Melawan Tirani

HUKUM WADAL TAMBANG

2012-01-31T19:52:00.000-08:00

Masyarakat mulai menolak pertambangan. Di Lumajang Jawa Timur warga Desa Wotgalih menolak pertambangan pasir besi. Di Minahasa Selatan Sulawesi Utara (Sulut) ada Aliansi Masyarakat Menolak Limbah tambang emas. Mereka belajar dari kasus Newmont di Buyat. Di Nusa Tenggara Timur masyarakat Kabupaten Lembata juga menolak kehadiran korporasi tambang.

Di Sidoarjo, Bupati Syaiful Illah juga menolak izin baru yang diajukan Lapindo jika tak ada persetujuan masyarakat. Sedangkan masyarakat trauma dengan kasus semburan lumpur Lapindo. Di Sulawesi Tengah masyarakat juga menolak pertambangan emas di Poboya, dan lain-lainnya.

Tambang dan nasib rakyat

Ada komentar menarik yang saya baca dari Berita Manado (11/10/2010), Ketua Komisi II DPRD Sulut, Steven Kandouw, mengatakan bahwa penolakan tambang tidak mempengaruhi investasi di Sulut. Tanpa kontribusi tambang emas, investasi Sulut tetap bergairah bahkan salah satu tertinggi di Indonesia.

Prof. Mubyarto dalam Ekonomi Terjajah (2005) mengemukakan hasil risetnya bahwa investasi di daerah-daerah telah melakukan penghisapan ekonomi daerah sebesar rata-rata 57 persen. Hanya 43 persen nilai produksi domestik regional bruto yang dinikmati rakyat di daerah, sedangkan yang 57 persen dihisap ke kota-kota besar dan dibawa ke luar negeri. Selain itu, bukankah selama ini juga tak ada kebijakan yang mewajibkan preferensi penggunaan sumbar daya alam untuk kepentingan kebutuhan nasional?

Rupanya maraknya penolakan masyarakat sekitar dan di dalam wilayah tambang merupakan reaksi atas dasar pengalaman yang mereka. Hampir tak ada kisah di negeri ini penduduk yang hidup di sekitar wilayah tambang bisa berubah menjadi makmur. Yang ada justru lingkungan hidup mereka hancur dan terancam bencana.

Kisah pembebasan tanah tambang juga memilukan. Ambil saja contoh kasus tambang Newmont Minahasa Raya (NMR), dalam melakukan penguasaan tanah warga dalam area kontrak karya, NMR dibantu oleh tentara, polisi dan birokrasi sipil untuk mengambil-alih paksa tanah yang ganti-ruginya masih menjadi sengketa, sejak 1988 sampai dengan 1994 (Berita Kontras No. 04/VII-VIII/2004).

Pembebasan tanah oleh Lapindo di wilayah eksplorasi Sumur Banjar Panji-1 Porong Sidoarjo juga dilakukan dengan cara mengelabuhi masyarakat dengan menyebar gosip akan adanya perusahaan peternakan yang akan menyerap banyak tenaga kerja masyarakat setempat (wawancara dengan masyarakat korban).

Bagi masyarakat yang menolak tambang maka mereka akan dipidanakan, entah dengan tuduhan pencemaran nama baik seperti Yani Sagaroa di Sumbawa yang divonis penjara empat bulan karena menentang tambang emas Newmont Nusa Tenggara. Samsuri, Fendi, Mukin, dan Artiwan warga Wotgalih Lumajang dipenjara empat bulan karena menolak izin tambang pasir besi yang diperoleh Antam.

Modus-modus serupa terjadi di banyak tempat, tetapi penegak hukum termasuk para hakim tak punya keberpihakan terhadap keadilan sosial, selain buta terhadap daya rusak tambang. Contoh kasus Exxon di Aceh yang melibatkan militer sampai harus digugat melalui Pengadilan di Amerika Serikat ketika kepercayaan terhadap hukum nasional sudah sangat lemah.

Pertambangan dengan paradigma memanjakan investor telah membuat banyak penderitaan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, di mana-mana. Rakyat kecil menjadi wadal atau tumbal dalam pembangunan ekonomi.

Wadal

Pada waktu kecil kami di desa-desa di Jawa Timur terkadang menghadapi situasi cemas, para orang tua memberi kalung ‘jimat” anak-anak mereka ketika mulai tersebar kabar adanya para pemburu wadal (tumbal).

Konon, waktu itu para kontraktor membutuhkan wadal berupa kepala anak-anak kecil yang akan ditanam di lokasi proyek pembangunan, sebagai cara meminta izin roh penjaga lokasi proyek. Dalam perkembangannya wadal itu diubah bukan lagi kepala anak manusia, melainkan kepala kerbau. Kini kepercayaan itu dianggap tahayul.

Namun kini karakter penghalalan segala cara itu tak berubah. Investasi tak lagi membutuhkan kepala anak-anak manusia atau kepala kerbau untuk ditanam, tapi akan mengorbankan siapa saja yang dianggap sebagai penghalang, dengan alasan apapun. Senjatanya jika bukan kekerasan ya hukum.

Bagi masyarakat kecil yang tetap miskin di wilayah pertambangan, kini mulai merasa bahwa “janji kesejahteraan” itu juga tahayul. Zaman kuno dulu mereka kehilangan anak-anak dan tanah mereka, saat itu daya dukung lingkungan masih kokoh. Kini mereka justru kehilangan tanah, anak cucu mereka terancam dengan kian melemahnya daya dukung ekologi, meracuni dan mematikan mereka seperti yang selama ini.

Dalam tatanan global kita sebenarnya punya Precautionary Principle (Asas Kehati-hatian) hasil Deklarasi Rio 1992 dengan pertimbangan tidak adanya kepastian ilmiah, kurang memadainya informasi ilmiah, sehingga apapun hasil kajian ilmiah tidak boleh digunakan (sebagai alasan) untuk menunda atau menghambat langkah preventif yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam kearifan lokal kita punya masyarakat adat yang selama ini berperan penting menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Tapi di mata hukum nasional, semua itu adalah omong kosong, sebab investor adalah tuan, sedangkan hukum, termasuk hukum lingkungan hanyalah hamba yang melayaninya. Jika perlu hukum dijadikan wadal!

Ini bukan lagi negara hukum, tapi negara uang dengan supremasi kapital, sehingga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penerapan asas subsidiaritas. Para investor jangan dipidana dulu, gunakan dulu saluran lainnya! Tapi sebaliknya para penentang investor langsung diciduk dimasukkan penjara. Ini paradigma hukum kapitalisme kuno.

Seyogyanya paradigmanya adalah bahwa hukum lingkungan itu merupakan kaidah penuntun, penjaga, pengawas dan pemberi hukuman, agar pembangunan bisa berkelanjutan. Hukum yang peka aspirasi masyarakat, yang di dalamnya terdapat muatan prinsip-prinsip global yang bersinergi dengan kearifan lokal.

Kekerasan, Provokator dan Robohnya Negara

2011-12-27T00:56:00.000-08:00

Ketika kita mendengar dan melihat robohnya jembatan di Kutai Kartanegara, tentu ada yang membuat kita menjadi sangat malu, hal yang tak bias kita rasakan. Mengapa? Sebab, bangunan jembatan penjajah Belanda jauh lebih perkasa dan kuat. Mengapa? Sebab, rezim pemerintahan saat ini yang penuh dengan maling, menjadi parasit yang menggerogoti pembangunan.

Negara ini dibangun dalam jangka waktu yang panjang, penuh dengan pengorbanan darah, waktu, harta dan jiwa para pahlawan kita yang tercatat dan tak tercatat. Sekurang-kurangnya tujuan bangunan negara ini termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Uang negara bukan hanya dikorup, dengan tingkat korupsi yang amit-amit jabang bayi. Tapi juga dibelikan senapan serta peluru untuk menghabisi nyawa rakyat kecil dengan dalih ketertiban umum. Para polisi saat ini arogansinya telah melebihi militernya tentara, sejak kepolisian dipisahkan dengan TNI pada pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kepolisian diselamatkan posisinya oleh pemerintahan sipil, tapi kini menghajar rakyat sipil. Bagi mereka tak ada utang budi kepada rakyat sipil. Jika dahulu perusahaan tambang-tambang besar menggunakan tentara sebagai pengamanan kini digantikan dengan pasukan polisi. Ini termasuk konsekuensi dari pengembalian fungsi keamanan negara. Tentara mengurus pertahanan negara meski terkadang masih ditemui adanya tentara bentrok dengan warga masyarakat.

Blokade yang dilakukan warga masyarakat biasanya bukan merupakan jalan pertama, setelah mereka mengalami kebuntuan jalan formal. Dalam kasus lumpur Lapindo contohnya dilakukan penutupan jalan raya Porong setelah hak-hak mereka diabaikan, nasibnya diterlantarkan, padahal mereka telah berkirim surat, mengadu ke DPRD, ke Bupati dan sebagainya.

Bagaimanapun juga bentrok dalam kasus Mesuji, Bima, kasus buruh di Batam dan Papua, serta di lain-lain tempat yang tak termediakan, merupakan pertarungan hegemoni antara warga masyarakat yang memperjuangkan hak mereka dengan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini berkuasa di atas hukum dalam perjuangan mereka meraih kekuasaan ekonomi yang sebesar-besarnya. Bukan rahasia lagi bahwa mereka mempunyai andil dalam politik, menjadi donor politik, memberi upeti kepada para perwira dan aparatur pemerintahan.

Pertarungan hegemoni tersebut sudah tak lagi memetakan asing-domestik, tapi pertarungan antara warga masyarakat dengan aparatur pemerintah/negara yang kongkalikong (berkonspirasi) dengan para penguasa uang besar. Dalam hal ini nasionalisme hanya menjadi slogan palsu, sedangkan aslinya dilipat dimasukkan ke dalam laci nafsu kekuasaan uang. Kekejaman yang terjadi adalah penjajahan yang lebih buruk, yakni penjajahan terhadap bangsa sendiri. Latihan perang dan belanja peralatan perang bukan untuk menghadapi penjajah, tapi digunakan untuk menjajah bangsa sendiri.

Pemerintahan (di dalamnya termasuk aparatur keamanan-pertahanannya) tidak mempunyai kedaulatan karena disetir oleh kekuasaan uang besar. Analisis tentang tirani kekuasaan uang besar ini sudah lama dilakukan, termasuk apa yang ditulis oleh ekonom Amerika Serikat, David Korten, yang menguraikan bagaimana besarnya kekuasaan korporasi yang mengatur dunia.

Salah satu syarat berdirinya negara, yakni pemerintahan yang berdaulat telah hilang di sini, sehingga sesungguhnya negara Indonesia telah menjadi bangunan yang roboh.

Saya tidak setuju dengan cara-cara penggalangan hak interpelasi agar parlemen kita bertanya kepada pemerintah tentang kasus-kasus kekerasaan aparatur pemerintah tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai DPR yang isinya didominasi oleh para politisi dan partai politik yang juga didanai oleh para pemilik modal besar? Ini akan sama sekali tak ada gunanya, seperti halnya hak angket pada kasus Century yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh dalam penegakan hukumnya.

Jalan yang lebih tepat adalah meneruskan perjuangan, penggalangan kekuatan, minimal sebagaimana yang diteorisasikan Gramsci, bagaimana dalam pertarungan hegemoni tersebut dapat meraih dukungan sebanyak mungkin untuk menundukkan hegemoni kekuasaan modal besar agar menjadi jinak. Tentu saja termasuk mengambil hati dari bagian-bagian atau faksi-faksi di tubuh kepolisian dan militer itu sendiri, bukan memusuhi mereka secara total. Komunikasi harus dijalin dengan faksi-faksi di tubuh kepolisian dan militer, baik secara rahasia maupun dengan cara-cara “pendidikan”.

Gerakan juga harus dapat memecah kekuatan kapitalis tulen. Perlawanan dalam perjuangan haruslah menggunakan strategi yang tidak membabi buta dengan menganggap seluruh organisasi lawan sebagai musuh, sebab di dalamnya terdapat orang-orang yang sesungguhnya tidak terlalu sepakat dengan kebijakan organisasinya. Mengundang mereka dalam banyak pertemuan untuk berdebat dan berdiskusi tentang bernegara yang baik adalah bagian dari upaya. Tetapi semua itu tidak meninggalkan cara-cara konfrontasi yang telah dibangun dengan cerdas. Tetapi tidak boleh larut dalam diplomasi saja.

Politik alternatif rakyat dalam keadaan tersebut memungkinkan lebih baik untuk dibangun agar partai-partai politik yang rakus dan yang menjadi peliharaan kekuatan uang besar segera ditinggalkan para pemilihnya dan mengalami kebangkrutan.

Tugas kita membangun kembali negara yang roboh, jika tak ingin tercabik-cabik habis di masa depan! Saat ini kesulitannya memang melawan bangsa sendiri, yang dalam banyak hal juga menjadi antek kekuatan uang besar dari asing.

Jika ada yang berkoar-koar bahwa bentrokan-bentrokan itu disebabkan oleh para provokator maka hendaknya diiyakan, sebab dalam perjuangan memang dibutuhkan para provokator.

Sumber: http://hankam.kompasiana.com/2011/12/26/kekerasan-provokator-dan-robohnya-negara/

Skandal Lapindo Bakrie

2011-03-21T19:01:00.000-07:00

29 Mei 2011 ini nanti ulang tahun ke-5 kasus lumpur Lapindo. Hingga kini masalah itu masih jauh dari selesai. Ini seperti dongeng, tentang kenyataan, di mana dalam sebuah negara hukum modern ada masyarakat korban kecelakaan tambang gas bumi yang selama lima tahun nasibnya menggantung. Ada sebagian yang sudah diselesaikan pembayaran kerugian (jual-beli) atas tanah mereka. Tapi tetap saja merasa kehilangan sesuatu penting dari hidup mereka. Kini mereka terpisah, tercerai-berai dari induk keluarga-keluarga besar masing-masing, dan harus menjalani perjuangan panjang yang melelahkan untuk menagih janji-janji Lapindo dan pemerintah.

Ini bukanlah kasus tentang selesai atau tidaknya transaksi (pembayaran), tapi tragedi sosial dan budaya, lenyapnya artefak sejarah dan kekayaan kebudayaan serta keharusan merakit kembali rencana masa depan yang sulit. Ini merupakan takdir akibat tangan manusia, seperti halnya takdir kematian akibat pembunuhan di mana Tuhan membebani kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan. Bukan diserahkan kepada Tuhan begitu saja.

Seingatku, pada Oktober 2009, tiga tahun lebih setelah awal bencana lumpur Lapindo, aku bertemu Pak Rudi, salah seorang korban Lapindo di Kalisampurno Tanggulangin. Seperti biasa, setiap bertemu dengan korban Lapindo saya sering bertanya tentang kejadian semburan lumpur Lapindo yang telah menelan beberapa desa di tiga kecamatan (Tanggulangin, Porong dan Jabon) di Sidoarjo itu.

Pak Rudi, dengan mimik lelah, menceritakan awal kejadian mengerikan yang sebelumnya tak pernah dibayangkannya itu. Ia mengetahui dengan pasti, sebab saat itu ia bekerja di tempat yang berbatasan langsung dengan area pengeboran Lapindo itu. Pada tanggal 28 Mei 2006 dia melihat asap mengepul dari tempat pengeboran Lapindo. Bau gas menyengat. Tapi sore itu dia pulang. Paginya, 29 Mei 2006, Pak Rudi dilapori oleh para anak buahnya bahwa ada 4 orang anak buahnya yang pingsan di tempat kerjanya karena menghirup gas beracun yang berasal dari lokasi pengeboran itu. Menurut keterangan para pekerja pengeboran Lapindo, sebelum terjadi semburan lumpur katanya mata bor Lapindo putus sehingga pengeboran dihentikan.

“Saya sudah lama tidak kerja Mas. Sulit cari kerjaan,” kata Pak Rudi dengan datar. Ia juga bercerita, seperti halnya yang dialami para korban lainnya. Berkas tanah dan rumahnya milik tiga keluarga, dicicil Lapindo Rp 15 juta per bulan (berarti 1 keluarga mendapatkan Rp 5 Juta perbulan) yang akan baru lunas sekitar 9 tahun. “Kalau begitu caranya (dicicil-cicil) bagaimana kami bisa beli rumah? Uangnya ya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, berobat dan lain-lain,“ katanya. “Bagaimana Presiden sudah bikin Perpres tapi tidak ditaati Lapindo, Presiden diam saja. Kita ini orang kecil bertambah susah.”

Iya. Presiden SBY pada tahun 2007 mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2007, mewajibkan Lapindo Brantas Inc untuk “membeli” tanah 4 desa yang tenggelam (Siring, Renokenongo, Jatirejo dan Kedungbendo). Harus lunas dua tahun. Tapi Lapindo malah membuat jadual pelunasan hingga tahun 2012. Tapi Lapindo selama ini seringkali ingkar dan mempersulit.

Perpres No. 14 Tahun 2007 itu telah diubah dengan Perpres No. 48 Tahun 2008 dan Perpres No. 40 Tahun 2009 yang membebani negara membeli tanah korban di luar empat desa tanggungan Lapindo tersebut.

Kisah Pak Rudi hampir mirip nasib Mulyadi. Sebelum kejadian semburan lumpur itu dia punya warung kecil-kecilan di rumahnya. Waktu itu dia juga bekerja di pabrik Maspion. Tetapi peristiwa lumpur itu membuatnya tidak berkonsentrasi dalam bekerja, jarang masuk kerja, sehingga pada akhirnya di PHKdua bulan setelah terkena lumpur Lapindo. “Saya sudah minta keringanan atas kondisi saya pada perusahaan tempat kerjaku, akan tetapi tidak bisa diterima. Akhirnya saya jadi pengangguran,” kata Mulyadi. Pria asal Jatirejo Porong yang desanya telah tenggelam itu bercerita bahwa tanah keluarganya kini dicicil Lapindo Rp 15 juta perbulan, padahal anggota keluarganya 10 orang.

Ada juga sekitar 1000 kepala keluarga yang hidup dalam pengungsian di sebelah Timur tanggul lumpur Lapindo, menghuni bekas jalan tol Surabaya-Malang yang telah putus, hidup di rumah-rumah plastik dan kardus bekas serta sesek bambu, selama dua tahun. Salah seorang ibu pengungsi di situ bernama Fikriah, tahun lalu pernah bercerita kepada saya, “Tanah dan rumah kami dihargai sekitar Rp 100 juta lebih sedikit. Uang muka 20 % kami belikan tanah di desa lain, tapi belum bisa untuk membangun rumah. Sedangkan sisanya yang Rp 80 juta jika cuma dicicil-cicil sudah pasti tidak bisa dipakai untuk membeli rumah. Ya terutama untuk membayar utang-utang biaya hidup selama di pengungsian,” katanya lesu. Sudah lama ibu-ibu ini menderita sesak nafas, tapi tidak ada pihak yang memperhatikan kesehatannya. “Mau berobat ke rumah sakit ya tak punya uang Mas,” katanya dengan lesu. Ia juga mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan aparat desa ketika mengurus surat-surat keperluan berkas tanah yang akan diserahkan ke pihak Lapindo melalui BPLS.

Bukan hanya Bu Fikriah yang mengeluh begitu. Hampir seluruh korban Lapindo yang bicara dengan saya mereka menceritakan hal serupa, dipungut biaya macam-macam oleh para koordinator mereka. Jika tidak mau dipungut biaya-biaya itu mereka diancam tidak akan diuruskan pembayaran tanah-rumahnya.

Ketika saya bertanya kepada beberapa kepala desa atau lurah, mereka tidak dapat menyebutkan berapa data konkrit korban Lapindo di wilayah masing-masing. Diperkirakan seluruhnya sekitar 75 ribu hingga 125 ribu termasuk anak-anak. Tapi makin lama bisa makin bertambah mengingat area terdampak kian meluas.

Bakrie berjasa?

Saya tak tahu dari mana kabar angin yang dihembuskan yang menyatakan, “Dengan menerima uang muka 20 persen maka korban Lapindo sudah makmur.” Ada juga kalimat yang intinya, “Aburizal Bakrie telah berjasa bagi korban Lapindo, sebab meskipun Lapindo tidak bersalah tapi mau menyantuni korban Lapindo.” Itu hanya berlaku bagi segelintir tuan tanah yang kaya, bukan korban pada umumnya.

Sampai-sampai ada acara yang bertajuk “Terima kasih Keluarga Bakrie” pada September 2009 yang dihadiri korban Lapindo yang menerima skema pembayaran “ganti tanah dan rumah” di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang dibangun Bakrieland Development itu. Pada acara itu budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) memberikan pencerahan kepada korban Lapindo, “Sampai sekarang sudah Rp 6,2 triliun yang dikeluarkan oleh Bakrie untuk Anda semua. Apakah Bakrie salah dalam hal ini? Ini bukan persoalan hukum. Juga bukan persoalan politik. Bahkan Mahkamah Agung dan Polda Jatim menyatakan bahwa Lapindo Brantas tidak bersalah. Ini adalah masalah hati. Buktinya, Lapindo tidak bersalah, tapi Bakrie tetap bertanggung jawab kepada saudara-saudara.” (Republika, 9/9/2009).

Sebelumnya Cak Nun juga melontarkan pernyataan bahwa sebaiknya pemerintah mengajukan gugatan kepada Lapindo untuk menentukan apakah Lapindo bersalah atau tidak. Adalah tidak adil meminta Lapindo memberi ganti rugi kepada korban terhadap hal yang bukan menjadi tanggung jawabnya (The Jakarta Post, 18/7/2008).

Semula korban Lapindo bersatu dalam GKLL. Tapi juga ada kelompok lain yang memilih bertahan di pengungsian Pasar Porong Baru yang bernama Pagarekontrak yang sejak semula menuntut agar pembayaran tanah dan rumah mereka dilakukan dengan cara tunai, meski akhirnya mereka juga menyerah kepada Lapindo, bersedia dibayar dengan cara diangsur. Kelompok-kelompok lainnya diantaranya: Kelompok Paguyuban Warga Perumtas 1 (di Tanggulangin), Paguyuban Warga Pengontrak Perumtas 1, Paguyuban Warga Jatirejo yang tidak mau menjual aset mereka. Kelompok ini menuntut diberikan ganti tanah dan rumah permanen, termasuk pondok pesantren mereka yang tenggelam. Sedangkan di luar area terdampak yang bukan dibebankan kepada Lapindo terdapat kelompok-kelompok masing-masing desa sebab ada sekitar 16 desa yang terdampak.

Ada sebuah kisah menarik dan sekaligus pilu, ketika para pengurus kelompok GKLL, dampingan Emha Ainun Nadjib, membuat kesepakatan dengan Minarak Lapindo Jaya yang mengubah pola pembayaran tunai dengan ganti tanah dan rumah maka GKLL pecah menjadi GKLL dan Geppres. Kelompok Geppres ini menuntut tetap pada cara pembayaran menurut Perpres No. 14 Tahun 2007 yang diingkari Lapindo. Mereka akhirnya terpecah dan bermusuhan. Selanjutnya pengurus GKLL yang bernama Khoirul Huda diketahui menjadi salah satu calon wakil Bupati Sidoarjo berpasangan dengan Bambang Prasetyo Widodo yang merupakan direktur Minarak Lapindo Jaya. Jadi, memang ada “pengurus” korban Lapindo yang mesra dengan pihak Lapindo.

Saat itu ada beberapa orang pihak Lapindo yang mencalonkan menjadi bupati Sidoarjo, yaitu Yuniwati Teryana dan Bambang Prasetyo Widodo. Bambang yang berpasangan dengan Khoirul Huda didukung Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKNU dan Hanura. Sedangkan Yuniwati berpasangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Sidoarjo, Sarto. Tapi mereka akhirnya gagal. Calon Bupati terpilih adalah Saiful Ilah dari PKB yang semula merupakan Wakil Bupati Sidoarjo.

Multiskandal

Korporasi memang bisa melakukan apa saja. Pada awalnya pembebasan tanah sawah masyarakat untuk lokasi pengeboran Lapindo itu diisukan untuk “peternakan” yang konon akan menyerap banyak tenaga kerja. Rata-rata masyarakat tidak banyak yang tahu rencana pengeboran oleh Lapindo di situ. Semula masyarakat Siring menolak tanah mereka dibeli, tapi kemudian Lapindo menggeser strategi dengan membebaskan tanah warga Desa Renokenongo melalui Kepala Desanya yang bernama Hj. Mahmudah yang merupakan warga NU dan PKB itu. Ketika saya bertenya kepada Bu Mahmudah tentang keterangan warga korban yang menyatakan adanya kebohongan informasi pembebasan tanah warga itu, dia menanggapi, “Itu fitnah dari orang-orang yang tidak suka kepada saya.” Tapi siapa yang menyebarkan informasi bohong itu? Ketidakjujuran itu telah membuahkan malapetaka yang bukan hanya merugikan masyarakat korban di Sidoarjo, tapi juga rakyat Indonesia menanggungnya lewat APBN.

Ada aroma skandal tercium dalam kasus ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membawa tim dari berbagai keahlian telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya pelanggaran hukum tata ruang, jarak lokasi pengeboran dengan lokasi pemukiman penduduk, bahkan menemukan fakta-fakta teknik yang tidak layak, yang memicu kecelakaan pengeboran tersebut (Laporan Pemeriksaan BPK, tanggal 29 Mei 2007).

Dalam laporannya tersebut BPK juga menyatakan: “Berdasarkan laporan pemboran harian (sejak 28 Mei 2006 jam 12.00 wib s.d. 30 Mei 2006 jam 18.00 wib), diketahui bahwa semburan lumpur baik di dalam lokasi (rig) maupun di luar lokasi (150-200 meter) berhubungan dengan sumur Banjarpanji-1. Bahkan pada 30 Mei 2006, PT Energi Mega Persada Tbk (pemilik LBI) mengeluarkan press release yang menyatakan bahwa “perusahaan telah bekerja sama dengan pejabat Pemerintah setempat sehingga tercapai situasi yang aman terkendali dan melaporkan bahwa tekanan semburan telah berkurang setelah dilakukan upaya pemompaan lumpur pemboran ke dalam sumur………..”.

BPK juga menemukan data Lapindo dan BP Migas berupa Berita Acara Penanggulangan Kejadian Semburan Lumpur di sekitar lokasi Sumur BJP-1 tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh LBI dan BP Migas. Dokumen tersebut menyebutkan BP Migas maupun LBI sepakat bahwa semburan tersebut sebagai akibat dari underground blowout. Sumber semburan diduga berasal dari 2 (dua) zona yang berbeda yaitu Formasi Shallow G-10 (overpressure zone) dan formasi Kujung (formasi batuan gamping) yang telah tertembus saat operasi pemboran berlangsung dan mengalir ke permukaan melalui zona patahan yang telah ada.

Tetapi ketika kasus itu masuk ke Pengadilan para hakim justru menggunakan alat bukti berupa “keterangan para ahli” yang diajukan para pengacara Lapindo.” Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 284/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel.) menyimpulkan bahwa semburan lumpur Lapindo tersebut karena fenomena alam. Dalam pertimbangannya hakim PN Jakarta Selatan menjelaskan:

“Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena pendapat seorang ahli dari Penggugat yaitu Dr. Ir. Rudi Rubiandini yang pendapatnya telah dipatahkan oleh pendapat saksi ahli dari Tergugat yaitu Dr. Ir. Agus Guntoro, Msi, Prof. Dr. H. Sukendar Asikin, Ir. Mochamad Sofian Hadi dan Dr. Ir. Dody Nawangsidi, dan pendapatnya tersebut tidak didukung pula oleh alat bukti surat dari Penggugat, sedangkan saksi ahli dari Tergugat pendapatnya sudah saling bersesuaian dengan alat bukti dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya semburan lumpur panas di Banjar Panji 1 karena fenomena alam bukan akibat kesalahan dari Tergugat I.”

Putusan ini atas gugatan WALHI, diperkuat dengan Pengadilan tingkat banding. Sayangnya WALHI tidak mengajukan upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK). Ketika saya menanyakan hal itu, dijawab bagian hukum yang menerangkan bahwa WALHI punya masalah dengan biaya dan tidak mengajukan PK dengan alasan tidak mempunyai alat bukti baru yang menunjukkan keadaan baru (novum). Padahal kalau soal biaya bisa melakukan penggalangan dana. Untuk upaya PK juga tidak harus dengan adanya novum, bisa juga dengan alasan “kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara.”

Semula Hakim PN Jakarta Pusat (putusan No. 384/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. - atas gugatan YLBHI) menyimpulkan adanya fakta ‘kesalahan dalam pemboran’. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan: “Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penggugat dimana luapan lumpur karena kekuranghati-hatian pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo (Turut Tergugat) karena belum terpasang cassing/pelindung secara keseluruhan sehingga terjadi kick kemudian terjadi luapan lumpur.” Namun pertimbangan putusan tersebut dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung.

Para hakim, termasuk Mahkamah Agung jelas keliru dan khilaf. Pertama, hakim mengabaikan standard pembuktian menurut pasal 164 HIR dan pasal 1886 BW (KUHPerdata), di mana “keterangan ahli tidak termasuk alat bukti” dan Laporan Pemeriksaan BPK mestinya merupakan alat bukti akte/surat otentik (Subagyo, Kompas, 31/5/2010).

Pertanyaan besar lainnya dalam menerima keterangan para ahli itu juga adalah: “Mengapa para hakim mempercayai keterangan para ahli geologi dan pemboran migas yang diajukan Lapindo yang sifat kebenarannya spekulatif sebab mereka bukan ahli gempa (kegempaan)?” Padahal DR. Sri Widiantoro yang merupakan ahli gempa saja di muka pengadilan menyatakan “terlalu jauh menghubungkan gempa Jogja sebagai penyebab semburan lumpur Lapindo.”

Kebenaran tentang penyebab semburan lumpur Lapindo itu mulai semakin terkuak dengan bocornya dokumen-dokumen riset yang dilakukan para ahli yang diminta Medco, diantaranya Neal Adams Services (15/9/2006) dan TriTech Petroleum Consultants Limited (22/8/2006). Riset-riset ini dilakukan sebelum adanya perdebatan tentang salah atau tidaknya Lapindo dalam melakukan pengeboran. Terakhir para ahli geologi internasional dalam International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29 Oktober 2008 menyimpulkan bahwa pengeboran Lapindo merupakan penyebab semburan lumpur Lapindo (42 ahli) meski ada juga yang menyimpulkan adanya kombinasi penyebab antara faktor gempa dan kesalahan pengeboran (13 ahli). Hanya 3 ahli dari Indonesia dari pihak Lapindo yang menyimpulkan gempa Jogja sebagai penyebab.

Saat ini, Lapindo menjadualkan penyelesaian kewajibannya melunasi pembayaran kepada korban Lapindo hingga 2012. Itu jika tak ingkar janji seperti biasanya. Sementara itu korban di luar peta 22 Maret 2007 yang tersebar dalam sekitar 16 desa akan tergantung dari bagaimana pemerintah mengambil langkah lugas dalam kasus itu. Riset tentang bahaya kesehatan masyarakat telah dilakukan WALHI dan kelompoknya, tetapi belum memperoleh respon postif pemerintah untuk menindaklanjutinya. Tim ahli Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menemukan gas hidrokarbon kawasan penduduk sebelah Barat danau lumpur Lapindo telah mencapai 55.000 ppm. Padahal ambang batas maksimum untuk kesehatan adalah 0,24 ppm.

Lalu kenapa semburan lumpur itu tidak dihentikan? Temuan BPK (sama dengan keterangan DR Rudi Rubiandini) juga menyatakan bahwa ada faktor nonteknis sebagai penyebabnya, termasuk ketidaktersediaan peralatan yang diperlukan dalam teknik relief well. Mengapa sampai seperti itu? Mengapa masalah besar itu cuma dijawab dengan “peralatan tidak disediakan”? Apa maksud dan tujuannya?

Bagaimana pemerintah akan memberikan tindakan hukum kepada Lapindo jika mereka terlibat dalam kejahatan itu? Kita tahu bahwa dalam perizinan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi melibatkan wewenang daerah dan pusat. Kita dapat menilai adanya multiskandal dalam kasus itu, sejak proses perizinan, penanganan masalah hingga ketika kasus itu masuk ke pengadilan.

Ada banyak hal yang ingin saya tulis di sini. Tidak cukup itu. Tapi sayangnya ini bukan sebuah buku. Ini adalah satu kasus menyedihkan diantara banyak kasus di negara ini, baik yang diketahui oleh media atau tidak. Jika kita melakukan penelusuran ke daerah-daerah sekitar tambang dan industri, selalu saja ada sisi-sisi yang mengenaskan dari kehidupan rakyat negeri kaya sumber daya alam ini. Dan mereka hanyalah tumbal. Para ekonom kritis menyebutnya sebagai “penonton”. Sejatinya bukan sekadar penonton, melainkan tumbal. Siapa yang menyelamatkan mereka, jika bukan kekuatan mereka sendiri dan solidaritas kita?

Oh ya, ingatkan kita pada 22 Nopember 2006 malam hari terjadi ledakan pipa gas akibat pergerakan tanah tanggul lumpur Lapindo? 14 orang mati sia-sia. Pak Rudi bilang, itu yang dilaporkan. Ada banyak korban mati lainnya yang tidak dipublikasi, tidak didaftar. Itu juga menjadi kasus yang tak terselesaikan hukum. Meski sebelumnya sudah ada peringatan tentang bahaya pipa gas itu.

Di Indonesia, korporasi yang berhasil melibatkan para pejabat negara akan mempunyai kekebalan hukum yang lebih tinggi daripada seorang presiden. Korporasi dapat menggiring para politisi di parlemen, eksekutif negara dan pengadilan untuk menyimpulkan, “Semburan lumpur Lapindo disebabkan gempa Jogja!”

Teka-tekinya juga di sini

Boikot RAPBD Jember, Kepentingan Siapa?

2011-01-28T19:25:00.000-08:00

(Dimuat di Jawa Pos Radar Jember, 4 Januari 2011)

Beberapa hari ini saya mengikuti polemik penonaktifan Bupati dan Wakill Bupati Jember yang sedang tersandung kasus korupsi. Polemik menjadi kian membahayakan nasib pemerintahan Kabupaten Jember ketika para anggota DPRD Jember bermusuhan sehingga RAPBD Jember terancam tidak disahkan. Apa jadinya?

Saya ingat ketika masih SD dahulu kami ditanya guru PMP (Pendidikan Moral Pancasila), “Anak-anak, mana lebih didahulukan: apakah kepentingan pribadi, kepentingan golongan atau kepentingan umum?” Namanya anak SD tentu masih plonga-plongo. Lalu guru kami menjelaskan sesuai Pancasila, bahwa kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan golongan dan pribadi. Barulah anak-anak SD paham.

Tapi aneh bin ajaib, seiring lenyapnya PMP, ada para pejabat parlemen daerah yang sewot-sewotan, gara-gara bertengkar soal penonaktifan Bupati dan Wakil Bupati Jember, kok memboikot RAPBD Jember 2011? Apakah para pejabat itu dulu nilai PMP di ijazah SD-nya kurang dari 6 (enam)? Semoga saja tidak.

Legalitas Pemberhentian Bupati

Kubu Bupati MZA Djalal meminta pemberhentian sementara (penonaktifan) Bupati MZA Djalal dan Wakil Bupati Kusen Andalas diakhiri, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memutus bebas murni kepada mereka selaku terdakwa korupsi. Mereka berpendapat bahwa putusan bebas murni sudah final, Jaksa tidak boleh kasasi, sesuai pasal 244 KUHAP.

Pendapat itu kiranya sudah terlalu usang di kala KUHAP memang sudah waktunya diganti. Selama ini pasal 244 KUHAP ditafsirkan bahwa suatu putusan bebas, apakah bebas murni atau tidak murni, penilaiannya ada di Mahkamah Agung (MA).

Pada tanggal 10 Desember 1983, Menteri Kehakiman RI pernah membuat Keputusan No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding. Namun berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum dan keadilan serta kebenaran maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi yang akan didasarkan pada yurisprudensi.

Itu memang langkah yang tidak tepat sebab lembaga eksekutif (Menteri Kehakiman) menerobos KUHAP yang merupakan UU No. 8 Tahun 1981. Keputusan Menteri tentu lebih rendah derajatnya dibandingkan undang-undang.

Tetapi MA membuat penemuan hukum membenarkan Keputusan Menteri Kehakiman itu, dengan putusan MA No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam kasus korupsi Natalegawa selaku direktur Bank Bumi Daya. MA menyatakan bahwa putusan bebas murni terhadap Natalegawa oleh PN Jakarta Pusat adalah verkapte vrijspraak (bebas terselubung). MA membuat terobosan hukum seperti itu, membuat tafsir lain terhadap pasal 244 KUHAP, yang selanjutnya menjadi praktik hukum acara pidana hingga sekarang. Setuju atau tidak, begitulah hukum yang berlaku.

Selama proses perkara pidana masih berjalan, putusan PN Surabaya belum dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka MZA Djalal dan Kusen Andalas masih berstatus terdakwa. Menteri Dalam Negeri (atas nama Presiden), atas usulan Gubernur, berwenang memberhentikan sementara Bupati dan Wakil Bupati yang masih menjadi terdakwa korupsi berdasarkan pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 jo. pasal 126 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tanpa perlu campur tangan wewenang DPRD.

Jalan Keluar

Boikot RAPBD Jember 2011 yang dilakukan 29 anggota DPRD Jember tak ada dasarnya. Jika hal itu berakibat pada kegoncangan pemerintahan Kabupaten Jember dan terganggunya proses pembangunan Kabupaten Jember maka mereka harus bersiap menerima konsekuensi hukum, selain akan dianggap sebagai anak-anak TK oleh masyarakat (pinjam istilah Gus Dur).

Pegawai Pemkab Jember dan rakyat Jember yang dirugikan atas perilaku para anggota dewan yang mempersulit proses RAPBD Jember 2011 dapat menggugat mereka. Gugatannya bukan pada DPRD Jember selaku institusi, tapi kepada para anggota dewan yang telah melawan hukum dengan bentuk “tidak menjalankan kewajiban mereka.” Mereka bertanggung jawab sampai pada kekayaan pribadi dan bisa dipastikan akan bankrut karena gugatan masyarakat.

Guna memecahkan kebuntuan tersebut, Penjabat Bupati Jember yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri (atas nama Presiden) dapat menjalankan ketentuan pasal 187 UU Pemda, yakni mengeluarkan pembiayaan setinggi-tingginya sebesar angka APBD Jember 2010.

Pasal 187 UU Pemda tersebut memberi wewenang khusus kepada Bupati Jember, yang bahkan dapat menetapkan RAPBD Jember 2011 yang gagal atau yang tidak disahkan gubernur, menjadi Peraturan Bupati. Maka Penjabat Bupati Jember harus berani menjalankan wewenang sebagaimana bupati definitif demi kepentingan umum Kabupaten Jember, berdasarkan tafsir sistematik keseluruhan pasal 34 UU Pemda dan pasal 130 PP No. 6 Tahun 2005. Jalan keluar yuridis demikian itu tak ada yang dapat mengganggu lagi.

Kegagalan RAPBN Jember 2011 bukanlah karena proses demokrasi yang fair yang mengutamakan kepentingan umum, tetapi terjadi karena politik golongan yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Jika jalan keluar yang dilakukan Penjabat Bupati Jember masih diganggu-ganggu, boleh jadi masyarakat Jember yang akan bergerak, bukan memihak siapa-siapa, tapi memperjuangkan hak dan nasib mereka setelah sekian lama terus dikejar menjalankan kewajiban mereka.

Selama ini rakyat Jember sudah keluar biaya banyak untuk biaya-biaya politik, tapi para politisi justru memboikot kepentingan rakyat Jember. Makan mpek mpek sama lodeh. Capek deh!

Interpelasi Salah Objek: Cara Menjatuhkan Walikota Surabaya?

2011-01-25T20:32:00.000-08:00

Polemik interpelasi DPRD Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya terhadap terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 56 dan 57 tentang reklame menjurus pada perdebatan legalitasnya. Soal adanya kecurigaan kekuatan kapital untuk menekan Bu Risma sebagai Walikota Surabaya, itu bukan ranah hukum. Wallahu’alam.

Beberapa pendapat ahli hukum bernada beda, ada yang mengatakan bahwa interpelasi itu sah dan ada yang menyatakan tidak sah. Topik perdebatannya ada pada tataran prosedur interpelasi.

Saya akan melihat dari perspektif berbeda, yaitu dari perspektif objek interpelasi tersebut. Apa sesungguhnya obyek yuridis dari interpelasi?

Penjelasan pasal 43 ayat (1) huruf a UU Pemda (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008) menjelaskan definisi yuridis interpelasi: “Yang dimaksud dengan “hak interpelasi” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.” Definisi yuridis interpelasi itu juga dapat dibaca dalam pasal 349 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pertanyaannya adalah: apakah Perwali Kota Surabaya No. 56 dan 57 yang menjadi objek interpelasi DPRD Kota Surabaya tersebut merupakan KEBIJAKAN Pemkot Surabaya yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat Surabaya?

Kebijakan merupakan salah satu produk pejabat atau lembaga pemerintah (eksekutif/administrasi negara) berdasarkan asas freies ermessen (kebebasan bertindak). Prof. Philipus M Hadjon dkk (1995) menyatakan bahwa peraturan kebijaksanaan (kebijakan) bukanlah peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan mengandung syarat pengetahuan tidak tertulis (angeschreven hardheidsclausule).

Dalam berbagai literatur ilmu hukum ada banyak penjelasan bahwa kebijakan pemerintah juga terkait kewenangan diskresioner yang boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu, demi kepentingan masyarakat. Contoh sederhana, seorang polisi punya wewenang diskresi untuk mengarahkan kendaraan lewat jalan yang ada rambu-rambu tanda larangan, untuk upaya mengatasi kemacetan lalu-lintas.

Perwali Kota Surabaya No. 56 dan 57 tersebut merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang tidak menyebut Peraturan Kepala Daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun pasal 49 ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota dimuat (diundangkan) dalam Berita Daerah.

Hal itu dapat dikaitkan dengan pasal 7 ayat (4) yang menentukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, tidak semua jenis peraturan perundang-undangan disebut dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. Peraturan Mahkamah Agung termasuk salah satu bentuk peraturan perundang-undangan meskipun tidak disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2004.

Namun, Penjelasan Umum UU Pemda juga menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Ini menandakan bahwa penyusun UU Pemda menganggap peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan.

Agar pengertian “kebijakan” tidak bertabrakan definisi “peraturan perundang-undangan” maka kebijakan yang dimaksudkan Penjelasan Umum UU Pemda tersebut diartikan sebagai “politik hukum pemerintah daerah.” Sedangkan kebijakan yang menjadi obyek interpelasi adalah kebijakan berbentuk tindakan pemerintahan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

Mengapa harus ditafsir begitu? Jika peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pejabat pemerintah dapat menjadi objek interpelasi maka itu preseden buruk yang dapat merembet ke mana-mana. Nantinya Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Presiden dan seluruh peraturan perundang-undangan juga dapat diinterpelasi.

Unsur lain yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip yuridis objek interpelasi adalah bahwa kebijakan objek interpelasi itu berdampak yang luas bagi masyarakat. Cara mengukurnya dengan melihat reaksi masyarakat luas. Artinya, kebijakan merupakan fakta, bukan ketika masih pada tahap norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka sebenarnya DPRD Kota Surabaya telah melakukan interpelasi yang keliru objek (error in objecto), sebab Perwali Kota Surabaya No. 56 dan 57 bukanlah kebijakan melainkan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga tidak memenuhi unsur adanya fakta dampak yang luas bagi masyarakat Surabaya.

Andai Walikota Surabaya keliru dalam menerbitkan Perwali, entah itu prosedur atau substansinya, maka otoritas yang berwenang menguji adalah Menteri Dalam Negeri selaku otoritas administrasi (pasal 37 PP No. 79 Tahun 2005) dan Mahkamah Agung selalu otoritas yudisiil (pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 jis. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

Selain itu, kekeliruan aspek formil dan materiil penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipakai sebagai alasan permakzulan. Andaikan itu bisa, maka Presiden dan DPR juga dapat dimakzulkan sebab beberapa undang-undang produk mereka telah dikoreksi kesalahannya oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saja Bu Risma tak dapat dimakzulkan dengan alasan keliru dalam membuat Perwali.

Opera politik yang sedang terjadi itu hanya akan membuang energi dan uang negara yang tak akan jelas hasil baiknya apa. Banyak hal substansial yang perlu diurusi, daripada sekadar mengurusi periklanan yang selama ini tinggal menegakkan hukumnya, bukan malah mundur berkonflik pada penyusunan aturan baru.

Apa karena para politisi berkepentingan untuk mengiklankan diri dengan pajak yang murah demi memperoleh atau mempertahankan kekuasaan politik mereka? Atau ada para pengusaha yang ada di balik kepentingan itu? Jelasnya, sosiologi hukum sudah menjawab: bahwa hukum dalam arti sempit, yaitu peraturan perundang-undangan, merupakan produk kepentingan kaum strata atas.

Sumber foto: cari di internet via mbah Google

Keadilan Di Jalan yang Sesat

2010-11-12T17:40:00.000-08:00

(Dimuat Jawa Pos Radar Jember, 12 Nopember 2010)

Pada 1 November 2010, Pengadilan Negeri (PN) Jember memberi keadilan kepada Sjahrazad Masdar. Melalui putusan majelis hakim yang diketuai hakim R. Hendral dalam perkara dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember, Sjahrazad dinyatakan bebas.

Perkara Sjahrazad bermula saat ia menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Jember. Pada Juli 2005, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember periode 2004-2009, HM. Madini Farouq, mengajukan dana bantuan hukum (bankum) kepada Pjs Bupati Sjahrazad Masdar terkait perkara korupsi yang dihadapi anggota dewan. Uang bankum tersebut akan digunakan membayar jasa advokat.

Sjahrazad menjabat bupati Jember hingga 11 Agustus 2005. Uang bankum itu baru cair setelah Sjahrazad tidak lagi menjabat Pjs Bupati Jember dan prosesnya diajukan secara normatif melalui pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) DPRD Jember, sesuai pengajuan tim anggaran, yang selanjutnya disahkan melalui APBD Jember.

Singkat cerita, Sjahrazad ketika menjadi Bupati Lumajang, ia diajukan ke PN Jember. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sjahrazad Masdar melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan JPU itu kandas di tangan PN Jember. Kini, JPU mengajukan kasasi.

***

Sjahrazad menyatakan, "Kesalahan saya adalah administrasi saja, yakni mendisposisi surat pimpinan DPRD Jember tentang permohonan dana bantuan hukum kepada Sekretaris Kabupaten Jember Djoewito. Itu saja.” (Antara.com, 3/11/2010).

Memang, Sjahrazad bersalah. Jika dana APBD boleh untuk membayar jasa advokat guna membela anggota dewan yang menjadi tersangka dan terdakwa korupsi, nanti para anggota dewan tersangka dan terdakwa perampokan dan pemerkosaan juga akan minta dana APBD untuk membayar jasa pengacara komersil. Kalau para pejabat dibenarkan menggunakan aji nunut uang negara dalam urusan pribadi, jadilah pemerintahan sesat. Prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 hanya akan menjadi peraturan memble.

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 hanya mengenal personal crime (kejahatan pribadi) dan corporate crime (kejahatan korporasi), tidak mengenal institutional crime. Pejabat yang terlibat kasus korupsi itu urusan pribadinya, malah menjadi lawan negara, bukan malah dibiayai uang negara. Logika hukumnya kacau.

Secara faktual, dalam perkara-perkara korupsi bukan cuma norma hukum yang dibuat loyo. Norma agama juga digunakan untuk menjustifikasi kejahatan korupsi. Nama Allah SWT disebut gemuruh, bukan untuk melawan kejahatan korupsi, tapi membela korupsi dengan mengatasnamakan “kebenaran”.

Buya Syafi’i Maarif pernah melontarkan sindiran kenyataan perilaku para politisi yang “merasa benar di jalan yang sesat.” Dikiranya sedang lewat shirotal mustaqiim, tapi ternyata menuju neraka. Seperti halnya dalam Hadits Qudsi dikisahkan ada muslim taat ibadah yang mengira dirinya masuk surga, tapi ternyata dilemparkan ke neraka, karena dosa-dosa sosialnya.

Para ahli hukum kampus pun dikerahkan untuk membebaskan dakwaan korupsi. Apa perlu saksi ahli hukum, wong para hakim itu sendiri adalah para ahli hukum? Jika ada hakim bodoh hukum, hakim itu akan masuk neraka. Apalagi jika hakim dzalim, mengetahui kebenaran tapi tidak menghukum dengan benar, juga akan masuk neraka. Begitu Sabda Rasulullah SAW dalam Bulughul Maraam (1991: 746).

Hariyono Mintaroem pakar hukum Universitas Airlangga (UA) dan Adami Chazawi pakar hukum Universitas Brawijaya (UB), selaku saksi ahli perkara Sjahrazad, menerangkan bahwa surat keputusan (SK) dan nota dinas yang sudah ditandatangani oleh Sjahrazad pada saat yang bersangkutan menjadi Pjs. Bupati Jember merupakan perbuatan “percobaan pidana korupsi.” Keterangan saksi ahli hukum UA lainnya, Immanuel Sujatmoko menerangkan bahwa Sjahrazad tidak bertanggung jawab atas pencairan dana bankum tersebut.

Percobaan pidana menurut pasal 53 ayat (1) KUHP harus mengandung unsur “tidak selesainya pelaksanaan tindak pidana.” Padahal dana bankum benar-benar keluar yang prosesnya berawal dari SK dan nota dinas Sjahrazad (yang tak pernah dibatalkan), lalu penyusunan PAK, dan penganggaran di APBD. Niat, proses, dan akibat yang ditimbulkan sudah jelas. Tapi fakta-fakta rangkaian perbuatan korupsi itu dikaburkan dengan pendapat para ahli hukum yang berprofesi sebagai ahli bersaksi di mana-mana.

Lucunya, para ahli hukum itu membuat “ajaran sesat” di muka hakim dengan menyatakan bahwa “bukan perbuatan pidana jika tidak dilakukan berulang-ulang dan tindak pidana tidak dapat diwakilkan.” Jika begitu, kalau ada orang mencuri satu kali, tidak boleh dihukum? Kalau ada orang menyuruh orang lain mencuri, si penyuruh tidak dapat dihukum?

Jika begitu, silahkan mencuri, merampok, memperkosa, menggelapkan uang negara, asal dilakukan sekali, tidak berulang-ulang! Nanti kalau ternyata dihukum, tanyakan kepada para ahli hukum yang membuat teori itu! Jelas, teori itu hanya dipakai di pengadilan demi membela “klien” para ahli hukum itu. Bayangkan jika teori itu diajarkan di kampus, maka berapa banyak mahasiswa dan sarjana hukum yang tersesat!

Apa bisa memberantas korupsi di negara ini dengan berbagai cara pengkhianatan intelektual? Apa mungkin ada penegakan hukum yang serius dan bermoral? Apa bisa jika para pejabat publik yang ditugasi memberantas korupsi juga ikut korupsi? Pun kaum intelektual ikut-ikutan “dagang” hukum? Yah, tanya lagi, tanya lagi…..

Barangkali Gusti Allah SWT perlu turun tangan sendiri. Karena para ulama juga santai-santai, pandangannya mulai kabur, para mahasiswa pun banyak tidur. Ya, untuk sementara ini, dalam waktu yang cukup panjang, mari terus bermimpi bahwa negara ini akan terbebas dari korupsi!

Cara Kaya Tanpa Modal

2010-10-24T07:13:00.000-07:00

Sebelum saya menjelaskan ‘cara kaya tanpa modal’, lebih dulu kita menyimak gaya hidup ‘presiden’Madinah pasca Nabi Muhammad, yaitu: Abu Bakar. Sebelum menjadi khalifah (baca:pemimpin pemerintahan) di Madinah yang wilayahnya adalah Jazirah Arab, Abu Bakar adalah pedagang. Tapi karena menjadi khalifah maka beliau meninggalkan pekerjaan dagang agar konsentrasi mengurus rakyat dan negara. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Abu Bakar selaku khalifah diberikan tunjangan dari Baitul Mal (sejenis Kas Negara).

Suatu saat isteri Abu Bakar (ibu negara) ingin makan manisan, tapi tidak punya uang, sehingga beliau usul kepada Abu Bakar untuk menghemat uang belanja. Usul itu di-acc oleh Abu Bakar. Setiap hari Ibu negara menabung sedikit-sedikit sehingga berhasil mengumpulkan uang. “Wah kalau begitu uang tunjangan kita melebihi keperluan kita,” kata Abu Bakar. Alih-alih untuk membeli manisan, sebab Abu Bakar meminta agar uang itu dikembalikan ke Baitul Mal. Selanjutnya, Abu Bakar mengurangi tunjangannya senilai uang yang dapat ditabung isterinya. Mungkin kalau kita bisa melihat kejadiannya, Ibu Abu Bakar bisa jadi klamet-klamet alias menelan ludah membayangkan manisnya manisan itu.

Gaya hidup seperti itu mencontoh keteladanan Nabi Muhammad yang mengangkat peradaban Arab menjadi adidaya - saingan Kekaisaran Persia dan Romawi - dengan cara menerapkan pola hidup sederhana bagi para pejabat, melakukan efesiensi keuangan negara untuk memperkuat investasi sosial. Hal itu juga dilakukan Umar bin Khatab, Usman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Islam pernah jaya, kekuasannya hingga ke Spanyol, tapi akhirnya tumbang ketika para penguasanya meninggalkan kesederhanaan hidup dan cenderung hedon.

Pesta korupsi

Kita beralih ke Surabaya. Orang Jawa mempunyai prinsip bahwa jabatan adalah kamukten atau kemuliaan. Berbeda dengan prinsip agama yang mengajarkan bahwa jabatan itu amanat. Karena menganggap jabatan sebagai kamukten, maka para pejabat cenderung memanfaatkan jabatan itu sehabis-habisnya. Kalau diberi jatah anggaran maka akan berusaha untuk menghabiskannya, mumpung masih menjabat. Jalan-jalan ke luar negeri dan pesta ulang tahun daerah merupakan bagian dari kamukten yang mereka sukai. Dari mana rakyat memperoleh keadilan dan kesejahteraan jika para pejabat yang mempunyai kewajiban mengurus mereka hanya bermain-main dengan angka, setiap malam keluyuran di tempat-tempat hiburan mahal dan uang negara dijadikan santapan kenikmatan mereka? Jangankan manusia, setan mana yang mau dipimpin orang-orang seperti itu?

Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW), pada tahun 2007 untuk Jawa Timur, selain kasus korupsi bagi-bagi dana bantuan partai politik (banpol) di Surabaya, ada sekitar sembilan dugaan kasus pencaplokan uang negara. Bupati Malang diperiksa dalam kasus dana keagamaan senilai Rp. 1,1 miliar dari Rp. 2,3 miliar. Bupati Sidoarjo juga akan diperiksa dalam kasus dana proyek Pasar Induk Agrobis (PIA) Jemundo itu. Bupati Pasuruan juga diperiksa sebagai saksi kasus dana proyek peternakan (bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dan pihak luar negeri) senilai Rp. 3,5 miliar. Bupati Pamekasan diminta keterangannya dalam kasus dana biaya tambahan senilai Rp. 3,5 miliar. Bupati Situbondo sudah menajdi tersangka kasus dana kas daerah sebesar Rp. 45,750 miliar.

Bupati Magetan menjadi tersangka kasus dana proyek pembangunan GOR dan gedung DPRD Magetan senilai Rp. 7,2 miliar. Bupati Madiun menjadi tersangka dugaan korupsi APBD 2001-2004 senilai Rp. 8,7 miliar. Walikota Madiun menjadi tersangka penghilangan aset TNI AD dan dana APBD 2002-2004 senilai Rp. 9,68 miliar. Walikota Kediri juga sedang diselidiki dalam kasus dugaan korupsi.

Itulah fenomena kekuasaan yang berpesta-pora korupsi di mana-mana. Ketika pemberantasan kejahatan korupsi mulai digelar maka para pejabat melakukan penyanderaan politik anggaran dengan cara mengendapkan dana APBD. Pantaslah jika Indonesia memperoleh prestasi juara dunia korupsi, dan mempunyai pemimpin yang juara maling sejagat. Apa jenis Tuhan orang Indonesia sehingga tak ditakuti lagi?

Sugih tanpa bandha

Orang Jawa sebenarnya juga mempunyai filosofi kultural: sugih tanpa bandha. Terjemahannya: ‘kaya tanpa harta.’ Filosofi tersebut mempunyai arti: orang kaya bukanlah orang yang hartanya banyak, tapi orang yang mempunyai jiwa sebagai orang kaya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa yang dimaksudkan dengan kaya bukanlah kaya harta, tapi kaya hati. Orang yang tidak kaya tapi mempunyai hati lapang, selalu bersyukur, maka tak akan pernah merasa kekurangan. Sebaliknya orang yang mempunyai harta melimpah tapi selalu merasa kurang maka akan cenderung serakah dan tidak pernah merasa puas, sehingga hatinya miskin sebab merasa terus kekurangan. Tetapi sugih tanpa bandha bukan lantas menghilangkan kultur kerja keras sebab tanpa kerja keras manusia tak akan dapat membangun peradaban.

Jika filosofi sugih tanpa bandha tersebut diterapkan para pejabat negara ini maka korupsi tidak akan ada, sehingga kita tidak butuh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini juga masih ditegakkan dengan cara korup. Kalau misalnya ada polisi, jaksa, hakim atau advokat (pengacara) yang mau disuap maka akan menjawab, “Gak usah! Aku wis sugih tanpa bandha.”Hidup baik cukup dengan gaji atau penghasilan halal. Kalau ingin kaya harta ya menjadi pedagang, jangan menjadi pegawai negeri.

Tetapi saking ‘kreatifnya’ otak maling, para pejabat memodifikasi filosofi sugih tanpa bandhadiartikan sebagai ‘kaya tanpa modal’. Caranya? Ya korupsi. Orang berdagang mau menjadi kaya, harus punya modal. Penjudi togel maunya kaya, juga pakai uang. (Silahkan aja kalau tidak ingin diborgol polisi, yang juga inginnya kaya tanpa modal!). Tapi para pejabat negara ini maunya kaya tanpa modal. Mereka hanya menengadahkan tangan jabatannya atau merogoh uang yang ada di laci kekuasaannya. Perlu juga sih modal imateriil, yaitu: ‘berani dipenjara.’ Modal malu sudah habis! Mereka tak punya kemaluan, tapi hanya alat reproduksi. Cuma, hukuman penjara juga bisa dinego sehingga keluar penjara masih gagah dan kaya.

Dengan keadaan seperti itu, sebenarnya sudah waktunya Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun, waktunya Isa (Yesus) menggiring domba-dombanya untuk menuju kebangkitan, waktunya Nabi Muhammad untuk membebaskan Jazirah Arab dan dunia dari gelapnya peradaban (kejahiliahan). Para ulama (semua agama) yang dipercaya mewarisi tongkat perjuangan pembebasan jangan hanya berkhotbah sebab para koruptor juga jago berkhotbah tentang agama dan ilmu. Perjuangan agama dan kultural itu harus digerakkan untuk mengawal gerakan hukum yang terseok-seok sebab hukum juga dikendalikan orang-orang korup. Tapi negara ini juga celaka jika seumpama wilayah agama dan kultural juga tertular virus korupsi.

Tulisan ini pernah dimuat Jawa Pos di Ruang Publik, 26 September 2007.

Sumber gambar dari Boston.com

E-book: Nyai Ratu Kidul Hanya Rekayasa Politik

2010-10-08T06:48:00.000-07:00

Silahkan juga mengunduh (download) buku sederhana tentang "siapa sebenarnya Nyai Ratu Kidul" yang melegenda di tanah Jawa, melalui link di bawah ini:

http://www.4shared.com/document/uWn5QTZu/NYAI_RATU_KIDUL_HANYA_REKAYASA.html

Buku Sederhana Tentang Prinsip Perlindungan Konsumen

2010-10-08T06:29:00.000-07:00

E-book tentang Prinsip Perlindungan Konsumen dapat diunduh (download) lewat link berikut ini :
http://www.4shared.com/document/C052-tW5/PRINSIP_PERLINDUNGAN_KONSUMEN.htm

Silahkan mengunduh dan membacanya, semoga ada manfaatnya. Boleh disanggah, dikritik, dikecam, diolok-olok, agar mendorong saya untuk menulis lebih baik.

Jangan kuatir, saya tidak butuh citra diri sehingga kalau saya dikecam atau dikritik maka saya tak akan mengeluh dan curhat, hehehe...

Grup Bakrie dan Pengamen Anak-anak

2010-08-12T23:06:00.003-07:00

Malam itu jalanan penuh debu. Jalan raya di negara ini konon dibangun dengan bacaan basmallah, yang memanipulasi kualitasnya, demi kekayaan dan kesenangan. Lalu Tuhan diminta memaklumi kelakukan bejat para maling berupa penguasa modal dan pembuat keputusan pemerintahan itu, yang merayuNya dengan sumbangan ke panti asuhan, zakat dan sedekah dengan uang haram. Kapitalisme kasar menyusupi tafsir-tafsir dalil agama yang mulia. Seluruh agama di muka bumi telah disusupi watak rakus kapitalisme.

Debu jalanan tampak dari kepulannya yang membumbung, yang diterangi lampu jalan raya yang tak begitu terang. Malam itu, dalam suatu urusan, 12 Agustus 2010, sekitar jam 22.00 WIB, aku berada di dalam bus yang sedang berjalan dari Porong ke Surabaya.

Malam yang lusuh di dalam bus itu dihangatkan dengan lagu-lagu merdu tiga pengamen kecil. Seorang remaja lelaki usia 17 tahunan memainkan gitar kecil berkolaborasi dengan remaja perempuan berusia sekitar 15 tahunan yang juga mahir memetik gitar kecil. Mereka tampak kompak dan terlatih, suaranya juga tak kalah merdu dibandingkan suara para penyanyi remaja yang tayang di TV-TV.

Satu lagi anggota pengamen itu anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun mengedarkan amplop putih. Pada bagian luar amplop putih itu bertuliskan kalimat tulisan tangan, kurang-lebih: “Assalamu’alaikum wr.wb. Kepada Yth. Bapak dan ibu, mohon bantuan seikhlasnya untuk keperluan biaya sekolah kami, dan jika ada lebihnya akan kami gunakan untuk membantu orang tua kami. Terima kasih. Wassalamu’alaikum wr.wb.”

Otak bisa saja berkelana memikir segala kemungkinan. Mungkin anak-anak itu termasuk korban Lapindo seperti pengakuan mereka. Mungkin anak-anak itu bohong, bukan korban Lapindo. Mungkin anak-anak itu sejak kecil dipelihara orang orang tua yang bermental pengemis. Atau bisa saja banyak kemungkinan yang dapat aku pikirkan.

Tapi, apakah segala kemungkinan akan terjadi jika negara ini diurus dengan benar? Mengapa di negara ini ada rakyat kecil yang miskin dan bermental pengemis? Apakah itu berkaitan dengan banyaknya pengurus negara yang bermental perampok padahal mulutnya berbuih fatwa dan otaknya terisi ilmu kebenaran?

Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah: apakah layak dalam sebuah wilayah tambang kaya gas bumi yang bernama Blok Brantas, yang dikelola Lapindo Brantas Inc (Grup Bakrie) itu, ada anak-anak kecil yang berkeliaran di malam hari hanya untuk mencari biaya sekolah atau mencari makan sendiri? Sementara itu, pada malam itu anak-anak orang berkemampuan ekonomi sedang belajar di rumah, atau bermain-main, dan bahkan sudah banyak yang tidur lelap tanpa memanggul beban apa-apa sebab sudah dicukupi para orang tua. Ini negara kapitalis liberal atau negara Pancasila yang berkeadilan sosial?

Anda mau tahu, berapa luas Blok Brantas, dan berapa kekayaan gas di dalamnya?

Blok Brantas membentang dari wilayah Jombang, Mojokerto, Sidoarjo hingga Pasuruan. Berdasarkan klasifikasi data Walhi Jawa Timur, wilayah Blok Brantas Ring I terdiri dari 11 desa/kelurahan di Sodoarjo. Ring II terdiri dari 29 desa di Sidoarjo. Ring III meliputi 441 desa terbentang di Jombang, Mojokerto, Sidoarjo hingga Pasuruan. Membentang di 481 desa di empat kabupaten! Ternyata wilayah kekuasaan korporasi ini bisa menyamai luas negara-negara makmur di Eropa.

Di wilayah Sidoarjo saja, Lapindo Brantas Inc menguasai konsesi wilayah minyak dan gas bumi (migas) lebih dari 10.000 hektar, atau lebih dari separuh wilayah Sidoarjo.

Blok Brantas mempunyai kurang lebih 7 (tujuh) cadangan migas dengan sumber daya gas bumi sebesar 677 BCF (triliun kaki kubik) dan minyak bumi sebesar 12,5 MMBBL (juta barrel).

Blok Brantas pada mulanya dikelola oleh Huffco Brantas Inc, anak Huffco Group dari Amerika Serikat. Pada tahun 1990 Huffco Brantas Inc mendapat hak penambangan Blok Brantas berdasarkan persetujuan dari Presiden Suharto dengan surat No.B-105/Pres/4/1990 tanggal 12 April 1990.

Pada tahun 1996 Lapindo Brantas mulai mempunyai 50 persen interest Blok Brantas setelah membeli interest dari pemilik semula.

Pemegang interest di Blok Brantas sesuai surat BP Migas kepada Lapindo Brantas Inc No.424/BP00000/2005-S0 tanggal 4 Juli 2005 adalah: Lapindo Brantas Inc. 50 persen, PT Medco E&P Brantas 32 persen dan Santos Brantas Pty Ltd 18 persen. Selain sebagai pemegang participating interest, Lapindo juga bertindak sebagai operator.

Setelah peristiwa semburan lumput Lapindo tersebut kepemilikan interest Medco di Blok Brantas dialihkan ke Grup Prakarsa (dengan jaminan dari Minarak Labuhan, yang juga anak Grup Bakrie). Sedangkan interest Santos di Blok Brantas dialihkan kepada Minarak Labuhan tersebut dengan harga 22,5 juta dollar AS. Sehingga, kini kepemilikan konsesi migas Grup Brantas kini ada di tangan Lapindo (Grup) Bakrie dan Grup Prakarsa yang dijamin Minarak Labuhan (Grup Bakrie).

Dengan kekayaan seluas itu, lalu apakah lalu rakyat Jawa Timur, terutama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Pasuruan menjadi makmur setelah kekayaan alam minyak dan gas bumi (migas) mereka ditambang sejak tahun 1990 hingga sekarang itu?

Yang jelas, bukan kemakmuran yang mereka alami. Justru ada sekitar 100 ribu penduduk kehilangan tanah, rumah, pekerjaan, serta artefak kebudayaan dan nilai sejarah pemukiman mereka akibat kerja korporasi Lapindo di Blok Brantas itu. Itu hanya karena satu sumur gas yang menyembur. Padagal kini ada sekitar 49 sumur migas milik Lapindo yang dalam tahap produksi dan pengembangan. Justru rakyat

Indonesia

dipaksa pemerintahan SBY untuk menyumbang Grup Bakrie melalui APBN dan APBD Jawa Timur guna membiayai masalah lumpur Lapindo itu.

Dalam akal kita yang sehat bisa memikirkan, jika seandainya pertambangan kekayaan alam seluas itu mempunyai akibat ekonomi yang baik, maka malam itu aku tidak akan bertemu dengan tiga anak-anak yang sedang meninggalkan waktu istirahat mereka, meninggalkan waktu belajar mereka di malam hari, hanya karena mencari biaya sekolah dan makan, bahkan membantu para orang tua mereka yang miskin. Padahal rakyat yang senasib dengan para pengamen anak-anak itu merata di mana-mana.

Setelah membaca tulisan ini mungkin orang akan bertanya: Lalu apa solusinya? Pertanyaan bodoh! Sebodoh kita semua yang takut menggulingkan pemerintahan yang pembohong dan korup ini. Takut untuk menghancurkan alat-alat produksi korporasi penindas semacam Grup Bakrie dan malah ramai-ramai membeli produknya. Sebodoh para intelektual, agamawan, seniman dan budayawan yang mau menjadi gedibal menjilati ketiak bosnya. Sebab tersihir oleh uang dan posisi sosial.

Padahal pemerintahan inkonstitusional itu harus digulingkan dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Termasuk saya kasihan pula dengan diri saya sendiri yang bodoh dan penakut ini!

Mengharap Badai, Agar Muncul Pelangi di Negeri Mimpi

2010-08-09T01:44:00.000-07:00

Bismillah. Hanya karena kumpulan titik embun, cahaya matahari terurai hingga tampaklah jelas mana kuning, merah, jingga, ungu, hijau dan lain-lain dalam pelangi. Keanggunan pelangi yang menjulang tinggi di atas langit lantas dikira sebagai sebuah naga yang sedang meminum air di suatu danau, atau sebuah jalan para bidadari yang sedang mandi di telaga bumi. Entah siapa yang kali pertama mengatakan itu, tetapi kebanyakan orang jaman dahulu mempercayai cerita itu. Hingga kini kepercayaan itu masih tersisa di benak orang-orang tua yang tersebar di seluruh desa di negara ini.

Kalau kepercayaan itu kali pertama terhembus dari kata-kata orang yang dipercaya masyarakat (raja atau pendeta) maka seharusnya mereka bertanggung jawab atas kebenarannya. Namun, kalau mereka sudah beratus-ratus tahun yang lalu mati, maka siapa sekarang yang harus bertanggung jawab untuk mengubah kepercayaan (alam pikiran) itu ke arah kebenaran?

Kepercayaan tentang pelangi bersinggungan dengan ilmu pengetahuan. Aku ingat sewaktu masih anak-anak, ketika ada pelangi setengah lingkaran di langit Timur, aku bertanya kepada ibuku, “Pelangi itu apa Bu?” Ibuku yang miskin dan tidak pernah bisa sekolah itu menjawab, “Itu adalah jalan para bidadari yang sedang turun ke bumi untuk mandi di telaga.” Sayangnya di desaku dan sekitarnya tidak ada telaga, yang ada hanya waduk, sehingga pupus harapanku untuk bisa mengintip bidadari yang sedang mandi.

Di lain hari aku melihat pelangi yang tegak di langit di atas pepohonan hutan jati. Aku bertanya kepada ibuku, “Apakah itu juga jalan bidadari Bu?” Ibuku menjawab, “Bukan. Itu adalah sinar orang yang sedang bertapa.”

Ketika aku mulai sekolah di SD, guruku menerangkan bahwa pelangi yang membentuk setengah lingkaran (dalam bahasa Jawa disebut kluwung) ataupun pelangi yang tegak (dalam bahasa Jawa disebut teja) adalah cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air. Atas penjelasan guruku itu, meski aku tidak berani membantah, aku merasa tidak percaya sebab apa yang dijelaskan guruku lain daripada yang dijelaskan ibuku. Waktu itu aku tidak sampai pada pikiran untuk membandingkan kualitas guruku dan ibuku dalam soal ilmu pengetahuan.

Tetapi akhirnya aku justru tidak lagi percaya dengan penjelasan ibuku, sebab alam menjelaskan sendiri kepadaku. Ketika suatu saat aku sedang bermain-main di sebuah terowongan jembatan bangunan Belanda di sebuah hutan di dekat desaku, sambil menunggu kambing gembalaan, aku bermain-main air dengan cara menciduk air dengan kedua tanganku dan aku lemparkan ke dinding terowongan yang kebetulan diterpa sinar matahari agak sore. Ketika aku menghempaskan air di dinding terowongan itu aku melihat pelangi kecil buatanku sendiri. Aku terkejut sebab aku bisa membuat pelangi, maka aku lakukan hal itu secara berulang-ulang dan muncul pelangi kecil berulang-ulang.

Kemudian aku memanggil teman-temanku penggembala kambing lainnya yang sedang mandi renang di sungai itu. Mereka kupameri dengan pelangi buatanku itu, lalu aku katakan kepada mereka bahwa pelangi ternyata bukan jalan bidadari yang sedang turun ke bumi, tapi hanyalah sinar matahari yang diuraikan oleh titik-titik air. Aku dan teman-temanku pulang ke rumah dengan membawa bukti yang mengubah kepercayaan kuno yang tidak ilmiah itu, meski para orang tua kami tetap saja kukuh dengan kepercayaannya bahwa pelangi adalah jalan para bidadari.

Pelangi adalah keindahan alam yang terbentuk karena peran dari air di mana air telah mengurai fakta tentang warna. Keindahan itu terjadi karena adanya keragaman warna yang membentuk suatu harmoni dan kebersamaan. Tetapi air pun tak dapat menjelaskan keragaman warna jika tidak dalam bentuk titik-titik yang terkumpul dalam satu area yang membutuhkan ruang yang cukup luasnya. Air yang ada di sungai dan lautan tidak menimbulkan pelangi tetapi mempunyai peran sendiri di alam ini. Air menjadi kebutuhan pokok alam, seperti halnya sinar matahari bagi kehidupan. Tetapi air bisa menjadi bencana banjir yang ganas dan menggulung kehidupan.

Dalam kurun waktu enam puluh lima tahun

Indonesia

merdeka, alam pikiran bangsa masih terperdaya seperti para orang tua yang kukuh mempertahankan kepercayaannya yang melawan akal sehat. Saya tidak berani mengatakan bangsa ini sebagai bangsa yang bodoh, tetapi alangkah malangnya nasib rakyat di negara ini yang tetap mempertahankan kebiasaan saling sikut, saling tendang dan bahkan saling bunuh hanya untuk membangun kepercayaan tentang kekuasaan dan kewibawaan serta menumpuk materi meski harus menghalalkan segala cara.

Dalam alam pikiran orang Jawa kuno (yang masih terbawa hingga kini) hidup ini diorientasikan dengan cita-cita untuk mukti ngawibawa, sehingga Ken Arok tega memfitnah Kebo Ijo setelah ia membunuh Tunggul Ametung guna menguasai Tumapel, Gajah Mada menumpahkan darah di saentero Nusantara untuk memenuhi sumpah Palapa-nya yang hingga sekarang dipuji-puji penulis sejarah, Karebet yang membuat Kebo Ndanu mengamuk di Pajang untuk bisa memperoleh kekuasaan. Bahkan Sultan Amangkurat dari Mataram rela menyerahkan Pelabuhan Semarang kepada VOC (asing) untuk membantu mengukuhkan kekuasaannya sebagai raja.

Saya menilai bahwa banyak orang berilmu di negara ini yang merasa bertanggung jawab untuk mengubah alam pikiran kuno itu menjadi lebih rasional demi kemajuan bangsa ini. Undang-undang Dasar telah diamandemen termasuk untuk memerintah kepada Pemerintah agar memprioritaskan APBN pada pendidikan (sebesar minimal 20%). Tetapi alangkah terlihat sulitnya mencapai angka itu, sebab korupsi di negara ini terlalu sulit untuk diberantas. Kalaupun (andaikan) penyidiknya serius, tetapi pengadilannya masih dipenuhi oleh orang-orang yang alam pikirannya kuno, ingin mukti ngawibawa dengan memperkaya diri, sehingga: jangankan berharap para keadilan sosial, keadilan formal pun sulit diperoleh di negara ini.

Tidak hanya sebatas itu, mental perpecahan dan insting korupsi telah lama menjadi bagian alam pikiran irasional bangsa ini. Masih banyak orang yang senang membakar gereja dan masjid untuk memperebutkan kebenaran dan begitu mudahnya orang di negara ini mengharamkan orang yang lainnya. Yang tak kalah parahnya, kemiskinan menjadi rebutan hingga menimbulkan pertikaian yang meluas gara-gara ingin memperoleh uang Rp. 300 ribu per tiga bulan dalam setahun dari Pemerintah.

Itupun akibat pemerintahan yang irasional menaikkan secara drastis harga BBM serta tarif listrik yang menjadi kunci kenaikan harga barang lainnya. Kalau biaya produksi dan transportasi naik, akibatnya harga produk naik. Pengusaha membebankannya pada biaya produksi termasuk juga melakukan rasionalisasi dan ujung-ujungnya daya beli menurun, banyak pekerja diputuskan hubungan kerjanya, rakyat kecil pun terkapar dalam penderitaan panjang (sejak jaman kolonial). Pemerintah “menyuap” orang-orang miskin untuk memenuhi perintahnya, tetapi menimbulkan persoalan sosial yang baru.

Di sekolah-sekolah para guru bercerita tentang kebanggaan bangsa ini yang terdiri dari beraneka ragam suku dan agama, tetapi tetap rukun bersatu. Tetapi di luar sekolah keberagaman itu ternyata tidak seindah pelangi yang menjulang di langit sebab tidak ada keharmonian dalam membangun negara. Perkumpulan-perkumpulan dalam kelembagaan negara lebih banyak menjadi tempat konspirasi untuk mengeruk keuntungan pribadi dan golongan sehingga hampir di seluruh wilayah

Indonesia

anggota DPRD serta pejabat eksekutif terlibat dalam korupsi.

Kekayaan alam negara ini banyak yang digali oleh orang asing atau orang domestik dengan modal asing, dengan membangun instalasi yang megah, tetapi masyarakat setempat tetap saja hidup terbelakang dan bahkan menjadi korban pencemaran lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Sementara hukum lebih banyak berpihak kepada para pemilik kantong tebal. Keputusasaan dalam menghadapi penegakan hukum yang korup mengakibatkan tren main hakim sendiri dengan merusak, bahkan membunuh.

Negara ini kelihatannya modern, tapi masih banyak diisi oleh alam pikiran primordial dan irasional. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengubah pikirannya sendiri-sendiri. Tetapi langkah sulitnya mengubah mental bangsa ini. Rasa malu menjadi semakin langka, egoisme semakin merajalela.

Di negara ini, doktrin Pancasila hanya tinggal goresan di atas buku, agama hanya pelengkap identitas yang bahkan seringkali dijadikan justifikasi untuk membunuhi orang lain. Orang sudah tidak lagi percaya dengan sanksi hidup setelah mati, Tuhan hanya menjadi tempat bersembunyi dari kecurangan dan kebiadaban, tetapi kenyataannya yang seperti dikatakan Nietzche: Tuhan telah mati, sebab tidak lagi ditakuti.

Meski alam sudah menjelaskan bahwa pertikaian, persekongkolan jahat, ketidakadilan sosial dan korupsi telah mengakibatkan negara ini terpuruk dan jauh dari kemakmuran, tetapi mereka tetap saja kukuh dengan pikirannya sendiri.

Harapan kita sekarang ini adalah sekiranya kita masing-masing berhasil mendidik anak-anak kita agar bisa berpikir rasional dan adil serta mempunyai rasa kasih sayang, mau berkorban untuk kedamaian hidup bersama.

Tapi bukankah bahwa buah kelapa akan jatuh tak jauh dari pohonnya? Semoga saja ada badai yang membawa buah kepala jatuh jauh dari pohonnya, bahkan biar saja pohon-pohon kelapa yang tidak baik itu tumbang semua. Badai itu adalah revolusi yang dikendalikan oleh sistem yang jujur dan adil. Setelah badai surut, muncul pelangi indah di atas langit negara ini yang makmur, adil dan damai. Ini mimpi yang harus menjadi kenyataan! Insyaallah !

BAKRIE AWARD TIPUAN TIRANI MODAL

2010-07-03T01:39:00.000-07:00

"Saya kembalikan (Bakrie Award) karena saya takut apa yang baik-baik akan ditutup oleh koreng yang tidak baik. Saya melihat memberi award ini terkesan untuk menutupi yang jelek. Pengembalian ini untuk mengingatkan, jangan coba-coba menutupi yang borok dengan kebaikan," kata Gunawan Mohammad (GM), salah satu penerima Bakrie Award tahun 2004 (Kompas.com, 22/6).

Sebelumnya, Romo Prof. Franz Magnis Suseno juga menolak Bakrie Award dengan alasan etika dan solidaritas kepada saudara kita korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Peran korporasi

Bakrie Award yang diselenggarakan oleh Freedom Institute merupakan salah satu peran sosial korporasi Grup Bakrie. Cita-cita mulia yang disampaikan Bakrie Award adalah meningkatkan mutu kehidupan ilmu, sastra dan pendidikan di Indonesia.
Dalam negara Indonesia yang de facto menghamba pada kapitalisme ini, korporasi diberikan keistimewaan peran ekonomi oleh pemerintah. Guna menjalin komunikasi intelektual dan sosial maka korporasi menyusun strategi akademisasi kegiatan “politik etis”.

Korporasi membuat yayasan atau foundation dengan memberikan beasiswa dan kegiatan-kegiatan community development lainnya. Seperti halnya Grup Bakrie mendanai institut yang bernama Freedom Institute tersebut.

Itulah cara korporasi menundukkan masyarakat dan elit sosial budaya, selain dari jalan yang lain juga menundukkan kekuasaan politik melalui sumbangan-sumbangan finansialnya. Bahkan pemerintah yang berkuasa dipaksanya dengan cara halus, dengan diberikan utang budi, agar menjalankan platform pemerintahan yang sesuai dengan kehendak korporasi itu.

Korporasi bisa menjadi seperti seorang ilusionis yang handal, menghipnotis rakyat suatu negara menjadi kagum, sehingga masyarakat menilai: “Perusahaan ini berjasa, merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Kesadaran moral

Sang ilusionis juga menghipnotis para tokoh akademik, sastra, dan budaya dengan “sentuhan magis.” Di dunia material ini tak ada yang lebih magis dan mempesona selain bentuk tumpukan uang dan penghargaan. Hanya orang sejenis dan sekualitas Romo Magniz Suseno yang punya kesadaran linuwih, tidak menjadi korban sulapan, sadar dengan apa yang dikehendaki sang ilusionis.

Saya membaca berbagai komentar di internet dalam menilai perjalanan kasus lumpur Lapindo serta dugaan skandal pajak Grup Bakrie. Saya bisa menyimpulkan, ternyata masih terlalu banyak intelektual yang tidak terpengaruh dengan sulapan-sulapan dan eksplanasi yang bertolak belakang dengan kebenaran.

Masih terlalu banyak orang di negara ini yang tidak percaya dengan putusan pengadilan Indonesia yang menyatakan Grup Bakrie tidak bersalah dalam kasus Lapindo dan skandal pajak tersebut. Itu semua tak luput dari adanya bocoran-bocoran data-data terpercaya dan informasi di media massa dan internet, termasuk “nyanyian” Gayus Tambunan yang mengaku menerima uang miliaran rupiah dari Grup Bakrie dalam kasus pajak.

Saya tidak perlu buru-buru menuduh bahwa masyarakat yang tidak percaya dengan ilusi-ilusi itu adalah mereka yang tidak terkena magis yang mempesona, berupa uang itu. Meskipun saya melihat para elit korban Lapindo juga ada yang terkena pesona magis uang dan penghargaan itu, sehingga ada yang mengkhianati sesama para korban, bahkan bersekutu dengan kaki tangan Grup Bakrie untuk mencalonkan diri sebagai penguasa politik di Sidoarjo.

Hanya saja, saya masih bertanya-tanya, mengapa para tokoh lainnya penerima Bakrie Award seakan masih berat untuk mengikuti jejak Romo Magnis dan GM? Saya tidak perlu menuduh bahwa mereka ini sebagai kaum yang tidak beretika, berempati dan bersolidaritas pada rakyat korban di negara ini. Barangkali mereka mempunyai pertimbangan tersendiri yang belum kita ketahui, termasuk misalnya prinsip “Saya bukan orang yang rubuh-rubuh gedang alias ikut-ikutan!”

Dalam perjuangan itu, kaum intelektual memang harus jelas meletakkan posisi di mana, bukan berada di wilayah abu-abu dengan mengatasnamakan obyektivitas. Tidak ada obyektivitas yang tidak jelas!

Tetapi hari ini saya benar-benar girang, ternyata perlawanan terhadap penindasan struktural itu masih ada. Kita masih belum menyerah. Dan memang, kita tidak akan pernah menyerah, jika tak ingin negara ini terus-menerus berada di ketiak tirani modal!

Lumpur Lapindo dan Hukum Usang

2010-06-05T03:33:00.000-07:00

Tanggal 29 Mei 2010 merupakan ulang tahun keempat bubur lumpur Lapindo di Sidoarjo. Data penghancuran ekologi (termasuk manusia di dalamnya) di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon, Sidoarjo, itu mudah didapatkan di internet. Hingga akhir 2009 sekitar Rp 4 triliun uang negara (APBN) tersedot di situ.

Kasus lumpur itu menjadi salah satu bukti kedigdayaan Grup Bakrie, yang membuat hukum negara ini lumpuh tak berdaya, menjadi barang usang.

Walhi pernah mengajukan gugatan perdata kepada Lapindo Brantas Inc, korporasi terkait, serta pemerintah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Walhi dengan alasan bahwa semburan lumpur Lapindo terjadi karena bencana alam.

Hakim menggunakan keterangan ahli yang diajukan pihak Lapindo sebagai alat bukti, padahal keterangan ahli itu bukan alat bukti dalam hukum acara perdata. Itu melanggar standar hukum pembuktian menurut Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 Herzienne Inlandsche Reglement (HIR).

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 29 Mei 2007, yang mengandung hasil audit kinerja operator Blok Brantas itu, sama sekali tidak digubris. Padahal, audit BPK merupakan alat bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, dalam hukum acara perdata.

Gugatan YLBHI juga kandas. Mulanya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Lapindo telah lalai (salah) dalam melakukan pengeboran. Namun, putusan itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung (MA).

Setelah itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), pada masa Kapolda Anton Bahrul Alam, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara pidana Lapindo. Padahal, Kapolda Jatim sebelumnya, Herman S Sumawiredja, amat yakin bahwa Lapindo bersalah sehingga sudah menetapkan 13 tersangka.

Menurut buku hukum acara pidana (KUHAP), tersangka boleh ditetapkan jika alat buktinya cukup. Lalu, mengapa alat bukti yang cukup itu berubah menjadi tidak cukup?

Kejaksaan sukses menjadi penjaga gawang agar perkara pidana Lapindo tidak masuk ke pengadilan. Caranya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polda Jatim secara berulang-ulang, dengan petunjuk (P 19) yang berubah-ubah, beranak-pinak. Apakah semua itu atas kehendak penguasa kapital? Sudah bukan rahasia lagi hukum Indonesia memang gampang dibeli.

Kini, bola hukum perkara Lapindo tinggal di tangan Komnas HAM. Tim Adhoc Pelanggaran HAM yang Berat dalam Kasus Lumpur Panas Lapindo masih bekerja untuk menemukan alat bukti pelanggaran HAM berat perkara lumpur itu, termasuk adanya unsur ”kesengajaan”.

Dalam perkara Lapindo, Lapindo dan pejabat yang memberi izin pengeboran gas bumi di Sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) Porong itu jelas sengaja melanggar hukum. Jarak sumur pengeboran itu dengan permukiman penduduk terlalu dekat (menurut BPK, sekitar lima meter).

Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia Nomor 13-6910-2002 tentang Operasi Pengeboran Darat dan Lepas Pantai di Indonesia, sumur-sumur pengeboran harus berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, perumahan, atau tempat-tempat lain di mana sumber nyala dapat timbul.

Pengeboran sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo (Perda Nomor 16 Tahun 2003, yang waktu itu belum diubah). Peruntukan lokasi tanah Sumur BJP-1 tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan, bukan untuk pertambangan.

Ketika hal itu ditanyakan kepada Imam Utomo, Gubernur Jatim waktu itu, apakah itu terkait perubahan RTRW Provinsi Jatim, dia melemparkan pertanyaan kepada Bupati Sidoarjo. Lalu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso melemparkan tanggung jawab ke pemerintah pusat (BP Migas) yang memberikan rekomendasi izin tersebut.

Pihak Lapindo dan pejabat yang memberikan izin secara hukum dianggap sengaja melakukan pengusiran penduduk sipil karena pengeboran di sumur BJP-1 yang berdekatan dengan permukiman penduduk, akibatnya sudah bisa dipikirkan sejak semula jika terjadi kecelakaan pengeboran.

Penjajahan modern dilakukan korporasi. Senjata nasionalisme jadi tidak mempan, apalagi jika penjajahnya bangsa sendiri, yang menggunakan otak para ahli putra-putri negeri sendiri. Apa kita akan menyerah begitu saja?

(Dimuat Kompas, 31 Mei 2010)

SBY dan Wisata Lumpur

2010-04-10T02:40:00.000-07:00

Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi lokasi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. SBY mengusulkan agar danau lumpur itu dijadikan lokasi wisata geologi.

Namun, SBY hanya bisa mengimbau agar pihak yang berkewajiban (Lapindo Brantas Inc) segera menyelesaikan pembayaran kepada korban tepat waktu.

Sebagian aktivis dan relawan pendamping korban lumpur Lapindo menilai, wisata lumpur adalah gagasan tidak bermutu. Warga korban lebih berharap Lapindo Brantas Inc dan pemerintah segera menyelesaikan masalah sosial yang mereka derita.

Meski sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pelunasan ganti rugi tanah dan rumah yang terendam lumpur pada sebagian besar korban Lapindo belum beres.

Dalam debat calon presiden 2009 yang ditayangkan di televisi, SBY berjanji mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan lumpur Lapindo. Ternyata, setelah jadi presiden, SBY hanya mengamandemen Perpres No 14 Tahun 2007 jo Perpres No 48 Tahun 2008 dengan Perpres No 40 Tahun 2009 yang justru memperingan kewajiban Lapindo dan lebih membebani APBN.

Saya tidak tahu apakah SBY pernah membaca hasil penelitian Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Hasil penelitian itu menunjukkan, wilayah sebelah barat danau lumpur Lapindo sangat tidak layak huni sebab kandungan gas hidrokarbonnya (HS) 55.000 ppm. Ambang batas untuk kesehatan maksimum 0,24 ppm.

Sudah ada korban Lapindo asal Kelurahan Siring yang meninggal pada 2008 akibat gas beracun itu, yaitu Soetrisno, Yakup, dan Luluk.

Setahu saya, belum ada satu pun pihak atau lembaga yang meneliti dampak gas beracun lumpur Lapindo, misalnya, berapa jumlah korban yang sakit dan meninggal, sehingga belum ada data untuk acuan. Ini menunjukkan, pemerintah terlalu cuek, tidak bertanggung jawab.

PBB—dalam hal ini United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC)—pada Juni-Juli 2006 pernah memantau lumpur Lapindo. Dalam laporannya, UNDAC menulis, meski tak ada informasi lebih lanjut tentang ukurannya, konsentrasi 700 ppm bisa berdampak langsung dan akut pada kesehatan manusia dan berakibat kematian. Gagasan wisata lumpur yang diusulkan SBY belum didasari data yang benar dan akurat. Memang, jika kita datang ke tanggul lumpur Lapindo, ada ”kreativitas” para korban Lapindo yang jadi pemandu ”wisata lumpur”. Mereka ini sudah lama kehilangan pekerjaan begitu lumpur menghabisi nasib mereka.

Gagasan wisata lumpur harus diteliti dan dikaji lebih jauh, menyangkut keselamatan (kesehatan) rakyat. Gas HS dan lain-lainnya yang merupakan senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) sangat berbahaya bagi kesehatan, dan dalam kadar tertentu akan berdampak jangka panjang, berupa kanker.

Negara kalah?

Saat ini yang dibutuhkan para korban Lapindo adalah ketegasan Presiden SBY yang sudah mengambil alih penyelesaian masalah lumpur Lapindo. Namun, bukan dengan gagasan-gagasan muluk yang tidak karuan, apalagi jika malah membahayakan.

Nasib rakyat korban tidak boleh lagi digantung dengan alasan-alasan privat korporasi, seperti kesulitan finansial Lapindo akibat krisis ekonomi global dan susur tembakau itu. Lapindo Brantas Inc adalah anak korporasi Grup Bakrie yang terkenal kebesarannya dan merambah berbagai sektor energi negara ini. Jika nasib korban Lapindo terus digantung dengan alasan-alasan privat seperti itu, ini tanda negara telah kalah dan dikalahkan kehendak korporasi.

Mengapa Presiden tampak lemah, tidak mampu menegakkan Perpres No 14 Tahun 2007 yang dibuatnya sendiri, dengan membiarkan Lapindo mencicil dan mempersulit pembayaran kepada warga korban? Mengapa Presiden tidak menggunakan otoritas yang dibenarkan secara hukum? Misalnya, dengan mencabut izin Lapindo Brantas Inc serta mengambil alih sumur-sumur gas produktif di Blok Brantas.

Jika Grup Bakrie melawan, Presiden harus bertindak selaku pemerintahan, misal dengan memailitkan demi kepentingan umum. Bersamaan dengan itu, pembayaran kepada korban Lapindo diselesaikan dengan uang negara lebih dulu, mengacu pada saran Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan audit 29 Mei 2007.

Akhirnya, apakah kita akan menjadi turis wisata ketidakberdayaan negara melawan korporasi dan derita rakyat korban? Negara ini sudah dilahap kompeni asing, masa juga disantap kompeni domestik. Capek deh!

Dimuat di Kompas, 09 April 2010

Tawon Boy dan Hukum Cebol

2010-02-15T01:08:00.000-08:00

Kisah bocah sembilan tahun dengan nama samaran Boy dari Surabaya yang diadili gara-gara menyengatkan tawon kepada teman sekolahnya, menambah bukti betapa hukum Indonesia hanyalah hukum cebol. Ia hanya berani menginjak kaum papa.

Hukum yang cebol tak sanggup menggapai yang tinggi-tinggi. Ia hanya berani melawan nyamuk dan mrutu, tapi akan lari tunggang-langgang ketika berhadapan dengan sapi, apalagi gajah. Dalam kasus entup tawon Boy itu, hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sutriadi Yahya, merasa heran kasus sepele itu masuk ke meja hijau. Hal itu juga berkaitan dengan pendirian orangtua korban yang tidak mau berdamai. Orangtua korban berpangkat komisaris polisi (Kompol) di Polda Jatim, (Surya, 2/2/2010).

Kisah entup tawon Boy itu hanya salah satu representasi praktik hukum di negara ini. Masih ada banyak kasus lain yang tidak terliput media. Orang-orang kecil diadili atas dasar kecurigaan, lalu dipaksa mengakui perbuatan yang tak mereka lakukan. Bicara kasus entup tawon Boy ini, saya jadi ingat artikel tentang pengobatan apitherapy dengan menggunakan entup tawon yang konon bisa menyembuhkan penyakit stroke, tumor, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, ketidaksuburan, dan lain-lain (Kompas, 18/11/2003).

Tetapi saya belum pernah mendengar ada terapi atau pengobatan raga atau jiwa dengan cara menenggelamkan tempat hidup ribuan orang seperti yang terjadi di Porong, Tanggulangin dan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Ada empat desa yang tenggelam, dan setidaknya sembilan desa rusak. Kasus itu malah menimbulkan kerusakan kesehatan jiwa-raga sosial. Hampir empat tahun ini malah belum tuntas.

Semula, penyidik Polda Jatim dalam perkara pidana kasus semburan lumpur Lapindo itu menetapkan 13 tersangka dan sangat yakin dengan alat bukti dan barang bukti yang ditemukannya. Penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan surat-surat berupa Production Sharing Contract, Work Program & Budget, Drilling Program, Daily Drilling Report, model prediktif pengeboran infill (IDPM), instruksi kerja, Real Time Chart, Survey Seismic dan perizinan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL).

Selain itu juga Standard Operating Procedure (SOP), Surat Izin Layak Operasi (SILO), satu unit Rig serta seluruh komponennya, perjanjian kontrak kerja antara PT Lapindo Brantas Inc dengan PT Medici Citra Nusa beserta sub kontraktornya. Data Paparan Publik oleh Ditreskrim Polda Jatim (8/3/2007) menyebutkan, 13 tersangka perkara Lapindo dijadikan tujuh berkas perkara.

Berkas Perkara I atas nama tersangka Ir Edi Sutriono (Drilling Manager) dan Ir Nur Rochmat Sawolo, MESc (Vice President Share Services PT Energy Mega Persada Tbk). Berkas Perkara II atas nama tersangka Willem Hunilla (Company Man Lapindo Brantas Inc). Berkas Perkara III atas nama tersangka Ir Rahenod, Slamet BK dan Subie (Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa). Berkas Perkara IV atas nama tersangka Slamet Riyanto (Project Manager PT Medici Citra Nusa) dan Yenny Nawawi SE (Dirut PT Medici Citra Nusa). Berkas Perkara V atas nama tersangka Sulaiman Bin HM Ali (Rig Superintendent), Sardianto (Tool Pusher) dan Lilik Marsudi (Driller) PT Tiga Musim Mas Jaya.

Berkas Perkara VI atas nama tersangka Ir H Imam Pria Agustino (General Manager Lapindo Brantas Inc). Berkas Perkara VII atas nama Ir Aswan Pinayungan Siregar (mantan General Manager Lapindo Brantas Inc). Ketika Tim Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta keterangan Polda Jatim mengenai kendala perkara tersebut, penyidik mengarahkan telunjuknya ke kejaksaan yang berkali-kali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk (P-19) yang berubah-ubah dan irasional.

Selanjutnya, setelah Kapolda Jatim, Herman S Sumawireja digantikan Anton Bahrul Alam, Polda Jatim mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan konklusi bahwa perkara lumpur Lapindo tersebut bukan merupakan tindak pidana. SP3 itu termasuk mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2710 K/Pdt/2008 yang memperkuat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 136/PDT/2008/PT DKI tanggal 13 Juni 2008, yang menyatakan semburan lumpur Lapindo tidak berkaitan dengan pemboran yang dilakukan Lapindo.

Putusan MA yang memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tersebut menggunakan keterangan ahli Dr Ir Agus Guntoro (Universitas Trisakti), Dr Dodi Nawang Sidi (ITB), Ir M Sofian Hadi (pekerja ahli di BPLS), Prof Dr Sukendar Asikin (ITB), sebagai alat bukti. Padahal berdasarkan pasal 1886 KUHPerdata jo Pasal 164 HIR, keterangan ahli bukanlah alat bukti dalan hukum acara perdata umum. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No 384/PDT.G/2006/PN.Jkt.Pst. menilai dalam pertimbangan hukumnya bahwa semburan Lumpur Lapindo dipicu kekuranghati-hatian Lapindo dalam melakukan pemboran.

Hal ini dibuktikan oleh adanya laporan Audit BPK 29 Mei 2007 tentang kinerja Lapindo dan pemerintah di Blok Brantas. Dokumen BPK sudah jelas merupakan alat bukti akta otentik menurut standar pembuktian hukum acara perdata, yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata). Dalam perkara lumpur Lapindo ini, hukum bukan dientup tawon yang bisa menyehatkan, tapi menjadi hukum cebol diinjak gajah besar sehingga ringsek tak berdaya. Teori, postulat dan asas-asas hukum yang diajarkan di kampus-kampus telah menjadi barang rongsokan di hadapan kapital besar. Omong kosong.

Perkara lumpur Lapindo seharusnya dilanjutkan, SP3 itu harus dicabut. Bukti baru semakin banyak, selain bocoran dokumen Medco dari TriTech Petroleum Consultants Limited dan Neal Adams Services, juga ada konklusi para ahli pemboran internasional di Cape Town, Afrika Selatan pada 28 Oktober 2008. Ini cuma soal kemauan dan keberanian saja!
(dimuat koran Surya, 4 Pebruari 2010)

Tahun 2010 dan Masa Depan

2009-12-31T18:25:00.000-08:00

Awal tahun 2010 di Surabaya disertai rintik hujan, lama tak kunjung berhenti, sesekali suatu guntur membelah langit.

Waktu terus berjalan, dia hanyalah utusan Tuhan, yg mana Tuhan telah bersumpah demi waktu: bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang mempunyai keyakinan dan melaksanakan kebajikan di muka bumi.

Bagi warga dunia, masa depan adalah harapan. Tapi kenyataan terhampar di pelataran kehidupan, bahwa masa depan telah dirusak oleh keserakahan generasi abad XX dan XXI ini. Langit mulai retak, bumi mulai menggeliat.

Perut bumi diaduk-aduk, isinya diambil tanpa batas, hutan dirusak, tanah air dan udara dicemari, dengan menggunakan istrumen legal, politik dan atas nama ilmu ekonomi. Padahal semua itu hanya dalam rangka menumpuk kekayaan bagi segelintir orang, yang dengan bangga diberikan stempel sebagai pahlawan bagi para pengangguran.

Wajah peradaban manusia, wajah pembangunan akan tampak pada orisinalitasnya ketika hujan datang atau kemarau tiba. Ribuan nyawa tiap tahun direnggut bencana, dan kekeringan kian merata di mana-mana. Berbagai penyakit baru datang menyibukkan manusia.

Atas kehancuran demi kehancuran itu siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Jika mereka menggunakan kalkulasi ekonomi maka itu adalah pertanyaan yang layak.

Mereka yang diuntungkan adalah yang menggunakan kapital ekonominya untuk memenuhi nafsu serakahnya. Sedangkan yang dirugikan adalah yang diberikan sedikit upah bagi yang bekerja pada tuan-tuan serakah, apalagi bagi yang sama sekali tidak menikmati apa-apa dari pemenuhan hajat para majikan serakah yang menguasai tiap kepala penentu kebijakan negara.

Jangan lupa, keserakahan para tuan majikan serakah yang menguasai negara itu telah menjadikan anak-anak kita makin banyak yang menderita keterbelakangan mental, serta mendesain gaya hidup yang jauh liberal dibandingkan para remaja Barat.

Dengan kapital raksasa, mereka berhasil menyedot kembali banyak uang upah yang telah diterima dari mereka, untuk membeli produk-produk mereka.

Seorang Guru Besar Etika, Prof. Daniel C Maguire melihat kenyataan pahit praktik ilmu ekonomi, sehingga dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu menjijikkan.

Resolusi masa depan adalah: membangun masyarakat yang mandiri, tidak bergantung kepada negara, menciptakan alat-alat produksi sendiri, membangun pasar sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, sambil membantu dan bekerjasama dengan masyarakat lainnya, membangun jaringan sosial yang tidak menciptakan eksploitasi terhadap sesama dan tidak merusak lingkungan hidup kita.

Jika bukan kita yang bergerak untuk menghentikan pertambangan minyak dan gas bumi serta batubara yang bersifat destruktif, perluasan kebun kelapa sawit yang menghabiskan hutan, pembangunan pemukiman megah yang merusak lahan-lahan konservasi, lalu apakah semua itu akan dibiarkan terus? Apakah kita akan membiarkan sejarah manusia masa depan mencatat kita sebagai generasi panitia percepatan kiamat?

RAMAI DI CENTURY, SEPI DI LAPINDO

2009-12-14T18:37:00.000-08:00

Suntikan dana penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century sebesar Rp. 6,7 triliun (T) menjadi amat ramai. Seluruh media nasional menyorot. Para aktivis demo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit, DPR mengusung wewenang angket (perbaikan istilah hak angket). Pemerintahan SBY kalang-kabut diterpa isu negatif.

Tak lupa Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar yang baru, dengan lantang menyatakan dukungan partainya atas penggunaan wewenang angket DPR dalam kasus Bank Century.

Nasib korban

Saya hendak membandingkan reaksi sosial serta perlakuan negara dalam menyikapi kasus Century dengan kasus lumpur Lapindo, yang tampaknya menganaktirikan penyelesaian masalah lumpur Lapindo. Salah satu contoh adalah: begitu cepatnya tindakan atau upaya penggantian uang nasabah Century yang dirugikan dan upaya penyelamatan Bank Century dengan menyuntikkan dana Rp. 6,7 triliun.

Menurut Ahmad Fajar, Direktur Bank Mutiara (penerus Bank Century), sebanyak Rp 4,02 triliun atau 59 persen dari total Rp 6,76 triliun untuk membayar penarikan dana nasabah yang menolak memperpanjang depositonya. Dana tersebut untuk pemilik 8.577 rekening Century yang terdiri atas 7.770 nasabah perorangan dengan total dana Rp 3,2 triliun, 787 nasabah dengan Rp 480 miliar dan 20 nasabah BUMN/dana pensiun sebanyak Rp 273 miliar (Tempo Interaktif, 1/12).

Dengan dana Rp. 4,02 T tersebut setidaknya bisa menjamin atau mengganti simpanan 8.577 orang nasabah, yang rumah dan tanahnya masih bisa ditempati, tidak tenggelam menjadi bubur lumpur. Dalam kasus Lapindo, ada sekitar 13.000 kepala keluarga atau sekitar 70.000-100.000 orang korban (termasuk anak-anak) masih harus berjuang untuk memperoleh tempat tinggal dan pekerjaan yang hilang selama lebih dari tiga tahun ini.

Pembagian beban tanggung jawab pemerintah dengan Lapindo Brantas Inc (Lapindo) dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 dan Nomor 40 Tahun 2009 (Perpres BPLS) telah mengakibatkan penyelesaian masalah korban yang berbelit-belit.

Bahkan sekarang ini masih ada sekitar 3.000 jiwa korban yang hidup di pengungsian di pinggir tanggul lumpur Lapindo di sisi Timur (Desa Besuki) dan di pengungsian Kedungkampil Porong, sebab uang jual-beli tanah dan rumah mereka yang menjadi danau lumpur dicicil-cicil dengan batas waktu yang tidak pasti. Lapindo pun tidak taat dengan batas waktu yang ditentukan Perpres BPLS, tapi presiden SBY tidak mau dan tak mampu memberikan tindakan pemerintahan yang tegas.

Mana ada hidup di negara merdeka tanpa perang, dengan cara mengungsi selama lebih dari tiga tahun? Ada, yaitu korban Lapindo yang hidup di Indonesia.

Absurd

Absurditas dalam komparasi antara kasus Century dengan Lapindo juga dapat dilihat dari cara menyikapi hasil audit BPK. Laporan audit BPK dalam kasus Century dijadikan bahan atau bukti penting yang dijadikan acuan oleh DPR dan pemerintah.. Namun, laporan audit BPK dalam kasus lumpur Lapindo hanya dianggap kentut buaya.

Laporan audit BPK 2007 dalam kasus Lapindo jelas memuat rincian kesalahan Lapindo, pemerintah pusat (termasuk BP Migas serta Menteri ESDM) dan pemerintah daerah dalam pemberian izin eksplorasi dan izin lokasi di wilayah pemukiman penduduk dan terlalu dekat dengan obyek-obyek prasarana vital seperti jalan raya, jalan tol, pipa gas.
Audit BPK itu juga memuat fakta-fakta kesalahan-kesalahan teknis pemboran, serta upaya penghentian semburan lumpur Lapindo yang dihentikan karena faktor nonteknis (di antaranya: peralatan yang dibutuhkan tidak disediakan).Hal itu sesuai dengan dokumen -dokumen riwayat pemboran yang dibuat Lapindo dan BP Migas.

Tetapi DPR, Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kejaksaan kompak menyalahkan gempa Jogja yang terjadi dalam radius sekitar 270 kilometer dari Porong dalam jarak dua hari sebelum semburan lumpur Lapindo. DPR dan lembaga-lembaga penegak hukum itu lebih memilih pendapat ahli yang diajukan Lapindo dibandingkan dengan hasil audit BPK yang telah menjadi dokumen negara otentik itu, serta menolak pendapat ahli pemboran pada umumnya.

Saat itu, Aburizal Bakrie yang menjabat menteri (Menkokesra) juga angkat bicara, katanya satu pendapat ahli (yang menyalahkan Lapindo) masih kalah suara dengan 100 pendapat ahli yang tidak menyalahkan Lapindo. Ternyata pernyataan Bakrie itu tumbang di Cape Town Afrika Selatan di mana mayoritas ahli pemboran dunia berkonklusi bahwa semburan lumpur Lapindo juga dipicu oleh kesalahan dalam proses pemboran.

Kini kita boleh berhitung. Di antara Rp. 6,7 triliun kekayaan negara (yang dipisahkan) oleh LPS itu, yang Rp. 4,02 T diberikan kepada nasabah Century, sebab uang mereka dikemplang oleh pemilik Century. Sedangkan dana negara (dari APBN) yang keluar untuk penanggulangan kasus lumpur Lapindo masih akan mengalir terus selama sekitar 30 hingga 50 tahun sampai semburan lumpur lapindo berhenti (sesuai perkiraan para ahli geologi).

Pada 2006 Greenomics menghitung, dalam jangka menengah dan panjang kerugian akibat semburan lumpur Lapindo sekitar Rp. 33,2 triliun (Suara Karya, 8/8/2006). Para nasabah bank dijamin dengan kekayaan negara secara cepat, tapi korban Lapindo dijamin masih terus berlanjut kesengsaraannya, meskipun lembaga jaminan hidup warga negara bukan hanya undang-undang, tetapi UUD 1945.

Dalam kasus Century semua orang ramai mengeroyok para penjahat Century yang sudah lari dan “memukuli” pemerintah bertubi-tubi. Tapi kasus Lapindo suaranya makin lama makin sepi, perlahan-lahan menjadi sunyi. Janji Presiden SBY yang akan meninjau ulang ketidakberesan penanganan sosial kasus lumpur Lapindo saat kampanye pilpres 2009 ternyata cuma omongan bakul akik.

Kini tinggal Komnas HAM satu-satunya lembaga negara bidang hukum yang masih yakin dengan alat-alat bukti yang diperolehnya bahwa Lapindo bersalah. Komnas HAM sedang bekerja mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Lapindo. Jika forum hukum HAM nasional impoten maka kasus kejahatan kemanusiaannya bisa dibawa ke PBB yang mempunyai Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court).

(Dimuat koran Surya, 8 Desember 2009)

LUMPUR LAPINDO SELESAI?

2009-12-14T18:27:00.000-08:00

Kasus lumpur Lapindo sudah tidak dapat lagi diselesaikan dengan hukum normal. Sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14 Tahun 2007) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), kekacauan hukum mulai terjadi. Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 menyempal dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007 menentukan cara penyelesaian sosial kemasyarakatan korban Lapindo dengan ‘jual-beli’ tanah (dan rumah) korban yang berada di wilayah peta terdampak 22 Maret 2007.

Padahal tanah korban Lapindo pada umumnya adalah tanah Hak Milik sedangkan Lapindo Brantas Inc adalah korporasi yang bukan subyek hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Milik atas tanah menurut pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960.
Pasal 15 ayat (3), (4), (5) dan (6) Perpres No. 14 Tahun 2007 menentukan bahwa seluruh biaya penyelesaian di luar peta terdampak 22 Maret 2007 ditanggung APBN dan sumber lain yang sah.
Ketentuan ini menabrak prinsip pertanggungjawaban mutlak pengusaha hulu migas menurut pasal 6 ayat (2) c UU No. 22 Tahun 2001 yang seharusnya menanggung seluruh modal dan risiko.

Kekacauan hukum itu kemudian dilegalkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 24 P/HUM/2007 yang menganggap pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 sebagai beleid pemerintah yang tak dapat diuji. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai diskresi hukum yang melahirkan dispensasi. Diskresi hukum memaklumi adanya pelanggaran hukum karena situasi yang darurat.

Dispensasi

Diskresi hukum berdasarkan pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 itu melahirkan dispensasi terbesar bagi Lapindo. Tetapi itu tidak cukup bagi Lapindo, sehingga menabraki aturan. Lapindo menunjuk PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai pihak pembeli tanah dan rumah korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007. Ini yang namanya ‘peralihan’ kewajiban. Hukum mana yang membolehkan peralihan kewajiban tanpa persetujuan kreditor (pemegang hak bayar)?

Untungnya korban Lapindo bukan orang yang paham hukum. Dengan menandatangani Ikatan Perjanjian Jual Beli (IPJB) dengan MLJ maka anggap saja korban Lapindo menyetujui peralihan kewajiban Lapindo Brantas Inc ke MLJ tersebut. ‘Anarki’ Lapindo tak berhenti di situ.

Dengan dalih melaksanakan Perpres No. 14 Tahun 2007 dan Hukum Agraria maka Lapindo bersikukuh tidak mau membayar tunai tanah korban yang belum bersertifikat dengan alasan tak dapat diaktajualbelikan (di-AJB-kan). Itu menabrak prinsip pasal 24 jo. pasal 39 ayat (1) b PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengakui surat bukti tanah-tanah belum bersertifikat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun memberikan surat petunjuk pelaksanaan tanggal 24 Maret 2008 yang menjelaskan mekanisme jual-beli tanah bersertifikat dan nonsertifikat (gogol, petok D dan letter C). Tapi Lapindo ngotot hanya mau dengan tukar tanah (resettlement) terhadap tanah nonsertifikat. Celakanya, cara ini juga tidak ada payung hukumnya dalam konteks pelaksanaan pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007. Meski putusan MA No. 24 P/HUM/2007 melegalkan penyelesaian sosial korban Lapindo dengan cara ‘jual-beli’ berdasarkan pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007, tapi malah diterobos Lapindo dengan cara ‘tukar menukar’ tanah.

Apalagi tanah yang ditukar adalah tanah developer perseroan terbatas (PT) berjenis Hak Guna Bangunan (HGB), ditukar tanah Hak Milik korban. Akhirnya tanah Hak Milik korban yang berpindah hak ke Lapindo harus jatuh menjadi tanah negara lebih dulu. Sedangkan tanah HGB developer yang ditunjuk Lapindo beralih menjadi hak korban Lapindo tetap berstatus tanah HGB. Jika kelak akan diubah menjadi Hak Milik
harus melalui permohonan (peningkatan status).

Tetapi masalahnya bagaimana perlindungan hukum bagi korban Lapindo jika seumpama Lapindo kelak ingkar janji dalam hal realisasi tukar menukar tanah yang telah menabrak tata cara menurut pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007 itu jo. putusan MA No. 24 P/HUM/2007 itu? Tanpa diskresi hukum baru, terpaksa harus diuji di pengadilan. Tapi siapa penguasa keadilan di negara mafia ini?

Nasib Korban di Luar Peta 22 Maret 2007

Perpres No. 14 Tahun 2007 direvisi dengan Perpres No. 48 Tahun 2008. Desa Besuki (barat jalan tol), Pejarakan dan Kedungcangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo dimasukkan peta terdampak, akan diberikan ganti rugi dengan dana APBN.

Besaran dana bantuan sosial serta pembelian tanah dan bangunannya mengikuti besaran harga jual-beli tanah dan rumah korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 (pasal 15 B ayat 6). Berarti harga tanah sawah tetap Rp 120.000/m , tanah pekarangan Rp. 1 juta / meter, dan bangunan Rp. 1,5 juta / meter serta dana bantuan jatah hidup dan kontrak rumah dua tahun.

Tetapi ada potensi masalah, yaitu penyelesaian pembayaran 80 persen untuk korban peta terdampak menurut Perpres No. 48 Tahun 2008 digantungkan dengan pelunasan pembayaran 80 persen bagi korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 yang diurus Lapindo (pasal 15 B ayat 5). Ini menjadi tugas BPLS untuk secara tegas melakukan tindakan kepada Lapindo agar penyelesaian masalah sosial itu tepat waktu, agar tidak berimbas pada terkatung-katungnya korban dalam peta Perpres No. 48 Tahun 2008 itu.

Desa-desa lain terdampak lumpur Lapindo yang belum terurus selama dua tahun lebih ini adalah Siring (bagian Barat), Jatirejo (bagian Barat), Gedang, Mindi, Besuki bagian Timur, Glagah Arum, Sentul, Keboguyang, Permisan, Plumbon, Gempolsari, Kalitengah, Ketapang, dan Pamotan. Menurut temuan Posko Bersama Korban Lapindo sudah ada empat orang meninggal akibat gas beracun (Yakup dan Qoriatul dari Siring,
Sutrisno dan Luluk dari Jatirejo), dan puluhan masuk rumah sakit.

Jika memang pemerintah tidak mampu, bisa saja meminta bantuan kemanusiaan internasional. Sudah waktunya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diterapkan agar standar penanggulangan bencana segera diterapkan dalam kasus lumpur Lapindo.

Definisi bencana menurut hukum bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana akibat faktor kesalahan manusia (pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2007). Selain itu, seharusnya janganlah ada keputus-asaan dalam upaya penghentian semburan lumpur Lapindo. Para ahli pemboran permigasan terkemuka di Indonesia (Rudi Rubiandini, Robin Lubron, Kersam Sumantha, Andang Bachtiar, dan lain-lain) yang berjaring secara internasional membentuk Drilling Engineer Club, optimistis dapat menghentikan semburan lumpur Lapindo. Sayangnya pemerintah dan Lapindo telah putus asa. Kapan masalah sosial lumpur Lapindo akan selesai jika pedoman yang telah disusun selalu disimpangi?

(Dimuat Koran Surya, 8 September 2008).

PEMERINTAHAN UCLUK-UCLUK

2009-11-09T19:50:00.000-08:00

Entah lalai atau tidak, selama 11 tahun reformasi berjalan, kita malah terjerembab ke dalam budaya korupsi yang semakin liar. Ada sindiran yang tidak enak kepada kita. Konon, di India suap dilakukan di bawah meja, di Cina dilakukan di atas meja. Tapi, di Indonesia lebih parah, sebab meja tempat suap pun diembat.

Pemutaran rekaman pembicaraan mafioso korupsi (suap kepada penegak hukum) yang dilakukan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu sebenarnya hanyalah salah satu fakta buruk itu. Di luar itu, transaksi jual-beli hukum setiap hari terjadi.

Sekitar 10 tahun saya bekerja di dunia hukum, hampir setiap hari mendengarkan pembicaraan para advokat, polisi, dan jaksa tentang tatacara dan harga-harga perdagangan hukum dan keadilan, yang pembayarannya juga dilakukan terang-terangan di meja kantor penegak hukum negara termasuk pengadilan. Gedung-gedung lembaga penegak hukum adalah tempat-tempat pelelangan hukum dan keadilan. Siapa yang menawarkan harga lebih tinggi maka itulah yang punya kans besar memenangkan lelang hukum dan keadilan.

Celakanya, para guru besar dan ahli juga terlibat dalam pelacuran intelektual, turut meracuni keadilan, dengan bayaran mahal akan mau menjadi pesuruh pemilik kapital untuk memberi keterangan yang menguntungkan pembayarnya.

Tampaklah reformasi hukum selama ini hanya terjadi pada soal kuantitas peraturan dan lembaga. Sedangkan kedigdayaan hukum sebagai panglima tetap tunduk menyembah kepada sang juragan yang bernama kapital. Investasi yang ditanamkan para makelar hukum (markum) bahkan masih bisa dipanen dengan makin lancar dan prospektif.

Bagaimana investasi itu ditanam? Ada orang-orang yang mengorbankan uangnya untuk merawat dan memelihara investasinya berupa uang saku dan uang makan kepada para calon penegak hukum yang sedang menempuh pendidikan. Begitu pula para advokat hitam biasa memberikan fasilitas uang saku, antar-jemput dan uang mobil serta keinginan-keinginan para penegak hukum negara.

Dengan jalinan kedekatan seperti itu maka jangan heran jika terdapat fenomena munculnya orang-orang yang mestinya pekerjaannya tidak terkait dengan lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi ternyata mempunyai hubungan yang sangat dekat dan spesial kepada polisi, jaksa dan hakim. Mereka inilah yang biasa disebut makelar kasus (markus) atau makelar hukum (markum), para investor hukum itu.

Jangan heran jika ada kantor-kantor jasa hukum yang mempunyai spesialisasi pelobi, yang jago melakukan lobi-lobi kepada para penegak hukum. Bahkan para advokat selain ada yang jago sebagai markus atau markum, ada juga yang secara khusus berlangganan dengan para investor perdagangan hukum tersebut, yang juga sebagai mbahe markum. Mereka ini bisa amat cepat memperoleh kekayaan berlimpah.

Dalam keadaan seperti itu, sayangnya kita mempunyai presiden yang tidak progresif dalam menata lembaga-lembaga pemerintah bidang penegakan hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, yang secara struktural di bawah presiden.

Kejaksaan masih merupakan lembaga terkorup nomor ranking dua (Barometer Korupsi Global 2009 oleh TII). Pada tahun 2008 pun Kepolisian merupakan lembaga terkorup juara satu di Indonesia, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2008 oleh TII). Pada tahun 2009 ini Amnesti Internasional merilis dokumen setebal 89 halaman berjudul “Urusan Yang Tak Selesai: Pertanggungjawaban Kepolisian di Indonesia” dengan inti laporan adalah kepolisian Indonesia melakukan penyiksaan, pemerasan, dan kekerasan seksual terhadap tersangka yang mana perilaku ini sebagai budaya melanggar hukum.

Presiden SBY dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa presiden tidak mengintervensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Menurut SBY, jika presiden mengintervensi Kepolisian dan Kejaksaan maka hal itu merupakan kesalahan.

Pernyataan presiden SBY seperti itu menunjukkan ketidakpahamannya dalam menjalankan tugas dan wewenang serta fungsi pemerintahannya sebagai presiden. Sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan dan Kepolisian, tentu saja presiden berwenang untuk memerintah Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka penegakan hukum.

Lebih luas dari itu, presiden diberikan wewenang konstitusional untuk melakukan intervensi proses penegakan hukum dengan wewenang pemberian grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (pasal 14 ayat 1 UUD 1945), dan pemberian amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2 UUD 1945).

Selain itu, presiden salah dalam memahami pengertian independensi penuntutan oleh Kejaksaan dan penyidikan oleh Kepolisian. Independensi yang dimaksudkan terkait dengan kebebasan profetik dalam menjalankan penegakan hukum. Hal itu tentu tidak dapat mengeliminasi wewenang presiden untuk mengendalikan Kejaksaan dan Kepolisian, apalagi dalam perkara-perkara yang menyangkut keadilan sosial.

Intervensi presiden kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka penegakan hukum dibutuhkan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif. Dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara tentu saja presiden berwenang menjadi pengendali untuk tujuan penyelamatan negara, agar Kepolisian dan Kejaksaan tidak menjadi lembaga yang liar tanpa kontrol.

Sebenarnya negara ini tidak membutuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum mampu dan tangkas dalam menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Tetapi justru kenyataannya Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan Umum menjadi sarang korupsi dengan maraknya suap-menyuap di dalamnya.

Sekarang, jika presiden mau tegas dan revolusioner dalam membersihkan negara dari kaum parasit, mestinya kita tidak mengalami kekecewaan selama 11 tahun reformasi ini. Mestinya KPK dan Pengadilan Tipikor sudah mulai dibubarkan sebab Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan Umum sudah bisa memberantas korupsi dengan baik.

Tapi yang terjadi sekarang justru permusuhan tajam antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Saya tak lagi menyebutnya sebagai oknum sebab pertikaian itu sudah melembaga. Artinya, pemerintahan negara ini masih terus-menerus gagal dalam mengemban amanat reformasi yang telah mengorbankan darah dan jiwa itu.

Pemerintahan masih dijalankan secara tidak serius oleh orang-orang yang tidak terlalu memahami wewenang dan tugas jabatannya, yang lebih banyak menuntut hak. Pemerintahan yang masih hanya mengonani pikiran rakyat kecil dengan bantuan langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat yang tidak merata, serta kenaikan gaji para pegawai pemerintah yang dipandang sebagai jasa rezim dan bukan dengan logika pemenuhan kewajiban negara. Ini yang saya sebut sebagai pemerintahan ucluk-ucluk.

Jika keadaannya begitu terus, tanpa perbaikan yang progresif, solusinya adalah revolusi, dengan membuang dan mengamputasi habis seluruh organ Orde Baru serta membasmi virusnya. Sebab, hingga hari ini negara ini masih didominasi oleh anak-anak emas Orde Baru dan kelompok politik yang mau bersekutu dengannya. Jika tidak, selamat menikmati karya rezim ucluk-ucluk! Derita rakyat tiada akhir.

Yang Dilupakan

2009-07-11T22:35:00.000-07:00

Sabtu, 11 Juli 2009, pagi yang baik, aku tiba di stasiun Gubeng Surabaya. Membeli karcis hanya Rp. 5.500,-, harga tiket kerta api (KA) rakyat jelata dari Surabaya ke Tulungagung. Aku mau jemput anakku, Ima (5 tahun) yang sudah hampir seminggu di rumah neneknya di Tulungagung, berlibur di sana.

Perjalanan dengan KA ekonomi itu adalah perjalanan yang amat indah. Di dalam KA ekonomi para penumpang jelata berbincang satu sama lain, tentang kesulitan keluarga mereka masing-masing. Ada juga yang meletup-letupkan harapan kepada presiden baru yang terpilih, bagai letupan mesin KA rombeng yang kami tumpangi.

Di tempat duduk lain dekatku terjadi pertengkaran antara sesama penumpang. Seorang ibu setengah baya merasa tidak nyaman dengan anak kecil penumpang lainnya yang agak nakal. Cuma soal kurangnya solidaritas dan pemahaman hidup bersama.

Di depan tempat dudukku, ada seorang ibu seusia kakak perempuanku bersama dengan dua anaknya. Ia mau pulang ke kampung halamannya di Desa Prayungan, Nganjuk. Katanya, sudah sekitar sembilan tahun ia tinggal dan bekerja di Surabaya sebagai pedagang kecil di pinggir jalan, jualan nasi soto bersama suaminya yang orang Surabaya.

Ibu itu sambil sedikit tertawa menceritakan anak pertamanya yang hampir saja berhasil masuk ke SLTA negeri, tapi gagal gara-gara nilai ujian nasionalnya tak terlalu bagus. Tapi herannya, kata dia, ada sesama calon siswa yang nilai ujian nasionalnya sama, bisa masuk ke SLTA negeri tempat anakknya mendaftar itu.

Tentu ada yang aneh. Tetapi menjadi tidak aneh jika kita tahu bahwa korupsi dan kecurangan di dunia pendidikan negara ini sudah menjadi hal yang lumrah. Justru menjadi terasa aneh jika semuanya berjalan jujur dan adil. Di soal pendidikan ini, rakyat kecil menjadi korban. Mereka yang kemampuan ekonominya pas-pasan, dihantam oleh mental korup para pemegang kekuasaan di atasnya. Lalu tak berkutik. Menyerah. Menyingkir. Mencari tempat lain.

Meski diperlakukan tidak adil, rakyat jelata tetap mencurahkan isi hati sambil sesekali tertawa. Ketidakadilan itu berjalan sistemik, biasa dialami, tampak wajar, maka dianggaplah biasa, lumrah. “Sesuatu hal yang biasa dialami, tak akan menggetarkan jiwa,” kata seorang pelaku cerita dalam sebuah novel yang pernah kubaca.

Di luar KA, di banyak lingkungan di sekitar rel KA sepanjang perjalanan, banyak pemandangan spektakuler tentang kemiskinan rakyat jelata. Tampak dari rumah-rumah kumuh yang saling berdempetan. Banyak diantara mereka ini tinggal di tanah yang diklaim PT. KA sebagai tanah hak pengelolaannya.

Tanah tumpah darah siapa, atas tertumpahnya darah siapa, sehingga berjibun rakyat tinggal di negara sendiri tak punya tanah? Tanah air Indonesia. Tanah adalah tanah milik mereka yang punya uang, yang bisa membelinya. Air adalah yang secara perlahan dan pasti juga mulai dikuasai oleh para pemilik kapital raksasa. Lalu kenapa sampai ada rakyat yang tak punya tanah dan dituduh tinggal ilegal di tanah negara? Apakah negara ini pemilik tanah?

Lalu bagaimana negara tanpa rakyat? Bahkan para majikan besar-besar pasti butuh rakyat jelatan yang bodoh agar mau diupah murah untuk keuntungan para bos itu. Jika suatu saat tenaga rakyat jelata yang bodoh dan murah digantikan mesin-mesin yang efesien, maka negara yang disetir para pemilik kapital tak membutuhkan rakyat jelata yang bodoh. “Singkirkan mereka! Gusur mereka! Sampai mereka dapat “dijual” menjadi komiditas dengan diberi gelar Pahlawan Devisa di negara rezim devisa ini!”

Ini ciri hidup dalam negara liberal, dimana sistem politik, ekonomi, hukum dan kebudayaannya menjadi liberal. Agama pun ditafsir untuk menghamba kepada kapital. Ideologi Pancasila tersingkir. Sudah waktunya kita memperingati Hari Kematian Pancasila, sebab Keadian Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia makin terbukti hanya utopia: tahayul!

Roda kekuasaan negara ini bukan dijalankan dengan mesin pendorong liberalisme yang disokong dengan bahan bakar kapitalisme, hasil rampokan atas kekayaan negara-negara lemah dan terjajah, seperti juga Indonesia ini.

Kita mestinya 230 juta orang tertawa terbahak-bahak membahana memenuhi langit, sebab menyadari kebodohan diri sendiri, hidup di atas karpet minyak bumi, gas alam, emas dan tembaga nomor satu di dunia, serta batubara yang semuanya itu menggerakkan mesin ekonomi dan menerangi Asia, Amerika (Serikat) dan Eropa. Tapi kita hidup dengan penerangan lilin ekonomi sosial yang remang-remang.

Tapi ada daya, kebodohan itulah yang membuat kita merasa mapan. Para ulama mengajari kita untuk bersyukur dengan apa yang telah kita peroleh dari Alloh SWT, agar bisa hidup tentram dan tenang. Meski bangsa kita dirampok habis-habisan oleh para penguasa kapital, bukankah kita sudah diajari: jika pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu! Kita juga diajari menjadi pemaaf: “Dengan memaafkan kejahatan kepada diri kita maka Tuhan akan memberikan pahala khusus dan surga.”

Hahahahahaha..... Tuhan kok bodoh? Pantas Karl Marx bilang bahwa agama itu candu sosial. Pantas jika Nietzche bilang bahwa Tuhan telah mati! Jika manusia menjadi bodoh, menyerahkan kekayaannya dirampok orang lain, membiarkan dirinya diperbudak, kepalanya diinjak-injak, rela ditipu mentah-mentah dengan dan atas nama rasa syukur dan menjalankan kesabaran - yang katanya itu ajaran agama - maka buang saja agama itu ke Kali Surabaya yang sudah lama diracuni total oleh para kapitalis perampok dan penipu raksasa itu!

Buang agama! Agama hanya menjadikan rakyat jelata semakin lemah, terus-menerus ditikam derita panjang yang mereka rasakan sebagai nikmat Tuhan! Hanya karena mengharap pahala dan surga maka manusia beragama diam membisu melihat perampokan massal di depan mata mereka, membiarkan kepalanya sendiri dan saudara-saudaranya diinjak-injak, anak-anaknya didlolimi, dipotong akses hak atas pendidikan mereka, lalu di sekolahan otaknya diracuni dengan doktrin: “kekayaan negaramu harus diurus oleh para pemilik modal partikelir!”

Jika agama membiarkan itu, maka aku akan menjadi murtad dan kafir. Aku akan mencari Tuhan lain yang mau mendidikku untuk berani menghancurkan para penindas dan pengobar kemunkaran di muka bumi. Tuhan yang mengajariku untuk ikhlas hidup tak perlu berpamrih pahala dan surga. Tuhan yang mampu mengobarkan semangatku untuk melenyapkan orang-orang yang telah meracuni otak sosial.

Atau, jangan-jangan umat beragama di negara ini telah menjadi kaum musyrik dan dlolim yang sudah lama menyimpang dari ajaran agama yang sejati? Hanya karena pamrih pahala dan surga itu maka mereka diam membisu melihat kemunkaran di depan mata mereka?

Pantaslah jika Robiah Al-Adawiyah, sufi wanita yang terhormat, hendak pergi membakar surga dan memadamkan api neraka. Mungkin karena dia melihat kaum Islam yang apatis dan egois, mau selamat sendiri. Sebab, sikap apatis dan egois demikian jelas meracuni agama yang benar. Dalam sebuah hadits qudsi dikisahkan Allah memerintahkan agar muslim yang apatis (tidak peduli dengan kaum susah di sekitarnya) dilemparkan ke dalam neraka.

***

KA yang aku tumpangi mogok di Papar Kediri. Tak ada penjelasan apapun, tak ada permintaan maaf. Satu persatu penumpang yang mulai lama didera ketidakpastian itu mengubah nasib mereka sendiri dengan meninggalkan KA rongsokan itu, mau pindah naik bis, termasuk aku. Apakah jika negara ini telah menjadi barang rongsokan yang pengurusnya tak bertanggung jawab pasti tak akan ditinggalkan? Atau, tak bolehkah kita merebut kendalinya untuk menyelamatkannya?

Aku bergurau dengan gaya bahasa kapitalis, “Bayar Rp. 5.500,- kok mau selamat!” Mungkin, hanya karena kami dianggap rakyat jelata yang recehan, maka penguasa KA merasa tak perlu minta maaf atau memberi penjelasan. Berbeda sekali dengan ketika mereka sedikit saja lalai dalam melayani para penumpang eksekutif. Hukum Perlindungan Konsumen ternyata juga tak diberlakukan kepada para konsumen jelata.

Inilah ciri khas negara budak dan penghamba kapitalisme yang berciri liberal, yang secara substansial tidak jauh beda dengan negara tirani monarkhi.

Dalam negara tirani monarkhi yang menjadi tiran adalah sang raja dan para punggawanya. Dalam negara kapitalisme yang menjadi tiran adalah para penguasa kapital yang didukung para anteknya.

Dalam berbagai perjalanan, kita bisa melihat, ada banyak yang dilupakan dari tujuan didirikannya negara ini.

Tanpa eksploitasi kekayaan alam yang melimpah dan mahal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa melenyapkan kemiskinan di negaranya hanya dalam waktu dua tahun, dengan alat ekonomi berupa zakat (ditarik dari penduduk kaya muslim) dan pajak (ditarik dari penduduk kaya nonmuslim). Dalam waktu dua tahun itu ditandai dengan kembalinya zakat kepada pemilik atau pembayarnya.

Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar (di Hindustan) biasa menyamar menjadi rakyat jelata, berkeliling melihat keadaan rakyatnya, tanpa pasukan pengawal khusus, tak mau ada satupun rakyatnya yang menderita tak bisa makan, tak pernah percaya hanya menerima laporan dari para gubernur maupun para birokrat saja.

Tapi, Indonesia yang terus mengeksploitasi kekayaan alamnya yang mahal-mahal dan melimpah, justru didera oleh masalah ekonomi dan sekitar separoh penduduknya tetap miskin dalam kurun waktu hampir 64 tahun merdeka. Kekayaan alam yang melimpah itu malah menjadi kutukan bagi kita (meminjam Joseph E. Stiglizt dalam Escaping The Resource Curse), karena hanya dilahap para penguasa kapital dan bersekongkol dengan para penguasa negeri ini.

****

Setelah sekitar setengah jam, aku baru bisa naik ke sebuah bis yang sudah penuh. Terpaksa berdiri dalam bis dari Papar Kediri hingga di Tulungagung. Sampai di Tulungagung sudah jam satu siang.

Hanya sekitar setengah jam aku di rumah Tulunagagung. Aku segera Pulang ke Surabaya bersama Ima, naik bis patas. Di dalam bis Ima sedikit rewel, minta diputarkan lagu. Aku putarkan lagu dari telepon selulerku, yang kebetulan muncul lagu “PadaMu Kubersujud.”

Lagu itumengalun, mengalir, menghibur waktu yang penat dan makin melelahkan. Aku tengok Ima....., aku kaget, .... tampak air matanya meleleh di pipinya yang bening. Aku tanya dia, kenapa menangis. Dia tak menjawab, hanya nampak isak tangisnya sesenggukan kian tak terbendung. Matanya yang basah menatapku, tanpa kata, lalu tertunduk.

Aku baru sadar, Ima rupanya sedang menghayati lagu “PadaMu Kubersujud”. Aku peluk anakku itu. Aku matikan saja lagu di HP-ku. Sejenak kemudian dia tertidur lelap di pangkuanku.

Ya Tuhanku, jalan masih akan panjang......

PEMILU DAN KEMERDEKAAN NEGARA

2009-05-22T07:36:00.000-07:00

Sejarah yang benderang memberi lampu pengetahuan bahwa penjajahan bangsa Belanda kepada Indonesia diawali oleh VOC, sebuah perusahaan dagang Belanda, yang oleh orang Indonesia dikenal dengan sebutan “kompeni” (company).

Guna meneguhkan kekuasannya di Nusantara maka kompeni menggunakan tentara yang ditempatkan sebagai anjing penjaga modal dan kepentingan kompeni di sini. Maka ada istilah “tentara kompeni.” Hingga selanjutnya kendali penjajahan diambil-alih oleh pemerintah Belanda.
Perjuangan bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia mendapatkan dukungan politik negara-negara penjajah baru semacam Amerika Serikat. Keprihatinan penindasan global setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-dua membuahkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948. Sejak itu, bangsa-bangsa terjajah di dunia satu persatu mulai dapat merdeka secara politik.

Tapi apakah setelah itu dunia bebas dari penjajahan?

David Korten, ekonom Amerika Serikat (AS) melihat gejala baru, bahwa dunia moderen sedang dicengkeram oleh tirani korporasi. Berdirinya lembaga semacam World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF) dan Word Trade Organisation (WTO) dengan ideologi kapitalisme, ternyata berbuah pada penjajahan baru.

John Perkins mengatakan bahwa AS adalah korporatokrasi. Dia bersaksi bahwa ia termasuk ekonom yang dibayar mahal untuk membuat skenario penguasaan ekonomi kepada negara-negara dunia ketiga yang kaya sumber daya alam.

Johan Galtung menyatakan bahwa apabila rencana penguasaan ekonomi negara lain oleh AS secara lembut gagal maka aksi kekerasan militer AS akan dilakukan dengan alasan keamanan nasional (AS) dan internasional. Terbukti dalam kasus Panama dan Irak. Mungkin, itu juga bukan satu-satunya cara.

Statemen Bung Karno terbukti, bahwa kapitalisme kuno membuahkan imperialisme kuno, kapitalisme moderen membuahkan imperialisme moderen. Bung Hatta juga menyatakan, bahwa meskipun kita merdeka secara politik, namun jika secara ekonomi tidak merdeka maka tetap saja terjajah. Maka, kemerdekaan bukan hanya persoalan kebebasan secara politik, tapi juga secara ekonomi dan budaya.

Ada kecenderungan umum, bahwa kekuasaan politik disetir oleh kekuasaan ekonomi. Para penguasa modal menjadi donor para calon penguasa pemerintahan dengan kesepakatan gelap: apabila calon penguasa berhasil menjadi penguasa maka pemerintahan harus membalas budi, memenuhi kehendak sang donor.

Indonesia jelas, hingga hari ini tetap berkiblat pada poros kapitalisme dalam pembangunan ekonominya. Jeratan utang luar negeri selain membayar bunga dan jasa para ahli dari kreditor asing, juga dengan kesediaan membuka modal asing untuk menguasai kekayaan alam vital Indonesia, terutama energi fosil, yang dalam kenyataanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan negara-negara lain di saat Indonesia sendiri mengalami krisis energi. Belum lagi menanggung akibatnya berupa bencana lingkungan hidup di mana-mana.

Imperium ekonomi asing tak hanya dengan bentuk tangan asing, tapi juga dengan persekutuan modal dengan konglomerat dalam negeri Indonesia sendiri, yang juga memperalat kekuatan keamanan dan pertahanan negara dalam negeri.

Putusan Mahkamah Agung AS 2008 menyatakan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Exxon kepada penduduk Aceh yang melibatkan tentara, serta laporan Global White tentang masuknya dana Freeport untuk para pejabat militer di Indonesia, menunjukkan bahwa di era moderen “tentara kompeni” bukan lagi berasal dari asing, tapi dari dalam negeri sendiri.

Hancurnya nasib rakyat korban Lapindo dan pembebanan kepada negara atas risiko usaha Grup Bakrie (Energi Mega Persada qq. Lapindo Brantas Inc) di Blok Brantas adalah salah satu bukti penguasa politik tidak berdaya (tidak merdeka) menghadapi dominasi penguasa kapital (ekonomi) domestik dan asing.

Sungguh tidak masuk akal dalam sebuah negara merdeka sampai ada penelantaran puluhan ribu korban kecelakaan kegiatan usaha migas di Sumur Banjar Panji 1 Sidoarjo selama tiga tahun. Semburan lumpur dibiarkan terus menyembur hanya atas dasar pendapat Lapindo.

Referensi para ahli pemboran permigasan internasional, laporan hasil audit kinerja yang dilakukan negara sendiri (BPK) serta kesimpulan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi Independen yang dibentuk pemerintah sendiri (diketuai DR. Ir. Rudi Rubiandini), dianggap angin kentut.

Semua itu terjadi karena presiden dan struktur pemerintahan yang terlalu lemah, berada dalam penguasaan pemilik kapital. Penguasa kapital ini menjajah tak hanya dari dalam kekuasaan politik, tapi juga masuk secara lembut mengintervensi independensi kekuasaan akademik, hukum, budaya, seni, serta lembaga atau organisasi sosial maupun keagamaan.

Rekomendasi Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI yang berada di luar kompetensinya, yaitu menyatakan semburan lumpur Lapindo disebabkan gempa Jogja, adalah fakta abnormal, termasuk indikasi kuat telah dikuasainya kekuasaan politik oleh penguasa kapital. Sepinya suara intelektual dalam menanggapi kasus lumpur Lapindo yang merugikan negara, dan bahkan terlibatnya para intelektual - kampus dan luar kampus - yang menjadi “tim sukses” Lapindo Brantas Inc, menunjukkan pula fakta keterjajahan intelektual di negara ini.

Lalu, manfaat apa yang akan diperoleh rakyat dalam pemilu, termasuk Pemilihan Presiden dan wakilnya (Pilpres) Juli 2009 nanti?

Dengan calon-calon yang itu-itu saja maka rakyat masih hanya akan mengikuti undian politik yang kemungkinan besar masih akan menjadikan negara ini berada dalam ketiak penjajah asing dan domestik.

Partisipasi rakyat dalam pemilu belum akan membawa perubahan, kecuali hanya untuk melanjutkan tradisi demokrasi bohong-bohongan, sebab rakyat hanya dijadikan alat formal suksesi kekuasaan negara. Sedangkan kekuasaan negara de facto ada di tangan para pemilik kapital yang menjadi donor kekuasaan. Di tangan mereka inilah hitam putih negara ditentukan, terutama terkait pembangunan ekonomi.

Kecuali jika terjadi “pengkhianatan positif”, di mana presiden, gubernur, walikota/bupati dan para wakil rakyat terpilih meninggalkan kesepakatan gelap dengan para donornya, untuk benar-benar memihak rakyat, memerdekakan negara. Tapi mereka apa mau rela berkorban menjadi pejuang kemerdekaan negara Indonesia?

Mohon diingat-ingat, tampaknya itu kelak akan terjadi jika telah ada seorang perempuan yang mengeluarkan bau wangi kentut yang keluar dari lubang di punggungnya dan seorang lelaki yang kemaluannya tumbuh di kepalanya.

Penyelesaian Unik Kasus Lapindo

2009-03-22T00:02:00.000-07:00

“Kami sadar, bahwa kerugian yang dialami penduduk merupakan hal yang tak terhindari. Ganti rugi yang adil dan berkemanusiaan merupakan langkah utama yang akan kami tempuh, agar masyarakat tidak harus terus-menerus berada dalam keadaan darurat dan hidup dalam kondisi yang tidak normal di pengungsian. Harapan kami, segera tercipta solusi yang baik dan tepat bagi masyarakat.”

Kalimat di atas adalah sebuah paragraf iklan Lapindo Brantas Inc (Lapindo) sehalaman penuh koran harian nasional pada 9 Agustus 2006. Saya menyimpan iklan itu. Pada kalimat terakhir iklan tersebut Lapindo menyatakan: “Dengan tulus dan rendah hati kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas musibah yang tidak terduga dan tidak kita inginkan ini, sekaligus memohon doa restu agar dalam waktu secepat-cepatnya kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terkena musibah.”

Kalimat iklan tersebut tampaknya seperti iklan para politisi dan partai politik (parpol) yang terbaca indah, membuat kita terharu karenanya. Tapi apakah dalam kenyataannya seindah yang diiklankan itu? Benarkah korban semburan lumpur Lapindo telah mendapatkan ganti rugi yang adil dan berperikemanusiaan seperti yang dijanjikan Lapindo dalam iklannya tersebut?

Hampir tiga tahun kemudian setelah iklan besar itu dipublikasi, ternyata masalah ganti rugi kepada korban Lapindo masih jauh dari tuntas. Bahkan Lapindo sudah mengubah bahasa “ganti rugi” itu dengan bahasa “santunan dan jual-beli”. Lapindo yang tadinya meminta maaf dengan iklan besar itu kini dengan tegas menyatakan: “Lapindo tidak bersalah!”

Dasarnya adalah asumsi beberapa ahli geologi yang menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Jogja. Meski asumsi itu telah patah dalam forum geologi internasional di Cape Town Afrika Selatan beberapa waktu lalu, tetap saja Lapindo merasa tidak bersalah. Apa Lapindo juga sudah lupa dengan iklan besarnya 9 Agustus 2006 itu?

Baiklah. Bagi korban Lapindo, apakah Lapindo bersalah atau tidak, harapan para korban sekitar 70 ribu orang itu adalah pemenuhan janji Lapindo yang akan memberikan ganti rugi yang adil dan berperikemanusiaan serta tanggung jawab pemerintah untuk mengurusi mereka.

Sebab, korban Lapindo bukanlah kelompok liar dan ilegal dalam negara Indonesia. Korban Lapindo adalah warga negara Indonesia. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jika Lapindo sulit diharapkan untuk segera mengentaskan para korban dari situasi hidup dengan lingkungan yang tidak sehat maka pemerintah harus tegas mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya.

Namun, mengapa justru kenyataannya menjadi sebaliknya, korban Lapindo sebagian besar masih tak jelas nasibnya? Bahkan ada yang masih tinggal di pengungsian. Seolah-olah para korban itu adalah para warga negara asing yang diusir dari negara mereka dan terdampar mengungsi di Porong Sidoarjo. Apakah itu disebabkan ketidakcakapan para pimpinan negara ini dalam menjalankan kewajiban mereka?

Pada mulanya, guna penyelesaian kasus lumpur Lapindo itu Presiden SBY mengeluarkan Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penganggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Dalam diktum ke-lima Keppres tersebut dinyatakan: “Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya.”

Keppres No. 13 Tahun 2006 itu membebani tanggung jawab penuh kepada Lapindo. Tapi entah, apakah ada angin yang berbisik sesuatu, sehingga Keppres No. 13 Tahun 2006 digantikan dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 yang membatasi tanggung jawab Lapindo, sebagaimana ditentukan pada pasal 15 Perpres itu. Dalam penyelesaian masalah sosialnya pun Lapindo diberikan kotak tanggung jawab terbatas menurut peta wilayah terdampak tanggal 22 Maret 2007. Di luar itu (biayanya) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perpres No. 14 Tahun 2007 yang menentukan cara pelaksanaan ganti rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan “jual-beli” tanah dan rumah korban. Mulanya, kelompok warga korban di pengungsian Pasar Porong baru yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarrekontrak) menolak pasal 15 Perpres tersebut, didampingi YLBHI mengajukan permohonan uji meteriil ke Mahkamah Agung (MA).

Salah satu alasan permohonan uji materiil tersebut adalah: cara “jual-beli” tanah korban Lapindo yang rata-rata berjenis “hak milik” bertentangan dengan pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Korporasi seperti Lapindo bukan termasuk subyek hukum pemilik hak milik atas tanah, sehingga “jual-beli” tanah hak milik korban dengan Lapindo akan melanggar UUPA.

Dalam putusannya No. 24/P/HUM/2007, MA menolak permohonan uji materiil atas Perpres No. 14 Tahun 2007. MA berpendapat bahwa Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah kebijakan pemerintah yang tidak dapat diuji. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya MA juga menyatakan bahwa cara pembayaran “ganti rugi” kepada korban Lapindo dengan cara “jual-beli” tanah dan bangunan milik korban adalah hal yang sifatnya tidak memaksa korban. Artinya, korban boleh saja tidak menjual tanah mereka kepada Lapindo. Tapi Lapindo tetap wajib membeli jika korban menjual kepada Lapindo.

Putusan MA itu memang contra legem, mensyahkan pelanggaran kaidah UUPA. Tetapi apa mau dikata, putusan itu sifatnya final. Maka warga korban Lapindo 100 persen tunduk pada putusan itu. Kalaupun ada beberapa orang korban yang tidak bersedia menjual tanah mereka, maka itu sesuai dengan pertimbangan putusan MA tersebut yang menyatakan bahwa cara jual beli tanah itu tidak memaksa korban Lapindo.

Berbarengan dengan proses sengketa melalui MA itu, kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang merupakan sekitar 90 persen korban Lapindo telah menandatangani perjanjian ikatan jual beli (PIJB) dengan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang ditunjuk oleh Lapindo untuk melaksanakan pembelian tanah dan rumah korban.

Dalam proses itu timbul masalah sebab ada banyak korban Lapindo yang kehilangan surat-surat bukti tanah, sehingga Lapindo tidak mau memroses PIJB. Ini tentu aneh, sebab mestinya seluruh tanah yang belum bersertifikat pun terdaftar di Buku Register C Desa / Kelurahan, yang kutipannya bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Aparat pemerintahan yang tidak cakap ternyata mempersulit hajat rakyat.

Masalah itu ditengahi oleh budayawan Emha Ainun Najib dengan cara pengambilan sumpah warga korban Lapindo yang surat tanahnya hilang. Cara ini bisa diterima oleh MLJ dan Lapindo.

Sebenarnya juga ada jalan keluarnya menurut hukum pertanahan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pembuktian hak-hak lama yang alat bukti suratnya tidak ada (misalnya karena hilang) dapat dilakukan dengan surat keterangan Kepala Desa / Kelurahan, sesuai pasal 39 ayat (1) huruf b jo. pasal 24 ayat (2). Lagi-lagi, aparatur pemerintahan yang tidak cakap, tidak tahu cara memenuhi kewajiban hukumnya untuk melayani rakyat.

Lapindo sebagai anak korporasi Grup Bakrie yang besar itu agaknya juga muskil tak mempunyai ahli hukum pertanahan. Sebab, pejabat pembuat akte tanah (PPAT) yang digunakan adalah para notaris – PPAT yang ditunjuk oleh Lapindo dan MLJ sendiri, bukan oleh pemerintah.

Pernah suatu saat sebelum penandatanganan PIJB warga korban Lapindo berusaha bernegosiasi soal draft PIJB yang dirasa “merugikan” korban Lapindo, terutama berkaitan dengan cara penyelesaian jatuh tempo apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan klausul perjanjian. Tapi usulan warga ditolak Lapindo. Jadi, draft PIJB tersebut murni merupakan perjanjian baku yang disusun para ahli hukum pihak Lapindo atau MLJ.

Perjalanan selanjutnya MLJ mulai rewel. Di tengah jalan MLJ dan Lapindo tidak bersedia membayar sisa pembayaran 80 persen untuk korban Lapindo yang tanahnya tidak bersertifikat. Bagi tanahnya yang bersertifikat dibayar tapi dengan cara dicicil, dari semula dijanjikan Rp. 30 juta perbulan, diingkari turun menjadi Rp. 15 juta perbulan, diingkari lagi ada yang hanya ditransfer Rp. 3 juta per bulan dan ada yang belum dibayar sama sekali. Tanpa ada kompensasi kerugian keterlambatan pembayaran.

Bagi korban yang tanahnya tidak bersertifikat, MLJ dan Lapindo menawarkankan paksa (harga mati) pola cash and resettlement. Bangunannya dibayar tunai, tapi tanahnya diganti tanah kavling, dengan menghibahkan pembayaran uang muka 20 persen kepada korban. Cara ini tampaknya bagus, tapi ternyata hanya sebagai cara agar Lapindo bisa lebih berhemat.

Tanah pekarangan korban yang semula dalam PIJB dihargai Rp. 1 juta per meter persegi, digantikan dengan tanah kavling bekas sawah yang sudah menangguk untung jika dihargai Rp. 200 ribu per meter persegi. Meski Lapindo menghibahkan pembayaran uang muka 20 persen, tapi akan jauh lebih berhemat dengan cara mengganti tanah (resettlement).

Warga korban yang rata-rata orang kampung itu akan kesulitan hidup di perumahan yang kelas biayanya tentu lebih mahal, apalagi memikirkan soal ketidaktersediaan lapangan kerja. Jika saja sisa uang 80 persen sudah dibayar Lapindo maka warga akan bisa membeli rumah dan sawah, atau membuat usaha kecil kembali, setelah lapangan kerja mereka tenggelam ke dalam danau lumpur itu.

Lapindo menyatakan bahwa tanah-tanah tidak bersertifikat itu tidak dapat dibuatkan akte jual beli (AJB). Sikap Lapindo ini meledak lagi menjadi sengketa. Setelah melalui jalan panjang akhirnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo tertanggal 24 Maret 2008, yang memberikan petunjuk cara jual-beli tanah korban yang bersertifikat dan tidak bersertifikat.

Bahkan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara BPLS, BPN, Ketua DPRD Sidoarjo, Perwakilan Korban Lapindo dan pihak Lapindo tanggal 2 Mei 2007 yang isinya juga menyepakati bahwa tanah-tanah korban Lapindo yang belum bersertfikat (petok D, letter C, SK Gogol) diperlakukan sama dengan tanah-tanah bersertifikat.

Dengan adanya pemaksaan skema baru berupa bayar tunai bangunan dan ganti tanah (cash & resettlement) maka warga korban GKLL pecah, terbentuk Gerakan Pendukung Perpres No. 14 Tahun 2007 (GEPPRES) yang tetap menghendaki dilaksanakannya klausul PIJB atas dasar pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007. Sementara warga korban yang tetap bernama GKLL menyetujui pola cash & resettlement yang sebenarnya juga tidak ada dasar hukumnya.

Tapi seluruh jalan hukum formal berupa Perpres No. 14 tahun 2007 jo. Putusan MA No. 24/P/HUM/2007, Petunjuk Pelaksanaan BPN, Risalah Kesepakatan, bahkan PIJB yang draftnya disusun Lapindo sendiri, semuanya sangat mudah dilanggar dan tidak dipatuhi Lapindo dan MLJ. Warga korban yang tanahnya tidak bersertifikat hanya diberi satu jalan: “Bayar bangunan dan ganti tanah!” Bagi korban yang bersedia ternyata banyak pula yang kecewa karena diingkari atau realisasinya yang tidak seindah konsep yang dijelaskan.

Betapa uniknya gaya penyelesaian masalah sosial kasus Lumpur Lapindo itu, di mana negara bahkan tidak berdaya untuk memaksakan hukumnnya agar dipatuhi. Ada korporasi yang begitu perkasa memaksakan kehendaknya, dengan semaunya sendiri bertingkah mengingkari jalan penyelesaian yang diusulkannya sendiri, dengan dalih mulai dari soal hukum menurut persepsinya sendiri maupun kaitannya dengan alasan kemampuan finansial.

Dalih ekonomi itu pun dilandasi kebohongan pula, dengan mengklaim bahwa Grup Bakrie menanggung sendiri biaya penyelesaian kasus semburan lumpur Lapindo yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal dalam Annual Reportnya tahun 2007, Santos melaporkan pula telah mengeluarkan dana untuk kasus lumpur Lapindo itu, sebab Santos Brantas dahulu pemegang 18 persen participating interest (PI) di Blok Brantas yang dikontraktori Lapindo itu.

Medco yang dahulu selaku pemegang 32 persen juga telah mengeluarkan dana untuk itu. Maka, logika hukumnya, sesuai kontrak PI tersebut, Lapindo hanya membayar 50 persen atas biaya pemenuhan tanggung jawab yang dibatasi dengan pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 itu.

Jika ada skenario di luar itu, misalnya Lapindo harus menanggung beban kewajiban lebih besar dari Santos dan Medco maka tentu ada alasan yang mendasarinya, terutama terkait gugatan Medco kepada Lapindo melalui arbitrase internasional di Amerika Serikat yang membuahkan kesepakatan damai. Gugatan itu terkait dengan kesengajaan Lapindo tidak memasang casing di kedalaman akhir dalam eksplorasi di sumur Banjar Panji 1 Porong Sidoarjo yang menjadi sebab ketidakamanan proses pemboran sehingga menimbulkan masalah semburan lumpur Lapindo tersebut.

Di luar itu ada masalah yang besar tapi tak diangkat ke permukaan. Pada 5 Mei 2008 Gubernur Jawa Timur Imam Utomo mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Dewan Pengarah BPLS dengan tembusan Menkokesra, Wakil Ketua BPLS dan para anggota Dewan Pengarah BPLS. Surat bernomor 545/8736/022/2008 itu bersifat amat penting dan rahasia menyakut hasil Tim Kajian Kelayakan Pemukiman (TKKP) yang bekerja sampai dengan tanggal 24 April 2008.

Hasil kajian TKKP itu menunjukkan keadaan berbahaya, dengan contoh kandungan gas hidrokarbon di wilayah Desa Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi telah mencapai 55.000 ppm, padahal ambang batasnya hanya 0,24 ppm. Artinya, kondisi demikian tak layak dihuni manusia jika tak ingin penyakitan dan lama-lama mati. TKK melaporkan bahwa kelayakan hunian rumah penduduk di wilayah itu telah mencapai derajat tidak layak huni yang sangat parah. TKKP juga menyatakan akan melakukan kajian ke enam desa lainnya.

Tapi surat Gubernur Jawa Timur itu tidak direspon oleh pemerintah pusat, hingga sekarang. Maka pantas jika kemudian Komnas HAM mengarahkan penyelidikan kasus lumpur Lapindo itu pada pelanggaran HAM berat sebab dampak yang ditimbulkan sudah sangat luas, dengan bentuk pelanggaran HAM secara pembiaran secara sengaja (omission).

Ada hak-hak yang diabaikan lainnya menyangkut kerugian imateriil sosial berupa kerusakan ekologis, penderitaan psikologis berkepanjangan, anak-anak menjadi terlantar terganggu sekolahnya dengan tenggelamnya 33 sekolah, dengan belum tuntasnya penyelesaian masalah sosial.

Kita tidak bisa menyalahkan para korban selaku rakyat kecil yang rentan dengan masalah sosial, sebab mereka tidak menduga bakal tertimpa musibah besar itu. Menyalahkan korban adalah sikap tidak bijaksana, sebab apa yang mereka alami adalah akibat dari konspirasi pelanggaran hak atas keselamatan hidup mereka, di mana pemerintah pusat dan daerah, yang telah mengizinkan pertambangan migas di wilayah padat penduduk dengan melanggar berbagai aturan tentang tata ruang dan jarak pemboran migas dengan infrastruktur.

Hanya aparatur pemerintah yang pintar yang menjadikan pengalaman dalam kasus semburan lumpur Lapindo itu sebagai bahan melakukan penghentian dan pencegahan kegiatan pertambangan migas di wilayah padat penduduk.

Rakyat kecil korban butuh dukungan semua pihak. Mereka bisa kembali meraih kebahagiaan dan selamat di masa depan dengan dukungan itu. Selama ini justru warga korban dituduh macam-macam: Mereka dituduh sengaja menjebol tanggul, dikatakan sudah makmur dengan menerima pembayaran 20 persen, terlalu rewel menuntut, suka hura-hura dengan uang dari Lapindo dan sebagainya.

Tuduhan-tuduhan itu muncul dari hembus angin yang sumbernya tidak jelas bergentayangan di mana-mana, termasuk di milis-milis internet, oleh orang-orang yang tidak secara langsung melihat kondisi di tempat kejadian masalah. Para penuduh yang menyalahkan korban itu tak mampu mengurai di mana akar persoalannya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah.

Memang ada juga beberapa gelintir warga korban yang sejak semula adalah tuan tanah yang tetap kaya. Ada pula beberapa yang biasa hidup foya-foya. Tapi mereka ini tidak dapat menjadi representasi untuk menggambarkan kondisi umumnya warga korban lumpur Lapindo.

Orang mungkin tidak tahu bahwa satu berkas tanah yang diperjual-belikan Lapindo adalah tanah pusaka peninggalan nenek moyang yang diwarisi oleh tiga hingga belasan keluarga. Dari sekitar 70 ribu korban Lapindo hanya ada sekitar 25 ribu yang mempunyai aset.

Warga korban Lapindo pada umumnya adalah masyarakat desa dan kampung (kelurahan) yang hidup sederhana dan tidak kaya. Kini mereka bukan hanya kehilangan tanah dan rumah tempat mereka hidup menjalani hidup. Mereka telah terusir, kehilangan pekerjaan, tercerai-berai dari keluarga.

Ketika masyarakat di luar korban Lapindo sudah patah dukungan, hampir-hampir melupakan mereka, maka seharusnya pemerintah selaku pengurus negara wajib bertindak lugas dan tidak ragu-ragu. Dibutuhkan keberpihakan dalam konsep keadilan sosial, yaitu berpihak kepada korban yang sudah lemah. Pernyataan berupa saran politis para poltisi agar korban memahami kondisi Lapindo adalah basa-basi politik oportunis yang menjadi penyakit dalam upaya membenahi kondisi sosial yang rusak berat.

Hukum mengenal sebuah kondisi yang disebut sebagai misbruik van omstandigheden, di mana ada kecenderungan yang kuat menyalahgunakan keadaan pihak yang posisi sosialnya lebih lemah. Pelaku penggembosan uang negara (dana BLBI) Rp. 625 Triliun bukanlah para petani miskin, buruh, dan rakyat kecil lainnya, tapi para pengusaha besar. Para perusak lingkungan yang berat yang menghancurkan nasib sosial bukanlah rakyat kecil, tapi para pengusaha pertambangan dan pengelolaan hutan serta korporasi perumahan yang produknya dibeli oleh kaum berduit.

Dalam konteks sosial seperti itu mestinya justru yang kuat harus ditekan untuk memenuhi kewajibannya kepada yang lemah, bukan malah menyuruh yang lemah memahami keadaan yang kuat. Maka muncullah Hukum Perlindungan Konsumen, bukan Hukum Perlindungan Produsen, muncul Hukum Ketenagakerjaan dan bukan Hukum Kepengusahaan. Mucul pula Hukum Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna melindungi yang lebih lemah.

Para politisi negara ini tidak mampu berpikir filosofis sehingga tak mampu menjadi negarawan. Levelnya baru politisi. Menyuruh korban Lapindo untuk mau memahami kondisi keuangan Grup Bakrie yang kaya raya adalah cara berpikir bodoh dan hanya dilakukan oleh para penjilat kekayaan para penindas. Otak yang demikian sudah waktunya ditaruh di dalam bak untuk kemudian dicuci bersih dari kotoran.

Penyelesaian masalah-masalah lumpur Lapindo yang seharusnya dilakukan adalah:

1.Pemerintah mengambil-alih penyelesaian menyeluruh masalah itu (sosial, lingkungan hidup, rehabilitasi atau pengalihan infrastruktur dan lain-lain) dengan beban tanggung jawab Grup Bakrie berdasarkan doktrin hukum The Piercing Corporate veil, di mana induk korporasi bertanggung jawab atas anak-anak korprasi di bawahnya. Jika Grup Bakrie menolak maka dipailitkan demi kepentingan umum.

2.Pemerintah mengorganisasi kembali para ahli untuk berupaya kembali menghentikan semburan Lumpur Lapindo sebagaimana pernah direkomendasikan para ahli permigasan terkemuka Indonesia yang tergabung dalam Drilling Engineer Club (DEC) yang telah berpengalaman dalam upaya penghentian semburan Lumpur akibat pemboran di seluruh Indonesia dan luar negeri. Hal ini juga terkait laporan audit kinerja penanganan semburan lumpur Lapindo yang dilaporkan BPK tanggal 29 Mei 2007 menjelaskan bahwa gagalnya upaya semburan lumpur Lapindo (untuk snubbing unit dan relief well) karena faktor nonteknis, yaitu keterlambatan dan ketidaktersediaan peralatan yang berpacu dengan volume luapan lumpur Lapindo. Artinya, upaya penghentian semburan dengan snubbing dan relief well masih belum sungguh-sungguh, tidak merupakan kegagalan teknis.

Surabaya, 22 Maret 2009

MAHA BANDIT DAN MALING KECIL

2009-02-15T18:15:00.000-08:00

Hari ini ribuan korban Lapindo akan mendatangi Gubernur Jawa Timur yang baru, Soekarwo. Saya tak yakin Soekarwo akan mau menggunakan wewenang paksaan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 (pasal 25) dan UU No. 32 Tahun 2004 (pasal 13 jika nggak salah), agar Lapindo bertanggung jawab. Sulit! Sebab dia bukan muncul dari gerakan perlawanan rakyat, melainkan pelaku cerita kekuasaan kepanjangan tangan dari kekuasaan lama. Kecuali jika ada revolusi pemikirannya yang menjadikannya keluar dari pengaruh lingkungan kultur kekuasaan lama yang korup. Bertobat.
***

.... Saya ingat, suatu hari meminta seorang pensiunan anggota MPR untuk menjadi saksi perkara yang saya tangani di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia Pak Nur (nama samaran), terkejut ketika tanpa sengaja melihat perkara lainnya, ada orang kecil diadili gara-gara mencuri sebuah jam tangan seharga Rp. 40 ribu-an. Hari itu orang itu didakwa, hari itu juga diputuskan menjadi terpidana, dihukum empat bulan penjara. Sama dengan hukuman yang biasa dijatuhkan kepada terpidana penipu yang merugikan ratusan juta rupiah.

Pak Nur mengatakan baru kali itu melihat proses peradilan secara langsung. “Mengadili orang kecil lebih mudah dibandingkan dengan para bandit besar. Hanya butuh waktu sehari,” kata Pak Nur.

Pak Nur heran, mengapa kasus pencurian sebuah jam tangan seharga Rp. 40 ribu begitu mudah masuk ke pengadilan. Tapi mengapa kasus-kasus besar, termasuk penyimpangan uang negara, perusakan lingkungan hidup, kok sangat sulit masuk ke pengadilan? Jika masuk ke pengadilan harus dengan proses panjang, berbelit, dan tak jarang penjahatnya dibebaskan oleh hakim?

Hukum yang menjadi pedang sakti adalah senjata. Ia tergantung pada siapa yang menguasainya. Jika pedang sakti jatuh ke tangan para bandit, maka korban akan bergelimpangan di mana-mana. Jika pedang sakti itu berada di kekuasaan para pendekar penegak kebenaran dan keadilan, maka akan tegaklah keadilan dan kebenaran.

Para bandit yang berkuasa, dengan dasinya yang mewah, atau dengan kekuasaan formalnya yang menentukan, telah menguasai segala lini kekuasaan sosial. Kampus, pers, LSM, aparatur pemerintahan, dan sudut manapun telah dijadikan antek-antek yang menyuarakan kebenaran dan keadilan palsu, dalam rangka memperkokoh kekuasaan sang maha bandit. Bahkan para bandit jalanan pun adalah alat lain yang dipergunakan untuk mengintimidasi dan menghabisi para penentangnya.

Praktik hukum di negara ini, seperti yang saya lihat sehari-hari dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, telah memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat. “Jika ingin menjadi bandit, jadilah maha bandit! Jika ingin menjadi maling, jadilah maha maling! Sebab menjadi maling kecil akan mudah dihukum, sedangkan menjadi maling besar cenderung dapat memperalat hukum. Jika pun harus dihukum, hanya sekadarnya untuk membohongi pikiran dan perasaan sosial.”

Apakah Anda tahu bahwa para bandit kakap yang dipenjara oleh hukum sesungguhnya telah mengendalikan hukum dari balik jeruji besi penjara yang mewah? Andai saya tidak tahu, Anda mungkin tahu!

Rakyat korban Lapindo dan rakyat Indonesia yang urunan dalam APBN untuk menanggung kewajiban penguasa dari penguasa negara, adalah korban yang bergelimpangan....

Surabaya, 16 Pebruari 2009.

Pengemis Kaya

2009-01-16T07:19:00.000-08:00

Udara terasa panas menyengat di sekitar jam 11.30, hari Sabtu, 10 Januari 2009. Kawanan awan putih bergerombol-gerombol menggantung di langit muram.

Di jalan Kaliwaron Surabaya aku melintas. Sebuah jalan umum yang agak sempit di depan kampung bersebelahan dengan sungai kecil. Tampak seorang perempuan tua yang lusuh. Perempuan 70-an tahun itu berjalan menyusuri pinggiran jalan beraspal, dengan kaki telanjang.

Sekilas kulihat perempuan kumal itu menengadahkan tangan kepada seorang pekerja bengkel. Mengemis. Pekerja bengkel itu menggelengkan kepala. Mungkin pekerja bengkel itu tak menyimpan uang. Atau mungkin enggan memberi.

Tapi aku harus segera menjemput Gam yang jadual pulang sekolahnya jam 11.00 di hari Sabtu.

Setelah Gam kujemput dari sekolahnya, aku mencari pengemis itu. Ketemu. Aku melihat pengemis tua itu berjalan terus, tidak mencoba lagi meminta uang kepada orang-orang yang dilaluinya di kampung itu. Apa sudah terlalu banyak orang menolaknya sehingga ia mulai putus asa? Entahlah.

Aku berhenti sejenak, merogoh kantongku, tapi tak kutemukan uang. Lalu kuambil dompetku, kuambil uang secukupnya. Motor kujalankan lagi, mendekati pengemis tua itu. Aku ulurkan uangku kepadanya.

Matanya yang cekung sedikit berbinar. Sebelum habis ia mengucapkan kata terima kasih, aku tinggalkan dia. Nasibnya masih akan terus berjalan hingga malaikat maut datang kepadanya untuk membebaskan dirinya dari dunia yang terasa perih dan penuh adegan memuakkan ini.

Sekitar dua tahun lalu, aku pernah berjumpa dengan seorang pengemis perempuan tua di depan gedung BRI Tower Surabaya. Aku sedikit mengorek kehidupannya. Katanya, ia hidup sebatang kara, tak punya anak, suaminya sudah lama meninggalkan dunia. Ia tinggal sendiri, menyewa sebuah kamar di kampung Keputran.

Setiap hari pengemis perempuan tua itu berjalan keliling mengemis, memperoleh Rp. 10 hingga 20 ribu per hari. Jika beruntung kadang bisa mendapatkan Rp. 50 ribu. Tapi tak jarang juga kadang hanya sekadar memperoleh makan dan minum. Perempuan setua dia, yang jalannya sudah bongkok memakai tongkat, memang tak mungkin lagi bisa bekerja. Menyangga badannya sendiri saja susah-payah.

Dalam beberapa tahun ini tampaknya semakin banyak pengemis tua di kampung-kampung dan pinggir jalan raya atau di pinggir-pinggir perempatan jalan raya. Tapi dengan adanya program pemerintah untuk penertiban gepeng (gelandangan dan pengemis) serta anjal (anak jalanan), para pengemis itu tidak lagi berani mengemis di pinggir jalan raya. Jalan raya dibersihkan dari pemandangan pengemisan dan gelandangan. Mereka disembunyikan di balik ketiak pembangunan dan hukum yang menjijikkan.

Bagi pemerintah, kota tak boleh dikotori orang miskin. Kota milik kaum kaya. Kaum kaya pun mewajibkan diri mereka untuk memaki-maki para sopir angkot ataupun kopaja, bus kota, serta para pengendara sepeda motor yang sangat terampil menyusup-nyusup di sela-sela mobil kaum kaya, membuat jantung orang-orang kaya berdegup-degup kencang tanpa henti, takut cat mobilnya tersentuh dan tergores. Target pemerintah dan kaum kaya: kota harus steril dari penyakit yang bernama ‘kaum miskin’ yang menyakitkan mata mereka dan mengganggu kenyamanan mereka.

Kaum kaya yang tinggal di hunian-hunian moderen dalam perumahan-perumahan bagus juga memasang plang larangan masuk bagi para pengamen, pemulung serta pengemis. Tapi saya tak melihat ada larangan kepada para koruptor agar tidak masuk ke pemukiman kaum kaya itu. Mungkin, bisa jadi, tempat tinggal para koruptor memang di pemukiman yang bagus-bagus dan mewah.

Mereka tidak takut dengan penegak hukum sebab penegak hukum itu teman mereka sendiri. Meskipun banyak koruptor yang ditahan atau dipenjara, fasilitas dan kemewahan tetap saja mudah didapatkan, asalkan uang tersedia. Bahkan para penjahat ekonomi rakyat itu bisa dengan mudahnya menyuruh penegak hukum untuk melayani mereka, membelikan ini dan itu, menyediakan apa yang dimau. Asalkan uang tersedia.

Yang paling ditakuti para koruptor dan kaum kaya adalah pencopet, pencuri dan perampok. Dalam pikiran kaum kaya tertanam imajinasi, bahwa orang melarat itu adalah penjahat. Jika ada seorang pemulung membawa karung bekas dan tongkat pengorek tempat sampah maka orang kaya akan takut dan bergumam: “Jangan-jangan itu pencuri atau perampok?”

Dalam waktu yang sangat jarang, imajinasi itu benar. Saya yang tidak kaya kadang kehilangan ember atau sandal jelek di depan rumah ketika lupa tidak menggembok pagar rumah. Orang kaya atau orang berpendidikan tinggi tak akan mau mencuri ember dan sandal jelek. Yang mengambil kemungkinan besar orang miskin.

Soal curi-mencuri, orang kaya dan orang miskin, berpendidikan atau buta huruf, sama-sama ada yang menjadi pencuri. Tinggal menghitung, berapa besar hasil curian orang kaya atau orang berpendidikan, dibandingkan dengan besarnya hasil curian orang miskin atau tak berpendidikan. Target curiannya pun berbeda.

--------------------------

Sesampai di sebuah perempatan jalan di dekat kampung Mulyorejo, merah lampu lalu lintas menyala. Tampak di sekitar perempatan jalan itu persaingan iklan-iklan para politisi yang sedang merayu rakyat agar memilih mereka menjadi anggota dewan alias wakil rakyat. Di pinggir-pinggir jalan umum lainnya juga berderet persaingan iklan para politisi, berlomba besar dan tak mau kalah banyak dengan iklan promosi merek-merek dagang.

Seandainya persaingan iklan dalam bentuk spanduk dan baliho itu indah maka kota Surabaya itu akan menjadi tempat wisata senirupa politik. Tapi sayangnya iklan-iklan politik yang bersaing dengan iklan dagang di jalanan itu menambah pemandangan menjadi ruwet, ruwet dan ruwet. Kecuali ada gambar politisi di perempatan jalan yang sangat cantik memikat, yang pernah membuatku akan menabrak kendaraan di depanku gara-gara terpukau gambar cantik. Busyet!

Apakah pemerintah dan kaum kaya merasa terganggu dengan pemandangan iklan politik yang bersanding dengan iklan dagang itu? Bukankah yang bisa memasang iklan-iklan baliho besar itu mereka yang punya banyak uang?

Sebagian besar perasaanku muak melihat persaingan spanduk dan baliho para politisi di jalanan yang penuh dengan tulisan janji-janji, yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini terbukti hanya sebagai janji-janji palsu dan menjijikkan untuk didengarkan lagi. Mata ini terasa perih dan pedas melihat gambar-gambar para politisi yang seringkali dilalui para pengemis tua dan anak-anak jalanan yang tak bisa sekolah.

Belum lagi iklan produk-produk dagang di jalanan itu yang tak jarang hanya merupakan penipuan kepada masyarakat, bahkan bangunan iklan kadang tumbang mencederai dan membunuh orang di dekatnya.

Sementara itu masyarakat konsumen Indonesia masih sangat lemah dan mudah mau menerima begitu saja penipuan-penipuan yang dilakukan para saudagar. Setiap orang merasa hanya sedikit pulsa yang berkurang gara-gara mengikuti kuis SMS. Tapi jika terdapat sejuta orang yang masing-masing berkurang pulsanya Rp. 2.000,- per hari maka dalam sehari saudagar itu berhasil mendapatkan uang kuis sebesar Rp. 2 miliar per hari. Yang bodoh adalah alat memperkaya yang cerdik!
----------------------------

Lampu menyala hijau, motor bebekku melaju bersaing dengan kendaraan lain. Gam tampak menikmati perjalanan siang yang gerah itu. Tangannya mendekap erat pinggangku.

Aku sangat menyayangi Gam. Tapi aku menghukumnya jika ia berbuat nakal menyakiti temannya atau merusak barang secara sengaja. Bentuk hukumannya kadang berdiri dengan satu kaki selama setengah jam. Aku memang salah jika sekali waktu memukulnya dalam keadaan kesal.

Setelah hukuman itu selesai, aku menjelaskan kepadanya kenapa ia harus diberi sanksi atas perbuatannya yang merugikan orang lain atau merusak. Lalu aku memeluknya dan mengusap kepalanya. Jangan sampai ia berpikiran bahwa hukuman yang aku berikan itu sebagai kebencian.

Dengan cara begitu, ia menjadi sangat akrab dan dekat denganku. Autisnya semakin berkurang dalam kurun waktu empat tahun ini. Ia mulai dapat berkomunikasi dengan baik.

Dalam soal mengasuh dan mendidik anak, aku ingat petuah Suyoto sebelum menjadi Bupati Bojonegoro, yang rutin memberi ceramah agama melalui siaran JTV Surabaya. Ia mengatakan yang intinya begini: “Menjadi orang tua harus bersabar. Kalau ada orang tua yang marah-marah melihat anaknya yang nakal, berarti orang tua itu sudah kehilangan cara, kehilangan akal untuk mengarahkan agar anaknya tidak nakal.”

Selanjutnya Suyoto mengatakan: “Begitu pula dengan penguasa atau pemerintah. Pemerintah seharusnya bersabar dalam mengurusi rakyatnya. Jika pemerintah marah-marah kepada rakyat, berarti pemerintah sudah kehilangan akal.”

Petuah Suyoto itu sulit untuk diterapkan. Saya seringkali marah-marah kepada Gam yang seringkali nakalnya melewati batas dan sengaja seolah-olah meledek saya. Saya larang pipis di depan rumah dengan alasan kebersihan tapi malah disengaja kencing di dekat teras rumah. Saya larang membawa cacing tanah ke dalam rumah dengan alasan kotor tapi malah berteman dengan cacing-cacing tanah dibawa masuk ke rumah. Bukan hanya itu. Gam bahkan bermain dengan tawon, kelabang, kecoak, lalat, cicak, semut, dan serangga atau hewan apapun yang ia temukan ia jadikan mainan. Tentu saja itu membuat orang seisi rumah kami tidak dapat menyesuaikan diri dengan Gam dan marah-marah. Eyangnya yang paling sabar pun kadang dibuat marah, tapi setelah itu menangisinya.

Bahkan Suyoto sendiri tak mampu menjalankan petuahnya sendiri. Ketika ia sudah berhasil menjadi Bupati Bojonegoro, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengeluarkan tindakan pemerintahan berupa pemberantasan para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di pinggir-pinggir jalan umum dengan alasan ketertiban. Padahal selama ini para PKL di dalam Kota Bojonegoro membayar retribusi yang ditarik secara resmi oleh Pemkab Bojonegoro. Para PKL yang menolak di gusur paksa oleh pemerintahan Suyoto, dimarah-marahi dengan kekuatan gabungan satpol PP, polisi dan tentara.

Agar konflik antara Pemkab Bojonegoro dengan para PKL bisa diselesaikan dengan adil, terutama untuk keberlangsungan nafkah para PKL yang mandiri dan menyumbang pendapatan kepada pemerintah itu maka Komnas HAM mengupayakan mediasi. Saya belum tahu bagaimana hasil mediasi itu, hingga kini.

Berdasarkan informasi para relawan lokal di Bojonegoro, ternyata di antara para PKL ada yang orang kaya menjadi pimpinan paguyuban PKL, hanya memanfaatkan paguyuban PKL untuk kepentingan pribadinya, tak mau mengurusi masalah penggusuran PKL itu. Ia menjadi spion pemerintah untuk mengendalikan para PKL dengan imbalan.

Di manapun tempat perjuangan masyarakat, selalu ada para pengkhianat. Fenomena Londo Blangkon memang ada sejak jaman kolonial Belanda hingga neokolonial reformasi.

Barangkali Tuhan memang menyediakan manusia-manusia rendahan seperti itu sebagai alat uji pergerakan sosial menuju hijrah ke situasi lebih baik, sebagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan umatnya yang juga diganggu oleh para pengkhianat. Para pengkhianat perjuangan sosial seperti itu dibahasakan oleh Quran sebagai kaum munafik. Tata lahirnya tampak bermoral, tapi suatu saat menikam dari belakang.
--------------------------

Bicara tentang hidup para pengemis, apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara ini adalah potret-potret karakter bangsa ini. Dahulu Bung Karno terpaksa menerima modal asing untuk mengelola minyak dan gas bumi Indonesia dengan alasan belum mempunyai para insinyur yang pintar.

Tapi setelah Indonesia punya banyak insinyur pintar sepeninggal Bung Karno, malah kekayaan alam Indonesia yang melimpah sebagian besar diserahkan kepada pemodal asing. Nilai-nilai Pancasila menguap oleh api panggang kapitalisme yang menjanjikan kemakmuran global. Setiap aset publik satu persatu diprivatisasi. Rakyat kecil tinggal punya tubuh-tubuh mereka sendiri bersama dengan nasib buruknya, yang setiap saat akan diambil Yang Maha Pemberi Hidup.

Indonesia yang kaya ini menjadi negeri pengemis, mengemis-ngemis utangan kepada bangsa-bangsa maju yang sejak dahulu telah menjajah dan menguras kekayaan bangsa-bangsa lain. Lebih dari tiga setengah abad Indonesia dikuras Belanda, Inggris dan Jepang dalam penjajahan kuno, dan berlanjut pada penjajahan moderen hingga sekarang.

Pemerintah negeri kaya yang pengemis ini membiarkan rakyatnya yang tua-tua renta dan anak-anak kecil menjadi pengemis di jalanan. Kalaupun melarang, dengan cara kasar, mengusir dan memidanakan, lalu membuang begitu saja tanpa jalan penyelesaian. Para pemegang kedaulatan negara diperlakukan seperti sampah setelah tak kebagian harta kekayaan negara yang banyak dicaplok para koruptor dan raksasa asing.

Padahal para pengemis tua itu lahir dan sejak kecil hidup berperih-payah, bersimbah darah, berlinang air mata, menjalani hidup sejak jaman kekerasan kolonial Belanda hingga jaman pasca kemerdekaan. Jika dahulu mereka lari dikejar peluru musuh, kini mereka merangkak meniti hidup yang suram.

Negara ini memang sudah lama diurus oleh para intelektual bermental pengemis, tidak punya kepercayaan diri dan gemar meminta-minta. Sejak masih mahasiswa sudah diberikan keterampilan mengajukan proposal-proposal dana, yang bahkan dana-dana itu diambilkan dari para pengusaha yang ada di lorong-lorong kejahatan kemanusiaan dan kemaksiatan. Sejak sekolah sudah belajar untuk mengarang penggunaan dana fiktif.

Jika proposal-proposal pengemisan dana itu menjadi jembatan menuju kemandirian maka mungkin masih ada nilai baiknya. Tapi dalam kenyataannya proposal-proposal itu terlanjur menjadikan diri bermental pengemis, kehilangan independensi. Mereka memasang target kebahagiaan ada pada penuhnya digit angka kalkulator penghitung uang. Senyum bahagia para korban kejahatan kemanusiaan dan tegaknya keadilan di negeri ini hanya menjadi tujuan imajinatif.

Para pengemis intelektual itu masih akan melanjutkan tongkat kekuasaan negara dan hanya akan memperpanjang sejarah pengemisan negeri kaya yang mengenaskan ini. Mereka tak akan peduli dengan banjir peluh rakyat yang menderita, bahkan membiarkan peluru kekuasaan menembus tubuh-tubuh rakyat miskin yang ringkih yang sedang mempertahankan diri sebagai manusia, agar tidak diperlakukan seperti binatang.

Rakyat kecil sudah jenuh mendengarkan janji yang tak pernah ditepati. Rakyat kecil sudah sadar bahwa mereka hanya obyek atau alat bagi para politisi untuk meraih jabatan kekuasaan. Rakyat kecil sudah sadar bahwa kelak para pejabat itu akan mengerahkan akal untuk mengembalikan biaya-biaya politik yang mereka keluarkan. Hampir seabad kampanye-kampanye politik negara ini adalah kata-kata sombong, kosong dan palsu. Palsu! Palsu! Sekali lagi: PALSU!

Kini, rakyat kecil pun mulai terampil bermain drama uang politik, mengambil uang politik dari para politisi untuk dibagikan kepada teman-temannya. Hari ini mereka membagi uang si Anu, hari esok mereka membagi uang si Ina, esoknya lagi mereka berbagi uang politiknya si Ino, dan seterusnya. Soal mau memilih siapa, itu terserah mereka. Bahkan ketika ditanya mau memilih siapa mereka enggan menjawab. Katanya bingung.
-------------------------------

Gerimis menghiasi sore yang agak riuh. Di pinggir jalan raya Dharmahusada aku berhenti di sebuah warung nasi pecel. Rasanya nikmat menyantap nasi pecel lima ribuan rupiah seporsi dengan minum jeruk hangat seharga dua ribu rupiah. Lebih nikmat jika kubandingkan dengan sebutir roti Rp. 25 ribu dan segelas plastik minuman hot chocolate seharga Rp. 35 ribu yang pernah aku makan di sebuah kafe. Lebih enak dibandingkan nasi pecel serupa seharga Rp. 17 ribu yang pernah kurasakan di pusat makanan di sebuah mal.

Merasakan hidup ini tergantung suasana hati dan selera. Aku tak terlalu berselera dengan harga-harga tinggi di tempat-tempat mewah yang menipu imajinasi, selain uangku terbatas. Enaknya makanan bukan karena tempat dan harganya, tapi apakah cara memasaknya dan formulanya tepat, serta suasana hati yang tenang. Bagiku dan bagi orang miskin lainnya, makan di kandang sapi, di tengah sawah becek, atau di pinggir kali, sudah biasa. Tapi orang-orang kaya tak akan bisa.

Selain itu, bangsa yang pintar seharusnya tidak suka memberikan rente kepada pengusaha asing yang menjual merek dagang di Indonesia. Bangsa pintar seharusnya mampu memberdayakan ekonominya sendiri, ekonomi rakyat Indonesia, agar tidak selalu menjadi budak dan permainan ekonomi asing.

Bayangkan! Kita makan roti, minum kopi atau coklat bermerek Amerika Serikat, Swis, Italia atau Inggris yang bahannya dari Indonesia. Pemodal asing membeli bahan pangan dan minuman dari kita dengan harga sangat murah, lalu diolah dan diberi merek asing oleh pemilik lisensi merek asing, lantas dijual kepada kita dengan harga yang sangat mahal.

Hahaha.... kita dibodohkan oleh kapitalis asing! Kita membayar mahal barang kita sendiri yang pernah kita jual murah kepada merek asing itu. Jadi bangsa bodoh! Pantas jika tetap menjadi bangsa pengemis! Orang yang bodoh pasti merasa bangga dengan kebodohannya itu. Sok hebat! Sok keasing-asingan! Sok berduit! Padahal bangsanya sendiri dihisap.......

Tinggal beberapa sendok nasiku tersisa, ketenanganku makan ‘diganggu’ oleh seorang pengemis perempuan yang belum terlalu tua. Umurnya mungkin 50-an tahun. Aku rogoh saku depan, kutemukan hanya seribu rupiah. Tapi sebelum ia menerima uangku mendadak cepat-cepat pergi. Aku heran.

“Sudah lama menunggu di sini Mas?” tanya isteriku tiba-tiba. Aku memang makan di warung nasi pecel itu sambil menunggu isteriku pulang kantor. Kantornya di dekat warung nasi pecel itu.

“Nggak! Sambil makan ini,” jawabku.

Kami pun pulang. Di perjalanan aku bercerita kepada isteriku tentang pengemis di warung nasi pecel, yang tidak jadi menerima uangku.

“Ooooo... Pengemis itu? Mungkin dia tahu aku datang, lantas dia pergi,” kata isteriku.

“Memangnya ada apa dia takut sama kamu?” tanyaku.

“Ya, nggak takut. Mungkin dia hanya malu sama aku. Sebab aku pernah ketemu dengannya saat dia makan bakso, lagi bercerita bahwa dia menikmati menjadi pengemis. Katanya sehari kalau untung bisa mendapatkan Rp 100,- ribu. Sebulan bisa mendapatkan antara Rp. 600 ribu hingga sejuta rupiah. Ia merasa enak menjadi pengemis, dibandingkan menjadi pembantu rumah tangga yang disuruh-suruh majikan. Nah, saat dia cerita begitu, lalu ia melihat aku yang mendengarkan ceritanya itu,” isteriku menjelaskan.

Ada juga pengemis yang menikmati pekerjaan sebagai pengemis, enggan untuk tidak jadi pengemis. Apa bedanya dengan para pengemis intelektual yang enggan melepaskan watak pengemis mereka?
------------------

Perjalanan masih akan panjang. Negeri besar ini sedang berada di masa-masa yang sulit. Namun bukankah kesulitan itu sudah menjadi hal biasa? Dalam sebuah novel karya Sidney Sheldon (aku lupa judulnya) ada tokoh cerita yang mengatakan bahwa ‘hal yang biasa dialami tak akan menggetarkan jiwa.’

Kesulitan yang dialami rakyat kecil Indonesia akhirnya bukan lagi dianggap sebagai kesulitan. Bagaimana orang akan merasakan dirinya menderita jika seumur hidupnya hanya keadaan serupa dan tetap yang dijalaninya? Bagaimana orang akan dapat membedakan antara keadaan sengsara dengan mudah jika tak pernah merasakan mudah? Paling-paling hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya mempunyai rumah besar dan mobil yang bagus yang dilihatnya.

Tapi masyarakat Indonesia sejak jaman kuno hingga sekarang sudah memegang nilai dan kepercayaan bahwa kebahagiaan itu bersifat batiniah, tidak bergantung pada kepemilikan materi. Artinya, kebahagiaan bukan milik orang miskin atau orang kaya, tapi milik mereka yang mampu meraihnya.

Dan jika kelak rakyat mengalami sesuatu yang lebih baik maka jiwa mereka akan bergetar merasakan perubahan perasaan yang lebih baik. Siapa yang akan mampu menghantarkan rakyat Indonesia, tidak saja pada gerbang pintu kemerdekaan, tapi masuk ke dalam ruang kemerdekaan dan kesejahteraan serta keadilan sosial yang dituju oleh berdirinya sebuah negara Indonesia?

Lantas akupun bertanya-tanya: dengan cara apa bangsa yang kaya yang sedang bermental dan menjadi pengemis ini akan dapat berubah menjadi bangsa yang terhormat? Bagaimana caranya agar rakyat Indonesia ini terbebas dari sistem pendidikan formal dan informal yang menciptakan mental-mental pengemis?

Apakah bisa bulan depan ini sudah tak ada lagi para pengemis tua yang melanjutkan deritanya di jalanan, sebab toh dalam beberapa bulan atau tahun lagi mereka akan meninggal dunia? Apakah para pengemis tua renta itu akan mati di jalanan atau di kamar kumuhnya, mati sebagai pengemis?

Ini negara macam apa, sehingga setelah lebih dari 63 tahun membangun tapi belum juga bangun?

Jika seumpama ada satu pemimpin di antara seribu orang Indonesia yang rela menafkahkan dirinya untuk membangun Indonesia, setiap seribu orang Indonesia akan lebih mudah untuk mampu bangun dari kegelapan yang panjang.

Satu pemimpin di antara seribu itu mampu mengawal terwujudnya konsensus publik: tidak korupsi, mandiri, saling melayani, saling membantu, berjuang bersama mengembalikan kekayaan negara dari tangan asing. Siapa yang melanggar konsensus itu dihukum berupa hukuman hidup bercampur dengan gorila di kebun binatang Ragunan dan Wonokromo seumur hidup. Bagaimana ini?

Surabaya, 14 Januari 2008

Kiamat 2009

2009-01-01T18:43:00.000-08:00

Malam tahun baru 2009, rintik hujan bagai air mata yang enggan meninggalkan masa lalu. Ada tanggungan masa lalu yang banyak belum terselesaikan dan akan menjadi beban di masa depan. Masa depan yang akan semakin menumbuhkan generasi pesta-pora, wujud pelarian atas beban berat yang diwariskan para pendahulu.

Oh iya, aku lupa tidak membawa jas hujan. Malam itu, dari posko relawan korban Lapindo di Desa Gedang Sidoarjo aku mau pulang ke Surabaya. Terpaksa membiarkan tubuhku dibasahi perlahan-lahan oleh rintik hujan yang tak deras. Sepeda motor kujalankan perlahan. Tubuh semakin basah di jalanan, mengingatkanku masa remaja di desa, sering kehujanan di tengah hutan ketika mencari kayu bakar.

Jalanan malam tahun baru, meski ramai kendaraan bermotor tapi tampak lesu. Kadang-kadang di beberapa bahu jalan tampak para remaja bergerombol. Semakin mendekati kota Sidoarjo, kelihatan para penjual terompet duduk lesu di dekat dagangan terompet mereka yang ditutupi plastik transparan pelindung hujan. Tak seperti malam tahun baru sebelumnya di mana para penjual terompet bisa lebih beruntung karena tak hujan, sehingga banyak orang yang membeli terompet.

Bukan maksudku menyalahkan hujan. Tidak. Hujan adalah komponen alam, turun atau tidak, bergantung pada hukum alam yang diciptakan Tuhan. Malam itu para pedagang terompet mungkin kesepian rezeki, siapa tahu di lain hari mendapatkan kelimpahan rezeki. Toh mereka berjualan terompet hanya menjelang tahun baru. Setelah itu kan berjualan barang lainnya.

Hari terakhir tahun 2008 terasa menyesakkan dada, mendengar berita-berita yang menyedihkan. Ada berita tentang terdakwa pembunuh mendiang Munir diputus bebas. Alangkah malangnya para korban ketidakadilan di negeri ini yang masih sulit mengungkap kebenaran untuk mencari keadilan yang selama ini seringkali tersembunyi di balik jubah kekuasaan. Ya kekuasaan politik, ya kekuasaan uang. Apakah Munir meninggal karena gempa Jogja?

Kadang para ahli memaksakan diri membuat logika ilmiah yang tidak logis. Ya ahli hukum (termasuk hakim), ahli geologi, ahli pemboran, ahli pers, dan lain-lain. Bungkusnya tentu ilmu pengetahuan. Biasanya karena konspirasi busuk. Kata tokoh sufi Indonesia, DR. Jalaluddin Rahmat, kalau menilai sesuatu tindakan orang yang berkaitan dengan pihak lain itu kuncinya UUD atau UUS. Jika ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya seks, maka itu bukan jalan Tuhan.

Ada lagi Pak, UUP, ujung-ujungnya popularitas. Yang bahaya adalah UUTJ, ujung-ujungnya tidak jelas, seperti nasib korban Lapindo yang jelas tambah merana.

Akhir tahun 2008, malang pula bagi saudara-saudara bangsa Palestina yang semakin terpuruk dalam kepedihan hidup puluhan tahun digerus oleh kekuasaan yang tiran yang haus darah. Anak-anak Palestina pun harus menanggung beban berat, pundak mereka ditumpangi masa depan yang tidak pasti.

Setiap hari anak-anak Palestina disuguhi adegan kekerasan dan kematian. Bahkan mereka sendiri sewaktu-waktu terancam kematian dan cacat. Manusia adalah makhluk paling ganas, lebih ganas dibandingkan harimau paling ganas di dunia ini. Anehnya, meskipun manusia di dunia mempunyai tatanan, tapi seringkali tatanan itu tak berguna.

Konflik Palestina-Israel memang sisa dari konflik politisasi dan konservatifisme agama yang dilatarbelakangi politik kekuasaan dan egosentrisme kebangsaan. Bangsa Bani Israel merasa paling tinggi, bangsa pilihan Tuhan. Perebutan tanah berdarah itu memang diramalkan hanya bisa berakhir di akhir zaman. Tapi manusia sebagai pelaku zaman tentu harus mengusahakan meminimalisasi konflik itu.

Di akhir tahun itu pula posko korban Lapindo semakin sepi. Posko yang didirikan untuk memberikan edukasi dan menyatukan korban Lapindo kini mulai ditinggalkan para korban. Sejak peristiwa kesepakatan cicilan Rp. 30 juta antara para wakil (elite) korban Lapindo dengan pihak Lapindo dan Presiden SBY, banyak kekecewaan di kalangan grassroot korban Lapindo.

Kesepakatan di istana negara itu telah membawa perpecahan yang semakin meluas. Para wakil pengurus korban Lapindo dari berbagai kelompok yang biasanya rutin berdiskusi di posko, kini mereka mulai saling menjauh. Satu kelompok dengan kelompok lain saling curiga, saling membenci, meski ada pula yang sekadar saling acuh. Apakah keadaan seperti memang telah dikondisikan dan dirancang?

Lapindo telah memaksakan berbagai macam cara penyelesaian yang membuat para korban terpecah-belah. Alasannya bermacam-macam. Kami para relawan kesulitan menyatukan mereka, meski tak harus memilih satu cara penyelesaian. Terserah mereka mau memilih cara mana, tapi sayangnya justru terbelah-belah.

Anak-anak cucu kita dibebani oleh demokrasi yang telah rusak. Bagaimana tidak, seperti halnya kasus semburan lumpur Lapindo yang semestinnya menjadi tanggung jawab korporasi penambang, malah membebani rakyat dan negara. Bahkan hukum yang buruk seperti Perpres No. 14 Tahun 2007 masih bisa direduksi lagi (tidak dipatuhi) oleh Lapindo, anak Grup Bakrie.

Presiden SBY pun dibuat tak berkutik. Masyarakat korban Lapindo yang mendukung Perpres No. 14 Tahun 2007 pun harus menanggung kekecewaan sebab Presiden SBY tidak mampu berbuat apa-apa ketika Lapindo tidak patuh pada Perpres itu. Sebuah korporasi yang makan dan menghisap kekayaan rakyat malah bisa melangkahi dan merusak tatanan negara. Ini negara demokrasi jenis apa? Demokrasi model apa? Demokrasi cara apa?

Jangankan di soal transparansi pengelolaan migas, di soal kepatuhan dengan Perpres yang sudah melanggar hak rakyat itu saja tidak ada.

Ketika ada berita tentang pembunuhan sekitar 300 warga Palestina membahana, reaksi keras muncul di mana-mana terutama dari komunitas intelektual yang berembel-embel Islam. Tapi apakah mereka kelelahan dan tak punya tenaga selama lebih dari dua tahun melihat 70 ribu korban Lapindo yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, menderita sakit, menjadi gelandangan, mati ngenes, sakit jiwa, terjerat dalam hidup yang tak pasti berkepanjangan?

Apakah kemanusiaan itu hanya diperjuangkan dalam lingkaran ideologi, agama, golongan, suku, bangsa yang sama? Apakah karena lawan bangsa Palestina itu bangsa Yahudi lalu para hamba Allah berteriak-teriak tidak terima? Apa reaksi kita melihat ratusan ribu bangsa Aceh dibunuh secara kejam? Apa tanggapan kita ketika isteri-isteri para tentara Fretilin diperkosa oleh saudara-saudara kita sendiri?

Apa reaksi kita ketika anak-anak kita dibohongi untuk mengonsumsi makanan produksi kapitalis yang diracuni dengan bahan pengawet, zat pewarna dan bahkan dicampuri melamin? Apa yang bisa kita berbuat ketika alam negeri ini dirusak para pemodal penambang dan perusak hutan sehingga menimbulkan bencana berkepanjangan dan memakan ribuan korban nyawa setiap tahun?

Apakah dengan mengenakan jilbab dan peci serta baju takwa lalu beteriak-teriak Allahu Akbar – Allahu Akbar, mengecam zionis Yahudi, tapi diam membisu melihat kejahatan kemanusia di sekitar kita, lantas Tuhan akan memberikan surga indah di akhirat?

Apakah kita diam saja jika yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu golongan kita sendiri? Mengapa kita diam – tak ada tentangan dengan teriakan Allahu Akbar - ketika melihat pejabat yang mengeluarkan surat administrasi negara untuk membebaskan jerat pidana penjarah dan perusak hutan rakyat?

Ataukah diamnya kita karena kita malah bisa turut menikmati uang para penjahat kemanusiaan itu, dan bahkan lantas disumbangkan kepada para korban kejahatan yang berdalih atas nama kemanusiaan?

Jangan-jangan otak kita telah tertulari doktrin kemanusiaan yang bodoh? Bagaimana tidak bodoh, jika kita diam melihat kejahatan kemanusiaan karena kita turut menikmati uang penjahat kemanusiaan itu dan menyumbangkan kepada para korban dengan dalih kemanusiaan? Orang tidak sekolah pun tahu itu adalah kebodohan.

Menurut Slank, hanya orang stupid dan tidak sekolah yang membuang comberan lumpur sembarangan. Lalu apakah kita tidak lebih bodoh jika mau menyumbangkan kekayaan para penjahat kemanusiaan kepada para korbannya? Itu bukan sumbangan, tapi pengembalian bagian kecil dari sekian banyak yang telah dirampok para perampok.
----

Beberapa truk besar mendahului motorku. Beberapa kali pula coberan air hujan menampar wajah dan badanku dari arah ban truk-truk itu. Mulutku memaki, tapi hatiku menyadari bahwa aku sedang berada di jalan milik umum, bukan jalanku sendiri. Para sopir truk itu adalah para pekerja keras yang mengejar waktu, siapa tahu esok hari adalah jatuh tempo anaknya membayar uang sekolah, atau isterinya lagi sakit menunggu di rumah. Mereka yang dalam jalan kebaikan pekerjaannya adalah para syuhada, yaitu: orang yang bersungguh-sungguh berbuat di jalan Tuhan.

Bukan syuhada, tapi hanya makhluk jadi-jadian alias pura-pura jika mulutnya bicara atau berteriak tentang kebenaran, tangannya menggoreskan tulisan keadilan dan kebenaran, tapi memakan makanan dan menerima uang dari para penjahat kemanusiaan. Jika advokat ia adalah advokat sesat. Jika ulama ia adalah ulama murtad. Jika guru, ia adalah guru penipu. Jika budayawan, ia adalah budayawan kentut monyet. Jika wartawan ia adalah wartawan rombeng. Jika pengusaha, ia adalah pedagang nasib orang.

Intelektual seperti itu sebakat dengan para politisi yang biasa menjual otoritas atau jabatan, memboros-boroskan harta negara, membuat rakyat menjadi melarat.

Jika seandainya Tuhan kelak di akhirat memberikan surga para hamba sahaya penjahat kemanusiaan seperti itu maka aku akan memprotesNya dan lebih baik aku tidak usah masuk surga bersama-sama dengan para cecunguk kemanusiaan seperti itu!

Asalkan tidak berkumpul dengan para pengkhianat dan pembual kemanusiaan itu maka aku rela masuk neraka saja! Sekeras-keras sakitnya di neraka masih lebih menyakitkan melihat perilaku para penipu dan pembohong kemanusiaan itu yang mengenakan baju kemunafikan dengan bangganya, yang mereka berikan nama “profesi”.

Matanya buta ditutupi tabir materi dunia yang tak akan dibawa ke liang kubur. Jiwanya mati dan hanya menjadi drakula-drakula kemanusiaan bergentayangan berkampanye soal humanisme dan keadilan. Jarak antara dirinya dengan Tuhannya dihalang-halangi oleh pengabdiannya kepada materi.
---

Umurku semakin bertambah, tak setangguh waktu remaja. Ketika masih remaja aku malah senang diguyur hujan sewaktu memikul rencek kayu dari hutan, atau sedang mencangkul di ladang. Guyuran air hujan menambah badan mudaku menjadi segar. Tapi malam tahun baru kemarin itu aku sampai di rumah menggigil kedinginan. Isteriku sedikit memarahiku, gara-gara aku lupa tidak membawa jas hujan. “Kalau begitu kamu kan bisa sakit!” katanya agak galak. Aku suka melihat kemarahannya.

Anak-anakku yang masih kecil-kecil menyambutku dengan tawa riang. “Ayah kok gak bawa jas hujan sih? Jadinya basah deh,” kata Cempluk, anak perempuanku yang masih berumur lima tahun itu. Aku hanya menjawab dengan senyum.

Segera kubersihkan diriku. Mandi. Setelah itu, aku bermain dengan anak-anakku. Rasa lelah dan gundah sejenak punah.

Dalam hatiku bergumam, anak-anakku pun harus turut menanggung beban dosa yang telah dilakukan para penjahat kemanusiaan.

Anak pertamaku, Gam, terkena autis. Menurut dokter yang memeriksa hasil penelitian laboratorium atas darah, kotoran dan rambutnya, dalam tubuh Gam tercemar toksin yang diduga sejak masih di kandungan ibunya. Gara-garanya, isteriku senang makan kerang dan ikan laut dari pantai Kenjeran yang telah tercemar limbah industri. Kadar merkurinya tinggi.

Sewaktu isteriku hamil mengandung Gam, aku memang tak bisa menungguinya cukup, karena menjadi relawan di Pulau Buton, mengurusi para pengungsi korban kerusuhan Maluku.

Merawat Gam yang autis membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kadang aku juga menjadi tidak sabar jika hiperaktifnya menyerang dan merugikan orang lain yang tidak bersalah.

“Bagaimana korban lumpur Lapindo?” tanya isteriku.

“Sudahlah, mari kita bicara yang lain! Untuk apa membahas korban Lapindo? Wong pemangku kewajibannya saja abai dan tidak peduli!” jawabku seolah serius.

“Lha untuk apa ke posko relawan sampai malam?” tanya isteriku.

“Hanya mau cari terompet di Porong apa sama dengan terompet Surabaya,” jawabku bercanda.

“Terus, kok nggak bawa terompet?” tanya isteriku.

“Nggak jadi. Mending biar malaikat Isrofil saja yang meniupkan terompetnya,” jawabku bergurau.

“Mau kiamat?”

“Jika seumpama Allah tidak iba melihat bayi-bayi yang menangis di malam hari, hewan-hewan melata dan orang-orang yang berurai air mata dalam sujudnya di tengah malam, maka Allah sudah murka melihat manusia-manusia yang telah banyak melakukan dosa.”

Jika dalam waktu yang sering kita sudah melihat murka Tuhan dengan banjir bandang gara-gara hutan dihabiskan secara legal dan ilegal, semburan lumpur Lapindo gara-gara motif ekonomi (penghematan), tsunami Aceh, tanah longsor, dan lain-lain, apakah berarti Tuhan sudah tidak iba lagi melihat ketiga faktor penyebab iba itu?

Apakah berarti kita sudah keterlaluan? Mungkin iya. Bahkan jangan salahkan siapa-siapa jika negara ini kelak akan bubar dan bercerai-berai jika ketidakadilan terus berkuasa.

Surabaya, 1 Januari 2009.
Matahari tergelincir ke arah Barat, terbitnya dari Timur. Utara dan Selatan poros bumi. Mata angin tak dapat bersatu kecuali di satu titik tak ada jarak. Ia adalah nol, netral, tawar, tak berasa, tak berwarna. Tapi dunia tak mungkin hanya itu.

.

PERPRES TONG PES

2008-12-06T21:00:00.000-08:00

Tanggal 3 Desember 2008 ada sebuah peristiwa sejarah hukum yang mengenaskan. Kacamata hukum memandang itu luar biasa. Apa itu? Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14 Tahun 2007) gugur di istana negara, menjelma dalam kesepakatan perdata di tangan orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum utuh.

Sembilan wakil korban Lapindo asal Perumahan Tanggung Angin Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo, menyepakati tawaran Nirwan Bakrie yang mewakili Lapindo Brantas Inc, untuk mencicil sisa ganti rugi jual-beli tanah dan rumah korban lapindo yang masih 80 persen itu dengan cicilan sebesar Rp. 30 juta per bulan. Hasil itu disambut dengan demo korban Lapindo lainnya di Sidoarjo yang menolaknya.

Di luar kacamata hukum, itu sukses Lapindo kesekian kalinya memecah-belah warga korban Lapindo. Harus diakui, Lapindo lebih hebat dibandingkan para relawan pendamping korban Lapindo. Sebab, Lapindo dibantu kekuatan pemerintah.

Kronologi Perpres 14 Tahun 2007

Setelah semburan lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006 mulai menghancurkan pemukiman penduduk sekitarnya, pemerintah tidak mengambil kebijakan yang tegas dan tepat untuk menyelamatkan korban. Saat itu pemerintah menyatakan bahwa masalah itu menjadi tanggung jawab Lapindo. “Pemerintah tak akan mengeluarkan uang sesenpun. Itu tanggung jawab Lapindo,” kata pemerintah waktu itu.

Statemen pemerintah itu tampak dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 (Keppres No. 13 Tahun 2006) yang membebani tanggung jawab semburan lumpur Lapindo seratus persen, sebagaimana disebutkan dalam diktum ke-lime Keppres itu: “Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya.”

Bahkan biaya pelaksanaan tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo dibebankan sepenuhnya kepada Lapindo Brantas Inc. (diktum ke-enam Keppres No. 13 Tahun 2006).

Entah siapa yang menjadi pembisik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga Keppres No. 13 Tahun 2006 yang menjadi ‘angka sial’ bagi Lapindo itu diganti dengan Perpres No. 14 Tahun 2007.

Eliminasi Keppres No. 13 Tahun 2006 dengan kelahiran Perpres No. 14 Tahun 2007 lebih menguntungkan anak Grup Bakrie itu sebab berdasarkan pasal 15 Perpres tersebut ditentukan bahwa masalah sosial kemasyarakatan korban pada peta terdampak 22 Maret 2007 akibat semburan lumpur itu dibebankan kepada Lapindo, sedangkan di luar peta 22 Maret 2007 itu menjadi beban negara.

Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada Lapindo, sedangkan biaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Cara penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan korban Lapindo dalam peta terdampak 22 Maret 2007 adalah dengan “jual-beli” tanah dan rumah korban Lapindo yang terkena dampak semburan lumpur. 20 persen dibayar di muka, sisanya 80 persen dilunasi paling lambat sebulan sebelum masa kontrak dua tahun habis. Demikian ketentuan pasal 15 Parpres No. 14 Tahun 2007.

Tong pes

Dalam pelaksanaannya, pembayaran uang muka 20 persen dilakukan dengan cara kelompok per kelompok berkas, dalam gelombang waktu yang berbeda-beda. Kini, jatuh tempo pelunasan pembayaran 80 persen itu sudah terlewati bagi sebagian besar kelompok korban yang ada, sejak Maret 2008 lalu.

Jangankan pelunasan 80 persen, ternyata masih ada ratusan berkas yang belum menerima pembayaran 20 persen, dipaksa Lapindo mengikuti cara relokasi. Di Desa Kedungbendo masih ada 182 berkas dan di Perumtas I Tanggulangin ada 48 berkas belum dibayar 20 persen, termasuk lebih dari 600 kepala keluarga yang mengungsi di Pasar Porong Baru. Belum lagi kelompok-kelompok korban yang ada di Gempolsari, Jatirejo, Renokenongo yang sama sekali belum menerima uang pembayaran 20 persen itu (data Posko Korban Lapindo di Desa Gedang).

Tak kalah mengenaskan, bagi korban yang kadung mau mengikuti program pembayaran tunai bangunan dan tukar tanah (relokasi) ternyata banyak yang menangis karena belum dibayar uang muka 20 persen dan tanah relokasinya belum jelas. Tidak cocok dengan yang diiklankan di media-media massa. Korban Lapindo yang ‘tertipu’ itu dalam kelompok Gabungan Korban Lapindo (GKLL) dan Pagarekontrak yang selama ini paling lama mengungsi di Pasar Porong Baru.

Korban yang belum dilunasi 80 persen datang ke Jakarta. Dengan dalih masalah ekonomi global, di hadapan Presiden SBY terjadi negosiasi yang membenarkan cicilan Rp. 30 juta per bulan. Sementara itu pemerintah menyatakan menutup pintu negosiasi, padahal gelombang korban Lapindo yang menolak hasil negosiasi di sitana negara itu jumlahnya juga masih ribuan, dari kelompok yang berbeda-beda.

Tragedi hukum yang terjadi adalah bahwa Perpres No. 14 tahun 2007 sebagai regulasi ternyata tidak dipatuhi oleh Lapindo, lantas digeser bentuknya dari hukum publik menjadi hukum perdata. Pun penggeseran tersebut belum dapat memenuhi kedudukan hukum para wakil korban Lapindo dari kelompok tertentu, yang tentunya tak dapat mewakili seluruh korban yang ada.

Dari segi hukum, bagi warga dalam satu kelompok pun yang tidak menyetujui hasil negosiasi dalam istana negara itu berhak untuk melakukan aksi opt out (memilih keluar) dari kelompok yang diwakili oleh orang yang tidak dipercayainya. Bagi kelompok korban yang tak terwakili tentu tak boleh dipaksa tunduk dengan hasil negosiasi wakil kelompok yang lainnya. Grup Bakrie dibiarkan Presiden SBY tidak patuh dengan Perpres, lalu apa korban lumpur mau dipaksa patuh hasil negosiasi yang menabrak Perpres?

Pemerintah telah kehilangan kewibawaannnya dalam kasus lumpur Lapindo, yang masih akan menyisakan persoalan dan jalan panjang. Jika terhadap ketentuan hukum publik berupa Perpres itu mudah disimpangi, apalagi terhadap produk hukum perdata berupa hasil negosiasi yang menabrak ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007. Lebih gampang lagi disimpangi.

Solusinya hanya satu. Pemerintahan yang tegas dan berwibawa. Kemarahan seorang Presiden atas penelantaran nasib rakyat korban seharusnya membuahkan garis kebijakan tegas. Perpres No. 14 Tahun 2007 harus dijalankan Lapindo. Jika tidak, diberi sanksi, sebagai ciri hukum yang adil dan pasti. Jika perlu Grup Bakrie dipailitkan oleh pemerintah untuk mempercepat pemberesan seluruh kewajibannya kepada korban Lapindo. Kepailitan bukanlah akhir hidup sebuah korporasi, sebab dalam proses kepailitan itu kegiatan usaha tetap berjalan atas izin Hakim Pengawas.

Apa guna membuat Perpres jika hanya dijadikan tong pes alias gentong kempes yang tak dihargai? Jangan sampai contoh buruk pelaksanaan hukum itu akan menjadi preseden yang berlanjut dalam pemerintahan selanjutnya. Jika ditiru, semua orang boleh dong tidak patuh regulasi pemerintah, dengan dalih ini dan itu?

Nasib Rakyat di Tangan Saudagar

2008-12-01T04:28:00.000-08:00

Kita mempunyai presiden berlatar belakang militer-intelektual. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seorang purnawirawan jendral Angkatan Darat dan doktor dalam bidang ilmu pertanian. Setidak-tidaknya memahami bagaimana manajemen pertahanan negara, sekaligus memahami pembangunan pertanian yang juga menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Bagaimana kenyataannya di tahun penghujung jabatannya?

Wakil presidennya adalah Muhammad Jusuf Kalla (MJK), merupakan seorang pengusaha, pedagang (saudagar) tulen yang kaya-raya dengan seabrek pengalaman dalam mengelola perusahaan bermerek (keluarga) “H. Kalla” yang sangat terkenal kebesaraanya di Indonesia bagian Timur. Untuk itulah MJK selaku Wakil Presiden ditugasi untuk menyusun program pembangunan ekonomi.

Tak lupa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (dahulu Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri) adalah Aburizal Bakrie, juga saudagar kaya-raya dengan perusahaan yang bermerek “Bakrie” yang juga sangat terkenal itu yang konon terkaya di Asia Tenggara. Bagaimana peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia kini?

Resesi kemakmuran?

Saudagar yang menjadi pejabat negara tak selamanya terampil mengurus kebutuhan rakyat. Bisa jadi konsentrasinya terbelah. Tak tahu seperempat, setengah, dua pertiga, atau berapa kadarnya, kemampuan intelektualnya tak dapat meninggalkan nasib usahanya. Kemungkinan ‘selingkuh’ dari rakyat bisa terjadi.

Abu Bakar Shidiq ketika ditunjuk menjadi khalifah, ia tinggalkan dagangannya. Seratus persen mengurus negara. Konsenstrasinya tak boleh pecah, sebab mengurus negara itu amanat besar, tak boleh main-main dijadikan pekerjaan sampingan. Bahkan Umar bin Khatab ketika terpilih menjadi khalifah juga melarang anaknya menjadi pengusaha (peternak) sebab takut tercampur dengan penggunaan fasilitas negara.

Meninggalkan dagangan, atau melarang anaknya berdagang, yang dilakukan dua contoh pemimpin negara yang berpusat di Madinah itu tentu bukan akal-akalan. Bukan sekadar tidak tercatat memiliki saham atau tidak terdaftar sebagai pengurus perusahaan. Secara formil dan materiil memang benar-benar membersihkan diri dari potensi konflik kepentingan negara dengan pribadi atau keluarga.

Akibatnya, jika ada rakyatnya yang miskin tersembunyi di desa terpencilpun akan tahu dan segera diurus. Pikiran dan tenaganya fokus kepada rakyat, tak perlu menghubungkan nasib rakyat dengan kelangsungan usahanya.

Tetapi tampaknya kisah nyata masa lampau itu tak dijadikan contoh yang baik bagi para pengurus negeri ini. Jangankan rakyat miskin tersembunyi, puluhan ribu korban Lapindo yang sengsara selama lebih dari dua tahun, yang menjadi konsumsi kabar internasional pun tidak memperoleh penyelesaian nasib yang serius.

Korban Lapindo mengalami resesi kemakmuran. Meski menurut penelitian setidaknya separoh penduduk sekitar Blok Brantas hidup dalam ekonomi yang pas-pasan dan cenderung miskin, tetapi sebelum munculnya kasus semburan lumpur itu mereka masih hidup nyaman, anak-anak bisa sekolah, para orang tua masih bisa bekerja. Mereka pernah makmur dalam pengertian secara perasaan sebagai rakyat kecil yang biasa hidup apa adanya dan nerima ing pandum (tidak serakah).

Pada mulanya mereka tidak tahu jika di tempat tinggal mereka tersimpan kekayaan gas yang besar. Mereka tidak tahu adanya pemboran gas di Sumur Banjar Panji 1 Porong itu. Bahkan informasi yang mereka terima adalah rencana usaha peternakan, bukan pemboran migas.

Para korban Lapindo itu juga tidak mengetahui bahwa pemerintah kabupaten Sidoarjo hanya gigit jari, tidak memperoleh bagian apa-apa dari eksploitasi gas di wilayahnya. Mereka juga tidak mengetahui bahwa izin lokasi pemboran di Sumur Banjar Panji 1 itu melanggar kaidah jarak minimum dan menabrak Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sidoarjo waktu itu. Itu semua menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan meninggalkan asas partisipasi rakyat.

Di tangan saudagar

Sejak dahulu banyak kalangan mengingatkan pemerintah, agar nasib rakyat korban Lapindo tidak diserahkan face to face dengan Lapindo. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya tentang kasus Lapindo itu telah menyarankan agar nasib korban Lapindo ditangani pemerintah dengan dana negara lebih dulu. Selanjutnya pemerintah dapat meminta ganti kepada Lapindo jika memang Lapindo bersalah. Secara hukum, menyatakan Lapindo salah dalam pemboran tak perlu menunggu putusan pengadilan, tapi cukup dengan keputusan administrasi pemerintah didasarkan hasil investigasi.

Alih-alih begitu, kini setelah bisnis Grup Bakrie mengalami masalah keuangan, malah ribut dalam pemerintahan, menganggu kinerja pemerintah. Menteri kesejahteraan akan pusing memikirkan kejatuhan korporasinya. Nasib korban Lapindo yang menjadi tanggung jawab Lapindo menurut peta terdampak 22 Maret 2007 menjadi tidak jelas dengan alasan bahwa Grup Bakrie kesulitan finansial.

Ini menjadi negara aneh. Bagaimana nasib rakyat yang tertimpa bencana (akibat eksplorasi gas) diserahkan kepada saudagar yang mempunyai kepentingan mengamankan diri dari kasus semburan lumpur Lapindo? Kalau kebijakan itu dianggap dan terbukti sebagai sebuah kesalahan, apakah tak ada niat untuk merevisi kebijakan yang tidak bijak itu?

Jelas bahwa berlarut-larutnya nasib puluhan ribu korban Lapindo yang dibiarkan oleh pemerintah benar-benar menjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pemerintah mestinya mempunyai kewajiban untuk memenuhi, melindungi, menegakkan HAM (pasal 28 I ayat (4) UUD 1945).

Bahwa dengan sifat hukum HAM yang perlindungannya universal maka pemerintah Indonesia dapat dipersoalkan dalam forum HAM internasional sebab tidak dapat melindungi warga negaranya sendiri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sudah tidak lagi digubris oleh pemerintah seharusnya mulai membawa kasus itu ke forum hukum HAM internasional. Padahal para ahli geologi sudah melakukan forum ilmiah internasional dalam meneliti dan menilai penyebab semburan lumpurnya.

Di penghujung tulisan ini, saya hanya mengingatkan, bahwa di tangan para saudagar itu negeri ini telah dijual. Keselamatan rakyat dijadikan jaminan harga diri dan utang-utang mereka atas besarnya biaya pencalonan diri mereka selaku para pemimpin negara. Pembangunan dengan dana negara 100 persen hingga kini masih hanya memunculkan kualitas 40 – 50 persennya saja. 50 persennya dianggap keuntungan di muka yang mereka bagi beramai-ramai. Bukan hanya saudagar tulen. Meski itu prajurit, aktivis, akademis, jika kakinya menginjak altar kekuasaan, berubah menjadi saudagar. Nasib rakyat diperdagangkan.

KEJAHATAN PENELANTARAN KORBAN LAPINDO

2008-11-01T06:25:00.001-07:00

Sejak peristiwa semburan lumpur Lapindo terjadi pada tahun 2006, saat itu khusus Puskesmas Porong mencatat kunjungan penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) masih sekitar 26 ribu orang, tapi kini secara fantastik telah mencapai angka 46 ribu orang (Bambang Catur Nusantara, WALHI Jatim).

Sebenarnya ada bermacam-macam jenis penderitaan korban Lapindo. Berdasarkan penuturan para korban Lapindo, ada beberapa korban Lapindo yang gila dan mati ngenes. Sayangnya fakta-fakta seperti itu ada yang mendata secara khusus.

Pada Maret 2008 ini ada dua orang korban Lapindo yang meninggal dunia akibat gas beracun, yaitu: Bu Luluk dan Pak Sutrisno warga Jatirejo. Lalu bulan Mei 2008 ada dua lagi korban Lapindo yang meninggal dunia karena sesak nafas, yaitu: Pak Yakup dan Bu Qoriatul dari Siring. Hasil pemeriksaan RSUD Sidoarjo sewaktu mereka masih menderita sesak nafas menunjukkan adanya bayangan gas di usus serta indikator lainnya yang menunjukkan adanya gas beracun dalam tubuh mereka.

Berdasarkan data Tim Ahli Pemprov Jawa Timur yang meneliti kondisi lingkungan dan keadaan sosial di wilayah sekitar semburan lumpur Lapindo, disebutkan bahwa konsentrasi gas hidrokarbon (H2S) telah mencapai 55.000 ppm, padahal ambang batas yang diperbolehkan maksimum 0,24 ppm.

Belum lagi jika harus diteliti senyawa-senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) yang mencapai lebih dari 100 senyawa kimia, yang apabila konsentrasinya melebihi ambang batas juga menjadi bahaya bagi kesehatan masyarakat, termasuk yang sering melalui atau berdekatan dengan lokasi semburan lumpur Lapindo.

Bisa jadi akan terjadi keadaan yang jauh lebih mengerikan dalam waktu lima hingga 10 tahun ke depan, seperti penyakit slow learner (lambat berpikir), tumor, kanker.

Membohongi masyarakat

Penanganan kasus lumpur Lapindo itu memang tampak aneh. Banyak terjadi pembohongan publik menyangkut keadaan korban Lapindo, termasuk cara-cara penyelesaian yang dipenuhi kecurangan. Satu contoh bentuk kecurangannya adalah praktik hukum pelaksanaan pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 tahun 2007, yaitu jual-beli tanah dan rumah korban dengan Lapindo (yang dilaksanakan PT. Minarak lapindo Jaya / MLJ).

Meski cara jual-beli tanah hak milik korban lapindo dalam wilayah peta terdampak 22 Maret 2007 sudah disepakati dengan putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2007, Lapindo tetap memaksakan diri cara penyelesaian tukar tanah (resettlement) terhadap tanah nonsertifikat. Semula Lapindo dan MLJ sepakat tidak mempersoalkan tanah-tanah korban yang belum bersertifikat. Buktinya sudah dilakukan penandatanganan Ikatan Perjanjian Jual Beli (IPJB) dengan mayoritas korban Lapindo setuju dengan cara jual-beli menurut Perpres No. 14 Tahun 2007 pasal 15 ayat (1) dan (2) tersebut. Tetapi setelah jatuh tempo pembayaran 80 persen (pelunasan) tiba bulan Maret 2008 lalu maka Lapindo mengingkari IPJB.

Baik Bupati Sidoarjo (dalam acara mediasi 5 Agustus 2008) maupun Komnas HAM serta jalan penyelesaian menurut Badan Pertanahan nasional, semua tidak digubris Lapindo.

Lapindo memaksakan kehendaknya bahwa pelunasan 80 persen tersebut akan dilaksanakan dengan cara cash & resettlement, yaitu dibayar harga rumahnya, tapi tanahnya diganti dengan tanah kavling. Lapindo berusaha ‘ambil untung’ sebab tanah pekarangan korban Lapindo yang sudah disepakati dengan harga Rp. 1 juta permeter akan diganti dengan tanah kavling bekas sawah yang harganya paling hanya Rp. 200 ribu permeter. Meski uang muka 20 persen dianggap hibah tapi kalau pelunasan 80 persennya dengan tukar tanah maka justru itu yang lebih menguntungkan Lapindo.

Kalaupun Lapindo berjanji akan mau membeli kembali tanah resettlement itu dengan harga Rp. 1 juta permeter, tapi apa janji itu dapat dipegang? Bukankah dengan memaksakan kehendaknya itu Lapindo telah melanggar IPJB yang telah ditandatanganinya? Bahkan Lapindo berani melanggar dispensasi hukum yang diberikan oleh MA dengan putusannya No. 24 P/HUM/2007 itu.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mandul, tak mampu tegas dengan Lapindo. Bahkan BPLS dalam Rapat 8 September 2008 di Jakarta mendukung keputusan Lapindo untuk menggunakan cara cash & resettlement dengan alasan bahwa harus ada pengukuran tanah yang sulit dilakukan karena tanah sudah tergenang lumpur. Padahal sudah ada peta 22 Maret 2007 buatan pemerintah yang menjadi lampiran Perpres No. 14 Tahun 2007 yang tentukanya sudah ditentukan skalanya sehingga mudah dihitung luasnya.

Kalau Lapindo mau mengganti tanah (resttlement) apa tidak perlu melakukan pengukuran? Apa bedanya dengan jika tanah dibayar uang tunai? Jika transaksi sudah dimulai dengan IPJB dan ukuran tanah dan bangunan sudah disebutkan dalam IPJB, apakah itu tidak cukup?

Alasan pertama Lapindo menolak membayar tunai sisa 80 persen adalah: tanah-tanah nonsertifikat tidak dapat dibuatkan akta jual-beli. Setelah alasan itu dibantah oleh BPN dan diberikan petunjuk pelaksanaan, kini muncul alasan lain yaitu: tidak memungkinkan dilakukan pengukuran tanah-tanah nonsertifikat yang sudah menjadi danau lumpur. Kalau alasan kedua itu terbantahkan, nanti pasti akan muncul alasan lain. Tapi pihak Lapindo pernah keceplosan berkata: “Kalau kami membayar cash & carry, nanti yang sudah mau cash & resettlement akan membatalkan dan pilih bayar tunai.”

Bahwa yang jelas kejadian semburan lumpur Lapindo itu bukanlah karena kesalahan masyarakat korban Lapindo. Audit negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkesimpulan sama dengan para ahli geologi dunia di Cape Town Afrika Selatan (28/10/2008) bahwa semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh pemboran yang dilakukan Lapindo. Polemik penyebab semburan lumpur Lapindo sebenarnya sudah selesai. Yang tersisa tinggal kebohongan-kebohongan saja.

Lapindo juga membohongi dan menganggap bodoh penegak hukum. “Yang diserahkan ke pihak berwajib itu, setahu saya adalah: REPRINT dari REAL-TIME CHART berdasarkan digital asci file yang direprint dg skala berbeda (lebih rapat) dari aslinya, kemudian difoto-copy dan diberikan coretan komentar (tambahan) yang kesemuanya dilakukan 9 bulan setelah kejadian (Jan-Peb 2007), sedangkan REAL-TIME CHART asli print-out dari lapangan yang biasanya diberi catatan2 tambahan oleh Mudlogger maupun Pressure Engineer pada saat kejadian, setahu saya tidak dimiliki oleh pihak yang berwajib. Kabarnya LBI-pun tidak memiliki lagi barang tersebut, karena menurut yang saya dengar: demi kepentingan hukum pihak yang bersengketa, barang tersebut dikuasai oleh pengacara. Setahu saya, geolograph chart IADC yang bulet2 itupun tidak dimiliki oleh pihak berwajib,” kata ahli pemboran permigasan, DR. Andang Bachtiar dalam diskusi di milis iagi-net@iagi.or.id (18/7/2008).

Konspirasi kejahatan

Dengan ruwet dan berbelitnya pola penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang mengakibatkan semakin buruknya kondisi korban Lapindo sebab semakin lama mereka tak tertangani maka semakin buruk kondisinya. Termasuk dengan adanya korban meninggal akibat keracunan gas dan puluhan ribu menderita penyakit ISPA. Padahal Lapindo, BPLS dan pemerintah telah diberikan tanggung jawab menurut hukum dan perjanjian atau kesepakatan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatannya.

Fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan penelantaran orang sebagaimana disebutkan dalam pasal 304 KUHP yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat maka ancaman pidananya 7 tahun penjara. Jika mengakibatkan kematian maka ancaman pidananya 9 tahun penjara (pasal 306 KUHP). Sakit ISPA bisa jadi juga dapat dikategorikan luka berat sebab salah satu definisi luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit yang menimbulkan bahaya maut. Luka berat juga termasuk jika daya pikir terganggu selama empat minggu lebih, padahal korban Lapindo yang gila karena terlantar sudah banyak.

Pelaku kejahatan penelantaran korban Lapindo adalah para pengurus dan pelaksana BPLS yang sengaja mengetahui dan berkonspirasi dengan Lapindo serta para pengurus Lapindo dan MLJ yang diserahi tanggung jawab menurut pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007 dan perjanjian menurut IPJB.

Informasi soal berbelitnya penanganan kasus lumpur Lapindo sudah menjadi berita dan pengetahuan umum. Maka sesuai dengan kewajiban jabatan mereka para polisi yang bertugas menegakkan hukum sudah seharusnya memeriksa perkara itu, tanpa harus adanya laporan dari masyarakat korban Lapindo.

Hanya saja, apakah penegakan hukum pidana itu akan bisa berjalan dengan normal mengingat dalam kasus sebelumnya, yaitu: ledakan pipa gas pertamina yang makan puluhan korban jiwa dan kasus semburan lumpur Lapindo itu sendiri juga belum jelas kelanjutannya.

Tulisan ini mengandaikan hukum negara ini berjalan normal, tidak diskriminatif, tak peduli dengan banyaknya uang penjahatnya. Tapi nyatanya kan hukum masih berjalan kurang sehat, tidak normal. Tapi tak ada salahnya terus diuji dan diuji, didorong terus agar menjadi pelajaran di masa depan. Tak ada kata putus asa.

Setelah hampir tiga tahun berjalan, daftar kejahatan Lapindo semakin bertambah. Pertama, menjadi penjahat lingkungan. Kedua, menjadi penjahat kemanusiaan. Ketiga, menjadi penjahat penelantaran orang. Keempat, bahkan menurut DR. Suparto Wijoyo juga menjadi penjahat teroris (di soal lingkungan).

Dan yang pasti, anak-anak selalu dituntut jujur dan tidak berbohong. Tapi nyatanya rakyat Indonesia ini selalu menjadi korban kebohongan, disuruh urunan menanggung kewajiban Grup Bakrie. Tapi kalau memang ikhlas ya memang tak ada yang lebih baik dibanding rakyat Indonesia yang kaya-raya tiada tara, biasa disedot sejak jaman kolonial Belanda.

KEBEBASAN PERS, HUKUM, HAM DAN MASYARAKAT

2008-09-10T03:18:00.000-07:00

Kejadian-kejadian yang menimpa pers belakangan ini, terkait dengan vonis pengadilan kepada insan pers akibat pemberitaan yang diduga “mencemarkan nama baik”, menunjukkan indikasi bahwa hukum belum berbuat banyak untuk melindungi kebebasan pers - terlepas benar atau tidaknya tuduhan tersebut - sebab cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pers masih cara yang konvensional.

Saya setuju untuk diadakannya mekanisme atau prosedur khusus dalam penyelesaian sengketa atau perkara di bidang pers, agar pers tidak gampang digeret-geret ke pengadilan, mengingat fungsi pers yang sangat strategis sebagai wahana komunikasi dan kontrol sosial. Apalagi sesungguhnya pengadilan itu adalah suatu jalan yang paling akhir (ultimum remidium) ketika jalan kooperatif menemui jalan buntu.

Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah sistem hukum positif kita telah mendukung gagasan dan upaya itu? Apakah kualitas penegak hukum Indonesia telah mampu untuk memahami fungsi kebebasan pers (meskipun tidak dalam arti bebas tanpa batas)?

Lex specialis?

Banyak argumen yang mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan lex specialis, sehingga seluruh kasus-kasus pers harus diselesaikan menurut UU Pers. Kalangan pers mengartikan bahwa sengketa atau perkara tentang pemberitaan pers harus melalui prosedur Hak Jawab.

Kalau dilihat secara utuh muatan UU Pers, sebenarnya tidak ada satupun ketentuan yang secara jelas mewajibkan ditempuhnya prosedur Hak Jawab. Batang tubuh UU Pers praktis hanya menyebut di dalam pasal 1 angka 11 tentang definisi Hak Jawab dan pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers untuk melayani Hak Jawab.

Hak Jawab merupakan semata-mata “hak” bagi subyek yang diberitakan dan merupakan “kewajiban” bagi pers untuk melayani permintaan Hak Jawab. Hak Jawab yang diatur dalam UU Pers tidak meliputi “prosedur”. Artinya, kalau sesuatu pihak mau menggunakan Hak Jawabnya maka pers harus melayani. Jika tidak mau melayani Hak Jawab maka pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah perusahaan pers dan bukan wartawan atau redakturnya (pasal 5 ayat 2 tersebut).

Dalam hal tersebut, jika ternyata pihak yang merasa dirugikan dalam suatu pemberitaan pers tidak menggunakan Hak Jawab dan langsung menempuh upaya hukum, maka tidak ada satupun ketentuan di dalam UU Pers yang dapat menjadi penghalang, sebab – sekali lagi – UU Pers tidak mengandung ketentuan rincian prosedur penyelesaian sengketa pers dengan masyarakat.

Jadi, dalam konteks hukum positif sesungguhnya argumen yang “mewajibkan” prosedur Hak Jawab dalam penyelesaian perkara pemberitaan pers, juga masih lemah. Pewajiban penggunaan Hak Jawab lebih dulu hanya dapat dijalankan dengan cara membuat kesepakatan penyeragaman penafsiran yang dirumuskan dalam kesepakatan antar penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) yang selanjutnya dijadikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam menangani kasus-kasus pers.

Bicara soal lex specialis, maka harus dihadapkan pada lex generalis-nya. Kalau kita bicara tentang “pencemaran nama baik” maka hal itu sudah jelas diatur di dalam Bab XVI KUHP dan pasal 1372 s.d. 1380 KUHPerdata sebagai lex generalis. Marilah kita hadapkan pada UU Pers yang selama ini dipersepsikan sebagai lex specialis-nya. Ternyata ketentuan pidana di dalam UU Pers yang berkaitan dengan “pencemaran nama baik” terdapat di dalam pasal 18 ayat (2) yang menentukan tanggung jawab hukumnya ada pada perusahaan pers.

Kalau hal itu dianggap lex specialis, ternyata tidak menghapuskan sama sekali tanggung jawab pidanannya sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat (2) UU Pers tersebut. Artinya, pidana pencemaran nama baik pers tidak lagi menggunakan BAB XVI KUHP, tapi menggunakan PASAL 18 ayat (2) UU Pers tersebut, yang mewajibkan pers menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak memasang iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Tetapi perbedaan penafsiran oleh pengadilan tampak dari putusan-putusan dalam kasus Tempo dan Radar Jogja, yang berbeda dengan yurisprudensi dalam kasus Harian Garuda yang mewajibkan adanya penggunaan Hak Jawab dalam kasus perdata untuk membantah berita yang dirasa merugikan (sengketa antara Harian Garuda dengan PT. Anugerah).

Setelah itu Tempo juga pernah memenangkan perkara tuduhan pencemaran nama baik di tingkat Mahkamah Agung (MA). Tetapi MA juga pernah menghukum (perdata) Times atas gugatan Soeharto. Hal itu berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia tidak mewajibkan para hakim untuk tunduk pada yurisprudensi. Ini termasuk yang menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian hukum tersebut. Meski MA mempunyai setumpuk yurisprudensi tetapi tak kuasa untuk memaksa para hakim mematuhi yurisprudensi itu.

Hukum Pers dan HAM

Kalau misalnya para hakim mampu memahami sejarah serta makna kemerdekaan pers maka tidak sulit untuk membuat kesatuan penafsiran tentang makna kebebasan pers yang sesungguhnya juga dijelaskan dalam penjelasan UU Pers. Tapi kebanyakan hakim adalah “corong undang-undang” sebab kurang mampu memahami nilai-nilai keadilan dalam hukum moderen untuk menghormati pers yang di dalam dunia masa kini kedudukannya telah disetarakan dengan lembaga-lembaga negara (pilar keempat setelah lembaga legislatif, eksekutif dan yudisiil). Pasal 2 UU Pers menentukan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Lalu, apakah berarti pers sewaktu-waktu memang gampang untuk dituntut melalui pengadilan? Selama ketidakpastian hukum tersebut masih berlangsung, maka tentu saja pers gampang berurusan dengan institusi penegak hukum, dan itu akan menjadi praktek buruk sebab setelah pers berhasil dibebaskan dari cengkeraman lembaga eksekutif-administratif (Departemen Penerangan), sekarang malah diborgol oleh vonis-vonis pengadilan dalam keadaan hukum yang masih gelap.

Oleh sebab itu, saat ini perjuangan dalam rangka memaksimalkan kemerdekaan pers perlu ditempuh ke arah amandemen UU Pers. Mengapa? Sebab kita telah melihat kenyataan bahwa kualitas penegak hukum kita terletak pada kemampuan “baca huruf” daripada “baca makna”. Perlu adanya desakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyempurnakan UU Pers, terutama menyangkut aturan yang prosedural berkenaan dengan penyelesaian sengketa pers. UU Pers yang baru perlu mengatur secara tegas, apakah KUHP dan KUHPerdata dipergunakan atau tidak, dalam perkara-perkara pers.

Kita tidak akan membuat sistem yang menjadikan pers sebagai dewa yang tak tersentuh hukum, tetapi yang terpenting adalah melindungi kebebasan pers agar dapat berfungsi tanpa intimidasi yang dilakukan para “preman” maupun lembaga negara.
Di benua Amerika terdapat Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (Inter-American Court of Human Rights) yang melindungi kemerdekaan pers. Tahun 2004 Mahkamah HAM Antar-Amerika ini pernah membatalkan vonis Pengadilan Kosta Rika yang memidana wartawan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pengadilan Kosta Rika dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

Jika kita mengacu pada hukum HAM, Indonesia telah mengadobsinya dalam amandemen UUD 1945, dan secara khusus diterbitkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pers tidak riil disebut dalam UU No. 39 Tahun 1999, tetapi menjadi bagian dari ketentuan pasal 14 yang menentukan: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pers, Kepentingan Umum dan Hukum

Penjelasan pasal 6 UU Pers menjelaskan: Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Jika hal itu dikaitkan dengan maksud kemerdekaan pers dalam pasal 2 UU Pers serta fungsinya, maka pers sudah menjadi kebutuhan publik.
Pers secara normatif melakukan kerjanya juga demi kepentingan umum terkait dengan kontrol sosialnya. Dengan posisi seperti itu, apakah berita investigasi yang menginformasikan keburukan suatu pihak (tentu dengan data dan sumber) yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat diketegorikan sebagai pencemaran nama baik?
Dasar khusus gugatan pencemaran nama baik atau penghinaan sebenarnya ada pada pasal 1372 KUHPerdata. Penggugat dapat meminta kepada hakim (menurut pasal 1372 KUHPerdata) agar tergugat dihukum memberikan ganti kerugian, pemulihan kehormatan dan nama baik.
Namun pasal 1376 KUHPerdata menentukan bahwa gugatan penghinaan (atau pencemaran nama baik) tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk mencemarkan nama baik atau menghina. Maksud menghina atau mencemarkan nama baik dianggap tidak ada apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri secara terpaksa.

Dalam konteks fungsi dan peranan pers tersebut maka semestinya hakim tidak dapat mengabulkan gugatan kepada pers dengan dalih pencemaran nama baik. Lalu apakah ini tidak akan menjadi tirani pers? Seharusnya tidak, sebab dalam dunia pers ada lembaga Dewan Pers (pasal 15 UU Pers) yang diantaranya bertugas menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Artinya, pers juga tidak boleh dan tak bisa semaunya sendiri.

Peranan ahli

Hal lain yang menarik dalam kasus-kasus gugatan perdata korporasi kepada pers adalah penggunaan keterangan ahli (bukan saksi ahli) di muka pengadilan sebagai alat bukti dan acuan hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, praktik itu menjadi sebuah kesalahan besar sebab standard pembuktian hukum acara perdata menurut ketentuan HIR (pasal 164) maupun KUHPerdata (pasal 1886) hanya mengenal jenis alat bukti tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Keterangan ahli hanya dibutuhkan manakala kecukupan alat bukti yang ada nilainya masih kurang kuat (Yahya Harahap, 2007: 795).

Keterangan ahli bukanlah keterangan saksi. Keterangan ahli biasanya berupa pendapat. Pasal 1907 alenia ke-2 KUHPerdata menentukan: “Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.” Hakim bisa saja mengangkat ahli (bukan saksi ahli) hanya jika suatu perkara membutuhkan kejelasan duduk perkaranya karena sifatnya yang khusus yang tidak dipahami hakim. Tetapi fungsi ahli di sini untuk menjelaskan alat bukti yang ada. Dalam putusannya hakim tidak boleh menjadikan keterangan ahli sebagai alat bukti untuk memutuskan perkara. Kecuali dalam hukum acara pidana keterangan ahli menjadi salah satu jenis alat bukti (pasal 184 KUHAP).

Dalam kaitannya dengan kasus perdata pers terkait gugatan pencemaran nama baik, ahli yang dibutuhkan adalah ahli yang menjelaskan duduk perkara pers yang akan menguraikan penjelasan hubungan antara hukum pers dengan tuduhan pencemaran nama baik dan tatacara penyelesaiannya. Soal ini sebenarnya bisa menjadi keahlian dari hakim sendiri sehingga tidak membutuhkan keterangan ahli.

Apalagi jika dalam sebuah kasus perdata gugatan pencemaran nama baik terdapat keterangan para ahli yang saling bertentangan maka hakim tidak dapat menggunakan keterangan ahli yang saling bertentangan itu untuk menjadi bahan pertimbangan memutuskan perkara. Memang seharusnya keterangan ahli tidak boleh dijadikan pertimbangan putusan hakim perkara perdata, sebab keterangan ahli bukan alat bukti.
Saya mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dalam sejarahnya pernah mengalami tekanan kekuasaan politik, dan kini mengalami tekanan kekuasaan ekonomi (korporasi). Dalam konteks hukum moderen dan HAM dalam korelasinya dengan kemerdekaan pers, sudah waktunya meninggalkan pasal-pasal KUHPerdata dan KUHP yang masih berwatak kolonial, produk abad penjajahan Barat itu.

Prinsip-prinsip hukum internasional dan HAM berkaitan dengan kemerdekaan pers sudah waktunya dilaksanakan. Tahun 2004 contohnya negara Etiopia sudah mulai melakukan proses penghapusan kriminalisasi pers. Hal itu juga terjadi di Eropa Timur, Amerika Latin dan Afrika.

Di sisi lain, untuk melindungi masyarakat dari pemberitaan yang buruk dan merugikan (tidak faktual), Dewan Pers harus aktif menjalankan fungsinya, termasuk menyosialisasikan fungsinya ke masyarakat, agar pengaduan tidak langsung menuju ke pengadilan dan kantor polisi.

Pers juga jangan sampai menjadi tirani baru. Kita ciptakan demokrasi chekcs and balance....... Bukan demokrasi cek dan giro seperti yang diterima para anggota DPR dan para ahli sewaan..... (yang juga menjadi rasan-rasan guyonan di komunitas advokat).... Pers juga jangan tidak berani memberitakan berita besar gara-gara terima cek atau giro yang balance.

Salam.

JALAN KELUAR PERSELISIHAN SOAL TANAH KORBAN LAPINDO

2008-09-06T23:29:00.000-07:00

Meskipun pemerintah yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional / BPN) telah memberikan jaminan kepada Lapindo bahwa untuk Lapindo akan diberikan sertifikat setelah selesainya proses jual-beli tanah korban Lapindo yang belum bersertifikat (petok D, letter C dan SK gogol), tetapi tampaknya Lapindo tetap ngotot tidak bersedia membayar tunai tanah korban Lapindo yang belum bersertifikat. Masalah itu telah dimediatori Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 29 Agustus 2009, tetapi Lapindo tidak dapat menerima penjelasan pemerintah dan tetap menolak.

Dalam milis Forum Pembaca Kompas (FPK) muncul penjelasan dari nama Singkirbayu yang mengaku sebagai korban Lapindo menjelaskan bahwa pertemuan di Komnas HAM tersebut positif MENEMUI JALAN BUNTU. Singkirbayu menyatakan: “Staf ahli Mensos (bukan mensos) yang hadir dan kepala BPN Joyo Winoto memang menyatakan tanah bukan sertifikat bisa di AJB (Akta Jual Beli) kan,meskipun melawan UU PA th. 1960. Caranya menurut Kepala BPN Joyo Winoto adalah dengan hak atas tanah yang dibayar Lapindo menjadi milik negara dulu kemudian Lapindo memohon hak atas tanah tersebut menjadi haknya. Solusi diatas buntu karena kalo dikuasai negara dulu hak atas tanah
tsb., lapindo maunya ya negara / pemerintah yang bayar bukan dia. Itu berita setengah buruk pertama. Terlebih Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang juga hadir di pertemuan tetap bersikukuh berpendapat tidak akan ada pejabat pembuat akta tanah yang akan mau memproses transaksi tsb karena jelas-jelas melawan hukum pertanahan yang masih berlaku. Secara profesi mereka mengaku takut ada apa-apa dibelakang hari karena melawan undang-undang. Rekomendasi kepala BPN belum terlalu kuat untuk melawan undang-unndang, begitu kesimpulan mereka.”

Kabar tersebut (jika seumpama benar – wong saya belum dikabari oleh para relawan lainnya), saya tanggapi sebagai berikut:

Benar bahwa JUAL-BELI tanah Hak Milik antara korban Lapindo perorangan dengan Lapindo (yang menunjuk PT. Minarak Lapindo Jaya / MLJ) menabrak pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Sebab, Lapindo atau MLJ adalah korporasi yang bukan merupakan subyek hukum pemegang Hak Milik atas tanah. Subyek hukum Hak Milik atas tanah menurut pasal 21 UUPA adalah WNI dan badan-badan hukum yang ditunjuk pemerintah, yang selanjutnya diatur dengan PP No. 38 Tahun 1963. Kesalahan bermula dari ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007 yang menentukan cara JUAL-BELI tanah antara korban Lapindo dengan Lapindo.

Namun, kesalahan hukum itu kemudian DILEGALKAN oleh Putusan Mahkamah Agung RI (MA) No. 24 P/HUM/2007 yang menguatkan tatacara penyelesaian sosial kemasyarakatan bagi korban Lapindo menurut pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 itu. Inilah yang di dalam hukum disebut DISKRESI HUKUM.

Contoh diskresi hukum lainnya adalah: Jaman dahulu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing melarang modal asing masuk ke sektor tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi Presiden Soeharto menerbitkan PP No. 20 Tahun 1994 yang membolehkan modal asing masuk di sektor-sektor pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kareta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media, bahkan sampai dengan komposisi modal 95 persen asing dan 5 persen modal dalam negeri. Jelas bahwa PP No. 20 Tahun 1994 itu melanggar UU No. 1 Tahun 1967. Tetapi para pengusaha tidak takut menerapkannya sebab dalam hukum berlaku asas rechmatige. Artinya, selama PP No. 20 Tahun 1994 itu tidak diputuskan melanggar undang-undang oleh putusan MA yang berwenang melakukan uji materiil maka PP No. 20 Tahun 1994 itu dianggap legal, sah dan menjadi dasar hukum. (Meski secara akademis saya juga tidak setuju dengan PP No. 20 Tahun 1994 itu, tetapi secara praktis tak dapat dihindari).

Saya kembali pada cara JUAL-BELI tanah Hak Milik korban Lapindo yang WNI dengan MLJ yang merupakan badan hukum perseroan terbatas (PT). Cara itu dilegalkan dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 (pasal 15 ayat 1 dan 2). Bahkan Perpres No. 14 Tahun 2007 sudah posisitf rechmatige (dianggap tidak melanggar undang-undang) sesuai putusan MA No. 24 P/HUM/2007.

Perlu diketahui bahwa dasar pengujian terhadap pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 itu dahulu juga UUPA. Argumentasi korban Lapindo dalam permohonan uji materiil Perpres No. 14 Tahun 2007 itu dikutip dalam putusan MA No. 24 P/HUM/2007 tersebut sebagai berikut: “... 72. Bahwa jelas, perjanjian berupa jual beli tanah yang diatur dalam PERPRES No. 14 Tahun 2007 secara nyata bertentangan dengan konsep hak milik atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA dikatakan bahwa yang dapat memperoleh hak milik atas tanah adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 yang mengatur tentang badan-badan hukum mana saja yang dapat memperoleh hak milik, tidak memberikan kemungkinan untuk Lapindo Brantas Inc. sebagai pemegang hak milik atas tanah. Dengan adanya pertentangan dengan hukum agraria yang berlaku, jual beli atas tanah ini melanggar asas kebebasan berkontrak karena menyalahgunakan adanya prinsip ini, prinsip kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan tidak boleh mengabaikan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang merupakan tolak ukur yang pertama dan terutama, karena hukum mempunyai supremasi dan selalu dianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yang integral dalam setiap perjanjian. Karenanya para pihak tidak boleh memasukkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini tidak sah menurut hukum ; 73. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tersebut di atas. Oleh karenanya Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;...” (putusan tersebut, halaman 24).

Terhadap argumentasi hukum pemohon (yang diwakili advokat YLBHI) tersebut dalam pertimbangan hukumnya MA menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No.14 Tahun 2007 tidak dapat diuji dan dinilai oleh Hakim, lagi pula Pasal 15 tersebut diterbitkan dalam rangka penanganan masalah sosial terdampak luapan Lumpur Sidoarjo dengan cara memberikan ganti/membayar nilai harga tanah dan bangunan para korban luapan Lumpur secara wajar dan proporsional seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pasal 15 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang dijadikan dasar atau tolok ukur oleh Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil ; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon tersebut tidak beralasan, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak ; (putusan MA tersebut, halaman 58).

Dengan demikian, putusan MA tersebut MENGANGGAP bahwa JUAL-BELI tanah korban Lapindo dengan Lapindo (dalam praktiknya dengan MLJ) tidak bertentangan dengan UUPA. Mengingat putusan MA tersebut sudah final, maka kekhawatiran Lapindo dan Organisasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menabrak UUPA tersebut sudah tidak relevan lagi dikemukakan. Sedangkan secara profetik para PPAT itu menjalankan tugasnya dengan berpayung surat keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN (sekarang yang ada Kepala BPN), dengan telah adanya jaminan dari BPN tersebut mestinya sudah tidak ada lagi persoalan.

Kejanggalan

Saya menangkap adanya kejanggalan sikap dari Lapindo dan organisasi profesi PPAT yang menolak membuatkan akte jual beli (AJB) tanah-tanah Hak Milik korban Lapindo yang belum bersertifikat. Kejanggalan itu dilihat dari fakta sebagai berikut:

Pertama, PPAT/Notaris yang digunakan Lapindo telah bersedia membuat Akta Jual Beli untuk tanah yang bersertifikat padahal tanah bersertifikat itu termasuk ada yang berjenis Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik. Untuk yang HGB tak ada kejanggalan sebab memang MLJ boleh memiliki tanah HGB menurut UUPA. Tetapi Lapindo juga membayar tanah-tanah bersertifikat Hak Milik, padahal jika menngacu pada pasal 21 UUPA tersebut mestinya MLJ atau Lapindo tidak bisa memiliki tanah Hak Milik, sehingga jalan keluarnya adalah 'penurunan jenis hak” dari Hak Milik menjadi HGB, yang harus melalui mekanisme: tanah jatuh menjadi tanah negara lebih dulu. Lalu Lapindo memohon agar menjadi hak sesuai kebutuhannya (bisa HGB, Hak Guna Usaha/HGU atau Hak Pakai atas tanah negara).

Kedua, PPAT/Notaris Lapindo bersedia membuatkan akta peralihan dengan cara cash & resettlement terhadap tanah-tanah korban yang belum bersertifikat. Dibayar tunai bangunannya, tapi ditukar tanahnya. Padahal tanah korban Lapindo yang belum bersertifikat itu adalah tanah Hak Milik. Sedangkan tanah penukarnya adalah tanah hak MLJ atau tanah kavling hak dari developer yang ditunjuk (di lokasi Kahuripan Nirwana Village). Developer itu PT. Wahana Arta Raya (WAR). Perusahaan developer ini juga dilarang mempunyai Hak Milik. Maka jalan keluarnya adalah: MLJ bertindak sebagai pembayar ke WAR, sedangkan tanah Hak Milik korban yang ditukar itu nantinya menjadi hak Lapindo. Itu juga menabrak pasal 21 UUPA. Sehingga harus dulu jatuh menjadi tanah negara dan barulah dimohonkan hak oleh Lapindo sesuai kebutuhannya, apakah HGB, HGU atau Hak Pakai.

Artinya, dengan alasan bahwa jual beli tanah Hak Milik korban yang belum bersertifikat dengan cara cash & carry dianggap menabrak UUPA, maka cara cash & resettlement juga akan menabrak UUPA, bahkan lebih parah lagi juga menabrak pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 14 Tahun 2007 jo. Putusan MA No. 24 P/HUM/2007.

Jika PPAT/Notaris yang dipakai dalam transaksi tanah kasus Lapindo itu takut dengan risiko profesinya yang kuatir menabrak UUPA, maka takutnya seharusnya tidak pilih-pilih. Seharusnya mereka takut membuatkan AJB cash & carry dan takut membuatkan akta peralihan atau tukar-menukar hak dengan cara cash & resettlement itu.

Jalan keluar

Jika sekadar mengatasi ketakutan para PPAT itu, BPN dapat secara khusus menunjuk PPAT Camat saja untuk membuatkan AJB tanah korban Lapindo tersebut, dengan membuat Surat Keputusan (SK) penunjukan. BPLS - selaku lembaga yang ditugasi melaksanakan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan itu - harus mengawali inisiatif itu. Tetapi yang menjadi soal adalah: bagaimana jika Lapindo tetap tidak setuju setelah adanya penunjukan PPAT oleh pemerintah tersebut?

Persoalan itu tampaknya tidak akan selesai dengan cara gontok-gontokan segitiga antara korban – lapindo – pemerintah. Jika Lapindo memang tidak sanggup menjalani diskresi hukum yang sudah ke tahap putusan MA tersebut sebaiknya berterus terang kepada pemerintah. Hal itu untuk memudahkan bagi warga korban dan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam rangka percepatan penyelesaian masalah sosial itu.

Pemerintah juga tidak boleh terus-menerus menyerahkan nasib warga korban kepada kesediaan Lapindo yang terbukti sudah tidak mau menggunakan diskresi hukum seperti itu. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo untuk merumuskan bersama-sama dengan pemerintah pusat guna memecah jalan buntu tersebut. Jika perlu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dana talangan sebagai pembayar tanah korban Lapindo. Hal itu dibenarkan oleh saran BPK dalam laporan audit kasus lumpur Lapindo tertanggal 29 Mei 2007 sehingga sudah ada landasan yang legal pula.

Sedangkan soal pertanggungjawaban Lapindo adalah pemerintah yang wajib mengurusnya, yang silahkan berhitung hak dan kewajiban dengan Lapindo. Warga korban jangan dibiarkan berhadap-hadapan dengan Lapindo berlama-lama sebab hanya akan membuahkan keputusasaan massal.

Jika berlarut-larut tanpa kepastian begini, pakar HAM atau hukum siapa yang bilang tak ada pelanggaran HAM?

Surat Terbuka Kepada Presiden: Korban Lapindo Menagih

2008-08-13T03:19:00.000-07:00

Surat Terbuka Kepada Presiden RI:

KORBAN LAPINDO MENAGIH

Yang terhormat Presiden Republik Indonesia selaku pelayan rakyat Indonesia. Saya bertindak untuk dan atas nama korban lumpur Lapindo dengan kuasa kemanusiaan, bermateraikan lembaran kristal air mata korban Lapindo yang telah kering, yang sebentar lagi dapat berubah mencair mendidih, melebihi panas lumpur Lapindo.
Bapak Presiden, korban Lapindo selama ini bernasib tidak sebaik yang diiklankan di media massa. Saya hanya mengingatkan bahwa Lapindo Brantas Inc telah membuat kesepakatan penyelesaian dengan pemerintah sehingga terbit Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14 / 2007).
Pasal 15 Perpres itu menentukan: Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah (ayat 1). Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis (ayat 2).
Dahulu, untuk memperoleh pembayaran 20 persen jual-beli tanah dan rumah korban Lapindo tersebut harus melalui aksi massa. Sekarang, ketika dua tahun kontrak rumah korban Lapindo berlalu, PT. Minarak Lapindo Jaya (yang ditunjuk Lapindo Brantas Inc) tidak bersedia membayar 80 persen terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat (petok D, leter C, gogol dan yasan). Perlu saya tekankan lagi, cara penyelesaian sosial korban Lapindo adalah “jual-beli” tanah dan rumah korban yang kini telah berubah menjadi kekayaan danau lumpur itu.
Bapak Presiden. Mengapa PT. Minarak Lapindo Jaya tidak mau membayar untuk melunasi sisa pembayaran 80 persen kepada korban Lapindo yang tanahnya belum bersertifikat? Padahal diantara mereka telah menandatangani Ikatan Perjanjian Jual Beli (IPJB)? Hal itu disebabkan PT. Minarak Lapindo Jaya menuruti pendapat notaris / pejabat pembuat akte tanah (PPAT) yang digunakannya.
Saya mengingatkan kilas balik perjalanan kesepakatan segitiga antara pemerintah, Lapindo Brantas Inc dengan korban Lapindo. Pada 24 April 2007 korban Lapindo dari Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perumtas) I Sidoarjo menghadap Wakil Presiden RI yang mewakili Bapak Presiden. Dalam pertemuan itu hadir Menkokesra, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN).
Risalah Rapat 24 April 2004 yang dipimpin Bapak M. Jusuf Kalla itu menyepakati sisa pembayaran sebesar 80 persen dilakukan bersama dengan pembayaran kepada masyarakat di empat desa (menurut Peta Wilayah Terdampak 22 Maret 2007) pada bulan April 2008. Pak Presiden, sekarang ini sudah bulan Agustus 2008, bulan kemerdekaan, tapi korban Lapindo masih jauh dari merdeka.
Soal tanah-tanah yang belum bersertifikat, pada tanggal 2 Mei 2007 telah disepakati oleh perwakilan korban Lapindo, Menteri Sosial, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan PT. Minarak Lapindo Jaya, yang intinya menentukan bahwa tanah-tanah petok D, leter C, SK gogol diperlakukan sama dengan tanah-tanah bersertifikat. Pak Presiden, mayoritas tanah korban Lapindo belum bersertifikat.
Selepas dari penandatanganan Risalah Kesepakatan pertemuan tersebut, PT. Minarak Lapindo Jaya kembali ingkar. Setelah mulai jatuh tempo pembayaran 80 persen (bertahap, mulai April 2008), lagu lamanya dinyanyikan lagi: PT. Minarak Lapindo Jaya tidak mau membayar. PT. Minarak Lapindo hanya mau membayar rumah yang telah tenggelam, sedangkan tanahnya akan diganti dengan tanah kaplingan (bekas sawah) yang disediakan oleh perusahaan lain di bawah Grup Bakrie. Sedangkan uang muka 20 persen tadi dianggap hibah kepada warga korban Lapindo.
Kelihatannya menguntungkan korban Lapindo, tapi kenyatannya tidak sebab tanah kaplingan penggantinya itu masih belum jelas, penyerahannya 8 bulan hingga setahun, dan harga asalnya hanya sekitar Rp. 200 ribu / m2, sedangkan tanah pemukiman / pekarangan korban Lapindo telah disepakati Rp. 1 juta / m2. Meskipun ada janji bahwa nantinya korban Lapindo boleh menjual tanah pengganti itu seharga Rp. 1 juta / m2 tetapi itu sudah menyimpang dari pasal 15 Perpres No. 14 / 2007. Tak ada kepastian bahwa PT. Minarak Lapindo Jaya akan patuh dengan perjanjian yang baru itu, sebab PT. Minarak Lapindo Jaya sudah ingkar dengan beberapa kesepakatan yang telah dibuat dan tidak patuh dengan pasal 15 Perpres No. 14 / 2007 itu. Dengan pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 / 2007 (yang sudah dikuatkan putusan MA No. 24 P/HUM/2007) saja ingkar, apalagi dengan kesepakatan yang tak ada dasar hukumnya?
Pak Presiden, dalam pertemuan dengan Bupati Sidoarjo, BPLS dan BPN Kabupaten Sidoarjo pada 5 Agustus 2008 yang lalu PT. Minarak Lapindo Jaya tidak hadir. BPN sendiri menyatakan bahwa tanah-tanah petok D, leter C, gogol dan yasan bisa dibuatkan akte jual beli (AJB). BPN sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan tanggal 24 Maret 2008. Jadi, secara hukum administrasi negara sudah tidak ada kendala. Jika PT. Minarak Lapindo tidak patuh kepada Perpres No. 14/2007 itu, apakah Bapak Presiden hanya akan diam saja menonton penderitaan korban Lapindo? Apakah pasal 15 Perpres No. 14/2007 itu masih berlaku?
Kalau ada yang mengatakan bahwa dengan dibayarkannya 20 persen tanah pertama dua tahun lalu itu warga korban Lapindo sudah makmur, itu kebohongan besar. Mayoritas mereka kehilangan pekerjaan dan mulai mencari pekerjaan baru dan banyak yang menanggung utang.
Dalam pertemuan dengan Komnas HAM tanggal 1 Mei 2008 di Pendopo Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, wakil korban lumpur lapindo dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang telah memberikan mandat kepada Emha Ainun Nadjib mengatakan bahwa apabila PT. Minarak Lapindo Jaya tidak bersedia membayar sisa 80 persen itu maka di Sidoarjo akan terjadi banyak gelandangan sebab rata-rata korban Lapindo terlanjur menanggung utang sebab berharap dari pembayaran 80 persen itu.
Perlu Bapak Presiden ketahui, akibat PT. Minarak Lapindo Jaya yang membangkang jatuh tempo pembayaran sesuai pasal 15 ayat (2) Perpres No. 14/2007, kini masyarakat korban Lapindo terpecah-belah, saling bermusuhan akibat munculnya cara-cara baru di luar cara menurut pasal 15 Perpres No. 14 / 2007. GKLL itu pecah, muncul organisasi baru bernama Gerakan Pendukung Perpres No. 14/2007 (GEPPRES).
Munculnya cara-cara penyelesaian di luar pasal 15 Perpres No. 14 / 2007 itu akibat pemerintah yang tidak tegas kepada PT. Minarak Lapindo Jaya yang mempersulit penyelesaian sosial itu padahal dasar hukumnya sudah jelas. Sekali lagi, pemerintah tidak tegas untuk memaksa pihak Lapindo. Tetapi bagaimana nasib korban Lapindo yang membuat kesepakatan di luar pasal 15 Perpres No. 14 / 2007 jika kelak PT. Minarak Lapindo Jaya atau perusahaan pengembang yang menyediakan tanah pengganti itu ingkar? Padahal cara penyelesaian masalah sosial yang sudah ditentukan itu tidak murni bersifat perdata, tetapi terkandung kewajiban pemerintah memenuhi hak asasi manusia berdasarkan pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.
Pak Presiden. Bahkan ada ratusan kepala keluarga korban Lapindo yang belum menerima pembayaran 20 persen dengan berbagai alasan, tanpa penyelesaian. PT. Minarak Lapindo juga mengingkari kesepakatannya dengan ratusan kepala keluarga korban Lapindo pengontrak rumah (yang tak punya tanah dan rumah sendiri).
Jika diurai, masih ada banyak masalah lainnya, termasuk masalah kesehatan masyarakat sebab menurut temuan Tim Kajian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, konsentrasi gas hidrokarbon di daerah sekitar semburan lumpur Lapindo mencapai 55.000 ppm, padahal ambang batas toleransinya adalah 0,24 ppm. Kasihan para penduduk korban, terutama anak-anak mereka yang masih mempunyai masa depan, jangan sampai masa depan mereka rusak gara-gara pemerintah tidak cepat dan tepat untuk menyelesaian persoalan korban Lapindo itu.
Masyarakat korban Lapindo telah begitu sabar. Meski menderita kerugian materiil dan imateriil yang tak terkira besarnya, mereka cukup patuh dengan Perpres No. 14/2007 yang hanya mengharuskan jual-beli tanah dan rumah korban lumpur yang tenggelam. Bahkan mereka telah diikat oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dalam perjanjian dan pernyataan agar mengakui bahwa semburan lumpur itu bencana alam dan mereka tidak boleh menuntut Lapindo secara perdata dan pidana. Meski tidak tahu arti semua itu, mereka mau menandatangani pernyataan dan perjanjian seperti itu.
Surat ini saya sampaikan secara terbuka, agar dapat sampai dan dibaca Pak Presiden dan banyak orang, bahwa itulah yang terjadi, tidak seindah yang diiklankan di media massa.
Demikian surat ini, mohon agar negara ini tetap berdiri dalam kemerdekaan, tidak tenggelam menjadi Republik Lumpur Lapindo. Hormat saya, pesuruh sebagian korban Lapindo. Subagyo.

CASH & RESETTLEMENT, JALAN YANG TAK PASTI

2008-07-31T00:36:00.000-07:00

Kasus Lumpur Lapindo

Tampaknya jalan yang ditempuh korban lumpur Lapindo untuk mendapatkan pembayaran jual-beli tanah dan bangunan mereka yang telah terkubur bubur lumpur itu harus penuh liku.

Kilas balik perjuangan warga korban lumpur Lapindo, saya coba ingatkan kembali. Dahulu, warga korban lumpur terkotak-kotak dalam wadah yang secara prinsip terbelah dalam dua aliran.

Aliran pertama, warga yang setuju skema Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Perpres No. 14/2007) yaitu jalan penyelesaian sosial dengan jual-beli tanah dan rumah warga korban dengan pembayaran 20 persen di muka dan 80 persen sebelum masa kontrak rumah korban berakhir (cash & carry / C&C). Mereka kini tergabung dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang konon merupakan mayoritas korban lumpur Lapindo dalam peta terdampak 22 Maret 2007.

Aliran kedua, warga yang tidak setuju skema Perpres No. 14/2007, mereka meminta pembayaran strict cash (tunai langsung). Mereka tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarrekontrak). Tapi seiring jalan, Pagarrekontrak yang bertahan di pengungsian Pasar Porong Baru Sidoarjo itu akhirnya setuju dengan skema Perpres No. 14/2007 setelah ditekan melalui ancaman pemutusan air PDAM, listrik dan penghentian jatah makanan. Pada akhir April 2008 kemarin Pagarekontrak setuju dengan skema pembayaran jual-beli 20 persen : 80 persen, tapi meminta jaminan jika ternyata PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) ingkar janji. Namun, terakhir pimpinan mereka (H. Sunarto) tiba-tiba mengambil keputusan menukik tajam: setuju cash & resettlement yang menimbulkan rasan-rasan para pengikutnya yang takut menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Di luar GKLL dan Pagarrekontrak masih ada ribuan korban lain yang berjuang dalam kelompok-kelompok kecil dan para individu. Bahkan di Pasar Porong Baru saya menemukan adabeberapa orang korban yang mendeklarasikan tekadnya,” Sampai kiamatpun saya tak akan menjual tanah dan rumah saya yang telah terendam!” Ternyata di luar itu juga banyak yang belum mau menjual tanah dan rumah mereka yang terkubur lumpur. Mereka kelak akan menggugat ganti rugi kepada Lapindo. Pilihan ini juga harus dihormati.

Ada juga warga yang berkasnya ‘diblokir’ oknum aparat desa sebab mereka tidak mau menuruti adanya pungutan 25 persen sehingga BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) tidak berani meneruskan prosesnya. Ada juga sengketa perbedaan tafsir jenis tanah yang menurut dokumennya tanah pekarangan tapi menurut kenyataan separoh rumah dan separoh dibuat tempat menamam kangkung (ditafsir sawah).

Ada pula warga yang resah sebab ada pengurus desa atau kelurahan atau pengurus kelompok warga yang meminta ‘uang jasa’ 0,5 persen. Ada juga sedikit warga yang ‘berbelanja perhiasan dan kendaraan’ setelah memperoleh pembayaran uang muka 20 persen. Dan lain-lain, kisahnya tidak sesederhana yang diberitakan media, tidak semesra apa yang digambarkan oleh iklan-iklan Lapindo di media.

Jalan tengah?

Warga kini dibelit masalah baru, yaitu: MLJ tidak lagi tunduk pada skema Perpres No. 14/2007. MLJ tidak mau membayar cash and carry (C&C) sesuai klausul PIJB dan Perpres No. 14/2007. Alasannya, tanah nonsertifikat (Petok D dan Letter C) tidak dapat di-dibuatkan akte jual beli (di-AJB-kan) karena berbenturan dengan aturan UU No. 5/1960 (UUPA).

Atas dalih tersebut, maka muncullah skema baru di luar PIJB yang telah ditandatangani MLJ dan korban lumpur Lapindo, yaitu: cash and resettlement (C&R). Skema C&R itu disusun dalam Nota Kesepahaman tanggal 25 Juni 2008 antara MLJ, pengurus GKLL, perwakilan warga dan Emha Ainun Nadjib yang dinyatakan dalam nota tersebut sebagai penggagas pendekatan budaya. Dalam skema ini, pembayaran uang muka 20 persen yang telah dilakukan MLJ kepada warga dihibahkan kepada penerimanya. Selanjutnya, MLJ hanya mau membayar harga rumah atau bangunan milik warga yang terendam lumpur. Sedangkan tanahnya tidak dibeli, tapi diganti dengan tanah di tempat lain. Inilah yang dianggap sebagai ‘jalan tengah’ sebagai bentuk win win solution.

Sesungguhnya, ketika Presiden SBY mengeluarkan Perpres No. 14/2007 sudah menjadi ‘jalan tengah’ bagi Lapindo Brantas Inc., (putusan Mahkamah Agung RI No. 24 P/HUM/2007) meski belum tentu jalan adil bagi rakyat Indonesia, sebab rakyat melalui APBN harus menanggung biaya pembangunan infrastruktur serta biaya penyelesaian sosial di luar peta terdampak versi pemerintah. Perpres No. 14/2007 itu sendiri sudah tidak taat dengan prinsip absolute liability dalam pertanggungjawaban usaha hulu migas yang seharusnya diformulasikan dalam kontrak kerjasama usaha hulu migas berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf c UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).

Ketika mayoritas korban lumpur Lapindo mau menerima skema pasal 15 Perpres No. 14/2007 itu maka aturan jual-belinya membentur UU No. 5/1960 (lihat pasal 21). Sebab, mayoritas tanah korban lumpur adalah tanah Hak Milik. Sedangkan MLJ selaku perseroan terbatas (PT) bukan merupakan subyek hukum yang boleh memiliki Hak Milik atas tanah. Seharusnya mekanisme formalnya bukan jual-beli tanah, tapi bisa dengan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. MLJ bertekad berpegang teguh pada Perpres No. 14/2007 (tampak pada catatan tangan di Risalah Pertemuan tanggal 2 Mei 2007 antara Menteri Sosial, BPN, BPLS, MLJ dan perwakilan 4 desa). Tapi kini MLJ mulai ‘membangkang’ Perpres itu, ingkar dengan klausul C&C dalam PIJB yang disusunnya sendiri. Pebruari 2008 lalu, MLJ meminta syarat: “MLJ akan mau meng-AJB-kan tanah-tanah Petok D dan Letter C, asalkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi persetujuan.” Lalu BPN mengeluarkan Surat BPN tanggal 24 Maret 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Lapindo (yang ditandatangani Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Atas tanah) yang menjamin dapatnya dilaksanakan jual-beli terhadap tanah-tanah Petok D, Letter C, gogol dan yasan.

Sebelumnya, Kepala BPN Sidoarjo juga menjamin akan menerbitkan sertifikat kepada Lapindo jika seluruh tanah warga korban lumpur sudah dibeli (Radar Sidoarjo, 12/4/2007). Menteri Sosial pun pernah mengatakan bahwa Lapindo tidak bisa tidak membayar, karena itu perintah Perpres No. 14/2007 (Kompas, 4/5/2007). Tetapi nyatanya MLJ bisa ‘memaksakan diri’ untuk mengingkari skema Perpres No. 14/2007 dan PIJB yang telah dikonsepnya sendiri. Bagi Lapindo, hukum itu adalah apa saja keinginannya. Negara sepertinya tunduk kepada Lapindo.

Jalan sesat

Silahkan para pihak yang menyetujui cara atau skema C&R untuk menganggapnya sebagai jalan tengah. Tetapi bukan berarti para korban lumpur yang 'terpaksa' menerima jalan itu telah diperlakukan adil dan pasti. Saya katakan 'terpaksa' sebab jika mereka ditanya jawabannya memang terpaksa, daripada tak memperoleh apa-apa.

Skema C&R itu secara hukum menjadi ‘jalan sesat’ sebab melawan aturan Perpres No. 14/2007 yang susah payah melanggar UUPA dan ‘terpaksa’ dilegalisasi dengan putusan Mahkamah Agung RI (MA) No. 24 P/HUM/2007. Itulah diskresi hukum yang di tingkat teknis telah disetujui Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pihak Lapindo telah diberikan jaminan kepastian hukum oleh Presiden, MA dan BPN.

Tetapi justru hak kepastian hukum para korban lumpur Lapindo dilanggar oleh MLJ seenaknya sendiri. Jika hari ini Lapindo bisa membangkang Perpres No. 14/2007 dan perjanjian (PIJB) yang telah ditandatanginya, apa susahnya baginya untuk kelak mengingkari model-model penyelesaian baru yang sudah terlanjur disetujui dengan ‘keterpaksaan’ warga korban lumpur Lapindo yang tak pernah diberikan pilihan, baik skema C&R dan lain-lainnya yang tak ada payung hukumnya? Bolehkah masyarakat korban lumpur Lapindo juga seenaknya sendiri untuk tidak patuh pada hukum negara?

Apakah MLJ bisa dijamin tak akan ingkar lagi dan tak akan membuat masalah lagi dengan skema penyelesaian baru yang belum pasti itu? Salahkah para korban yang tidak lagi menaruh kepercayaan kepada MLJ setelah dibohongi?

Artikel ini tidak memberikan solusi baru, kecuali bahwa seharusnya solusi yang telah disepakati agar dilaksanakan, sebagai cara saling menghormati kedudukan hukum masing-masing pihak. Jika tidak, negara punya wewenang melakukan ‘paksaan pemerintahan’ kepada Lapindo serta MLJ untuk tunduk kepada hukum negara. Jika tidak, berapa kali lagi negara ini dan warga korban lumpur akan diremehkan terus oleh anak-anak kecil dari Grup Bakrie itu?

Skandal Ekosida Lumpur Lapindo

2008-07-21T05:56:00.000-07:00

Ekosida merupakan istilah yang digunakan dalam bidang lingkungan hidup. Jika genosida diartikan sebagai pembasmian seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnik ataupun kelompok agama, maka ekosida diartikan sebagai pembasmian atau perusakan sistem ekologi normal, yang tentu berakibat pada nasib buruk manusia.

Tama Leaver (1997) menjelaskan tulisan William Gibson dan Ridley Scott, bahwa ekosida merupakan efek buruk dari upaya-upaya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan global (akibat globalisasi), penerapan faham ultra-utilitarianisme serta eksploitasi dari cara-cara produksi mutakhir yang dilakukan kaum kapitalis.

Ekosida sebenarnya tak jauh dari model genosida, misalnya terjadinya ‘pembasmian penduduk’ akibat toksinasi atau kehancuran fungsi lingkungan hidup seperti yang terjadi pada komunitas penduduk sekitar tambang emas Newmont di Buyat dan lain-lain, serta kematian massal dalam banjir besar atau longsor akibat perusakan fungsi lingkungan hidup. Dalam kasus lumpur Lapindo, ekosida telah terjadi sebagai fakta notoir (tak perlu dibuktikan lagi, sebab telah menjadi pengetahuan umum).

Zat beracun

PBB melalui United Nations Disaster Assessment and Coordination sejak Juli 2006 telah merekomendasikan untuk adanya penelitian dan monitoring secara reguler terhadap soal lingkungan dalam kasus lumpur Lapindo. Tetapi tampaknya pemerintah Indonesia tidak terlalu memperhatikan hal yang berkaitan kesehatan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang akibat semburan lumpur tersebut. Contohnya, gas semburan lumpur Lapindo itu sudah menewaskan dua warga Siring Barat (Sutrisno, meninggal 14/3/2008 dan Luluk, meninggal 26/3/2008) serta puluhan orang serta anak-anak dirawat di rumah sakit.

Guna mendeteksi bahaya akibat pencemaran dan perusakan ekologi karena semburan lumpur Lapindo itu, September 2007 sampai dengan Januari 2008, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur bekerjasama dengan beberapa ahli dan laboratorium melakukan penelitian lumpur Lapindo di Sidoarjo di berbagai titik hingga ke wilayah terluar akibat semburan lumpur Lapindo. Penelitian yang dilakukan Walhi tersebut juga dalam rangka untuk ‘meneguhkan keyakinan’, apa benar hasil penelitian beberapa laboratorium kampus di dalam negeri yang menyatakan tak ada masalah dengan kandungan lumpur Lapindo, dibandingkan dengan hasil penelitian sementara (awal) pemerintah RI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutkan adanya kemungkinan fatal akibat gas semburan lumpur Lapindo.

Penelitian Walhi tentang logam berat akibat lumpur Lapindo menunjukkan hasil sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Kep.MenKes No. 907/2002	Hasil Analisa Logam Pada Materi
Parameter	Satuan	Kep.MenKes No. 907/2002	Lumpur Lapindo	Air Lumpur Lapindo	Sedimen Sungai Porong	Air Sungai Porong
Kromium (Cr)	mg/L	0,05	Un-detetected (nd)	nd	nd	nd
Kadmium (Cd)	mg/L	0,003	0,3063	0,0314	0,2571	0,0271
Tembaga (Cu)	mg/L	1	0,4379	0,008	0,4919	0,0144
Timbal (Pb)	mg/L	0,05	7,2876	0,8776	3,1018	0,6949

Perbandingan parameter ambang batas logam berat sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Kadar maksimal yang diperbolehkan
Parameter	Satuan	Per. MenKes No. 416/1990	Kep.MenKes No. 907/2002	WHO 1992	Masy. Eropa	Kanada	USA
Kromium (Cr)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,005	0,05	0,05
Kadmium (Cd)	mg/L	0,005	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005
Tembaga (Cu)	mg/L	1	1	1	0,1	1	1
Timbal (Pb)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Selain logam berat, Walhi juga meneliti kandungan polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Karena mahalnya biaya, Walhi hanya menguji kandungan Benz(a)anthracene dan Chrysene yang hasilnya mencapai ribuan kali lipat dari ambang batas. Beberapa senyawa lain yang tergolong dalam PAH adalah acenaphthene, acenaphtylene, anthtracene, benz(a)antracene, benz(a)pyrene, benz(b)fluoranthene, chrysene, dibenz(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno(1,2,3cd)pyrene, naphthalene, phenanthrene dan pyrene (Liguori et al, 2006), dan masih terdapat ribuan senyawa lainnya.

Sebagai perbandingan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 menetapkan baku mutu PAH dalam air laut untuk wisata bahari sebesar 0,003 mg/liter. Sedangkan baku mutu Hidrokarbon dalam udara yang diizinkan berdasarkan PP No 41 tahun 1999 adalah 160 ug/Nm³. Namun dalam temuan Walhi, kadar Benz(a)anthracene di titik tertentu ada yang mencapai 0,5174 mg/kg (sampel terendah 0,4214 mg/kg). Sedangkan kadar Chrysene ada yang mencapai 806,31 μg/kg lumpur kering (sampel terendah 203,41 μg/kg).

Dalam jangka pendek, akibatnya hanya tampak adanya penduduk yang keracunan gas dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Namun dalam jangka panjang, lumpur Lapindo tak hanya menjadi nasib buruk masa depan para korban langsung, tapi juga masyarakat yang setiap hari melintasi sekitar semburan lumpur Lapindo yang terancam oleh penyakit kanker akibat senyawa PAH yang bersifat karsiogenik. Pasalnya, zat beracun yang termasuk PAH bersifat bebas tempat, bisa bercampur udara, air, tanah dan seluruh media yang ada.

Dahulu, Chief Operating Officer PT Energi Mega Persada Tbk., Faiz Shahab menyatakan pihaknya serius membangun pabrik batu bata skala besar di lokasi bencana. Namun, Kepala Unit Pusat Studi Bencana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Ir Amien Widodo mengatakan bahwa lumpur Lapindo itu bisa memicu kanker. Sifat-sifat karsinogenik ini terutama dipicu oleh kandungan logam berat yang terdapat dalam lumpur (Kompas, 14/7/2006). Itulah mengapa pabrik batu bata yang direncanakan itu tidak ada kabarnya lagi, sebab bisa jadi mereka takut dengan sifat bahaya lumpur Lapindo.

Logam berat juga bisa menimbulkan penyakit degeneratif (kelainan fisik) dan menimbulkan keturunan penderita slow learner (lambat berpikir), sedangkan zat-zat beracun PAH mengakibatkan kanker, permasalahan reproduksi, membahayakan organ tubuh seperti liver, paru-paru, dan kulit. Setidaknya lima hingga sepuluh tahun ke depan baru akan tampak akibatnya.

Peran negara dan korporasi

Artikel ini tidak bermaksud ‘meneror’ masyarakat, tetapi didasari hasil penelitian laboratorium. Para ahli yang turut dalam penelitian Walhi tersebut berpesan agar Walhi ‘merahasiakan’ identitasnya sebab kampus tempat mengajarnya rupanya sudah tidak bisa independen. Ini semakin menunjukkan bahwa hegemoni korporasi telah menyerang kemerdekaan intelektual.

Terlepas dari semua itu, setidak-tidaknya pemerintah RI seharusnya lebih serius dalam upaya menyelamatkan masyarakat dari akibat buruk lumpur Lapindo yang dalam banyak hal selalu ditutup-tutupi. Jika tidak, sama halnya pemerintah terlibat dalam skandal ekosida, sebagaimana banyak laboratorium domestik yang membuat kesimpulan berdasarkan ‘pesanan’ sehingga tidak lagi obyektif. Inilah fenomena kekuasaan kapitalis yang menerapkan faham ultra-utilitarianisme, tidak peduli dengan nasib sosial.

Para pejabat pemerintah dan seluruh pengambil keputusan korporasi kasus semburan lumpur Lapindo, termasuk ‘laboratorium palsu’ mungkin bisa mengelak dan bersembunyi pada hari ini dalam kejahatan ekosida itu. Tetapi kelak kasus ini akan membawa mereka ke pengadilan hak asasi manusia (HAM), bahkan dalam forum hukum internasional, jika mereka tidak mau bertanggung jawab mulai hari ini untuk tunduk pada hukum internasional dan nasional dalam rangka memenuhi hak-hak para korban lumpur Lapindo yang sudah lama menderita dan terancam menjadi korban ekosida.

Sebagai pihak yang telah mengambil ‘manfaat’ (utilitas) dari negara ini, berlakulah adil dan santun kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara ini! Jangan hanya mau enaknya, lalu lari dari tanggung jawab!

Percepatan penyelesaian sosial hendaknya segera dilakukan agar warga korban lumpur semakin bisa diselamatkan dari kejahatan ekosida tersebut. Alangkah malang nasib warga korban lumpur yang diombang-ambingkan oleh pihak Lapindo. Dahulu Lapindo bersuara lantang akan patuh kepada model penyelesaian menurut pasal 15 Perpres No. 14/2007, tapi kini malah membangkangnya dengan memaksakan cara cash & resettlement dengan alasan bahwa tanah-tanah Petok D, letter C dan gogol tak dapat dibuatkan akte jual beli. Padahal sudah ada pedoman berupa Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) c.q. Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 24 Maret 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo.

Jika Lapindo si anak korporasi Grup Bakrie itu bisa ‘mempermainkan’ diskresi hukum yang dibuat pemerintah, lalu Presiden yang membuat diskresi hukum itu diam saja, maka kepala negara ini telah diinjak-injak. Jika begitu, bagaimana kewajiban pemerintah untuk melindungi korban lumpur Lapindo dan menegakkan hukum?

PERJALANAN DI ATAS KARPET MIGAS

2008-07-18T22:44:00.000-07:00

Pagi sekali, 6 Juli 2008, hari Minggu, aku mulai naik angkutan kota (angkot). Mau ke Madura.

Dalam angkot T2 jurusan terminal Joyoboyo ada dua perempuan berbincang. Bicaranya mengalir dalam pusaran hidup kota yang sesak. Satu perempuan itu menceritakan tentang adiknya yang bercita-cita menjadi tentara. Keluarganya kelihatan rukun, sebab kakaknya yang menjadi TKI di Malaysia membantu Rp. 20 juta, lantas perempuan itu juga membantu adiknya dengan menjual sawah, laku Rp. 40 juta. Untuk apa uang itu? Katanya untuk ‘jalan’ menjadi tentara. Konon, pamannya yang telah menjadi Kapten, sebagai ‘tim sukses’, meminta untuk disediakan sekitar Rp. 80 juta, untuk bisa menjadi bintara.

Cerita itu mengingatkan kisah seorang pemuda di Desa Banggle, Nganjuk, bernama Podho. Pada jaman Orde Baru dahulu, ia ingin menjadi tentara. Orang tuanya yang petani terpaksa menjual habis sawah dan beberapa ekor sapi. Tetapi nasib tak beruntung yang hinggap, sehingga Podho memupus cita-citanya untuk menjadi tentara setelah orang tuanya kehilangan sawah dan beberapa ekor sapi yang menjadi penopang hidup keluarganya. Podho kini bekerja sebagai petani, mewarisi orang tuanya.

Tak semua kisahnya seperti itu. Di Desa Banggle itu, ada Sampun dan Sutono yang hanya menjual beberapa sapi dan bisa menjadi tentara. Ada pula Samidi yang tidak menjual apa-apa tapi bisa menjadi tentara lewat jalur di Kalimantan.....

Menjadi tentara, polisi, pegawai pemerintah, anggota dewan, bupati, walikota, gubernur dan presiden di negara ini harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Apakah pengorbanan itu hanya sekadar untuk mengejar cita-cita, mimpi, harga diri, ataukah di dalamnya ada misi pengabdian yang tulus? Jawabannya ada di onggokan dan bahkan gunung kasus korupsi, mafia peradilan, suap-menyuap, dan lain-lain yang semakin memuakkan. Tuhan hanya dijadikan ornamen hidup, ditertawakan dan dibokongi dalam kegelapan. Dia tak lagi menjadi Maha Yang Ditakuti, Maha Yang Disopani, tapi digantikan dengan kesenangan dan keangkuhan hidup yang tidak lagi peduli dengan nasib sesama. Tempat-tempat ibadah dibangun megah seiring kemegahan penyelewenangan moral. Upacara keagamaan dimeriahkan dengan kemeriahan penyimpangan tata hidup. Masjid, gereja dan kelenteng menjadi tempat pencucian tuhan. Tuhan masa kini adalah uang. Jika kita dengan istilah money laundering, maka akan terdengar: god laundering.

Kisah perjalanan dalam angkot itu membuat waktu terasa singkat, tiba-tiba aku harus pindah ke bus kota jurusan Tanjung Perak. Tak ada pemandangan yang berubah sejak dahulu, para seniman jalanan terus mendendangkan lagu di atas bus kota dan mengumpulkan satu persatu koin penyambung hidup. Laju bus kota yang kencang membuat semua orang di dalamnya sia-sia jika bicara. Tak lama kemudian sampailah aku di atas kapal feri di Selat Madura.

Angin Selat Madura setengah siang terasa hangat. Masih sama seperti sepuluh tahun lalu hingga beberapa bulan lalu. Perubahan hanya tampak pada air laut Selat Madura yang kian keruh dan kadang-kadang kapal menerjang arus laut yang ternoda oleh tumpahan-tumpahan minyak. Sesekali waktu penumpang kapal membuang puntung rokok serta botol plastik air mineral ke laut yang tak berdosa itu. Lautan yang telah setia menyangga hidup manusia jutaan tahun, tak pernah mengeluh atas penodaan yang dilakukan manusia.

Tiba di Kamal, aku naik bus, menuju Sumenep. Di sebelahku duduk seorang ibu empatpuluh tahunan bersama anaknya yang berumur empat tahun. Aku kira dia orang Madura yang mau pulang, ternyata orang Jawa yang mau bersilaturahmi ke besannya di Pamekasan. Saya coba mengakrabkan diri dengan mulai bertanya tentang bagaimana kisah ibu itu memperoleh menantu orang Pamekasan.

Jawaban yang banyak terungkap adalah kisah tentang perempuan itu. Ia berasal dari sebuah desa di Nganjuk. Dahulunya ia menikah dengan laki-laki dari Pamekasan. Suaminya tidak berbakat bertani, lalu pergi merantau ke Bangka, bekerja sebagai penggali tambang timah. Tidak bekerja di perusahaan resmi tapi bekerja kepada seorang ‘bos’ pemilik tambang. Pekerjaannya menggali tanah, berkubang di kedalaman yang seringkali berendam di air. Begitu katanya.

Belum setahun suaminya bekerja di tambang timah, terdengar kabar bahwa suaminya sakit. Perempuan itu ‘mengambil’ suaminya dari Bangka, dibawa pulang ke Nganjuk. Lalu suaminya meninggal. Terpaksa perempuan itu harus bekerja keras sendiri sebagai petani di desanya untuk menghidupi tiga anaknya. Anak keduanya menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia, lalu menikah dengan pemuda TKI asal Pamekasan.

Kini anak pertamanya yang pernah menjadi TKI sudah pulang ke desanya, sebab termasuk menjadi TKI ilegal (tanpa visa kerja) yang diusir oleh pemerintah Malaysia tahun lalu.

Kadang saya menjadi heran. Di Jawa Timur ada sekitar 34 blok tambang minyak dan gas bumi yang rata-rata dikelola korporasi asing. Belum lagi kekayaan lautnya. Tapi seolah-olah menjadi wilayah miskin sehingga sepertiga penduduknya hidup dalam kemiskinan dan harus berbondong-bondong pergi mencari nafkah ke luar negeri sebagai kuli dan pembantu rumah tangga dengan risiko tinggi. Dalam bulan Januari hingga Juni 2008 ini saja terhitung sekitar 40 orang buruh migran yang meninggal di luar negeri dengan kasus penganiayaan atau penyiksaan, bunuh diri, terjatuh dari apartemen, sakit, dan lain-lain.

Menjadi orang miskin di Indonesia bukanlah karena nasib buruk, tapi karena masalah struktural negara di mana kebijakan pemerintah dan pembangunan yang tidak memihak kepada rakyat kecil. Programnya ada, janjinya banyak, tapi realisasinya omong kosong. Rakyat kecil hanya dibohongi, dijadikan obyek kampanye politik. Setelah pesta upacara demokrasi usai maka ‘selamat tinggal, silahkan hidup sendiri-sendiri.’ Sekali waktu dihibur dengan bantuan beras miskin yang dikorupsi aparat desa dan kecamatan, atau uang kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak dapat mengejar laju tingkat kemahalan harga-harga kebutuhan pokok.

Perempuan desa yang menanggung beban hidup berat itu turun di Terminal bus Pamekasan.

Di bangunan terminal dipasang spanduk Dinas Perhubungan yang bertuliskan “DILARANG KERAS BERJUDI, MIRAS DAN PELACURAN DI DALAM TERMINAL”. Apa berarti di luar terminal boleh? Apa berarti korupsi di dalam terminal boleh sebab yang dilarang hanya berjudi, miras dan pelacuran? Meski tak ada tulisan spanduk itu, semua orang juga tahu bahwa maksiat di dalam dan luar terminal itu dilarang.

Bus terus melaju ke arah Sumenep. Saya menjuluki Madura sebagai karpet migas, sebab bahkan sumur warga di Sumenep ada yang mengeluarkan minyak. Di sawah-sawah yang terhampar luas tampak hijau tanaman tembakau, bahan rokok yang asapnya mengandung polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) yang membahayakan kesehatan manusia. Madura memang juga terkenal dengan hasil tembakaunya. Tetapi tetap saja yang kaya bukan petani tembakau melainkan para tengkulak dan pabrik-pabrik rokok. Madura kaya-raya dengan migas, tetapi yang mengambil kekayaan itu korporasi tambang dan para mafia permigasan. Rakyatnya tetap miskin.

Turun dari bus, aku dijemput seorang kawan, mampir di warung sebentar, lalu menuju ke sebuah desa para petani garam di Kalianget. Sungguh mengagetkan jika ternyata hamparan tambak garam di sekitar desa mereka bukan merupakan tanah mereka sendiri melainkan tanah yang sudah dibebaskan PT. Garam, sebuah BUMN produksi garam. Menurut cerita mereka, sekitar tahun 1976 tanah-tanah rakyat di situ dibebaskan paksa oleh pemerintah untuk program modernisasi. Tanah-tanah rakyat itu lalu diserahkan kepada PT. Garam.

Setelah reformasi konon warga petani garam itu menuntut tanah mereka melalui cara-cara aksi damai. Tetapi jalan penyelesaiannya bukan mengembalikan tanah rakyat tambak garam itu. PT. Garam hanya mau memberikan hak garap yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh PT. Garam. Kini masyarakat petani garam itu hanya sebagai penggarap. Lebih runyam lagi ternyata para pengurus Yayasan para petani garam itu mulai bertingkah menyewakan tambak-tambak garam itu kepada ‘orang luar.’

Tampaknya kasus itu masih akan berlanjut, meski tak ada kehendak para wakil petani itu untuk melawan PT. Garam. Mereka merasa bisa menerima status sebagai petani penggarap. Tetapi saya belum menjajaki jalan pikiran seluruh petani garam di sana.

Setelah memberikan penjelasan kepada perwakilan petani garam di Kalianget itu, saya kembali ke Surabaya. Sekitar jam tujuh malam bus dari Sumenep mulai berjalan. Penumpang bus berjejal, maklum malam Senin.

Setiba di Selat Madura, angin laut malam agak kencang, sehingga kapal terasa meronta-ronta, hal yang belum pernah aku alami selama naik kapal feri di Selat Madura sebelumnya. Dari jauh tampak lampu-lampu gemerlap kota Surabaya yang kian angkuh.

Sampai di Tanjung Perak aku coba cari taksi. Rasanya ingin segera sampai ke rumah. Sudah jam 12 malam lebih. Dari deretan taksi yang ada, aku pilih yang kelihatannya paling tua dan jelek. Pikirku: jika semua orang pilih taksi yang baik, lalu siapa yang akan memesan taksi yang kurang baik, di mana sopirnya juga membutuhkan rejeki untuk menghidupi keluarganya.

Sopir taksi menawarkan harga borongan, tapi aku ngotot minta pakai argo. Sopir itu mengalah. Mobil sedan taksi itu berjalan dengan sempoyongan. Belum setengah perjalanan si sopir taksi minta aku pindah taksi sebab rupanya taksi itu tak mampu berjalan lebih jauh lagi. Takut mogok. Tanpa protes aku bayar sesuai angka argo, lebih sedikit, lalu aku pindah taksi.

Dalam hidup ini terkadang niat membantu sesekali waktu akan berbuah kesusahan. Tetapi hal itu tak harus membuat cemberut dan marah, sebab dalam membantu yang utama adalah yang dibantu. Jika suatu saat orang yang dibantu meninggalkan kita yang membantu, barangkali ia sudah tak perlu bantuan kita. Dalam pergaulan hidup akan lebih baik jika 'aku' menjadi lenyap dan tak penting lagi siapa 'aku.'

Sampai di rumah hampir jam satu malam. Petualang sepertiku selalu membawa kunci rumah sendiri ke manapun pergi. Setelah membersihkan diri dan menebus shalat Isya’, aku tengok anak-anakku dan isteriku yang tertidur pulas.

Pelan-pelan kuangkat Gam, anak pertamaku yang menderita autis itu. Kupindahkan ia ke kamar atas. Gam biasa tidur bersamaku di kamar atas. Kurebahkan ia di atas tempat tidur kami, kucium kening dan pipinya. Aku ingat neneknya selalu menangis jika aku berlaku agak keras kepada Gam yang sudah sembilan tahun itu menderita auitis. Kata dokter, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, di dalam darah, rambut dan kotoran Gam terkandung logam berat: timbal, kadmium dan merkuri.

“Kamu tahu? Kalau kamu pergi jauh nggak pulang beberapa hari, Gam selalu bertanya, kenapa ayah tidak pulang-pulang! Tapi setelah kamu di rumah kok malah seperti itu!” kata ibu mertuaku sambil mengusap matanya yang basah, jika melihat aku marah kepada Gam yang hiperaktif dan terkadang melakukan hal-hal berbahaya.

Rasanya aku tak sanggup untuk memanggul harapan hidup yang terlalu tinggi. Apa yang aku lakukan adalah menjalankan apa yang sebisanya aku lakukan. Dalam hati, aku tak berharap Gam akan menjadi orang sepertiku. Kelak, ia seharusnya bisa lebih baik dariku.

Tetapi Gam telah menjadi korban keserakahan manusia yang sembarangan menumpahkan sisa dan kotoran keserakahannya hingga meracuni sesama hidup. Gam juga korban ketidaktahuan kami sebagai orang tuanya atas persoalan kejahatan terhadap lingkungan hidup itu. Membimbing anak seperti Gam, jauh lebih berat dan harus bersabar dibandingkan dengan membimbing anak-anak normal. Dengan semakin pandainya si Cempluk (adik Gam) yang sudah berumur empat tahun itu maka kami menjadi semakin terbantu, sebab di rumah ada teman bermain Gam.

Aku tak tahu, bagaimana 10 atau 15 tahun ke depan: Bagaimana pula dengan nasib masyarakat petani garam Kalianget yang telah kehilangan tanah-tanah mereka? Bagaimana nasib masyarakat korban lumpur Lapindo? Bagaimana perkembangan Gam?

Hidup ini masih akan berjalan mengarungi waktu yang tak berbatas kecuali dibatasi oleh hidup itu sendiri..... Ia mengalir seperti arus air lautan yang berawal dari akhir pertemuan semula, di mana awal menjadi akhir dan akhir itu menjadi awal. Awal hidup hanyalah pintu-pintu, sebagaimana kematian adalah pintu menuju hidup selanjutnya.

Dalam ruang dan waktu yang telah disediakan itu, apa yang telah kita lakukan? Apakah menjadi beban, ataukah menjadi kemanfaatan? Biarkan waktu yang menjawab....

Kemerdekaan Pers dan Lumpur Lapindo

2008-07-05T03:00:00.000-07:00

Bukan rahasia lagi jika dalam kasus semburan lumpur Lapindo itu muncul fenomena yang sebenarnya tidak baru, yaitu ‘jual-beli’ informasi. Jika dalam dunia hukum ada fenomena mafia peradilan yang melibatkan polisi, jaksa, hakim serta advokat (pengacara) selaku makelar kodok, tampaknya dalam dunia jurnalistik juga ada mafia jurnalistik. Ada kawan wartawan yang bisa menjelaskan konspirasi antara pihak Lapindo Brantas Inc. dengan para jurnalis. Ia memetakan kelompok konspirasi itu ada tiga, yaitu: konspirasi dengan jurnalis secara pribadi, konspirasi dengan perusahaan media dan konspirasi dengan redaksi media. Wallahu’alam.

Sudah berbulan-bulan ini tampaknya media (pers) seolah enggan memberitakan keadaan riil para korban lumpur Lapindo. Yang lebih banyak menjadi bahan berita adalah perundingan antara para pengurus Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dengan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Pers juga sudah enggan mengulas tentang peran pemerintah ketika MLJ tapi kini berbalik arah ‘membangkang’ Perpres No. 14 Tahun 2007 dengan kemunculan skema penyelesaian sosial cash and resettlement, yang dengan sendirinya melanggar klausul cash and carry perjanjian ikatan jual-beli (PIJB) antara MLJ dengan korban lumpur Lapindo.

Tetapi justru yang sering muncul di beberapa media adalah berita advertorial atau advertorial terselubung dengan judul yang sama, yaitu: “Sidoarjo Bangkit.” Dalam advertorial – baik yang terang-terangan maupun terselubung – itu isinya sama: mengulas bahwa seolah-olah skema relokasi ke Kahuripan Nirwana Village (KNV) adalah ‘masa depan’ yang baik. Pers tidak memuat informasi yang benar tentang keluhan para korban lumpur Lapindo sendiri, baik yang ‘terpaksa’ menerima skema cash and resettlement maupun yang menolak. Pers hanya mengutip komentar para petinggi MLJ, menteri, aparat dan pengurus GKLL, memuji model cash and resettlement sebagai cara terbaik. Pers tidak menampilkan kritikan atas ‘pembangkangan’ Lapindo dan MLJ tersebut.

Idealisme pers

Hal menyedihkan semacam itu tidak saja terjadi dalam kasus lumpur Lapindo. Dalam perpolitikan misalnya juga terjadi di mana dengan dalih profesionalisme pers ada para jurnalis jebolan dari berbagai perusahaan media yang bergabung membuat media baru yang khusus menjadi corong salah satu calon gubernur. Mereka berdalih bahwa yang mereka jual adalah jasa profesi sebagai jurnalis.

Menurut UU No. 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik (pasal 1 angka 1). Dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) dijelaskan: Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Lantas bagaimana cara melaksanakan prinsip ekonomi dengan kewajiban sosialnya?

Saya coba korelasikan hal itu dengan kewajaran atau kepatutan yang menjadi asas hukum. Apakah wajar dan patut misalnya perusahaan pers menerima iklan yang sifatnya subyektif dari pihak Lapindo untuk menjalankan prinsip ekonomi korporasi pers, padahal Lapindo sedang berkonflik dengan masyarakat? Pers bisa menjadi kikuk dalam memberitakan kondisi riil masyarakat korban secara utuh. Atau, menurut beberapa kawan jurnalis, ada perusahaan pers yang ‘menghantam’ Lapindo dengan berita yang khusus meliput derita korban lumpur Lapindo, yang tujuannya untuk memperoleh harga iklan yang tinggi?

Baik pers, aktivis LSM atau NGO, seharusnya tidak menjadi omnivora yang ‘memakan segala’ tanpa memasang ukuran idealisme. Ada contoh, sebuah lembaga bantuan hukum yang menetapkan etika tak tertulis, di mana advokat yang bergabung di dalamnya dilarang membela pengusaha melawan buruh, pemerintah melawan warga, tuan tanah melawan petani, korporasi melawan masyarakat, tidak boleh membela tersangka/terdakwa kasus korupsi. Hal itu untuk menghindari konflik kepentingan, sebab misi lembaga hukum diprioritaskan membantu kaum lemah. Sedangkan kaum kuat ekonomi lebih leluasa untuk menyewa advokat komersiil.

Arah bisnis media, dalam persaingan yang semakin ketat, tampaknya mulai menanggalkan baju idealisme. Pers mengarah pada korporasisasi, di mana pelaksanaan kewajiban sosialnya berubah menjadi semacam praktik corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan korporasi pada umumnya.

Berita yang disajikan dalam beberapa hal menjadi alat tawar-menawar, meski dalam beberapa hal masih ada yang dimaksudkan untuk kontrol sosial. Tetapi dengan masuknya pebisnis bermasalah ke ruang ekonomi pers, maka kontrol sosialnya menjadi disparatif. Pers akan cenderung melunak dengan para pemasang iklan yang berkonflik dengan masyarakat, tapi bisa lebih garang kepada ‘penguasa’ yang tidak memasang iklan. Itu jelas tidak adil.

Kemerdekaan pers

Dalam era demokrasi yang semakin menguat, kemerdekaan pers tak lagi diancam oleh penguasa represif, tapi oleh kekuatan ekonomi hitam. Ketika ada hakim yang memukulkan palu hukuman kepada pers atas gugatan korporasi atau suatu pihak dengan tuduhan pencemaran nama baik, bisa jadi itu disebabkan pengaruh uang korporasi itu (baca: suap) kepada penegak hukum, bukan karena tekanan kekuasaan politik.

Tangan-tangan kekuasaan ekonomi itulah yang mengancam memasung kemerdekaan pers, sebab dengan iming-iming uang maka ada para jurnalis yang mengorbankan idealisme dan independensinnya. Kinerja pers dalam memberitakan kasus lumpur Lapindo hanya merupakan salah satu contoh isu ketidakmerdekaan pers yang merebak luas. Isu itu bukan semata dugaan eksternal pers, tapi juga atas ‘kesaksian’ para jurnalis yang masih bisa mempertahankan idealisme mereka.

Masyarakat mempunyai hak untuk disuguhi informasi yang adil dan obyektif. Memang sulit mengukur keadilan dan obyektivitas itu, meski hal itu bisa saja dibawa ke ranah hukum. Tetapi hukum yang masih terjangkit virus korupsi juga belum dapat menjamin terwujudnya keadilan. Namun dengan semakin menguatnya ‘rasan-rasan’ di masyarakat tentang ‘permainan pers’ dalam kasus lumpur Lapindo itu, maka Dewan Pers seharusnya mengambil inisitif untuk melakukan ‘pengintaian’ untuk mencari bukti-bukti tentang siapa saja jurnalis maupun perusahaan pers yang telah bermain.

Kita tengah membangun martabat bangsa ini. Ketika kita mulai ramai membangun hukum agar lebih beradab, jangan sampai dunia pers kita terlupakan dan menjelma menjadi ‘perusahaan informasi’ yang tak lagi mengenal misi sosial dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (lihat pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999). Misi sosial itu bukanlah dengan menyumbang beras dan uang, tapi melakukan kontrol sosial yang fair.

Hukum Pidana Lumpur Lapindo

2008-06-30T21:55:00.000-07:00

Hingga hari ini berkas pidana kasus lumpur Lapindo masih bolak-balik dalam perjalanan di kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Kepolisian berpendapat jelas, bahwa semburan lumpur Lapindo disebabkan ‘kelalaian’ dalam proses pemboran di sumur Banjar Panji 1 (BJP-1). Sedangkan Kejaksaan ragu-ragu, karena pendapat para ahli dalam kasus tersebut berbeda: ada ahli yang mengatakan semburan lumpur Lapindo akibat kesalahan eksplorasi, ada ahli yang mengatakan semburan lumpur itu bencana alam.

Penyebab semburan lumpur Lapindo memang menjadi polemik. Jika seandainya tidak ada proses ‘kecelakaan’ saat pemboran di sumur BJP-1 Porong Sidoarjo, mungkin gempa Jogja menjadi satu-satunya kambing hitam. Meski jarak semburan (29 Mei 2006) dengan kejadian gempa Jogja (27 Mei 2006) selisih dua hari. Meski timbul pertanyaan: mengapa proses liquifikasi (pencairan) bebatuan akibat gempa baru muncul dua hari sesudahnya? Mengapa hanya lokasi sekitar sumur BJP-1 yang mengalami semburan lumpur, sedangkan di sumur-sumur tambang migas lainnya yang biasanya merupakan patahan-patahan bumi kok tidak mengalami kejadian serupa?

Tetapi seluruh ahli yang berdebat pasti tak dapat menyangkal bahwa dalam proses eksplorasi di sumur BJP-1 telah terjadi ‘masalah’ yaitu patahnya mata bor, pecahnya blow out preventer (BOP), sebagaimana hal itu diakui pihak Lapindo sendiri. Hal itu juga termuat dalam buku audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus tersebut.

Parameter hukum

Baiklah, saya tak akan ikut dalam polemik para ahli pemboran dan geologi yang terkadang sama dengan para ahli hukum yang suka berdebat, yang kadang pendapatnya juga tergantung ‘pendapatannya.’ Saya di sini bermaksud mengeksaminasi cara berpikir penyidik Polda Jatim dengan penuntut Kejati Jatim dalam kasus lumpur Lapindo tersebut, dengan parameter hukum acara pidana.

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan dalam proses penyidikan kasus lumpur tersebut, alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Jatim diantaranya adalah: keterangan para saksi (per-8 Maret 2007 adalah: saksi korban 21 orang, saksi dari Pemkab Sidoarjo 2 orang, saksi dari BP Migas 6 orang, saksi dari Lapindo Brantas, Inc 14 orang, saksi dari PT. Medici Citra Nusa 7 orang, saksi dari PT. Tiga Musim Mas Jaya 5 orang, saksi dari PT. Elnusa Drilling Services 4 orang), dokumen-dokumen yang menerangkan peristiwa pemboran termasuk daily drilling report, Real Time Chart, hasil survei seismic, perizinan, dokumen UKL - UPL, dokumen Standard Operating Procedure (SOP), dan lain-lain.

Keterangan para ahli yang telah diperiksa adalah: ahli geologi 5 orang, ahli perminyakan 2 orang, ahli pemboran sebanyak 1 orang, ahli lingkungan 1 orang, ahli pengairan sebanyak 1 orang, ahli Hukum Lingkungan 1 orang, ahli bahasa 1 orang, ahli kerusakan tanah 1 orang, ahli gempa (dari Badan Metereologi dan Geofisika) 2 orang. Setelah itu, alat-alat bukti tersebut terus dikembangkan berdasarkan petunjuk (P19) penuntut umum Kejati Jatim.

Sekitar sebulan lalu, penyidik Polda Jatim menjelaskan kepada Komnas HAM yang sedang memantau kasus tersebut di Mapolda Jatim, bahwa petunjuk penuntut umum Kejati Jatim selalu berkembang. “Lha kalau petunjuknya tidak konsisten, terus beranak pinak, ya kapan selesainya?” kata Rusli Nasution, pimpinan penyidiknya saat itu bernada kesal. Berdasarkan hasil pemantauan kami, ternyata penuntut umum Kejati Jatim dalam kasus lumpur Lapindo tersebut terkesan pasif, tidak mau menggunakan wewenangnya untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Padahal jaksa diberikan wewenang itu menurut pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan.

Jika diukur dari ketercukupan alat bukti menurut buku hukum acara pidana (KUHAP, pasal 184) sebenarnya apa yang diperoleh penyidik Polda Jatim tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuktikan tindak pidana dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Secara kuantitas telah memenuhi, secara kualitas telah mencukupi. Alat bukti keterangan para saksi pelaksana pemboran seirama nada dengan alat bukti Real Time Chart (grafik yang menunjukkan waktu proses pemboran yang sedang berlangsung) serta daily drilling report (laporan pemboran harian) yang membuktikan adanya ‘masalah kecelakaan’ dalam pemboran.

Sedangkan keterangan ahli dalam kasus tersebut sesungguhnya hanya sebagai pelengkap, bukan alat bukti utama, sebab alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat-surat sudah terlalu cukup. Jika ada keterangan ahli yang berbeda, dan ternyata berbeda dengan temuan fakta berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan surat-surat, maka keterangan ahli yang berbeda tersebut bisa diabaikan. Biasanya, keterangan ahli yang bersifat meringankan tersangka akan dipakai penasihat hukum sewaktu dalam persidangan di pengadilan. Hal itu juga lazim terjadi dalam kasus-kasus kejahatan korupsi dan lain-lainnya. Jadi, perbedaan keterangan ahli dalam hukum acara pidana selama ini sudah lazim, bukan soal baru.

Kepastian hukum

Dalam pemikiran hukum yang adil, kepastian hukum merupakan hak korban dan tersangka/terdakwa/terpidana. Berlarut-larutnya proses pemeriksaan pidana kasus lumpur Lapindo pasti melanggar hak korban dan para tersangka. Status para tersangka tetap menjadi tersangka tanpa kepastian kapan berakhir. Para korban juga menunggu-nunggu keadilan hukum pidana yang bertujuan menciptakan public order (tertib umum).

Kasus pidana lumpur Lapindo itu menjadi terasa istimewa sebab dalam kasus sebesar itu juga tak ada satupun tersangka yang ditahan. Berbeda misalnya dengan maling sandal jepit yang langsung akan ditahan, padahal kerugian publik yang ditimbulkan kasus lumpur Lapindo jauh lebih besar. Pengistimewaan ini melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Memang bahwa kepentingan penahanan selalu berkaitan dengan alasan formal agar tersangka/terdakwa tidak melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya. Tapi para penegak hukum selama ini telah salah sendiri dalam praktiknya, menafsir alasan tersebut secara subyektif dan bahkan menjadikan wewenang penahanan sebagai alat tawar-menawar dalam perdagangan hukum. Penegak hukum bisa tidak menahan tersangka atau terdakwa jika harganya cocok, dan akan ditahan jika harganya tidak cocok, apalagi jika sama sekali tak ditawarkan harga.

Berlikunya kasus pidana lumpur Lapindo juga dengan mengembangkan logika: “Kejadiannya berada di dalam bumi, tidak ada yang melihat secara langsung.” Logika itu tidak tepat dan cenderung sesat sebab kegiatan pemboran dilakukan di atas bumi dan bisa dilihat serta dirasakan apa yang terjadi, sehingga kesalahan pemboran jelas diketahui oleh pelaksanannya dan dicatat dari detik ke detik. Hanya bornya yang menembus bumi.

Apakah dalam kasus pidana lumpur Lapindo juga terjadi perdagangan hukum sehingga jalannya enjot-enjotan? Wallahu’alam bishowab.

Kasus Poster: 'ITS Anjing Lapindo'

2008-06-26T23:24:00.000-07:00

KASUS SKORSING MAHASISWA ITS

MAHASISWA MENGAJUKAN KASASI 4 JUNI 2008

TERKAIT KASUS LUMPUR LAPINDO

Membaca berita koran Surya (anak Grup Kompas di Jawa Timur), 27 Juni 2008 yang berjudul: GUGATAN MAHASISWA ITS KANDAS (halaman 4) saya agak senang, ternyata masih ada media yang tertarik memuat berita kasus tersebut. Kami berterima kasih kepada Surya.

Media memang sangat membantu dalam menginformasikan terutama persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan tidak sekedar mencari ‘daya sensasinya.’ Dahulu, dalam foto di koran ada salah satu mahasiswa terskorsing (Benny Ichwani) yang memegang poster bertuliskan: “ITS ANJING LAPINDO.” Saya bertanya kepada yang bersangkutan: “Siapa yang membuat poster itu, dan mengapa kamu memamerkan ke umum (kepada pers)?” Benny menjawab: “Saya tidak tahu siapa yang membuat poster itu. Saya menenteng poster itu kebetulan diminta wartawan untuk mengangkat poster itu agar wartawan bisa mengambil gambarnya.” Maka jadilah foto itu terpampang di koran dan dijadikan oleh pihak ITS sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Dalam dunia politik, semua bisa terjadi. Dalam dunia informasi, ada informasi di balik informasi yang jarang diketahui publik. Atau bisa jadi itu hanya sebuah kebetulan, termasuk ada wartawati yang dahulu rajin mengejar informasi dari saya dalam kasus skorsing mahasiswa ITS itu dengan hasil: ia menjadi karyawati humas yang lalu pura-pura lupa dengan nomor telepon saya yang dahulu sering dihubunginya. Hidup ini memang penuh lekak-lekuk, di samping lika-liku.

Saya tahu pasti bahwa Benny sebenarnya tahu siapa yang membuat poster bertuliskan ITS ANJING LAPINDO itu, tapi Benny tak mengaku kepada kami selaku kuasa hukumnya. Saya acungi jempol kepadanya, meski dalam hati, sebab ia tidak mau mengkhianati kawan seperjuangannya dan ia tak mau menyalahkan wartawan yang menyuruhnya mengangkat poster itu agar bisa difoto wartawan. Sebab apa yang diperbuatnya adalah apa yang akan dipertanggungjawabkannya, tak akan lari.

Kami memperoleh surat pemberitahuan putusan banding. Tapi karena kuasa 3 mahasiswa ITS (Yuli, Tomy dan Benny) yang diberikan kepada kami tak sampai kasasi. Agar tidak perlu membuat kuasa baru maka Yuli dan Tomy kami minta mengajukan kasasi sendiri, sedangkan Benny masih di luar kota. Tanggal 2 Juni 2008 Yuli dan Tomy menghadap kepaniteraan PTUN Surabaya di Medaeng Sidoarjo (Aneh, PTUN Surabaya kok Sidoarjo?). Tapi Kepaniteraan menolak dan meminta agar kami selaku kuasa hukum yang mengajukan kasasi. Apa ini kebetulan para panitera PTUN Surabaya tidak paham isi surat kuasanya, atau ada tujuan lain? Saya minta Yuli untuk memberikan HP-nya kepada sang panitera agar bisa mendengarkan penjelasan saya, tapi sang panitera menolak. Panitera ngotot: harus pengacara yang mengajukan kasasi. Kata Yuli dan Tomy, sang panitera mengata-katai mereka: “Kalian ini harus sekolah S2 hukum dulu!” kata sang panitera.

Kami tidak mau dibuat menjadi orang bodoh. Tanggal 3 Juni 2008 Yuli dan Tomy kami buatkan surat permohonan kasasi melalui surat yang ditembuskan ke atasan PTUN Surabaya. Tanggal 4 Juni 2008 pagi-pagi saya ditelepon kepaniteraan PTUN Surabaya. Saya jelaskan apa yang mestinya akan saya jelaskan pada 2 Juni 2008 ketika sang panitera menolak rencana penjelasan saya melalui telepon Yuli. Maka barulah tanggal 4 Juni 2008 itu Yuli dan Tomy diterima PTUN Surabaya untuk mengajukan kasasi.

Dalam memori kasasi yang diajukan Yuli dan Tomy dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jawa Timur telah benar dalam menganulir putusan PTUN Surabaya tentang gugatan prematur. PT TUN Jawa Timur berpendapat bahwa gugatan para mahasiswa ITS itu bisa diterima. Tetapi hakim PT TUN Jawa Timur dalam perkara itu berpendapat bahwa keputusan skorsing Rektor ITS sudah benar sebab sudah memberi hak para mahasiswa ITS untuk membela diri dan batas waktu berlakunya Surat Keputusan (SK) skorsing sudah jelas. Hakim PT TUN Surabaya tidak menilai substansi perkara, tapi hanya menilai prosedur. Padahal dalam gugatan kami ada banyak alasan berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan Rektor ITS dalam mengeluarkan SK skorsing. Berbagai alasan gugatan itu tak ada yang dinilai hakim. Bahkan seluruh alat bukti yang kami ajukan tidak dinilai. Apakah lantas kami akan menganggap PT TUN itu sebagai Perseroan Terbatas Tata Usaha Negara? Tidak perlu.

Bagi kami, melanjutkan upaya hukum itu tidak dalam arti ‘menantang ITS.’ Bukan juga merupakan perbuatan sia-sia terkait segera selesainya masa studi tiga mahasiswa ITS tersebut. Kami tidak berpikir pragmatis, demi diri, demi kelompok. Kami harap ITS juga bisa memaklumi langkah intelektual itu untuk menguji terus sampai sejauh mana kebenaran cara penyelesaian masalah demonstrasi mahasiswa yang menentang konspirasi ITS dengan Lapindo. Soal bahwa ternyata ada poster yang bertuliskan: ITS ANJING LAPINDO maka itu terlalu kecil untuk dipersoalkan. Ada banyak manusia yang DI-ANJING-KAN dalam peribahasa “biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.” Barangkali itu adalah bentuk kecaman yang pedas dan membuat marah Rektor ITS. Tetapi kata Suyoto – yang kini menjadi Bupati Bojonegoro – kemarahan pemimpin menunjukkan bahwa yang bersangkutan kehilangan akal. Meski sekarang ini ternyata Suyoto juga marah-marah dan menggusur PKL kota Bojonegoro. Apa berarti Suyoto sendiri telah kehilangan akal? Mungkin ada yang menjawab: “Tidak. Wong Suyoto menggusur para PKL itu sambil tersenyum-senyum.”

Kembali ke soal. ‘ITS ANJING LAPINDO’ bukanlah slogan yang merupakan satu-satunya alasan untuk membungkam daya kritis para mahasiswa. Jika tak ada poster itu akan ada alasan lain, sebagaimana dalam SK Skorsing yang dikeluarkan Rektor ITS ada lebih dari 14 tuduhan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, yang hingga kini tak pernah teruji oleh pengadilan, sebab hakim PTUN Surabaya dan PT TUN Jawa Timur masih berputar-putar pada soal prosedur, TIDAK BERANI MENILAI SUBSTANSI perkaranya. Mengapa para hakim itu tidak berani menilai materi gugatan kami? Hanya Mak Bogang yang tahu. Siapa itu Mak Bogang? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas dahulu mahasiswa ITS itu pernah berbincang dengan pihak ITS, disarankan untuk tidak mengajukan banding. “Kan sama-sama habis banyaknya,” kata orang ITS itu. Loh, situ habis banyak ya? Tanyaku dalam hati. Kalau kami tidak habis banyak, wong kami nggak ngasih uang ke siapa-siapa. Yuli, Tomy dan Benny juga tidak perlu membayar upah pengacaranya. Biaya perkara di PTUN dan PT TUN kan cuma beberapa ratus ribu dari bantuan solidaritas organisasi aktivis.

Mas Sunarno Edi Wibowo yang ganteng karena tahi lalat di dagunya (yang juga kenal baik dengan saya), kuasa hukum Rektor ITS itu mengatakan bahwa jika mahasiswa ITS itu ngotot membawa masalah ini ke jalur hukum maka itu akan menganggu pendidikan mereka (Surya, 27/6/2008). Loh, keliru Mas! Justru menggugat Rektor ITS untuk memperjuangkan keadilan, agar para Rektor di kemudian hari tidak sewenang-wenang kepada para mahasiswa, adalah sebuah kemajuan dan keberhasilan dalam pendidikan mereka. Hanya mahasiswa yang (maaf) idiot yang menerima begitu saja perlakuan tak adil menyangkut masa depan sesama mahasiswa dan membiarkan kampusnya menjadi tempat dagang lumpur. Seperti halnya 4 mahasiswa demonstran di depan Grahadi Surabaya 24 Mei 2008 yang saya dampingi di Polresta Surabaya Selatan ternyata TIDAK TERDIDIK sebab mereka telah digebuki polisi babak belur, ditangkapi polisi, lalu pulang dengan menerima ‘uang sogokan’ Kapolres. Mereka tidak menceritakan langsung ‘penyuapan’ itu kepada saya yang mendampingi mereka. Ketika saya suruh kembalikan uang ‘sogokan’ itu, mereka tidak ada yang bisa (atau tak mau mengembalikan?).

Saya salut kepada para mahasiswa ITS yang minoritas yang berani melawan lembaga pendidikan tempat sekolahnya sendiri. Mereka tidak takut dengan bayang-bayang ancaman pemecatan sebagai mahasiswa, sebab pendidikan yang sejati bukanlah yang ada di kampus itu, tapi dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dengan berbagai masalahnya. Adalah mereka yang bisa mandiri, merdeka, tidak bergantung, berani bersikap, tidak plin-plan, konsisten dalam perjuangan tidak mudah ditekuk dengan lembaran uang, tidak menghamba kepada penguasa uang, tidak curang dalam persaiangan, punya rasa solidaritas yang tinggi dan humanis, adalah orang-orang yang benar-benar terdidik. Kekayaan bukanlah kehormatan manusia, sebagaimana mayoritas para nabi dan rasul bukan orang kaya meski mereka sesungguhnya bisa menjadi kaya jika mau ‘menabung’ kekayaan. Tapi, mereka tahu bahwa di luar diri mereka berserakan kesusahan dan kemiskinan. Maka hasil kekayaan pribadi mereka fungsikan untuk kemanfaatan sosial.

Yuli, Tomy dan Benny, selamat berjuang! Hentikan komersialisasi pendidikan! Hentikan perbuatan memperdagangkan kampus! Adili para pemangku Lapindo dan pemiliknya sebagai penjahat ekologi, ekonomi dan sosial! Bebaskan Blok Brantas dari cengkeraman Buto Ijo!

Surabaya, 27 Juni 2008