Selasa, 15 Maret 2016

Borjukrasi: Karena Ahok, Kalian Lupakan Ranggalawe !

Borjukrasi kita telah mengalami dua kali lelucon. Lelucon pertama adalah ketika Jokowi menjadi calon presiden. Agama pun dimain-mainken. Ada anggota tim sukes mengaku-ngaku muslim berkampanye di media sosial, bilang saya pilih si anu si itu. Kalau dirinya muslim, mengapa harus pamer kemuslimannya? Kalau dia Kristen, mengapa harus mengaku muslim? Ini terjadi pula dalam lelucon kedua ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menbakalkan diri sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ada orang memproklamirkan dirinya sebagai muslim yang mendukung Ahok.

Mengapa agama Islam menjadi diikut-ikutkan? Karena memang mayoritas penduduk Indonesia dan Jakarta berpenduduk muslim/muslimah. Kampanye lelucon yang prematur alias belum waktunya bin kebelet demikian terjadi karena ada kelompok warga muslim yang tidak mau memihak Ahok dengan alasan agama pula. Konon orang Islam dilarang memilih pemimpin nonmuslim. Saya tak mau ikut-ikutan berpolemik. Tafsir ajaran agama itu selalu mengandung khilafiyah alias margin of error , nggak beda dengan teori-teori sosial. Bahkan teori-teori fisika pun tidak absolute alias relatif. Loh, kalau ada muslim tidak mau memilih pemimpin nonmuslim, memang mau diapakan? Mau dipaksa, atau dituduh bodoh? Sebaliknya kalau ada orang Kristen atau Hindu yang tidak mau memilih muslim sebagai pemimpin mereka, emangnya mau diapakan? Mau dituduh sebagai orang bodoh juga? Semoga tuduhan-tuduhan yang bersifat kampret wal kuntet itu tidak berlanjut. Katanya dalam demokrasi itu orang bebas memilih. Orang mau memilih pemimpin berdasarkan preferensi intelektualitas, etnik, agama atau apapun kan ya bebas-bebas saja? Hendaknya jangan menjadi kecebong dalam dispenser! Jadinya sumpek dan bisa mateng, hehehe….

Gara-gara euforia Ahok ini maka muncullah istilah deparpolisasi. Lha memang perjalanan politik Ahok itu tanpa kuda tunggangan parpol apa? Dia juga pernah di PIB, Golkar dan Gerindra. Siapa yang dijadikan kuda tunggangan Ahok untuk bisa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta? Gerindra dan PDIP.

Tahun 2004, ketika berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana Pasal 56 mengharuskan pasangan calon kepala daerah diajukan oleh partai politik, memang Ahok waktu itu di mana kok sekarang tiba-tiba dipahlawankan menjadi pahlawan deparpolisasi? Waktu itu dia menjadi Ketua DPC parpol bernama PIB di Belitung Timur. Tahun 2007 ada seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah bernama Lalu Ranggalawe  yang berjuang, mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang menjadi dasar bagi bakal calon perseorangan untuk berkesempatan mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Lalu Ranggalawe itulah pahlawan deparpolisasi bakal calon kepala daerah, bukan Ahok.

Lelucon borjukrasi ini tampak adanya sikut-sikutan, saling olok, saling membodohkan, membawa-bawa nama Tuhan. Lha wong cuma borjukrasi saja kok. Itu kan cuma peristiwa-peristiwa politik borjukrasi, yakni pemerintahan yang dijalankan oleh para borjuis.

Pembangunan di Jakarta yang diarahkan ke singapuraisasi kelihatan hanya untuk kepentingan kaum borjuis. Janji politik Jokowi saat kampanye yang akan melakukan kebijakan penataan dengan tidak melakukan penggusuran kepada kaum miskin hanyalah isapan kelingking. Kampung dianggap sebagai pemandangan yang membuat mata pedih, harus dihabisi dan para penghuninya harus mau dipindah ke rumah susun (rusun). Lalu para penganut borjuisme bertepuk tangan menganggap itu sebagai kebijakan manusiawi.

Reklamasi teluk Jakarta adalah bukti paling orisinil bagaimana borjukrasi bekerja. Saya pun tidak melihat Ahok bermusuhan dengan DPRD DKI Jakarta seperti yang ditonjol-tonjolkan untuk meninggikan pamor Ahok. Meskipun izin reklamasi teluk Jakarta melawan hukum, DPRD DKI Jakarta juga adem-adem, tidak menjadikannya sebagai alasan untuk melengserkan Ahok. Mana pula kasus dana siluman APBD DKI Jakarta yang katanya di situ ada perlawanan Ahok kepada para anggota DPRD yang dicap oleh warga media sosial sebagai para koruptor? Sudah dilupaken, dan diselesaikan secara adat. Mengapa? Mbuh…..Pikiren dhewe!

Memang pulau-pulau hasil buatan dari proyek reklamasi yang konon diperkirakan menelan dana sekitar Rp 500 T itu nanti untuk siapa? Apa para buruh yang berupah Rp 3 sampai Rp 5 juta per bulan mampu membeli tanah dan rumah di pulau-pulau buatan itu nanti? Ini borjukrasi men!

Okelah, yang mau pilih Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, ya silahkan. Ahok memang hebat. Ahok cocok untuk borjukrasi, bisa membuat Jakarta menjadi semakin mengkilat, rapi dan nyaman bagi mereka yang bahagia dengan jalan-jalan di tempat-tempat mentereng sambil menghabiskan duit recehnya sekian puluh atau ratus juta rupiah untuk membeli BH, kalung, celana dalam, arloji, dan benda-benda kesukaan mereka.

Coba kita lihat orang lain selain Ahok yang kaya, yang juga diproyeksikan sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Dia juga orang kaya bernama Ahmad Dhani. Ini juga lucu idenya, diantaranya usul agar calon kepala daerah perseorangan (diistilahkan independen) dilarang. Kalau ada yang mau memilih Ahmad Dhani, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Siapa tahu pendatang dari Surabaya itu menjadi gubernur DKI Jakarta dengan idenya yang akan menjadikan penduduk Jakarta zero growth, pendatang dilarang jadi warga Jakarta. Wah, kalau ada cowok Jakarta menikah dengan cewek Jogja, si cowok harus ngalah keluar Jakarta atau hidup secara LDR dong? Hehehe…..bisa rindu setengah mati dong. Hanya saja sepertinya Ahmad Dhani lebih terhormat menjadi legenda musik Indonesia.

Apalagi Prof. Yusril Ihza Mahendra yang sudah tua itu, lebih baik ngadek hamandhita, menjadi penasihat para orang muda yang mengatur negara. Ia lebih terhormat menjadi seorang guru besar daripada menjadi gubernur.

Dari berbagai bakal calon yang dimunculkan tersebut, tidak ada dari mereka yang berasal dari “orang miskin” atau “orang pas-pasan”. Tiket untuk menjadi kepala daerah, apalagi di ibukota, mungkin memang tidak bisa dengan tiket kelas ekonomi, tapi harus tiket kelas eksekutif. Mengapa? Sebab pemegang kepentingan terbesar dalam demokrasi adalah mereka yang mempunyai kekuasaan kekayaan, yang akhirnya demokrasi sebenarnya hanya hayalan, dan yang sebenarnya berjalan hanyalah borjukrasi. Uang para borjuis bisa saja mengalir ke grup-grup politik, entah itu parpol ataupun nonparpol, agar mereka mempunyai andil dan tanaman yang akan mereka panen di kemudian hari, tak peduli siapapun yang menjadi kepala daerah maka mereka ini adalah para buruh tani di lahan para borjuis. Untuk menyulap dan menghipnotis opini dan kesan sosial, Anda butuh uang banyak. Buktinya, orang sudah pada lupa kepada Lalu Ranggalawe yang menjebol dominasi parpol dalam rezim hukum pemilihan kepala daerah, dan mengelu-elukan “idola” deparpolisasi yang baru muncul.


Selamat menikmati masa depan Jakarta yang gemerlap dan rapi!