasus lumpur Lapindo contohnya dilakukan penutupan jalan raya Porong setelah hak-hak mereka diabaikan, nasibnya diterlantarkan, padahal mereka telah berkirim surat, mengadu ke DPRD, ke Bupati dan sebagainya.

Bagaimanapun juga bentrok dalam kasus Mesuji, Bima, kasus buruh di Batam dan Papua, serta di lain-lain tempat yang tak termediakan, merupakan pertarungan hegemoni antara warga masyarakat yang memperjuangkan hak mereka dengan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini berkuasa di atas hukum dalam perjuangan mereka meraih kekuasaan ekonomi yang sebesar-besarnya. Bukan rahasia lagi bahwa mereka mempunyai andil dalam politik, menjadi donor politik, memberi upeti kepada para perwira dan aparatur pemerintahan.

Pertarungan hegemoni tersebut sudah tak lagi memetakan asing-domestik, tapi pertarungan antara warga masyarakat dengan aparatur pemerintah/negara yang kongkalikong (berkonspirasi) dengan para penguasa uang besar. Dalam hal ini nasionalisme hanya menjadi slogan palsu, sedangkan aslinya dilipat dimasukkan ke dalam laci nafsu kekuasaan uang. Kekejaman yang terjadi adalah penjajahan yang lebih buruk, yakni penjajahan terhadap bangsa sendiri. Latihan perang dan belanja peralatan perang bukan untuk menghadapi penjajah, tapi digunakan untuk menjajah bangsa sendiri.

Pemerintahan (di dalamnya termasuk aparatur keamanan-pertahanannya) tidak mempunyai kedaulatan karena disetir oleh kekuasaan uang besar. Analisis tentang tirani kekuasaan uang besar ini sudah lama dilakukan, termasuk apa yang ditulis oleh ekonom Amerika Serikat, David Korten, yang menguraikan bagaimana besarnya kekuasaan korporasi yang mengatur dunia.

Salah satu syarat berdirinya negara, yakni pemerintahan yang berdaulat telah hilang di sini, sehingga sesungguhnya negara Indonesia telah menjadi bangunan yang roboh.

Saya tidak setuju dengan cara-cara penggalangan hak interpelasi agar parlemen kita bertanya kepada pemerintah tentang kasus-kasus kekerasaan aparatur pemerintah tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai DPR yang isinya didominasi oleh para politisi dan partai politik yang juga didanai oleh para pemilik modal besar? Ini akan sama sekali tak ada gunanya, seperti halnya hak angket pada kasus Century yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh dalam penegakan hukumnya.

Jalan yang lebih tepat adalah meneruskan perjuangan, penggalangan kekuatan, minimal sebagaimana yang diteorisasikan Gramsci, bagaimana dalam pertarungan hegemoni tersebut dapat meraih dukungan sebanyak mungkin untuk menundukkan hegemoni kekuasaan modal besar agar menjadi jinak. Tentu saja termasuk mengambil hati dari bagian-bagian atau faksi-faksi di tubuh kepolisian dan militer itu sendiri, bukan memusuhi mereka secara total. Komunikasi harus dijalin dengan faksi-faksi di tubuh kepolisian dan militer, baik secara rahasia maupun dengan cara-cara “pendidikan”.

Gerakan juga harus dapat memecah kekuatan kapitalis tulen. Perlawanan dalam perjuangan haruslah menggunakan strategi yang tidak membabi buta dengan menganggap seluruh organisasi lawan sebagai musuh, sebab di dalamnya terdapat orang-orang yang sesungguhnya tidak terlalu sepakat dengan kebijakan organisasinya. Mengundang mereka dalam banyak pertemuan untuk berdebat dan berdiskusi tentang bernegara yang baik adalah bagian dari upaya. Tetapi semua itu tidak meninggalkan cara-cara konfrontasi yang telah dibangun dengan cerdas. Tetapi tidak boleh larut dalam diplomasi saja.

Politik alternatif rakyat dalam keadaan tersebut memungkinkan lebih baik untuk dibangun agar partai-partai politik yang rakus dan yang menjadi peliharaan kekuatan uang besar segera ditinggalkan para pemilihnya dan mengalami kebangkrutan.

Tugas kita membangun kembali negara yang roboh, jika tak ingin tercabik-cabik habis di masa depan! Saat ini kesulitannya memang melawan bangsa sendiri, yang dalam banyak hal juga menjadi antek kekuatan uang besar dari asing.

Jika ada yang berkoar-koar bahwa bentrokan-bentrokan itu disebabkan oleh para provokator maka hendaknya diiyakan, sebab dalam perjuangan memang dibutuhkan para provokator.

Sumber: http://hankam.kompasiana.com/2011/12/26/kekerasan-provokator-dan-robohnya-negara/

Skandal Lapindo Bakrie

29 Mei 2011 ini nanti ulang tahun ke-5 kasus lumpur Lapindo. Hingga kini masalah itu masih jauh dari selesai. Ini seperti dongeng, tentang kenyataan, di mana dalam sebuah negara hukum modern ada masyarakat korban kecelakaan tambang gas bumi yang selama lima tahun nasibnya menggantung. Ada sebagian yang sudah diselesaikan pembayaran kerugian (jual-beli) atas tanah mereka. Tapi tetap saja merasa kehilangan sesuatu penting dari hidup mereka. Kini mereka terpisah, tercerai-berai dari induk keluarga-keluarga besar masing-masing, dan harus menjalani perjuangan panjang yang melelahkan untuk menagih janji-janji Lapindo dan pemerintah.

Ini bukanlah kasus tentang selesai atau tidaknya transaksi (pembayaran), tapi tragedi sosial dan budaya, lenyapnya artefak sejarah dan kekayaan kebudayaan serta keharusan merakit kembali rencana masa depan yang sulit. Ini merupakan takdir akibat tangan manusia, seperti halnya takdir kematian akibat pembunuhan di mana Tuhan membebani kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan. Bukan diserahkan kepada Tuhan begitu saja.

Seingatku, pada Oktober 2009, tiga tahun lebih setelah awal bencana lumpur Lapindo, aku bertemu Pak Rudi, salah seorang korban Lapindo di Kalisampurno Tanggulangin. Seperti biasa, setiap bertemu dengan korban Lapindo saya sering bertanya tentang kejadian semburan lumpur Lapindo yang telah menelan beberapa desa di tiga kecamatan (Tanggulangin, Porong dan Jabon) di Sidoarjo itu.

Pak Rudi, dengan mimik lelah, menceritakan awal kejadian mengerikan yang sebelumnya tak pernah dibayangkannya itu. Ia mengetahui dengan pasti, sebab saat itu ia bekerja di tempat yang berbatasan langsung dengan area pengeboran Lapindo itu. Pada tanggal 28 Mei 2006 dia melihat asap mengepul dari tempat pengeboran Lapindo. Bau gas menyengat. Tapi sore itu dia pulang. Paginya, 29 Mei 2006, Pak Rudi dilapori oleh para anak buahnya bahwa ada 4 orang anak buahnya yang pingsan di tempat kerjanya karena menghirup gas beracun yang berasal dari lokasi pengeboran itu. Menurut keterangan para pekerja pengeboran Lapindo, sebelum terjadi semburan lumpur katanya mata bor Lapindo putus sehingga pengeboran dihentikan.

“Saya sudah lama tidak kerja Mas. Sulit cari kerjaan,” kata Pak Rudi dengan datar. Ia juga bercerita, seperti halnya yang dialami para korban lainnya. Berkas tanah dan rumahnya milik tiga keluarga, dicicil Lapindo Rp 15 juta per bulan (berarti 1 keluarga mendapatkan Rp 5 Juta perbulan) yang akan baru lunas sekitar 9 tahun. “Kalau begitu caranya (dicicil-cicil) bagaimana kami bisa beli rumah? Uangnya ya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, berobat dan lain-lain,“ katanya. “Bagaimana Presiden sudah bikin Perpres tapi tidak ditaati Lapindo, Presiden diam saja. Kita ini orang kecil bertambah susah.”

Iya. Presiden SBY pada tahun 2007 mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2007, mewajibkan Lapindo Brantas Inc untuk “membeli” tanah 4 desa yang tenggelam (Siring, Renokenongo, Jatirejo dan Kedungbendo). Harus lunas dua tahun. Tapi Lapindo malah membuat jadual pelunasan hingga tahun 2012. Tapi Lapindo selama ini seringkali ingkar dan mempersulit.

Perpres No. 14 Tahun 2007 itu telah diubah dengan Perpres No. 48 Tahun 2008 dan Perpres No. 40 Tahun 2009 yang membebani negara membeli tanah korban di luar empat desa tanggungan Lapindo tersebut.

Kisah Pak Rudi hampir mirip nasib Mulyadi. Sebelum kejadian semburan lumpur itu dia punya warung kecil-kecilan di rumahnya. Waktu itu dia juga bekerja di pabrik Maspion. Tetapi peristiwa lumpur itu membuatnya tidak berkonsentrasi dalam bekerja, jarang masuk kerja, sehingga pada akhirnya di PHKdua bulan setelah terkena lumpur Lapindo. “Saya sudah minta keringanan atas kondisi saya pada perusahaan tempat kerjaku, akan tetapi tidak bisa diterima. Akhirnya saya jadi pengangguran,” kata Mulyadi. Pria asal Jatirejo Porong yang desanya telah tenggelam itu bercerita bahwa tanah keluarganya kini dicicil Lapindo Rp 15 juta perbulan, padahal anggota keluarganya 10 orang.

Ada juga sekitar 1000 kepala keluarga yang hidup dalam pengungsian di sebelah Timur tanggul lumpur Lapindo, menghuni bekas jalan tol Surabaya-Malang yang telah putus, hidup di rumah-rumah plastik dan kardus bekas serta sesek bambu, selama dua tahun. Salah seorang ibu pengungsi di situ bernama Fikriah, tahun lalu pernah bercerita kepada saya, “Tanah dan rumah kami dihargai sekitar Rp 100 juta lebih sedikit. Uang muka 20 % kami belikan tanah di desa lain, tapi belum bisa untuk membangun rumah. Sedangkan sisanya yang Rp 80 juta jika cuma dicicil-cicil sudah pasti tidak bisa dipakai untuk membeli rumah. Ya terutama untuk membayar utang-utang biaya hidup selama di pengungsian,” katanya lesu. Sudah lama ibu-ibu ini menderita sesak nafas, tapi tidak ada pihak yang memperhatikan kesehatannya. “Mau berobat ke rumah sakit ya tak punya uang Mas,” katanya dengan lesu. Ia juga mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan aparat desa ketika mengurus surat-surat keperluan berkas tanah yang akan diserahkan ke pihak Lapindo melalui BPLS.

Bukan hanya Bu Fikriah yang mengeluh begitu. Hampir seluruh korban Lapindo yang bicara dengan saya mereka menceritakan hal serupa, dipungut biaya macam-macam oleh para koordinator mereka. Jika tidak mau dipungut biaya-biaya itu mereka diancam tidak akan diuruskan pembayaran tanah-rumahnya.

Ketika saya bertanya kepada beberapa kepala desa atau lurah, mereka tidak dapat menyebutkan berapa data konkrit korban Lapindo di wilayah masing-masing. Diperkirakan seluruhnya sekitar 75 ribu hingga 125 ribu termasuk anak-anak. Tapi makin lama bisa makin bertambah mengingat area terdampak kian meluas.

Bakrie berjasa?

Saya tak tahu dari mana kabar angin yang dihembuskan yang menyatakan, “Dengan menerima uang muka 20 persen maka korban Lapindo sudah makmur.” Ada juga kalimat yang intinya, “Aburizal Bakrie telah berjasa bagi korban Lapindo, sebab meskipun Lapindo tidak bersalah tapi mau menyantuni korban Lapindo.” Itu hanya berlaku bagi segelintir tuan tanah yang kaya, bukan korban pada umumnya.

Sampai-sampai ada acara yang bertajuk “Terima kasih Keluarga Bakrie” pada September 2009 yang dihadiri korban Lapindo yang menerima skema pembayaran “ganti tanah dan rumah” di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang dibangun Bakrieland Development itu. Pada acara itu budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) memberikan pencerahan kepada korban Lapindo, “Sampai sekarang sudah Rp 6,2 triliun yang dikeluarkan oleh Bakrie untuk Anda semua. Apakah Bakrie salah dalam hal ini? Ini bukan persoalan hukum. Juga bukan persoalan politik. Bahkan Mahkamah Agung dan Polda Jatim menyatakan bahwa Lapindo Brantas tidak bersalah. Ini adalah masalah hati. Buktinya, Lapindo tidak bersalah, tapi Bakrie tetap bertanggung jawab kepada saudara-saudara.” (Republika, 9/9/2009).

Sebelumnya Cak Nun juga melontarkan pernyataan bahwa sebaiknya pemerintah mengajukan gugatan kepada Lapindo untuk menentukan apakah Lapindo bersalah atau tidak. Adalah tidak adil meminta Lapindo memberi ganti rugi kepada korban terhadap hal yang bukan menjadi tanggung jawabnya (The Jakarta Post, 18/7/2008).

Semula korban Lapindo bersatu dalam GKLL. Tapi juga ada kelompok lain yang memilih bertahan di pengungsian Pasar Porong Baru yang bernama Pagarekontrak yang sejak semula menuntut agar pembayaran tanah dan rumah mereka dilakukan dengan cara tunai, meski akhirnya mereka juga menyerah kepada Lapindo, bersedia dibayar dengan cara diangsur. Kelompok-kelompok lainnya diantaranya: Kelompok Paguyuban Warga Perumtas 1 (di Tanggulangin), Paguyuban Warga Pengontrak Perumtas 1, Paguyuban Warga Jatirejo yang tidak mau menjual aset mereka. Kelompok ini menuntut diberikan ganti tanah dan rumah permanen, termasuk pondok pesantren mereka yang tenggelam. Sedangkan di luar area terdampak yang bukan dibebankan kepada Lapindo terdapat kelompok-kelompok masing-masing desa sebab ada sekitar 16 desa yang terdampak.

Ada sebuah kisah menarik dan sekaligus pilu, ketika para pengurus kelompok GKLL, dampingan Emha Ainun Nadjib, membuat kesepakatan dengan Minarak Lapindo Jaya yang mengubah pola pembayaran tunai dengan ganti tanah dan rumah maka GKLL pecah menjadi GKLL dan Geppres. Kelompok Geppres ini menuntut tetap pada cara pembayaran menurut Perpres No. 14 Tahun 2007 yang diingkari Lapindo. Mereka akhirnya terpecah dan bermusuhan. Selanjutnya pengurus GKLL yang bernama Khoirul Huda diketahui menjadi salah satu calon wakil Bupati Sidoarjo berpasangan dengan Bambang Prasetyo Widodo yang merupakan direktur Minarak Lapindo Jaya. Jadi, memang ada “pengurus” korban Lapindo yang mesra dengan pihak Lapindo.

Saat itu ada beberapa orang pihak Lapindo yang mencalonkan menjadi bupati Sidoarjo, yaitu Yuniwati Teryana dan Bambang Prasetyo Widodo. Bambang yang berpasangan dengan Khoirul Huda didukung Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKNU dan Hanura. Sedangkan Yuniwati berpasangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Sidoarjo, Sarto. Tapi mereka akhirnya gagal. Calon Bupati terpilih adalah Saiful Ilah dari PKB yang semula merupakan Wakil Bupati Sidoarjo.

Multiskandal

Korporasi memang bisa melakukan apa saja. Pada awalnya pembebasan tanah sawah masyarakat untuk lokasi pengeboran Lapindo itu diisukan untuk “peternakan” yang konon akan menyerap banyak tenaga kerja. Rata-rata masyarakat tidak banyak yang tahu rencana pengeboran oleh Lapindo di situ. Semula masyarakat Siring menolak tanah mereka dibeli, tapi kemudian Lapindo menggeser strategi dengan membebaskan tanah warga Desa Renokenongo melalui Kepala Desanya yang bernama Hj. Mahmudah yang merupakan warga NU dan PKB itu. Ketika saya bertenya kepada Bu Mahmudah tentang keterangan warga korban yang menyatakan adanya kebohongan informasi pembebasan tanah warga itu, dia menanggapi, “Itu fitnah dari orang-orang yang tidak suka kepada saya.” Tapi siapa yang menyebarkan informasi bohong itu? Ketidakjujuran itu telah membuahkan malapetaka yang bukan hanya merugikan masyarakat korban di Sidoarjo, tapi juga rakyat Indonesia menanggungnya lewat APBN.

Ada aroma skandal tercium dalam kasus ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membawa tim dari berbagai keahlian telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya pelanggaran hukum tata ruang, jarak lokasi pengeboran dengan lokasi pemukiman penduduk, bahkan menemukan fakta-fakta teknik yang tidak layak, yang memicu kecelakaan pengeboran tersebut (Laporan Pemeriksaan BPK, tanggal 29 Mei 2007).

Dalam laporannya tersebut BPK juga menyatakan: “Berdasarkan laporan pemboran harian (sejak 28 Mei 2006 jam 12.00 wib s.d. 30 Mei 2006 jam 18.00 wib), diketahui bahwa semburan lumpur baik di dalam lokasi (rig) maupun di luar lokasi (150-200 meter) berhubungan dengan sumur Banjarpanji-1. Bahkan pada 30 Mei 2006, PT Energi Mega Persada Tbk (pemilik LBI) mengeluarkan press release yang menyatakan bahwa “perusahaan telah bekerja sama dengan pejabat Pemerintah setempat sehingga tercapai situasi yang aman terkendali dan melaporkan bahwa tekanan semburan telah berkurang setelah dilakukan upaya pemompaan lumpur pemboran ke dalam sumur………..”.

BPK juga menemukan data Lapindo dan BP Migas berupa Berita Acara Penanggulangan Kejadian Semburan Lumpur di sekitar lokasi Sumur BJP-1 tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh LBI dan BP Migas. Dokumen tersebut menyebutkan BP Migas maupun LBI sepakat bahwa semburan tersebut sebagai akibat dari underground blowout. Sumber semburan diduga berasal dari 2 (dua) zona yang berbeda yaitu Formasi Shallow G-10 (overpressure zone) dan formasi Kujung (formasi batuan gamping) yang telah tertembus saat operasi pemboran berlangsung dan mengalir ke permukaan melalui zona patahan yang telah ada.

Tetapi ketika kasus itu masuk ke Pengadilan para hakim justru menggunakan alat bukti berupa “keterangan para ahli” yang diajukan para pengacara Lapindo.” Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 284/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel.) menyimpulkan bahwa semburan lumpur Lapindo tersebut karena fenomena alam. Dalam pertimbangannya hakim PN Jakarta Selatan menjelaskan:

“Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena pendapat seorang ahli dari Penggugat yaitu Dr. Ir. Rudi Rubiandini yang pendapatnya telah dipatahkan oleh pendapat saksi ahli dari Tergugat yaitu Dr. Ir. Agus Guntoro, Msi, Prof. Dr. H. Sukendar Asikin, Ir. Mochamad Sofian Hadi dan Dr. Ir. Dody Nawangsidi, dan pendapatnya tersebut tidak didukung pula oleh alat bukti surat dari Penggugat, sedangkan saksi ahli dari Tergugat pendapatnya sudah saling bersesuaian dengan alat bukti dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya semburan lumpur panas di Banjar Panji 1 karena fenomena alam bukan akibat kesalahan dari Tergugat I.”

Putusan ini atas gugatan WALHI, diperkuat dengan Pengadilan tingkat banding. Sayangnya WALHI tidak mengajukan upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK). Ketika saya menanyakan hal itu, dijawab bagian hukum yang menerangkan bahwa WALHI punya masalah dengan biaya dan tidak mengajukan PK dengan alasan tidak mempunyai alat bukti baru yang menunjukkan keadaan baru (novum). Padahal kalau soal biaya bisa melakukan penggalangan dana. Untuk upaya PK juga tidak harus dengan adanya novum, bisa juga dengan alasan “kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara.”

Semula Hakim PN Jakarta Pusat (putusan No. 384/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. - atas gugatan YLBHI) menyimpulkan adanya fakta ‘kesalahan dalam pemboran’. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan: “Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penggugat dimana luapan lumpur karena kekuranghati-hatian pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo (Turut Tergugat) karena belum terpasang cassing/pelindung secara keseluruhan sehingga terjadi kick kemudian terjadi luapan lumpur.” Namun pertimbangan putusan tersebut dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung.

Para hakim, termasuk Mahkamah Agung jelas keliru dan khilaf. Pertama, hakim mengabaikan standard pembuktian menurut pasal 164 HIR dan pasal 1886 BW (KUHPerdata), di mana “keterangan ahli tidak termasuk alat bukti” dan Laporan Pemeriksaan BPK mestinya merupakan alat bukti akte/surat otentik (Subagyo, Kompas, 31/5/2010).

Pertanyaan besar lainnya dalam menerima keterangan para ahli itu juga adalah: “Mengapa para hakim mempercayai keterangan para ahli geologi dan pemboran migas yang diajukan Lapindo yang sifat kebenarannya spekulatif sebab mereka bukan ahli gempa (kegempaan)?” Padahal DR. Sri Widiantoro yang merupakan ahli gempa saja di muka pengadilan menyatakan “terlalu jauh menghubungkan gempa Jogja sebagai penyebab semburan lumpur Lapindo.”

Kebenaran tentang penyebab semburan lumpur Lapindo itu mulai semakin terkuak dengan bocornya dokumen-dokumen riset yang dilakukan para ahli yang diminta Medco, diantaranya Neal Adams Services (15/9/2006) dan TriTech Petroleum Consultants Limited (22/8/2006). Riset-riset ini dilakukan sebelum adanya perdebatan tentang salah atau tidaknya Lapindo dalam melakukan pengeboran. Terakhir para ahli geologi internasional dalam International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29 Oktober 2008 menyimpulkan bahwa pengeboran Lapindo merupakan penyebab semburan lumpur Lapindo (42 ahli) meski ada juga yang menyimpulkan adanya kombinasi penyebab antara faktor gempa dan kesalahan pengeboran (13 ahli). Hanya 3 ahli dari Indonesia dari pihak Lapindo yang menyimpulkan gempa Jogja sebagai penyebab.

Saat ini, Lapindo menjadualkan penyelesaian kewajibannya melunasi pembayaran kepada korban Lapindo hingga 2012. Itu jika tak ingkar janji seperti biasanya. Sementara itu korban di luar peta 22 Maret 2007 yang tersebar dalam sekitar 16 desa akan tergantung dari bagaimana pemerintah mengambil langkah lugas dalam kasus itu. Riset tentang bahaya kesehatan masyarakat telah dilakukan WALHI dan kelompoknya, tetapi belum memperoleh respon postif pemerintah untuk menindaklanjutinya. Tim ahli Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menemukan gas hidrokarbon kawasan penduduk sebelah Barat danau lumpur Lapindo telah mencapai 55.000 ppm. Padahal ambang batas maksimum untuk kesehatan adalah 0,24 ppm.

Lalu kenapa semburan lumpur itu tidak dihentikan? Temuan BPK (sama dengan keterangan DR Rudi Rubiandini) juga menyatakan bahwa ada faktor nonteknis sebagai penyebabnya, termasuk ketidaktersediaan peralatan yang diperlukan dalam teknik relief well. Mengapa sampai seperti itu? Mengapa masalah besar itu cuma dijawab dengan “peralatan tidak disediakan”? Apa maksud dan tujuannya?

Bagaimana pemerintah akan memberikan tindakan hukum kepada Lapindo jika mereka terlibat dalam kejahatan itu? Kita tahu bahwa dalam perizinan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi melibatkan wewenang daerah dan pusat. Kita dapat menilai adanya multiskandal dalam kasus itu, sejak proses perizinan, penanganan masalah hingga ketika kasus itu masuk ke pengadilan.

Ada banyak hal yang ingin saya tulis di sini. Tidak cukup itu. Tapi sayangnya ini bukan sebuah buku. Ini adalah satu kasus menyedihkan diantara banyak kasus di negara ini, baik yang diketahui oleh media atau tidak. Jika kita melakukan penelusuran ke daerah-daerah sekitar tambang dan industri, selalu saja ada sisi-sisi yang mengenaskan dari kehidupan rakyat negeri kaya sumber daya alam ini. Dan mereka hanyalah tumbal. Para ekonom kritis menyebutnya sebagai “penonton”. Sejatinya bukan sekadar penonton, melainkan tumbal. Siapa yang menyelamatkan mereka, jika bukan kekuatan mereka sendiri dan solidaritas kita?

Oh ya, ingatkan kita pada 22 Nopember 2006 malam hari terjadi ledakan pipa gas akibat pergerakan tanah tanggul lumpur Lapindo? 14 orang mati sia-sia. Pak Rudi bilang, itu yang dilaporkan. Ada banyak korban mati lainnya yang tidak dipublikasi, tidak didaftar. Itu juga menjadi kasus yang tak terselesaikan hukum. Meski sebelumnya sudah ada peringatan tentang bahaya pipa gas itu.

Di Indonesia, korporasi yang berhasil melibatkan para pejabat negara akan mempunyai kekebalan hukum yang lebih tinggi daripada seorang presiden. Korporasi dapat menggiring para politisi di parlemen, eksekutif negara dan pengadilan untuk menyimpulkan, “Semburan lumpur Lapindo disebabkan gempa Jogja!”

Teka-tekinya juga di sini

Interpelasi Salah Objek: Cara Menjatuhkan Walikota Surabaya?

Polemik interpelasi DPRD Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya terhadap terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 56 dan 57 tentang reklame menjurus pada perdebatan legalitasnya. Soal adanya kecurigaan kekuatan kapital untuk menekan Bu Risma sebagai Walikota Surabaya, itu bukan ranah hukum. Wallahu’alam.

Beberapa pendapat ahli hukum bernada beda, ada yang mengatakan bahwa interpelasi itu sah dan ada yang menyatakan tidak sah. Topik perdebatannya ada pada tataran prosedur interpelasi.

Saya akan melihat dari perspektif berbeda, yaitu dari perspektif objek interpelasi tersebut. Apa sesungguhnya obyek yuridis dari interpelasi?

Penjelasan pasal 43 ayat (1) huruf a UU Pemda (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008) menjelaskan definisi yuridis interpelasi: “Yang dimaksud dengan “hak interpelasi” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.” Definisi yuridis interpelasi  itu juga dapat dibaca dalam pasal 349 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pertanyaannya adalah: apakah Perwali Kota Surabaya No. 56 dan 57 yang menjadi objek interpelasi DPRD Kota Surabaya tersebut merupakan KEBIJAKAN Pemkot Surabaya yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat Surabaya?

Kebijakan merupakan salah satu produk pejabat atau lembaga pemerintah (eksekutif/administrasi negara) berdasarkan asas freies ermessen (kebebasan bertindak). Prof. Philipus M Hadjon dkk (1995) menyatakan bahwa peraturan kebijaksanaan (kebijakan) bukanlah peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan mengandung syarat pengetahuan tidak tertulis (angeschreven hardheidsclausule).

Dalam berbagai literatur ilmu hukum ada banyak penjelasan bahwa kebijakan pemerintah juga terkait kewenangan diskresioner yang boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu, demi kepentingan masyarakat. Contoh sederhana, seorang polisi punya wewenang diskresi untuk mengarahkan kendaraan lewat jalan yang ada rambu-rambu tanda larangan, untuk upaya mengatasi kemacetan lalu-lintas.

Perwali Kota Surabaya No. 56 dan 57 tersebut merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang tidak menyebut Peraturan Kepala Daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun pasal 49 ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota dimuat (diundangkan) dalam Berita Daerah.

Hal itu dapat dikaitkan dengan pasal 7 ayat (4) yang menentukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, tidak semua jenis peraturan perundang-undangan disebut dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. Peraturan Mahkamah Agung termasuk salah satu bentuk peraturan perundang-undangan meskipun tidak disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2004.

Namun, Penjelasan Umum UU Pemda juga menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Ini menandakan bahwa penyusun UU Pemda menganggap peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan.

Agar pengertian “kebijakan” tidak bertabrakan definisi “peraturan perundang-undangan” maka  kebijakan yang dimaksudkan Penjelasan Umum UU Pemda tersebut diartikan sebagai “politik hukum pemerintah daerah.” Sedangkan kebijakan yang menjadi obyek interpelasi adalah kebijakan berbentuk tindakan pemerintahan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

Mengapa harus ditafsir begitu? Jika peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pejabat pemerintah dapat menjadi objek interpelasi maka itu preseden buruk yang dapat merembet ke mana-mana. Nantinya Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Presiden dan seluruh peraturan perundang-undangan juga dapat diinterpelasi.

Unsur lain yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip yuridis objek interpelasi adalah bahwa kebijakan objek interpelasi itu berdampak yang luas bagi masyarakat. Cara mengukurnya dengan melihat reaksi masyarakat luas. Artinya, kebijakan merupakan fakta, bukan ketika masih pada tahap norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka sebenarnya DPRD Kota Surabaya telah melakukan interpelasi yang keliru objek (error in objecto), sebab Perwali Kota Surabaya No. 56 dan 57 bukanlah kebijakan melainkan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga tidak memenuhi unsur adanya fakta dampak yang luas bagi masyarakat Surabaya.

Andai Walikota Surabaya keliru dalam menerbitkan Perwali, entah itu prosedur atau substansinya, maka otoritas yang berwenang menguji adalah Menteri Dalam Negeri selaku otoritas administrasi (pasal 37 PP No. 79 Tahun 2005) dan Mahkamah Agung selalu otoritas yudisiil (pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 jis. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

Selain itu, kekeliruan aspek formil dan materiil penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipakai sebagai alasan permakzulan. Andaikan itu bisa, maka Presiden dan DPR juga dapat dimakzulkan sebab beberapa undang-undang produk mereka telah dikoreksi kesalahannya oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saja Bu Risma tak dapat dimakzulkan dengan alasan keliru dalam membuat Perwali.

Opera politik yang sedang terjadi itu hanya akan membuang energi dan uang negara yang tak akan jelas hasil baiknya apa. Banyak hal substansial yang perlu diurusi, daripada sekadar mengurusi periklanan yang selama ini tinggal menegakkan hukumnya, bukan malah mundur berkonflik pada penyusunan aturan baru. 

Apa karena para politisi berkepentingan untuk mengiklankan diri dengan pajak yang murah demi memperoleh atau mempertahankan kekuasaan politik mereka? Atau ada para pengusaha yang ada di balik kepentingan itu? Jelasnya, sosiologi hukum sudah menjawab: bahwa hukum dalam arti sempit, yaitu peraturan perundang-undangan, merupakan produk kepentingan kaum strata atas. 

Sumber foto: cari di internet via mbah Google